Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Monas ditutup untuk umum saat acara pelantikan kepala daerah

    Monas ditutup untuk umum saat acara pelantikan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monumen Nasional (Monas) menutup salah satu ikon wisata Jakarta itu untuk umum pada saat acara pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan hingga selesai pada Kamis (20/2).

    “Monas ditutup untuk umum sampai acara pelantikan selesai,” kata Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Muhammad Isa Sarnuri di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, penutupan kawasan Monas bagi umum ini dalam rangka mendukung pelantikan kepala dan wakil kepala daerah berjalan lancar.

    Ia memprediksi bahwa acara pelantikan itu selesai pada siang hari, sehingga setelah acara selesai maka Monas kembali dibuka untuk warga yang akan berkunjung ke pusat Jakarta tersebut.

    “Diperkirakan acara selesai sampai pukul 13.00 WIB, baru kemudian dibuka kembali untuk umum,” katanya.

    Data yang dihimpun ANTARA menyebutkan, jumlah pengunjung harian di Monas Jakarta bervariasi tergantung pada hari, musim dan acara tertentu.

    Pada hari-hari biasa, jumlah pengunjung berkisar antara 10.000 hingga 20.000 orang per hari. Namun, selama periode liburan atau acara khusus, angka ini dapat meningkat signifikan.

    Sebelumnya, sebanyak 481 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 mengikuti pengarahan dan gladi kotor di Monas, Jakarta, Selasa (18/2).

    Mereka mengenakan kaos berwarna putih dengan celana training hitam.

    Adapun pengarahan ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai persiapan sebelum pelantikan yang akan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    Dalam pengarahan di Monas ini para kepala daerah terpilih itu turut berlatih peraturan baris berbaris (PBB) yang dipimpin oleh Stafsus Mendagri Irjen Pol Herry Heryawan sejak pukul 07.00 WIB.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terpopuler, RUU TNI masuk Prolegnas hingga pengarahan kepala daerah

    Terpopuler, RUU TNI masuk Prolegnas hingga pengarahan kepala daerah

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah berita terpopuler pada Rabu pagi yang menarik untuk disimak, mulai dari DPR setujui RUU TNI masuk Prolegnas hingga 481 kepala daerah terpilih ikuti pengarahan di Monas. Berikut rangkuman beritanya:

    1. Rapat Paripurna DPR setujui RUU TNI masuk Prolegnas Prioritas 2025

    Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Baca selengkapnya di sini.

    2. Mensesneg minta beri Prabowo kesempatan terkait aksi “Indonesia Gelap”

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, merespons aksi mahasiswa “Indonesia Gelap.” Ia mengakui adanya masalah dalam 100 hari pertama Prabowo, namun menegaskan pemerintah terus mencari solusi. Baca selengkapnya di sini.

    3. OJK: Bank emas tingkatkan likuiditas dan dukung pertumbuhan ekonomi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang bahwa usaha bank emas dapat meningkatkan likuiditas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, serta dapat berperan sebagai enabler dalam menjembatani keseimbangan antara pasokan dan permintaan emas di Indonesia. Baca selengkapnya di sini.

    4. Itera tak naikkan uang kuliah tunggal terkait pemangkasan anggaran

    Institut Teknologi Sumatera (Itera) mengupayakan agar tidak ada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa terkait adanya kebijakan pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi oleh Pemerintah Pusat. Baca selengkapnya di sini.

    5. 481 kepala daerah terpilih ikuti pengarahan di Monas

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih pada Pilkada 2024 mengikuti pengarahan dan gladi kotor di Monas, Jakarta, Selasa. Kegiatan ini diinisiasi Kemendagri sebagai persiapan sebelum pelantikan di Istana Kepresidenan, Kamis (20/2). Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Indriani
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Infografis Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih di Istana dan Rangkaian Acaranya – Page 3

    Infografis Pelantikan 481 Pasangan Kepala Daerah Terpilih di Istana dan Rangkaian Acaranya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sempat maju mundur, akhirnya pelantikan kepala daerah terpilih bakal dilakukan pada Rabu 20 Februari 2025. Pelantikan tersebut bakal dilakukan langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.

    Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah diteken Prabowo.

    Berapa jumlahnya? Presiden Prabowo bakal melantik sebanyak 481 dari total 501 pasangan kepala daerah yang terdiri dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota.

    Sebelum pelantikan, para kepala daerah telah melakukan registrasi serta pemeriksaan kesehatan pada Sabtu 15 dan Minggu 16 Februari 2025. Kedua agenda itu digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Setelah itu, kepala daerah terpilih Pilkada 2024 menjalani gladi kotor pelantikan di Jalan Silang Monas Barat Laut, Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa 18 Februari 2025. Sedangkan gladi bersih dilakukan pada Rabu 19 Februari 2025 dengan menggunakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

    Untuk acara pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 bakal dimulai pukul 09.00 pada Rabu 20 Februari 2025. Dan tepat pada pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo bakal melantik ratusan pasangan kepala daerah tersebut.

    Lantas, bagaimanakah persiapan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024? Ada berapa banyak yang bakal dilantik langsung Presiden Prabowo? Seperti apa rangkaian acaranya? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • 7 Hal Diketahui Jelang Pelantikan Kepala Daerah di Istana Jakarta

    7 Hal Diketahui Jelang Pelantikan Kepala Daerah di Istana Jakarta

    Jakarta –

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut adalah tujuh hal yang diketahui jelang pelantikan.

    Tujuh fakta ini dihimpun detikcom hingga Selasa (18/2) malam.

    1. Tanggal pelantikan

    Berdasarkan keterangan dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, pelantikan kepala daerah akan digelar pada Kamis lusa, 20 Februari 2025. Pelantikan akan digelar pukul 10.00 WIB, bertempat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

    2. Gladi bersih

    Jelang pelantikan mereka, 481 kepala daerah terpillih mengikuti latihan baris berbaris di Monas. Fungsi dari gladi bersih ini adalah agar pelaksanaan di hari H nanti lancar.

    “Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus baik sekali, sekaligus latihan juga untuk bisa kompak dan kebersamaan,” kata Bima Arya saat dihubungi wartawan, Selasa (18/2).

    3. Baris dari Monas ke Istana

    Nantinya, para kepala daerah terpiih ini akan menjalani prosesi pelantikan yang dimulai dari Monas. Mereka latihan berbaris karena memang saat hari H nanti, mereka akan berjalan baris sampai seberangnya, yakni Kompleks Istana Kepresidenan.

    “Seluruh kepala daerah dan wakilnya nanti akan bergerak dari Monas ke Istana Negara,” kata Bima Arya.

    Barulah sesampainya di Istana, ratusan kepala daerah yang tepilih lewat Pilkada Serentak 2024 ini akan dilantik. Mereka akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

    4. Monas tutup sementara

    Karena ada gelaran pelantikan kepala daerah, maka Monas ditutup sementara pada 19 dan 20 Februari 2025. Pada 19 Februari, Monas sudah digunakan untuk gladi bersih.

    “Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran acara pelantikan yang akan berlangsung pada 20 Februari 2025 di lstana Merdeka. Akan dibuka kembali setelah acara selesai,” tulis pihak Monas dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Jakarta.

    Halaman selanjutnya, soal parkir:

    Kantong Parkir

    Kepala daerah terpilih berkumpul di Monas. (Belia/detikcom)

    5. Kantong Parkir

    Pelantikan kepala daerah pada 20 Februari nanti bakal ramai tamu dan pendukung. Kantong parkir kendaraan untuk para tamu disediakan di area Monas.

    “Kendaraan baik peserta pelantikan maupun pendukung, seluruhnya diparkirkan di Cawan Monas,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman kepada wartawan, Selasa (18/2).

    6. Pintu masuk parkir

    Kombes Latif Usman menjelaskan bahwa pintu masuk para kepala daerah terpilih hingga pendukungnya sudah diatur sedemikian rupa. Pintu masuk untuk gubernur, wali kota, dan bupati hingga pendukung berbeda-beda. Begini pengaturannya:

    – Gubernur-Wakil Gubernur terpilih: Masuk via Pintu Silang Monas Barat Daya, pakir di Cawan Barat
    – Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih: Masuk via Pintu Silang Monas Timur Laut, parkir di Cawan Timur
    – Bupati-Wakil Bupati terpilih terpilih: Masuk via Pintu Silang Monas Tenggara, parkir di Cawan Selatan.
    – Pendukung: Masuk via Silang Monas Tenggara, drop-off dan parkir di Silang Monas Tenggara sisi selatan

    “Seluruh peserta pelantikan baik gubernur atau wakil gubernur, walikota atau wakil walikota dan bupati atau wakil bupati dijemput kembali di Silang Monas Utara,” kata Kombes Latif Usman.

    Seluruh peserta pelantikan dijemput di Cawan Utara dan untuk pendukung kembali ke titik drop-off.

    Halaman selanjutnya, soal rekayasa lalin:

    Rekayasa Lalu Lintas

    Alih lalu lintas sekitar Istana Negara, 20 Februari 2025. (Dok Ditlantas Polda Metro Jaya)

    7. Rekayasa Lalu Lintas

    Agar kawasan Gambir dan Jakarta pada umumnya tidak macet saat gelaran pelantikan kepala daerah besok, pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitaran Monas dan Istana Kepresidenan.

    Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan sejak pukul 06.00 WIB pagi. Pihak kepolisian meminta masyarakat mencari jalan alternatif selama pelaksanaan pelantikan.

    Berikut rekayasa lalu lintas yang diterapkan:

    1. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran III diluruskan ke TL Harmoni
    2. Arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira
    3. Arus lalu lintas dari Jalan Ridwan Rais yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur
    4. Arus lalu lintas dari Jalan MH Thamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan ke Jalan Kebon Sirih
    5. Arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fachrudin dan arus lalu lintas dari Jalan Fachrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muis
    6. Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan kiri ke Jalan Juanda dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Ir H Juanda
    7. Arus lalu lintas dari Jalan Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru
    8. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran I diluruskan ke arah TL Harmoni
    9. Arus lalu lintas dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju ke Jalan Veteran II diluruskan ke arah TL Harmoni

    Halaman 2 dari 3

    (dnu/rfs)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Mobil Dinas KPU di Malang Raya Dikembalikan ke Provinsi

    Mobil Dinas KPU di Malang Raya Dikembalikan ke Provinsi

    Malang(beritajatim.com) – Mobil dinas jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum di 3 wilayah di Malang Raya dikembalikan ke KPU Provinsi Jawa Timur.

    Meski begitu KPU Daerah memastikan bahwa pengembalian mobil dinas tidak menggangu kegiatan operasional mereka.

    “Mobil dinas sudah dikembalikan ke KPU Jawa Timur kami masih bisa melaksanakan kegiatan dengan kendaraan operasional yang ada,” ujar Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramudya Mahardika, Selasa, (18/2/2025).

    Ketua KPU Kota Malang M Toyyib mengatakan enam unit mobil dinas telah dikembalikan ke KPU Jatim. Mobil dinas ini telah dikembalikan sejak 12 Februari lalu. Dia menyebut mobil yang dikembalikan tersebut anggarannya dari KPU RI yang dimandatkan ke KPU provinsi untuk pemenuhan atau pengadaan kendaraan dinas.

    “Dengan ini (pengembalian mobil dinas) tidak mempengaruhi kinerja kami, segala urusan tetap kami laksanakan seperti biasa. Itu sebenarnya anggaran dari nasional (KPU RI) kemudian ditugaskan kepada masing-masing KPU provinsi, lalu dikoordinasikan ke tingkat daerah (kabupaten dan kota),” ujar Toyyib.

    Sementara Ketua KPU Kota Batu Heru Joko Purwanto mengatakan seluruh tahapan Pemilu dan Pilkada telah rampung.

    Sehingga pengembalian kendaraan dinas untuk efisiensi anggaran tidak mempengaruhi kinerja mereka. Kini para komisioner kembali menggunakan kendaraan pribadi masing-masing.

    “Tidak berdampak, karena kami juga biasanya menggunakan kendaraan pribadi. Masih aman dan lancar. Kalau jumlah itu ada enam mobil. Pengembalian langsung ke KPU Jawa Timur karena yang bertanggung jawab,” ujar Joko. (luc/ted)

  • Universitas Brawijaya Malang Teliti Rekrutmen dan Konsolidasi PDIP Surabaya

    Universitas Brawijaya Malang Teliti Rekrutmen dan Konsolidasi PDIP Surabaya

    Surabaya (beritajatim.com) – Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang tengah melakukan penelitian terkait dengan strategi rekrutmen politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Kota Surabaya.

    Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana PDI Perjuangan mampu mempertahankan dominasi mereka dalam pemilu legislatif di tingkat kota sejak pemilu 2014 hingga 2024.

    Viona Dea Surya Cipta, salah satu mahasiswa yang terlibat dalam penelitian ini, menjelaskan alasan pemilihan fokus pada DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Menurutnya, PDI Perjuangan telah berhasil mempertahankan kemenangan mereka dalam pemilu legislatif selama tiga periode berturut-turut, yaitu pada tahun 2014, 2019, dan 2024.

    “Kami meneliti sejumlah variabel, di antaranya metode rekrutmen anggota, mekanisme memperjuangkan aspirasi rakyat, dan komunikasi lintas sektor,” ungkap Viona saat ditemui di DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Selasa (18/2/2025).

    Pihak PDI Perjuangan Kota Surabaya juga memberikan respons positif terhadap penelitian ini. Achmad Hidayat, Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Surabaya, menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari kalangan akademisi.

    “Kantor Partai terbuka terhadap aspirasi kalangan akademisi maupun sebagai subjek penelitian demi kemajuan partai,” kata Achmad Hidayat.

    Menurut Achmad Hidayat, masukan dari penelitian ini sangat berguna bagi PDI Perjuangan untuk terus meningkatkan kapasitas dan pelayanan masyarakat.

    “Dari masukan dan hasil penelitian, kami didorong untuk terus meningkatkan kapasitas, pelayanan masyarakat, dan konsolidasi organisasi berdasarkan data-data ilmiah,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Achmad juga mengungkapkan bahwa keberhasilan PDI Perjuangan dalam pemilu legislatif, Pilkada Kota Surabaya, dan Pilkada Gubernur Jawa Timur tidak terlepas dari kerja keras kader partai dan dukungan rakyat.

    “Kemenangan ini adalah hasil kerja keras segenap kader PDI Perjuangan serta dukungan rakyat,” tambahnya.

    Namun, Achmad tidak menampik adanya tantangan dalam perjalanan politik PDI Perjuangan. Ia mengakui bahwa praktik politik praktis dan maraknya money politics sempat menurunkan kualitas proses politik di tingkat lokal.

    “Memang ada penurunan karena politik praktis dan maraknya money politics, namun ideologi serta semangat Gotong Royong yang selalu digelorakan Ibu Megawati Soekarnoputri menjadi semangat kami dalam menjalankan kerja kerakyatan,” tegas Achmad Hidayat.[asg/ted]

  • Rekam Jejak Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, Lulusan Akpol Terseret Kasus Dugaan Pungli Bersama Istri – Halaman all

    Rekam Jejak Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, Lulusan Akpol Terseret Kasus Dugaan Pungli Bersama Istri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko bersama sang istri, AKP T, diduga melakukan pungutan liar (pungli) hingga pemotongan uang jatah anggota Polres Bireuen.

    Dugaan pungli itu tersebar melalui pesan yang beredar, di mana terdapat 38 poin dugaan pelanggaran yang dilakukan AKBP Jatmiko dan istri.

    Dalam pesan itu, pungli juga dilakukan ke lembaga lain bahkan juga diduga meminta uang pengamanan pilkada ke salah satu kandidat senilai Rp1,5 miliar.

    Atas dugaan penyalahgunaan jabatan itu, AKBP Jatmiko dan AKP T diperiksa Polda Aceh dan Divpropam Polri.

    Kabid Propam Polda Aceh, Kombes Pol. Eddwi Kurniyanto membenarkan AKBP Jatmiko dan AKP T telah diperiksa.

    KAPOLRES DIDUGA PUNGLI – Kapolres Bireun, AKBP Jatmiko kini diperiksa terkait dugaan penyalahgunaan wewenang pada 12 Februari 2025. (Serambinews/ISTIMEWA)

    “Kapolres beserta istrinya sudah kita lakukan pemeriksaan,” kata Eddwi, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, Kamis (13/2/2025).

    Eddwi berujar pemeriksaan juga dilakukan terhadap sejumlah perwira di Polres Bireuen.

    “Saksi-saksi yang lain ada beberapa perwira maupun anggotanya juga sudah kita lakukan pemeriksaan,” kata dia.

    Lantas, seperti apakah rekam jejak AKBP Jatmiko selama menjadi Kapolres Bireuen? Berikut profil lengkapnya.

    AKBP Jatmiko memiliki rekam jejak karier yang cemerlang selama kurang lebih telah berdinas 20 tahun di Polri.

    Jatmiko merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004.

    Di Akpol, ia diketahui satu angkatan dengan mantan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang juga lulusan Akpol 2004.

    Pelbagai jabatan strategis di Korps Bhayangkara pun sudah pernah diemban Jatmiko.

    Ia tercatat pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Bireuen.

    Selain itu, Jatmiko juga sempat menempati posisi jabatan sebagai Wakapolres Bireuen.

    Jebolan Akpol 2004 ini juga sempat menduduki posisi jabatan sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh.

    Karier Jatmiko makin moncer setelah ia dipercaya sebagai Kapolres Simeulue pada April 2022.

    Jatmiko juga pernah diutus untuk mengisi kursi jabatan sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Aceh.

    Pada Juni 2023, AKBP Jatmiko kemudian dipercaya menjabat sebagai Kapolres Bireuen.

    Saat menjabat Kapolres Bireuen, Jatmiko sudah pernah berhasil mendapat peringkat keempat pencapaian dalam mendukung Program Asta Cita Presiden-Wakil Presiden (Wapres) RI, Prabowo-Gibran.

    AKBP Jatmiko juga pernah menerima Penghargaan Inspiring Profesional dan Leadership Award 2024 dari Indonesia Award Magazine atas inovasi perlindungan penyu.

    Menilik harta kekayaannya, AKBP Jatmiko baru tiga kali melaporkan hartanya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni pada tahun 2021, 2022, dan akhir tahun 2023.

    Dilihat dari perbandingan 2022 dengan 2023, harta kekayaan AKBP Jatmiko hanya bertambah Rp1.000.000 di bagian kas.

    Pada tahun 2023, total harta kekayaan AKBP Jatmiko menyentuh Rp1.239.000.

    Pada tahun 2021 pun harta kekayaan AKBP Jatmiko tak jauh berbeda.

    Ia melaporkan Rp1.209.849.000.

    Hanya selisih Rp29 juta dengan harta saat ini.

    Terakhir kali Jatmiko melaporkan hartanya di LHKPN KPK yakni pada 7 Maret 2024.

    Harta terbanyak Jatmiko berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Kab Aceh Barat Daya, Kab Aceh Tengah, dan Kota Banda Aceh dengan total mencapai Rp800 juta.

    Sumber harta terbanyak kedua milik Jatmiko yakni berasal dari alat transportasi dan mesin sebesar Rp337 juta.

    Jatmiko juga tercatat memiliki kas sebesar Rp54 juta dan harta bergerak lainnya sebesar Rp48 juta.

    Berikut daftar lengkap rincian harta milik Kapolres Bireuen itu.

    I. DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 800.000.000

    1. Tanah Seluas 16980 m2 di KAB / KOTA ACEH BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 332 m2/332 m2 di KAB / KOTA ACEH TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

    3. Tanah dan Bangunan Seluas 377 m2/219 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDA ACEH , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 337.000.000

    1. MOTOR, YAMAHA N-MAX (2DP) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2.4 V M/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

    3. MOTOR, VESPA PX150.EXC SCOOTER Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 54.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 1.239.000.000

    II. HUTANG Rp. —-

    III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-III) Rp. 1.239.000.000

    (Tribunnews.com/Rakli/Siti N)

  • PENGUMUMAN! Besok dan Lusa Monas Ditutup untuk Umum, Ada Pelantikan Kepala Daerah

    PENGUMUMAN! Besok dan Lusa Monas Ditutup untuk Umum, Ada Pelantikan Kepala Daerah

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com Elga Hikari Putra

    TRIBUNJAKARTA.COM – Khusus esok dan lusa, 19-20 Februari 2025 kawasan Monas ditutup untuk umum selama dua hari.

    Hal itu dalam rangka persiapan gladi bersih dan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 serentak.

    Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sanuri mengatakan, Monas kembali dibuka setelah seluruh rangkaian kegiatan pelantikan selesai pada Kamis (20/2/2025) siang.

    “Sampai acacara gladi dan pelantikan selesai. Diperkirakan sampai dengan pukul 13.00 sudah dibuka untuk umum,” kata Isa kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).

    Isa mengatakan, kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran acara pelantikan yang digelar pada Kamis lusa di Istana Negara.

    Adapun Monas dijadikan titik kumpul para kepala daerah sebelum mereka masuk ke Istana Negara.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut pelantikan kepala daerah akan berlangsung di Istama Negara sekitar pukul 10.00 WIB.

    KLIK SELENGKAPNYA: Presiden Prabowo Memuji Jokowi saat HUT ke-17 Gerindra di Sentul, Bogor, Sabtu (15/2/2025). Rocky Gerung Deteksi Nasib Gibran di Pilpres 2029.

    “(Pelantikan) Kamis jam 10 di Istana Negara,” kata Bima dikonfirmasi wartawan, Selasa.

    Dijelaskan Bima, nantinya sebanyak 270 pasang kepala daerah dan wakilnya yang memenangkan Pilkada 2024 serentak akan bergerak dari Monas menuju Istana Negara.

    “Seluruh kepala daerah dan wakilnya bergerak dari Monas ke Istana Negara,” jelasnya.

    Sebelum dilantik, ratusan kepala daerah ini juga dikumpulkan di kawasan Monas untuk melakukan gelasi bersih pagi tadi.

    Dalam geladi bersih tersebut, mereka diberi arahan terkait urutan acara atau rundown pelantikan yang akan dilaksanakan Kamis besok.

    “Untuk pagi tadi, para kepala daerah yang akan dilantik diberi pengarahan, rundownnya. Proses pelantikan seperti apa dan mereka diharapkan bisa berlatih untuk menyesuaikan,” ujarnya.

    “Karena dari Monas mereka akan bergeser menuju istana, harus rapi. Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya merespons soal pelantikan (Tribunnews.com/Reza Deni)

    Geladi bersih ini disebut Bima Arya, juga akan kembali dilaksankan pada Rabu (19/2/2025) besok.

    Sehingga diharapkan ratusan kepala daerah ini bisa memahami alur dari acara pelantikan yang digelar di Istana Negara tersebut.

    ”Kemudian nanti di Istana Negara juga ada upacara. Jadi, diharapkan semua kepala daerah bisa menjalani itu dengan tertib dan rapi,” tuturnya.

    (TribunJakarta)

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel https://whatsapp.com/channel/0029VaS7FULG8l5BWvKXDa0f.

    Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Pejabat Eselon 2 Ponorogo Kena Sanksi Nonjob Diduga Akibat Ketidaknetralan di Pilkada 2024

    Pejabat Eselon 2 Ponorogo Kena Sanksi Nonjob Diduga Akibat Ketidaknetralan di Pilkada 2024

    Ponorogo (beritajatim.com) – Penyebab pejabat eselon II Ponorogo yang terkena sanksi nonjob, diduga kuat tidak netral dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024. Sehingga yang bersangkutan terancam kehilangan jabatannya setelah menerima Surat Keputusan (SK) Bupati terkait sanksi tersebut pada Jumat (15/2/2025).

    Keputusan Bupati Ponorogo itu, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN). “SK Bupati terkait sanksi itu diterima ASN tersebut pada hari Jumat (15/2) lalu,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, Herry Sutrisno, Selasa (18/2/2025).

    Herry menjelaskan bahwa hukuman disiplin ini diberikan setelah serangkaian peringatan lisan dan pemeriksaan dilakukan terhadap yang bersangkutan. Dia menerangkan dalam PP Nomor 94 tahun 2021, Pasal 3 huruf F disebutkan bahwa ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, serta tindakan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Herry juga menjelaskan bahwa ASN dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon (paslon).

    “Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 huruf N, yang juga melarang ASN melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan politik,” katanya.

    Kasus ini mencuat setelah BKPSDM dan Inspektorat Ponorogo, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda), menerima berbagai laporan serta aduan dari masyarakat. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan indikasi kuat bahwa pejabat tersebut melanggar aturan disiplin ASN terkait netralitas.

    “Sebagai pejabat, tentu ada pengaruh dalam lingkungan kerjanya. Dari hasil pemeriksaan, unsur pelanggaran terhadap aturan disiplin ASN terpenuhi,” pungkas Herry.

    Untuk diketahui sebelumnya, seorang pejabat Eselon II setingkat Kepala Dinas (Kadin), di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo terancam dinonjobkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Pramono. Namun, Agus belum menyebut secara gamblang, siapa pejabat eselon II yang diberi sanksi nonjob tersebut.

    “Jadi ya Pak Bupati sudah mengambil kebijakan seperti itu. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ungkap Sekda Agus Pramono.

    Agus menyebut bahwa pejabat yang bersangkutan ini, masih diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan kepada Bupati. Kurun waktu sanggahan atau keberatan itu, selama 14 hari kerja setelah SK Bupati terkait sanksi itu diberikan kepada yang bersangkutan. Jika keberatan tersebut ditolak oleh Bupati, maka Agus menyatakan bahwa sanksi yang diberikan berlaku.

    “Yang bersangkutan kami berikan batas waktu 14 hari, untuk melakukan sanggahan kepada Bupati. Nanti, dilihat seperti apa. Kalau ditolak sanggahannya, ya otomatis disanksi,” katanya. [end/suf]

  • Jelang Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, Monas Ditutup 19-20 Februari 2025

    Jelang Pelantikan Kepala Daerah di Istana Negara, Monas Ditutup 19-20 Februari 2025

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kawasan Monumen Nasional (Monas) bakal ditutup untuk umum pada 19-20 Februari 2025 besok.

    Penutupan dilakukan guna mendukung kelancaran prosesi pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025) mendatang.

    “Operasional Monas ditutup sampai acara gladi bersih dan pelantikan selesai,” ucap Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Isa Sarnuri saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2025).

    Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini bilang, kawasan Monas bakal langsung dibuka setelah acara pelantikan selesai.

    “Diperkirakan pukul 13.00 WIB sudah dibuka untuk umum,” ujarnya.

    Sebagai informasi, sebanyak 481 kepala daerah bakal dilantik di Istana Negara pada Kamis (20/2/2025) mulai pukul 10.00 WIB.

    Sebelum dilantik, mereka akan terlebih dahulu dikumpulkan di kawasan Monas.

    “Seluruh kepala daerah dan wakilnya besok bergerak dari Monas ke Istana Negara,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat dikonfirmasi, Selasa (18/2/2024).

    Adapun sebelum pelantikan, ratusan kepala daerah ini juga dikumpulkan di kawasan Monas untuk melakukan gladi bersih.

    Acara gladi bersih ini dilaksanakan pada Selasa (18/2/2025) hingga Rabu (19/2/2025) besok.

    Dalam gladi bersih tersebut, mereka diberi arahan terkait urutan acara atau rundown pelantikan yang akan dilaksanakan Kamis besok.

    “Untuk pagi tadi, para kepala daerah yang akan dilantik diberi pengarahan, rundownnya. Proses pelantikan seperti apa dan mereka diharapkan bisa berlatih untuk menyesuaikan,” ujarnya.

    “Karena dari Monas mereka akan bergeser menuju istana, harus rapi. Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia,” sambungnya.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya