Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Megawati beri pengarahan ke 177 kepala daerah di Sekolah Partai

    Megawati beri pengarahan ke 177 kepala daerah di Sekolah Partai

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan ke 177 kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Di dalam arahannya, Megawati menyampaikan berbagai macam topik. Putri sulung Proklamator Soekarno itu menceritakan lawatannya selama lebih dari 16 hari melakukan perjalanan ke berbagai negara, salah satunya ke Italia untuk menghadiri acara internasional.

    Ia juga berdialog dengan mantan Wapres AS Al Gore. Megawati bercerita bagaimana ia bertemu serta berdiskusi dengan Paus Fransiskus.

    Megawati juga menceritakan pengalamannya melaksanakan ibadah umrah di Arab Saudi dan bertemu dengan keluarga pemimpin Uni Emirates Arab.

    Megawati juga menyinggung topik pemerintahan. Ia mengungkapkan tentang pengalaman panjangnya di pemerintahan mulai sebagai anggota DPR, wakil presiden, hingga presiden kelima RI.

    Dari situ, Megawati meminta agar para kepala daerah dari PDIP benar-benar menjadikan rakyat sebagai tujuan utama pemerintahannya.

    “Makanya saya juga memerintahkan agar kalian selalu melihat ke akar rumput. Itu perintah utama saya. Kalau kamu tidak turun ke akar rumput, mending out dari partai,” tegas Megawati.

    “Kalian bisa jadi seperti sekarang ini karena rakyat. Kalau enggak karena ada rakyat, kalian takkan bisa duduk di posisi sekarang ini,” sambungnya.

    Megawati juga mengingatkan bahwa peradaban dunia akan baik jika anak-anak Indonesia dididik dengan baik. Hal ini demi memberi perhatian pada program yang memastikan kesejahteraan anak-anak Indonesia di wilayahnya masing-masing, terutama mengatasi stunting.

    “Seluruh kepala daerah agar memberi perhatian untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, penciptaan lapangan kerja dan juga stunting serta menyediakan makanan bergizi bagi rakyat, terlebih bagi kepala daerah perempuan,” ujar Megawati.

    Pada kesempatan itu, Megawati juga mengingatkan para kader yang menjadi kepala daerah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak main-main anggaran. Jika main-main anggaran, para kepala daerah akan berpotensi “tersandera secara politis” hingga berpotensi masuk ke penjara.

    Megawati meminta agar para kepala daerah mengingat keluarganya masing-masing, jika ada godaan main anggaran.

    “Ingat anak istrimu, suamimu, dan keluargamu. Kalau nanti kalian kena pasal korupsi, kasihan anak keluargamu karena bisa mendapat stigma keluarga koruptor,” tambahnya.

    “Jadi jangan mainkan anggaran. Jangan hanya memikirkan mencari uang untuk diri sendiri,” lanjut dia.

    Selain itu, Megawati meminta agar loyalitas kepada ideologi negara dan AD/ART partai benar-benar diwujudkan.

    Ia meminta agar para kepala daerah tidak berada di PDIP hanya karena kekayaan dan kekuasaan. Namun, benar-benar loyal kepada ideologi negara Pancasila serta kepada program perjuangan maupun partai.

    “Kita harus memastikan diri kita berdisiplin. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan tujuan bernegara dengan baik jika aturan partai saja kita tidak bisa berdisiplin,” tegas Megawati.

    Pengarahan Megawati berlangsung setidaknya 3 jam. Jajaran DPP PDIP lainnya hadir seperti Wakil Sekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo dan Sadarestuwati. Lalu, Ketua DPP PDIP seperti Yasona Laoly, Ganjar Pranowo, Mindo Sianipar, Ronny Talapessy, Sri Rahayu, Yanti Sukamdani, My Esti Wijayanti, dan Ribka Tjiptaning.

    Sebelumnya, kepala daerah terpilih sudah melakukan registrasi dan cek kesehatan di Jakarta mulai Minggu (16/2) sampai Senin (17/2). Kemudian, mereka juga mengikuti pengarahan dan gladi pada hari Selasa (18/2) sampai Rabu (19/2).

    Setelah menjalani pengarahan dan pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti pembekalan pada tanggal 21-28 Februari 2025 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Akademisi: Kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat

    Akademisi: Kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat

    Ketika ada yang ingin mencabut dukungan, harus mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung.

    Purwokerto (ANTARA) – Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Octafiani C. Pratiwi mengatakan bahwa kecurangan dalam pemilu bisa terjadi di berbagai lini masyarakat, termasuk dari kalangan TNI dan aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pembagian sembako.

    “Di setiap lini masyarakat itu tidak bisa dinafikkan ada kecurangan, termasuk pihak TNI, ASN, ada yang membagikan sembako,” katanya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu.

    Kendati demikian, kata dia, dari semua itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah masyarakat akan memilih pihak yang memberikan paket sembako atau bantuan sosial.

    Menurut dia, masyarakat saat sekarang sudah cerdas dan mempunyai resistensi politik.

    “Evaluasi hari ini menjadi catatan bersama dalam menggelar pemilihan mendatang,” katanya selaku pemantik diskusi.

    Dalam kesempatan itu, Octafiani juga menyoroti tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 sebagai salah satu catatan evaluasi penting.

    Pemantik diskusi lainnya, Nanang Indra Suyitno memaparkan sejumlah permasalahan yang terjadi dalam pemilu di beberapa daerah.

    Selain itu, dia juga menjelaskan tantangan dalam menyusun evaluasi pemilihan yang terdiri atas ketersediaan data dukung sesuai dengan ketentuan evaluasi.

    “Data dukung ini dimiliki oleh teman-teman KPU sendiri. Namun, tentunya bagaimana data dukung ini selaras dengan apa urgensi yang akan diukur,” kata pengajar di Akademi Pemilu dan Demokrasi itu.

    Menurut dia, tantangan selanjutnya berkaitan waktu karena anggota KPU dituntut untuk membuat keluaran hasil evaluasi dalam waktu 1—2 bulan.

    Dalam hal ini, kata dia, evaluasi tersebut harus diserahkan kepada pemerintah daerah pada bulan April 2025.

    “Yang ketiga perlu adanya evaluasi pelaporan di setiap tahapan, dan yang keempat perlunya payung hukum maupun petunjuk teknis yang lebih komprehensif sebagai acuan dalam pemilu,” kata Nanang.

    Dalam diskusi, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas Rani Zuhriyah menyampaikan beberapa evaluasi yang berkaitan dengan regulasi penyelenggaraan pemilu, salah satunya dalam hal penertiban alat peraga kampanye (APK).

    Sebelum pelaksanaan penertiban APK, kata dia, sempat saling lempar karena tidak jelasnya regulasi Pilkada 2024.

    “Ini teman-teman pengawas merasa jadi tanggung jawab KPU, sampai turun (surat instruksi) dari Bawaslu RI untuk membersamai penertiban APK,” katanya.

    Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti, Ari Suprapto, mengharapkan adanya evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang berkaitan dengan pilkada.

    Menurut dia, pihaknya sebenarnya tidak ingin pasangan Sadewo-Lintarti melawan kolom kosong dalam Pilkada Banyumas 2024.

    “Namun, ketika ada yang ingin mencabut dukungan (untuk mendukung pasangan calon lain yang akan dimunculkan, red.), harus mendapat persetujuan dari partai-partai pendukung. Oleh karena itu, regulasi ini harus dievaluasi,” katanya.

    Sementara itu, anggota KPU Kabupaten Banyumas Sidiq Fathoni mengakui persoalan regulasi bagi penyelenggara memang perlu dievaluasi.

    Selain itu, kata dia, salah satu tantangan terbesar adalah persiapan pemilu yang hanya berlangsung sekitar 8 bulan, termasuk pembuatan alat peraga sosialisasi pemilu.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • KPU Pangkalpinang ingatkan calon independen untuk hindari berkas ganda

    KPU Pangkalpinang ingatkan calon independen untuk hindari berkas ganda

    ANTARA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pangkalpinang meminta calon perseorangan atau independen untuk mengantisipasi berkas dukungan terunggah secara ganda pada tahapan pemenuhan syarat perseorangan Pilkada Ulang Tahun 2025. Untuk memudahkan dan memastikan unggahan ganda, KPU Kota Pangkalpinang meminta calon independen yang akan bertarung pada Pilkada Ulang 2025 agar menambah jumlah tim sehingga pengunggahan data lebih cepat dan efisien. (Chandrika Purnama Dewi/Agha Yuninda Maulana/Rinto A Navis)

  • Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    Koalisi Prabowo Abadi? Wamendes PDT: Terus Mengisi Pembangunan Indonesia

    PIKIRAN RAKYAT – Koalisi yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan permanen. Hal itu ditegaskan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria.

    Ia mengatakan bahwa koalisi bernama Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu, dibentuk demi memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia.

    Hal ini dikatakan Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria.

    Ia melanjutkan, komitmen ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai KIM hingga KIM Plus di era Pilkada 2024.

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai.

    Tepatnya saat keterangan pers selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 14 Februari 2025.

    Sekilas tentang KIM Plus

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai tahun 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Februari 2025.

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman menyebut partai-partai yang diajak untuk membentuk koalisi permanen merupakan partai-partai KIM Plus yang saat ini mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri dari sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, yakni siantaranya Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dilantik Presiden Besok, Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Bagikan Kesan

    Dilantik Presiden Besok, Kepala Daerah Terpilih Pilkada 2024 Bagikan Kesan

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 membagikan kesan menjelang pelantikan. Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan menilai pelantikan kepala daerah terpilih periode kali ini merupakan sejarah karena yang melantik adalah presiden.

    Kepala daerah Gubernur, Bupati, dan Wali Kota akan dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025.

    “Menurut saya ini sebuah sejarah baru dalam pelaksanaan tata negara di indonesia. Biasanya memang kita sesuai dengan peraturan yang ada, presiden sebagai pemimpin pemerintahan tertinggi diberi kewenangan juga untuk tidak hanya melantik gubernur, tetapi juga bupati dan walikota. Sekarang yang diterapkan adalah peraturan yang satu itu,” kata Farhan saat ditemui usai mengikuti Gladi Bersih di Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Sebelum pelantikan besok, ratusan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dikumpulkan di Monas untuk mengikuti agenda gladi yang digelar selama dua hari pada 18-19 Februari. Adapun proses pelantikan kepala daerah akan digelar di Istana Kepresidenan.

    Sementara itu, Bupati terpilih Indramayu Lucky Hakim membeberkan kemungkinan Prabowo Subianto akan menyalami seluruh kepala daerah usai pelantikan. Hal itu dikatakan Lucky ketika mengikuti gladi bersih di Istana, pada Rabu, 19 Februari 2025.

    Dalam kesempatan itu, terang Lucky, simulasi dilakukan untuk bersalaman dengan Presiden bersama seluruh kepala daerah. Namun demikian, kepastian mengenai hal itu Presiden yang akan menentukannya.

    “Tadi disimulasikan apakah memungkinkan untuk bersalaman dengan Presiden, semuanya begitu jadi tadi sempat disimulasikan. Nanti mungkin beliau pak presiden akan menentukan apakah akan salaman atau tidak,” ujarnya.

    Lucky juga membagikan kesan pertama kali pelantikan kepala daerah akan dilakukan oleh Presiden secara serentak. Bahkan termasuk kepala daerah di tingkat Bupati/walikota, bersamaan dengan para gubernur terpilih.

    “Ini excited, saya dulu pernah dilantik oleh Pak Ridwan Kamil, nah ini akan dilantik oleh presiden. Ini sejarah nih, bahkan di Indonesia baru pernah, bupati tingkat dua dilantik oleh presiden dan serentak,” katanya.

    Agenda setelah pelantikan para kepala daerah terpilih direncanakan akan mengikuti retreat yang berlangsung selama 7 hari di akademi militer (Akmil), Magelang.

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retreat yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Besok, Gus Barra dan dr Rizal Dilantik Jadi Bupati-Wabup Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan jadwal pelantikan serentak bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Kamis (20/2/2025) besok. Termasuk Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian.

    Pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Sebelum pelantikan, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih diwajibkan mengikuti serangkaian kegiatan. Termasuk registrasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengambilan undangan hingga gladi bersih.

    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah terpilih akan mengikuti Orientasi Kepemimpinan (Retret);yang akan berlangsung mulai 21-28 Februari 2025, di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Kegiatan ini diikuti oleh 505 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

    Dihubungi beritajatim.com, Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Al Barra mengaku siap mengikuti proses pelantikan. “Insya Allah besok kita siap melaksanakan plantikan. Dua hari ini kita sudah melakukan gladi kotor dan bersih semoga besok pelantikan bisa berjalan lancar,” ungkapnya, Rabu (19/2/2025).

    Gus Barra (panggilan akrab, red) berharap kedepan ia bersama Wakil Bupati Mojokerto terpilih, Muhammad Rizal Oktavian bisa merealisasikan visi misi pasangan Mubarok (Muhammad Al Barra-Muhammad Rizal Oktavian). Yakni membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

    “Harapannya kedepan, kita bisa merealisasikan visi misi dan program kerja kita kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto,” tegasnya.

    Pasangan nomor urut 2 ini, berhasil meraih 372.537 suara atau 53,38 persen dalam Pemilihan Bupati (Pilbup) Mojokerto 2024 lalu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menetapkan Muhammad Al Barra dan Muhammad Rizal Oktavian sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto terpilih 2025-2030.

    Pasangan Gus Barra dan dr Rizal merupakan putra tokoh besar di Kabupaten Mojokerto. Gus Barra merupakan putra pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Amanatul Ummah, KH Asep Saifuddin Chalim, sementara dr Rizal merupakan putra Achmady, Bupati Mojokerto 2 periode, yakni tahun 2000-2005 dan tahun 2005-2010.

    Keduanya diusung diusung enam partai parlemen yang menguasai 25 atau 50 persen dari 50 kursi DPRD Kabupaten Mojokerto periode 2024-2029. Yaitu NasDem, Demokrat, PAN, PPP, Gerindra dan Perindo. Pasangan Mubarok juga didukung enam partai nonparlemen, yakni Hanura, PBB, PKN, Gelora, Ummat dan Garuda. [tin/beq]

  • CSIS: Dominasi PDIP dan Golkar di Pilkada Memudar, Gerindra Meningkat Tajam – Halaman all

    CSIS: Dominasi PDIP dan Golkar di Pilkada Memudar, Gerindra Meningkat Tajam – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pergeseran dominasi partai politik pada tingkat provinsi terjadi secara signifikan dalam Pilkada 2024. 

    Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, mengungkapkan bahwa Gerindra mengalami lonjakan tajam dalam jumlah kepala daerah yang berasal dari partai tersebut.

    “Kita juga menemukan perubahan yang besar yang terjadi terutama pada level provinsi dan tentu juga pada level kabupaten kota saya kira,” ujar Arya dalam diskusi yang berlangsung di Auditorium CSIS, Tanah Abang, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Menurut Arya, dominasi PDI Perjuangan (PDIP) dan Golkar mengalami pergeseran ke Partai Gerindra.

    Ia mengungkapkan bahwa pada Pilkada sebelumnya, hanya sekitar 6,06 persen kepala daerah berasal dari Gerindra, sedangkan dalam Pilkada 2024 angkanya melonjak menjadi 27,03%.

     “Jadi terjadi perubahan yang besar,” lanjutnya.

    Sebaliknya, beberapa partai mengalami penurunan signifikan. PDIP, misalnya, yang pada Pilkada sebelumnya mencatatkan 21,21% kepala daerah, kini merosot tajam menjadi hanya 0,81%. Golkar juga mengalami penurunan dalam jumlah kemenangan calon yang diusungnya.

    Dalam konteks pencalonan gubernur dan wakil gubernur, terjadi pola perubahan yang serupa.

     “Dari 18 calon gubernur PDI Perjuangan, itu hanya empat calon yang menang (dalam Pilkada 2024). Begitu juga kalau kita lihat dari 16 calon gubernur dari Partai Gerindra, 11 mengalami kemenangan,” ungkap Arya.

    Sementara itu, untuk posisi wakil gubernur, dari 17 calon yang diusung oleh Partai Golkar, hanya enam yang berhasil memenangkan pemilihan. PDIP, yang mengusung 16 calon wakil gubernur, mencatatkan lima kemenangan.

    “Jadi kita melihat memang terjadi pergeseran yang cukup besar terutama bergesernya dominasi partai tertentu pada level provinsi. Kita lihat juga, kita prediksi juga terjadi pada level kabupaten,” pungkasnya.
     

  • Besok Dilantik, Begini Potret Appi-Aliyah Pakai PDU

    Besok Dilantik, Begini Potret Appi-Aliyah Pakai PDU

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menjelang dilantik dan disumpah sebagai pemimpin baru Kota Makassar, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham ( MULIA) telah melakukan serangkaian persiapan.

    Salah satunya momentum sebelum dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025. Appi-Aliyah ditemani keluarga melakukan sesi pemotretan style menggunakan baju Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna putih.

    Dalam video dan foto beredar, tampak terlihat Wali Kota terpilih Munafri Arifuddin tampil dengan gaya berwibawa memancar. Sedangkan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terlihat anggun dengan penampilan kenakan PDU.

    Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin mengatakan, foto penampilan dirinya bersama Wakil Aliyah menggunakan baju dinas tersebut akan menjadi pakaian resmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar periode 2025-2030.

    “Alhamdulillah, segala persiapan fix. Pada sesi foto pakaian PDU akan menjadi pakaian resmi untuk pelanrikan tanggal 20,” jelas Appi, Rabu (19/2/2025).

    Appi-Aliyah juga sudah mengikuti geladi bersih pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 diselenggarakan di kawasan Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (19/2) pagi.

    Selanjutnya besok, pelantikan di Istana Negara, nanti seluruh KDH dan WKDH berbaris dari lapangan Monas menyeberang ke jalan masuk Istana Negara. Mereka akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Secara simbolis, pakaian PDU berwarna putih, kepala daerah menunjukkan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan dengan adil dan bersih.

  • Bernuansa Betawi, DKI siapkan sambutan sederhana untuk Pramono-Rano Karno

    Bernuansa Betawi, DKI siapkan sambutan sederhana untuk Pramono-Rano Karno

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI menyiapkan serangkaian penyambutan sederhana untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota usai dilantik di Istana Kepresidenan pada Kamis (20/2)

    “Kami siapkan penyambutan sederhana karena memang beliau juga tidak ingin ada penyambutan yang berlebihan di depan Graha Ali Sodikin,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Pasar Santa Jakarta Selatan, Rabu.

    Teguh mengatakan nantinya penyambutan yang sederhana itu akan bernuansa Betawi.

    Kemudian, usai penyambutan, Pramono dan Rano Karno akan melakukan serah terima jabatan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.

    Nantinya, momen itu sekaligus menjadi waktu berpamitan Teguh Setyabudi untuk kembali menjadi Dirjen Dukcapil Kemendagri.

    “Usai serah terima jabatan, rencananya juga akan ada sidang paripurna DPRD DKI Jakarta setelah itu. Pastinya waktunya juga nanti kita akan menyesuaikan. Saya belum bisa bicara jamnya, jamnya karena itu nanti kan akan tergantung pada kegiatan yang sebelumnya,” ujarnya.

    Lalu, pada siang menuju sore hari, Balai Kota menyiapkan acara syukuran pesta rakyat.

    Selanjutnya, pada Jumat (21/2), nantinya seluruh pejabat dari Pemerintah Provinsi DKI akan menjalani retret atau kegiatan orientasi, pembekalan, hingga pelatihan bagi kepala daerah terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

    Teguh yang sudah menjabat sebagai Pj Gubernur Jakarta selama tiga bulan ini, berpesan kepada Pram-Rano untuk dapat mengemban tugas sebagai pemimpin Jakarta dengan baik.

    “Selamatlah untuk Bapak Pramono Anung dan Bapak Rano Parno yang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta,” ucapnya.

    Pemprov DKI tak akan menggelar arak-arakan dengan melibatkan keramaian masyarakat untuk menyambut kepala daerah baru tersebut.

    Tak hanya mempersiapkan acara penyambutan, Pemprov DKI juga tengah membuat skema pengaturan lalu lintas saat hari pelantikan kepala daerah pada 20 Februari 2025 di Istana.

    Diperkirakan, ratusan pasangan kepala daerah beserta keluarga akan datang ke Jakarta.

    Pewarta: Luthfia Miranda Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasil Final Pilkada Magetan Tunggu Putusan MK 24 Februari 2025

    Hasil Final Pilkada Magetan Tunggu Putusan MK 24 Februari 2025

    Magetan (beritajatim.com) – Perselisihan hasil Pilkada Magetan masih bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Tim pasangan calon 01 Nanik Endang Rusminiarti-Suyatni Priasmoro, Didik Haryono menegaskan bahwa proses hukum masih berlangsung, sehingga belum ada keputusan final terkait kemungkinan pemungutan suara ulang (PSU).

    “Pada 7 Februari 2025 lalu, MK telah menggelar sidang pembuktian atas gugatan pasangan calon 03 (Sujatno-Ida Yuhana Ulfa). Dalam sidang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pihak terkait dari pasangan calon 01 telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan. Putusan resmi dari MK dijadwalkan pada 24 Februari 2025,” terang Didik, Rabu (19/2/2025)

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 17 dan Peraturan Bawaslu, PSU dapat dilakukan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi objek gugatan pemohon.

    “Dalam gugatan pasangan calon 03, terdapat tiga TPS yang dipersoalkan, yaitu satu TPS di Nguri dan dua TPS di Kinandang. Dari tiga TPS tersebut, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Bendo merekomendasikan PSU di dua TPS yang berada di Kinandang. Namun, rekomendasi ini masih menjadi tanda tanya besar karena dikeluarkan setelah hasil Pilkada Magetan ditetapkan. Oleh karena itu, keputusan akhir tetap berada di tangan MK,” kata Didik.

    Meskipun PSU memiliki peluang terjadi, tim pasangan calon 01 menilai kemungkinannya sangat kecil. Ada dua alasan utama:

    1. Rekomendasi PSU dari Panwascam Bendo diterbitkan setelah penetapan hasil Pilkada, sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut di MK.

    2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17, PSU hanya dilakukan jika ada lebih dari satu pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya atau mengalami kendala. Sementara itu, gugatan pasangan calon 03 hanya berkaitan dengan satu pemilih di masing-masing TPS 2 dan TPS 4 Desa Kinandang.

    Seluruh pihak diharapkan menunggu hingga 24 Februari 2025 untuk mengetahui keputusan MK. Apakah gugatan pasangan calon 03 akan ditolak atau MK akan memutuskan untuk menggelar PSU?

    “Hingga saat ini, kami tim pasangan calon 01 optimistis bahwa MK akan menolak gugatan tersebut demi menjunjung tinggi keadilan dan demokrasi dalam Pilkada Magetan,” terang Didik.

    Dengan demikian, masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu keputusan resmi dari MK tanpa berspekulasi lebih jauh mengenai kemungkinan PSU. [fiq/beq]