Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Pelantikan Kepala Daerah Bareng Demo Indonesia Gelap Hari Ini

    Pelantikan Kepala Daerah Bareng Demo Indonesia Gelap Hari Ini

    loading…

    Puncak aksi Indonesia Gelap akan digelar hari ini, Kamis (20/2/2025), bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 di Istana Negara Jakarta. FOTO/SINDOnews

    JAKARTA – Puncak aksi demo Indonesia Gelap akan digelar hari ini, Kamis (20/2/2025), bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 di Istana Negara Jakarta. Aksi ini merupakan protes mahasiswa atas beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Koordinator Pusat BEM SI Herianto mengatakan, puncak aksi ‘Indonesia Gelap; sengaja digelar saat momentum yang tepat agar kepala daerah juga ada beban dan tanggung jawab dengan kebijakan pro kepada rakyat.

    “Ya benar, kita mengambil momentum itu mau menegaskan bahwa kepala daerah ada beban dan tanggung jawab yang harus segera di jalankan untuk ke mensejahterakan rakyatnya yang bisa menghadirkan kebijakan yang pro rakyat,” kata Herianto, Rabu (19/2/2025).

    Herianto mengatakan jumlah massa yang akan turun aksi ‘Indonesia Gelap’ akan lebih besar mengingat tuntutan mereka hingga kini tidak mendapatkan respons positif dari pemerintah.

    “Itu pasti akan lebih besar kalau tuntutan kita tidak ada direspons sama pihak pemerintah. Kita berharap semoga sebelum hal itu terjadi pemerintah harus segera merespons hal tersebut,” ujarnya.

    Herianto membeberkan tuntutan aksi dari aliansi BEM SI terdapat 13 poin bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di antaranya cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah hingga evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Yang hasilnya terjadi kesepakatan dengan membawa tajuk besar ‘Indonesia Gelap” dengan beberapa isu dan tuntutan diantaranya cabut proyek strategis nasional (PSN): wujudkan reformasi agraria sejati; wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; tolak revisi UU MINERBA; hapuskan Multifungsi ABRI; sahkan RUU Masyarakat Adat; Cabut INPRES No. 1 tahun 2025; Evaluasi total MBG; Realisasikan anggaran tunjangan kinerja (Tukin) dosen; desak Prabowo keluarkan Perpu perampasan aset; tolak RUU TNI, Polri dan Kejaksaan; Efisiensi Kabinet Merah Putih; tolak revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib; dan reformasi Polri,” tegasnya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto hari ini akan melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2025). Kepala daerah terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

  • Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Mbak Ita dan Suami Tambah Daftar Panjang Pasutri Ditahan KPK di Kasus Korupsi

    Jakarta –

    Wali Kota Semarang Hevearit Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri, telah ditahan KPK. Keduanya menambah daftar panjang pasangan suami istri (pasutri) yang mendekam di Rutan KPK.

    Mbak Ita dan Alwin ditahan KPK sejak Rabu (19/2). Keduanya merupakan tersangka kasus korupsi di Pemkot Semarang.

    Penahanan Mbak Ita juga dilakukan dengan melalui sejumlah drama. KPK harus menunggu hingga panggilan keempat sebelum menahan Mbak Ita. Kader PDIP itu akhirnya hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di hari terakhir menjabat sebagai Wali Kota Semarang.

    Dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (19/2), peran Mbak Ita dan Alwin diungkap KPK. Keduanya berperan dalam kasus suap proyek kursi SD, memotong tunjangan ASN dan gratifiksi.

    “Bahwa sejak saat HGR menjabat sebagai Wali Kota Semarang, HGR dan AB telah menerima sejumlah uang dari fee atas pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada Dinas Pendidikan Kota Semarang TA 2023, pengaturan proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan TA 2023 dan permintaan uang ke Bapenda Kota Semarang,” kata Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dalam konferensi pers.

    Dalam perkara pertama, Mbak Ita dan Alwin diduga terlibat dugaan korupsi pada proyek pengadaan meja kursi fabrikasi SD pada dinas pendidikan Kota Semarang. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp 1,7 miliar.

    “Bahwa atas keterlibatan dari AB membantu RUD (direktur PT Deka Sari Perkasa) mendapatkan proyek tersebut, RUD telah menyiapkan uang sebesar Rp 1.750.000.000 atau sebesar 10% untuk AB,” katanya.

    Sedangkan dalam perkara kedua, Mbak Ita dan suaminya, diduga terlibat dalam pengaturan pada proyek penunjukan langsung pada tingkat kecamatan. Alwin diduga menerima uang sebesar Rp. 2 miliar.

    “Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2022, M menyerahkan uang senilai Rp 2 miliar kepada AB sebagai commitment fee proyek PL Kecamatan,” jelasnya.

    Dan yang terakhir, perkara permintaan uang dari kepada Bapenda Kota Semarang. Keduanya menerima uang sebesar Rp 2,4 miliar.

    “IIN memberikan uang sekurang-kurangnya Rp.2.400.000.000 (Rp 2 miliar) kepada HGR dan AB yang dipotong dari iuran sukarela Pegawai Bapenda Kota Semarang dari TPP triwulan 1 sampai dengan 4 tahun 2023,” kata Ibnu.

    Jika dijumlahkan, Mbak Ita dan suaminya mendapat total uang sekitar Rp 6 miliar dalam 3 perkara tersebut. Keduanya dijerat pasal terkait suap hingga gratifikasi.

    Mbak Ita dan Alwin bukan pasutri pertama yang ditahan oleh KPK karena kompak melakukan korupsi. KPK sebelumnya telah menjerat dan menahan 13 pasutri akibat terlibat korupsi. Berikut rinciannya:

    1. Mantan Bendum Demokrat M Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)

    Menerima suap Rp 4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah, pemenang lelang proyek Wisma Atlet, serta kasus pencucian uang. Nazaruddin dipidana bui 13 tahun, sedangkan Neneng 6 tahun.

    2. Mantan Bupati Karawang Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)

    Menerima suap senilai Rp 5 miliar dari CEO PT Tatar Kertabumi, Aking Saputra, untuk penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selain itu, keduanya dijerat pencucian uang. Ade kemudian dihukum penjara 6 tahun, sedangkan Nurlatifah 5 tahun.

    3. Mantan Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)

    Romi menyuap Ketua MK Akil Mochtar saat itu senilai Rp 14,145 miliar dan USD 316.700, dibantu Masyitoh. Tujuannya mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pilkada Kota Palembang. Pasutri itu juga dijerat dengan pasal pemberian kesaksian palsu di persidangan. Romi lalu dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Masyitoh 5 tahun. Romi meninggal di Lapas Gunung Sindur pada September 2017.

    Pasutri ini menyuap 3 hakim dan panitera di PTUN Sumatera Utara. Uang suap senilai USD 15 ribu dan SGD 5.000 lewat pengacara OC Kaligis. Selain itu, Gatot kembali dijerat kasus korupsi dana hibah dan dana bantuan sosial (bansos). Gatot kini menjalani hukuman total 12 tahun, sedangkan Evy 2,5 tahun penjara dan telah bebas.

    Baca selengkapnya di halaman selanjutnya:

    4. Mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan Suzanna Budi Antoni (Juli 2015)

    Menyuap Ketua MK Akil Mochtar senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu agar memenangi sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang di MK. Pasutri ini juga memberikan keterangan tidak benar saat menjadi saksi di persidangan dengan terdakwa Akil Mochtar. Budi kemudian dihukum 4 tahun penjara, sedangkan Suzanna 2 tahun.

    5. Mantan Bupati Musi Banyuasin, Sumsel, Pahri Azhari dan Lucianty (Mei 2016)

    Menyuap anggota DPRD Musi Banyuasin untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin. Uang yang dibagikan ke anggota DPRD berasal dari urunan para kepala dinas. Pahri dihukum 3 tahun dan Lucianty 1,5 tahun bui.

    6. Mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan Itoc Tochija (Desember 2016)

    Atty dan Itoc menerima suap Rp 500 juta terkait proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi tahap II senilai Rp 57 miliar. Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc 7 tahun.

    7. Mantan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Lily Martiani Maddari (Juni 2017)

    Menerima suap Rp 1 miliar dari commitment fee Rp 4,7 miliar. Suap diterima dari bos PT Statika Mitra Sarana (SMS) Jhoni Wijaya yang memenangi dua proyek peningkatan jalan di Kabupaten Rejang Lebong. Lily berperan sebagai perantara suap itu.

    8. Eks Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud dan istrinya, Hendrati (Mei 2018)

    Dirwan Mahmud dan Hebdrati ditetapkan KPK sebagai tersangka penerima suap. Dirwan diduga menerima suap Rp 98 juta dari Juhari selaku kontraktor. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari 15 persen commitment fee atas lima proyek pekerjaan infrastruktur dengan nilai total Rp 750 juta.

    9. Xaveriandy Sutanto dan Memi

    Pasangan suami-istri, Xaveriandy dan Memi, dijerat KPK karena diduga menyuap eks Ketua DPD Irman Gusman. Keduanya terbukti menyuap mantan Ketua DPD Irman Gusman Rp 100 juta untuk mendapatkan kuota pembelian gula impor sebanyak 1.000 ton. Hakim telah menjatuhkan hukuman 3 tahun bui untuk Xaveriandy dan penjara 2 tahun 6 bulan kepada Memi.

    10. Sekeluarga Penyuap Pejabat Kementerian PUPR

    Selain pasangan suami-istri, KPK pernah menjerat sekeluarga sebagai tersangka kasus suap proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Kementerian PUPR. Mereka ialah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto, Direktur Keuangan PT WKE Lily Sundarsih, Dirut PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma, dan Project Manager PT TSP Yuliana Enganita Dibyo. Mereka telah divonis bersalah dan dieksekusi.

    Budi Suharto dan Lily merupakan pasangan suami-istri. Sedangkan Irene dan Yuliana adalah anak dari pasangan suami-istri itu.

    11. Ismunandar-Encek, Suami-Istri dari Kutai Timur

    Selanjutnya giliran Ismunandar dan Encek UR Firgasih, pasangan suami-istri dari Kutai Timur, yang terjerat kasus korupsi.

    Tak tanggung-tanggung, Ismunandar dan Encek merupakan orang nomor satu di eksekutif dan legislatif di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur (Kaltim) itu. Ismunandar tercatat sebagai Bupati Kutai Timur, sedangkan istrinya, Encek, adalah Ketua DPRD Kutai Timur.

    Keduanya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis, 2 Juli 2020. Setelah itu, KPK memproses hukum keduanya dengan sangkaan suap-menyuap terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2019-2020.

    Dalam kasus ini, istri Ismunandar, Encek, juga diduga menerima uang sejumlah Rp 200 juta. Diduga uang itu diterima Encek karena Ismunandar mengamankan anggaran proyek di Pemkab Kutai Timur agar para kontraktor tidak mendapat potongan anggaran.

    12. Bupati Probolinggo dan Suami (Agustus 2021)

    KPK juga pernah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, menjadi tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap terkait jabatan kepala desa (kades).

    Total, ada 22 orang yang dijerat KPK sebagai tersangka. Mayoritas adalah ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dan memberi suap ke pasangan suami istri tersebut.

    “KPK menetapkan 22 orang tersangka dalam perkara ini,” kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, saat konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (31/8/2021).

    Alexander mengungkap ada tarif jabatan kepala desa di Probolinggo yang ditetapkan oleh Puput. Menurutnya, setiap ASN yang hendak mengisi jabatan Kepala Desa dipungut upeti Rp 20 juta ditambah setoran tanah kas desa dengan tarif Rp 5juta/hektare.

    13. Bupati Kapuas dan Anggota Komisi III DPR

    Terbaru ada kasus Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya yang anggota Komisi III Fraksi NasDem DPR RI, Ary Egahni Ben Bahat. Pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri belum menjelaskan lebih lanjut perihal konstruksi perkara kasus yang melibatkan pasangan suami istri tersebut. Namun keduanya diduga menerima suap dari beberapa pihak.

    “Pihak penyelenggara negara dimaksud merupakan salah satu Kepala Daerah di Kalteng beserta salah seorang anggota DPR RI,” kata Ali, Selasa (28/3).

    “Para tersangka tersebut diduga pula menerima suap dari beberapa pihak terkait dengan jabatannya sebagai penyelenggara negara,” ujar Ali.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini, Ada Prosesi Kirab dari Monas ke Istana

    Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah Hari Ini, Ada Prosesi Kirab dari Monas ke Istana

    loading…

    Sejumlah kepala daerah terpilih mengikuti pengarahan dan gladi kotor jelang pelantikan di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (18/2/2025). FOTO/ALDHI CHANDRA

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2025). Kepala daerah terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    “Upacara pelantikan tersebut akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (20/2/2025).

    Yusuf menjelaskan, 961 kepala daerah yang terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

    “Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” kata Yusuf.

    Menurutnya, pelantikan kepala daerah ini merupakan yang pertama digelar secara serentak di Indonesia.

    “Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” kata Yusuf.

    Yusuf juga mengungkapkan kepala daerah akan mengikuti proses kirab sebelum dilantik di Istana Merdeka. “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” katanya.

    (abd)

  • Bupati Irwan Bachri Syam, Dari Supir Angkot hingga Hari Ini Dilantik oleh Presiden Prabowo

    Bupati Irwan Bachri Syam, Dari Supir Angkot hingga Hari Ini Dilantik oleh Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID.LUWU TIMUR – Sebuah perjalanan panjang telah membawa Irwan Bachri Syam, atau yang akrab disapa Ibas, ke puncak kepemimpinan di Luwu Timur.

    Lahir dari keluarga sederhana, putra daerah ini tak pernah menyangka bahwa dirinya akan memimpin tanah kelahirannya.

    Pilkada 2024 menjadi saksi bagaimana kerja keras, ketekunan, dan tekad baja mampu mengantarkannya ke kursi bupati.

    Di tengah hiruk-pikuk pemilihan, nama Irwan mencuat sebagai kandidat kuat. Berpasangan dengan Puspawati Husler, ia mengantongi kemenangan mutlak dengan 88.748 suara, mengungguli dua pesaingnya yakni Budiman-Akbar dan Isrullah-Usman
    yang masing masing hanya memperoleh 63.787 dan 18.984 suara.

    Kemenangan itu bukan sekadar angka. Ia adalah manifestasi kepercayaan rakyat Luwu
    Timur kepada sosok yang pernah merasakan pahitnya perjuangan hidup.

    Irwan bukanlah anak pejabat atau pengusaha kaya. Ayahnya seorang petani, ibunya
    berdagang di pasar.

    Keinginan menempuh pendidikan tinggi harus ia wujudkan dengan keringat sendiri. Demi membayar uang kuliah, ia rela menjadi supir ‘pete-pete’ (angkutan dalam kota), sebuah pekerjaan yang mengasah mental dan semangatnya.

    Setiap hari, ia menyusuri jalanan dengan pete-petenya. Menerobos kemacetan,
    mengantar penumpang, dan berusaha menyisihkan uang demi satu tujuan: menyelesaikan pendidikan.

    “Saya tahu bagaimana rasanya tak punya biaya untuk sekolah. Karena itu, saya ingin
    pendidikan di Luwu Timur bisa diakses siapa saja, tanpa terkendala ekonomi,”
    ungkapnya dalam sebuah wawancara.

    Komitmen itulah yang mendorongnya merancang program Tiga Kartu Sakti salah
    satunya adalah Kartu Pintar, yang memastikan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi anakanak Luwu Timur. Baginya, pendidikan bukan hanya tentang masa depan individu, tetapi juga masa depan daerah.

  • Suasana Istana Jelang Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah

    Suasana Istana Jelang Presiden Prabowo Lantik 961 Kepala Daerah

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik kepala daerah hasil Pilkada Serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) pukul 10.00 WIB. Foto/Binti Mufarida

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik kepala daerah hasil Pilkada Serentak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) pukul 10.00 WIB. Bagaimana persiapan Istana pagi ini?

    Dari pantauan SindoNews, pukul 06.45 WIB tampak sejumlah petugas kebersihan yang membersihkan sejumlah area Istana Kepresidenan, termasuk di pilar Istana yang biasanya menjadi titik kumpul awak media yang meliput.

    Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan upacara pelantikan kepala daerah akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Yusuf menjelaskan, bahwa sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.

    “Presiden Prabowo juga dijadwalkan menyampaikan amanat kepada para kepala daerah yang baru dilantik,” kata Yusuf dalam keterangan resminya.

    Yusuf mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan yang pertama digelar secara serentak di Indonesia.

    “Pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan, menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” kata Yusuf.

    “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” tandasnya.

    (rca)

  • Anggota DPR minta kepala daerah dukung semua kebijakan Presiden

    Anggota DPR minta kepala daerah dukung semua kebijakan Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mendukung pembekalan atau retret bagi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, yang diharapkan mereka nantinya dapat mendukung semua kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan retret ini, kepala daerah diharapkan bisa memahami Astacita dan visi misi Presiden Prabowo sehingga mereka mendukung semua kebijakan dan program pemerintah,” jelas Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis ini, para kepala daerah akan mengikuti retret pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak ada gugatan atau selesai gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi akan mengikuti pembekalan di Magelang.

    Mereka akan memperoleh materi yang disampaikan langsung oleh 42 menteri Kabinet Merah Putih tentang Astacita yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Retret kepala daerah memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, undang-undang itu mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

    “Retret kepala daerah dapat dimaknai sebagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja kepala daerah,” ucap Toha.

    Menurut Toha, retret sangat bermanfaat membantu kepala daerah untuk membangun kinerja di daerahnya masing-masing-masing, seperti meningkatkan kinerja, mengelola pemerintahan, meningkatkan kerja sama, mengembangkan strategi dan rencana aksi, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengembangkan inovasi dan solusi kreatif.

    “Setiap kepala daerah memang memiliki RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) sesuai janji kampanye politik kepala daerah masing-masing, tetapi pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah. Apalagi ada kewajiban pemerintah pusat memberikan dana bantuan kepada pemerintah daerah,” katanya.

    Toha melanjutkan retret yang digagas Presiden Prabowo itu sangat visioner dalam kaitan peran pemerintah pusat terhadap pemda dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas.

    “Retret kepala daerah menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai program Astacita,” ucapnya.

    Ia juga mengimbau agar tidak ada kepala daerah yang mbalelo (memberontak) berniat tidak hadir dalam kesempatan yang sangat berharga tersebut.

    “Sebagai mantan kepala daerah, saya percaya retret kepala daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kepemimpinan kepala daerah,” ujar Toha yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mengapa Kepala Daerah Harus Mengikuti Retret di Akmil Magelang?

    Mengapa Kepala Daerah Harus Mengikuti Retret di Akmil Magelang?

    Mengapa Kepala Daerah Harus Mengikuti Retret di Akmil Magelang?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 505 pasangan
    kepala daerah
    dari seluruh Indonesia dijadwalkan mengikuti orientasi atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
    Mereka akan melakukan kegiatan yang lebih familiar disebut “retret” itu pada 21-28 Februari 2025.
    Retret tersebut digelar tepat setelah pelantikan kepala daerah secara resmi yang dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis (20/2/2025).
    Apa sebenarnya retret dan apa tujuan orientasi ini dilangsungkan khususnya di kawasan pelatihan militer di Magelang?
    Istilah retret pertama kali diperkenalkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan orientasi para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.
    Mereka digembleng selama empat hari, 24-27 Oktoer 2024, untuk mendapatkan materi pembelajaran secara langsung dari para ahli maupun arahan secara langsung dari Presiden Prabowo.
    Kini, retret kembali digelar dengan peserta para kepala daerah yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menjelaskan bahwa pemerintah memiliki harapan terkait pelaksanaan retret kepala daerah ini.
    Salah satunya adalah menguatkan emosional dan membangun kedekatan antar kepala daerah.
    Membangun kedekatan ini, menurut Bima, tak bisa dilakukan dengan cara jarak jauh, tetapi harus langsung melalui retreat.
    “Ada satu hal yang enggak bisa dilakukan oleh Zoom, yaitu menguatkan
    emotional bonding
    dan membangun
    chemistry
    ,” ujar Bima Arya, saat ditemui di Kantor
    Kemendagri
    , Jakarta, Senin (17/2/2025).
    Dia mengatakan, hal ini juga dirasakan oleh para menteri saat menjalani retret. Mereka bisa berkoordinasi dengan cara informal setelah menjalin keakraban di acara retret.
    Hal ini dinilai berdampak pada jalur koordinasi dan berimplikasi pada kerja yang lebih efisien.
    “Begitu ketemu di sana (retret) lebih kenal, sekarang tinnggal WhatsApp kalau ada apa-apa,” kata Bima Arya.
    Selain membangun emosional antar kepala daerah, Bima Arya juga menyebut retret penting dilakukan untuk memberikan pemahaman prinsip pemerintahan yang bersih.
    Karena menurut dia, para kepala daerah nantinya akan ikut mengelola anggaran, baik transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing.
    “APBN kita itu Rp 3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar, sekitar Rp 1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional. Enggak semua kepala daerah itu paham juga,” ujarnya.
    Oleh karena itu, dalam retret nantinya akan ada sejumlah lembaga penegak hukum yang menjadi pemateri, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, Kejaksaan Agung hingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    Para kepala daerah juga akan diberikan pemahaman terkait pemerintahan dan pengelolaan anggaran oleh para menteri Kabinet Merrah Putih.
    “Para menteri, 42 orang itu akan bicara soal Asta Cita, diturunkan lagi, bukan hanya makan bergizi, tapi soal ketahanan pangan, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, banyak itu,” kata Bima Arya.
    Selain itu, bentuk emosional yang diharapkan bisa terbentuk dalam retret kepala daerah adalah kemandirian dan menanamkan rasa menjadi pelayan warga.
    Hal itu diwujudkan dari setiap kepala daerah yang harus mengurus segala keperluannya sendiri tanpa seorang ajudan.
    “Iya nanti mungkin (para ajudan)
    standby
    di luar, tinggal di rumah penduduk. Jadi, kalau diperlukan hal-hal penting,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.
    “Tapi yang ringan-ringan seperti tadi kami (para menteri) kemarin (retret) lah habis olahraga, sepatu bersih sendiri, pakaian dalam cuci sendiri, jemur,” ujarnya melanjutkan.
    Tito mengatakan, bentuk kemandirian ini akan menurunkan perasaan ingin dilayani sebagai seorang pejabat daerah.
    Pasalnya, menurut Tito menjadi pejabat esensinya adalah melayani rakyat bukan dilayani rakyat.
    Tito juga mengatakan, retreat ini akan menumbuhkan nilai patriotisme dan nasionalisme yang akan dirasakan para kepala daerah.
    Sehingga, diharapkan ke depannya, para kepala daerah bisa membuat kebijakan yang bisa didasarkan dari kondisi rakyat.
    “Nah itu nilai-nilai yang secara tidak sadar akan tertanam, suka atau tidak suka,” kata Tito Karnavian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 961 Kepala Daerah Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini

    961 Kepala Daerah Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini

    961 Kepala Daerah Dilantik Prabowo di Istana Hari Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo
    Subianto bakal melantik
    kepala daerah
    di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi.
    Acara
    pelantikan kepala daerah
    terpilih pada Pemilihan
    Kepala Daerah
    (Pilkada) 2024 ini, rencananya dimulai pada pukul 10.00 WIB.
    Sebelum pelantikan, para kepala daerah sudah melakukan sejumlah persiapan, mulai dari geladi kotor pada Selasa (18/2/2025) dan geladi bersih pada Rabu (19/2/2025).
    Mereka diberikan pengarahan dan latihan berbaris di Jalan Silang Monumen Nasional (Monas) Barat Daya, tepat di dekat Taman Pandang Istana, yang bersebrangan dengan Istana Merdeka Jakarta.
    Kepala daerah
    juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dilantik.
    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, secara total, ada 961 kepala daerah yang dilantik.
    Kepala daerah itu terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Mereka akan dilantik dalam satu rangkaian prosesi.
    Yusuf menyebut,
    Presiden Prabowo
    secara langsung memimpin pelantikan tersebut dan mengambil sumpah mereka.
    “Presiden Republik Indonesia akan melantik para kepala daerah hasil Pilkada Serentak di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025,” kata Yusuf dalam keterangannya, Rabu (19/2/2025) malam.
    Tak hanya itu, Prabowo diagendakan memberikan amanat kepada kepala daerah.
    Dalam acara pelantikan, akan dibacakan pula Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
    Selanjutnya, pemberian SK (Surat Ketetapan) dan penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah.
    Yusuf mengatakan, pelantikan ini merupakan yang pertama kali digelar secara serentak di Istana Kepresidenan.
    Biasanya, menurut dia, presiden tidak melantik kepada daerah secara langsung di Istana Kepresidenan. Tetapi, ini disebut sebagai babak baru.
    “Menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia,” ujarnya.
    Namun, 961 kepala daerah yang akan dilantik tidak langsung datang ke halaman tengah Istana. Mereka akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas).
    “Sebelum pelantikan, para kepala daerah akan terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka Jakarta,” kata Yusuf.
    Berdasarkan jadwal, kepala daerah sudah bersiap di Monas pada pukul 09.00 WIB. Kemudian, setengah jam setelahnya, mereka akan membentuk barisan untuk bersiap-siap memasuki Istana.
    Barisan ini bakal dimeriahkan oleh drum band Gita Praja IPDN.
    Kemudian tepat pukul 09.45 WIB, kepala daerah akan secara berurutan masuk ke Istana Merdeka melalui pintu utama di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.
    Mereka akan terus melaju ke halaman tengah, yang berada di antara Istana Merdeka dan Istana Negara.
    Setelah prosesi pelantikan, 503 kepala daerah akan melanjutkan agenda dengan mengikuti retret pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Kegiatan retret ini dijadwalkan berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025, dengan aktivitas dimulai dengan olahraga pagi dan apel, kemudian dilanjutkan dengan kelas pembekalan.
    Para kepala daerah akan mendapatkan materi dari pukul 07.30 WIB hingga 21.00 WIB, yang mencakup tugas pokok dan pengelolaan keuangan daerah
    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan dalam program Gaspol!
    Kompas.com
    pada Selasa (18/2/2025), retret bakal berlangsung dari pagi hingga malam.
    “Dari 07.30 WIB mulai sampai 21.00 dan kita atur pokok yang dibutuhkan,” kata Bima Arya.
    Dia menambahkan bahwa materi pembekalan pertama yang akan disampaikan oleh Dirjen Kemendagri berkisar tentang tugas pokok kepala daerah, perencanaan, dan pengelolaan keuangan.
    Selain itu, 42 menteri juga akan memberikan materi terkait Asta Cita, yang mencakup isu-isu strategis seperti ketahanan pangan, persoalan irigasi, pendidikan, kesehatan, dan kependudukan.
    “Para menteri, 42 orang itu akan bicara soal Asta Cita, diturunkan lagi, bukan hanya makan bergizi, tapi soal ketahanan pangan, persoalan irigasi, bagaimana soal pendidikan, kesehatan, kependudukan, banyak itu,” ujar Bima Arya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bawaslu Kota Bekasi gelar evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Bekasi gelar evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Bawaslu Kota Bekasi gelar evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi menerima 18 laporan dugaan pelanggaran selama Pilkada 2024.

    Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi, Muhamad Sodikin mengatakan dari jumlah tersebut, dua kasus telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti ke instansi terkait.

    “Bawaslu Kota Bekasi secara resmi menerima 18 laporan dugaan pelanggaran. Dari 18 laporan yang diterima, Bawaslu Kota Bekasi merekomendasikan 2 ke instansi terkait, yakni dugaan pelanggaran etik ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara dan rekomendasi etik terkait penyelenggara pemilu, dalam hal ini Panitia Pemilihan Kecamatan, ke KPU Kota Bekasi,” kata Sodikin dalam Rapat Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Rabu (19/2).

    Ia menjelaskan, rapat koordinasi selama dua hari tersebut mengevaluasi penanganan pelanggaran pidana pada tahapan Pilkada 2024.

    “Kegiatan ini bertujuan menganalisis berbagai temuan pelanggaran, mulai dari pelanggaran administratif, etik, hingga dugaan pelanggaran pidana pemilu,” ungkapnya.

    Sodikin menegaskan dengan pelantikan Wali Kota terpilih pada 20 Februari mendatang, seluruh tahapan Pilkada 2024 akan berakhir.

    “Pasca penetapan Wali Kota yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dan tanggal 20 Februari pelantikan oleh presiden, maka berakhir sudah seluruh tahapan pilkada 2024,” tegasnya.

    Menurutnya, kedua kasus yang direkomendasikan telah melalui kajian mendalam oleh Bawaslu Kota Bekasi.  

    “Dugaan pelanggaran etik ASN dinilai serius karena berpotensi mencederai netralitas aparatur negara,” papar Sodikin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Rabu (19/2). 

    Sementara kasus yang melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan dinilai melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

    Ia berharap instansi terkait menindaklanjuti rekomendasi tersebut untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten dalam setiap tahapan Pilkada.  

    “Kami berharap rekomendasi yang kami sampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh instansi terkait. Ini penting, untuk memastikan adanya penegakan hukum yang konsisten dalam setiap tahapan Pilkada,” pungkas Sodikin. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Besok Pramono Sampaikan Pidato Perdana di DPRD, Gubernur Jakarta Terdahulu Diundang

    Besok Pramono Sampaikan Pidato Perdana di DPRD, Gubernur Jakarta Terdahulu Diundang

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dilantik pada Kamis besok, 20 Februari 2025. Seusai mengikuti pelantikan, Pramono Anung yang terpilih bersama Rano Karno sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta rencananya akan menghadiri acara seremonial di Balai Kota untuk selanjutnya menyampaikan pidato perdana di Gedung DPRD DKI Jakarta.

    “Kami di Sekretariat DPRD untuk persiapan Paripurna Pidato Gubernur 2025-2030 ini kami sudah berkoordinasi dengan eksekutif, SKPD terkait. Jadi setelah pelantikan gubernur di Istana, memang ada acara seremonial dulu di Balai Kota. Namun, tepat pukul 13.30 WIB diadakannya paripurna pidato gubernur, estimasinya sampai dengan pukul 14.30 WIB,” tutur Plt. Sekwan (DPRD) DKI Jakarta Augustinus, Rabu, 19 Februari 2025.

    Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengundang para gubernur DKI terdahulu pada acara yang akan digelar besok. Augustinus menyebutkan bahwa undangan telah dikirim kepada gubernur terdahulu yaitu Sutiyoso, Fauzi Bowo, Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan. Kemudian juga kepada mantan Pj. Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

    Dari nama nama tersebut, Augustinus menyebut Anies bakalan hadir. Sementara, Jubir Anies Sahrin mengonfirmasi bahwa gubernur periode 2017-2022 itu kemungkinan bakalan menghadiri agenda di DPRD tersebut.

    “Dari mantan gubernur kita undang dari eranya Pak Sutiyoso, Pak Foke, Basuki ya Ahok, Pak anies jg kami undang dan kemudian pak djarot, terus pak pj juga kami undang juga, pak heru, pak setyabudi pak teguh. Kita undang juga semuanya,” ujar Augustinus.

    Menurut Augustinus sebelumnya akan ada digelar acara seremonial terlebih dahulu di Balaikota. Setelah serangkaian kegiatan di Balai Kota dan DPRD, kata dia, dilanjutkan dengan rapat pimpinan bersama seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Jakarta bersama gubernur.

    “Karena mungkin Pak Gubernur kemarin arahannya inginnya sederhana saja. Jadi kami juga tidak ada pesta rakyat di DPRD. Jadi setelah Paripurna memang Pak Gubernur akan menuju lagi ke Balai Kota, karena akan diadakan rapim untuk seluruh Kepala SKPD di Graha Ali Sadikin,” ucapnya.

    Sementara itu, agenda setelah pelantikan, para kepala daerah direncanakan akan mengikuti retreat yang berlangsung selama 7 hari di akademi militer (Akmil), Magelang.

    Sebanyak 481 kepala daerah terpilih, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, dijadwalkan mengikuti retreat yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News