Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Kepala Daerah se-Bali di Jogja menuju lokasi retret kecuali Koster

    Kepala Daerah se-Bali di Jogja menuju lokasi retret kecuali Koster

    “Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,”

    Denpasar (ANTARA) – Kepala Biro Umum dan Protokol Pemprov Bali I Wayan Budiasa menyampaikan ke-9 Bupati dan Wali Kota se-Bali sudah berada di Yogyakarta untuk menuju lokasi retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Sementara itu, disinggung soal surat instruksi Megawati Soekarnoputri agar kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret, Budiasa menyampaikan hingga saat ini hanya Gubernur Bali Wayan Koster yang belum menuju lokasi retret.

    “Yang berkaitan dengan surat ini masih belum bisa diputuskan apakah tetap retret atau tidak, kalau teman-teman kepala daerah, bupati, wali kota kan posisinya saat ini sudah di Yogyakarta, kalau Pak Gubernur Bali rencana hari ini baru ke Yogyakarta,” kata dia di Denpasar, Jumat.

    Biro Umum Pemprov Bali tak dapat memastikan kehadiran Gubernur Bali Wayan Koster di pembukaan retret sore nanti, namun tiket keberangkatan menuju Yogyakarta telah dipesan sejak jauh hari.

    Ia menjelaskan bahwa alasan awal tiket keberangkatan Koster digeser menjadi hari ini karena pada Kamis (20/2) sore kemarin Gubernur Bali ikut mendampingi Putri Suastini Koster pelantikan TP PKK pukul 16.00 WIB di Gedung Danareksa, Jakarta Pusat.

    “Setelah pembukaan sore nanti baru bisa kami informasikan (kehadiran Wayan Koster), informasi saya masih belum utuh karena prosesnya masih berjalan, sore baru pembukaan retret setelah pembukaan kami infokan,” ujar Budiasa.

    Diketahui sore ini retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 akan dibuka di Akmil Magelang, sementara pada Kamis (20/2) malam Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi buntut dari penahanan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

    Atas keputusan KPK tersebut, Megawati menginstruksikan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan retret di Magelang, atau apabila sudah dalam perjalanan agar berhenti dan menunggu instruksi, serta siaga menunggu komunikasi lebih lanjut.

    Di Bali sendiri, kader PDIP menempati posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta menjadi kepala daerah di hampir seluruh kabupaten/kota kecuali Kabupaten Karangasem.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Semangat efisiensi namun penuh makna

    Semangat efisiensi namun penuh makna

    Sumber foto: https:/linkcuts.org/9bgtzc0o/elshinta.com.

    Prabowo lantik 961 pimpinan daerah, Pengamat: Semangat efisiensi namun penuh makna
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:14 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Politik Agung Baskoro menyoroti kesuksesan acara Pelantikan 961 Kepala Daerah oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2).

    Prabowo dinilai sebagai tokoh pencetak sejarah dalam era pemerintahan di Indonesia yang dapat melantik sejumlah total 961 Kepala Daerah dengan khidmat dan hangat.

    “Sejarah baru kembali dibuat oleh Presiden Prabowo sekaligus babak baru relasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar lebih baik karena untuk pertama kalinya di rezim Pilkada Serentak ini, pelantikan digelar bersamaan dengan semangat efisiensi namun penuh makna di Istana Negara,” kata Agung.

    Lebih lanjut, Agung menyoroti saling bersinerginya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam satu ruangan yang berlangsung dengan hangat.

    “Perihal ini bisa dimaknai secara institusional  bahwa pemerintah pusat hadir bersama pemerintah daerah untuk bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan yang bersatu dan mensejahterakan rakyat pasca berkompetisi elektoral di tahun 2024,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Agung menangkap sinyal tersirat dari pesan yang disampaikan oleh Prabowo saat kata sambutan agar para kepala daerah dapat bertanggung jawab penuh dan melayani rakyat dengan baik.

    “Presiden Prabowo ingin mengirimkan pesan kepada publik dan para kepala daerah bahwa visi kepemimpinan sebagai kepala pemerintahan beliau jelas dalam membawa bangsa ini ke depan melalui pemerintahan yang amanah serta bertanggungjawab melayani rakyat sebagaimana arahan beliau pasca mengambil sumpah jabatan para kepala daerah,” jelas Agung.

    Di sisi lain, dengan diadakannya acara lanjutan pasca pelantikan di Istana Negara para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan dan pelatihan di Akademi Militer Magelang dimulai esok hari sesuai instruksi Prabowo menjadi terobosan baru.

    “Tradisi baru yang diperkenalkan Presiden Prabowo lewat acara pelantikan secara bersama dan berikutnya retreat kolektif kepala daerah sebagaimana untuk para menteri/wamen/kepala badan/wakil mengafirmasi bahwa beliau ingin memastikan bahwa instruksinya dijalankan sampai ke level bawah sehingga semua merasa memiliki republik dan punya rasa tanggungjawab lebih dalam memajukan daerahnya,” imbuhnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Bupati Rio: Saya Cari Birokrat Situbondo yang Punya Gagasan, Bukan yang Menjilat

    Bupati Rio: Saya Cari Birokrat Situbondo yang Punya Gagasan, Bukan yang Menjilat

    Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengingatkan birokrat Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu.

    Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kamis (20/2/2025), Rio menggelar pertemuan virtual dengan jajaran seluruh organisasi perangkat daerah Situbondo. “Saya kemarin menekankan isu profesionalisme state aparatus,” katanya, Jumat (21/2/2025).

    “Dalam pilkada kemarin, saya bilang, 80 persen lebih yang hadir dalam zoom meeting itu adalah orang-orang yang secara aktif bekerja politik, dan saya kira itu keluar dari etika profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negar). Itu tidak baik,” kata Rio.

    Rio ingin menetralkan kondisi tersebut dan mengembalikan ASN pada tugas profesional mereka. “Saya tegaskan siapapun yang jadi pejabat adalah orang yang punya ide dan gagasan, yang mau berkompetisi untuk mengeksekusi program. Bukan yang menjilat, bukan mencari muka, atau menyogok saya,” katanya. Pejabat yang menyogok untuk menjadi kepala dinas akan dibuang dari posisi penting.

    Selain itu, Rio akan menghidupkan tradisi salawat. “Saya minta seluruh staf jajaran, agar dalam kegiatan apapun, untuk membaca salawat, terutama salawat nariyah atau salawat lainnya. Bagi ASN yang berkeberatan atau memiliki pandangan keagamaan lain, saya persilakan tidak membaca atau membaca yang lain,” katanya.

    Dengan membaca salawat, Rio ingin ada keseimbangan batin, pikiran, dan spiritual dalam urusan pekerjaan. “Paling tidak sebelum bekerja, ada kondisi satu dua menit, mereka benar-benar mengingat orientasi diri, bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ibadah,” katanya.

    Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Situbondo setelah memenangi pilkada dengan didukung 202.479 suara dari 507.507 orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Mereka unggul 13.697 suara atas pasangan petahana Karna Suswandi-Khoirani.

    Rio-Ulfiyah diusung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Partai Solidaritas Indonesia. [wir]

  • 3 Pesan Prabowo di Momen Bersejarah Pelantikan 931 Kepala Daerah

    3 Pesan Prabowo di Momen Bersejarah Pelantikan 931 Kepala Daerah

    Jakarta –

    Momen bersejarah baru saja terjadi. Sebanyak 931 kepala daerah yang memenangi Pilkada 2024 dilantik secara bersamaan.

    Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025). Kepala daerah yang dilantik berjumlah 961, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

    Presiden Prabowo Subianto membacakan Keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

    “Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?” ujar Prabowo.

    “Bersedia,” ucap para kepala daerah.

    Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

    “Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian bunyi sumpah tersebut.

    Prabowo turut menyampaikan pesan kepada para kepala daerah. Berikut pesannya:

    Pelayan Rakyat

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Prabowo mengatakan pelantikan secara serentak ini juga menggambarkan besarnya bangsa Indonesia. Indonesia, kata Prabowo, memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan baik.

    Kepala daerah yang berdiri di hadapan Prabowo berasal dari partai yang berbeda-beda. Menurut Prabowo, 961 kepala daerah tersebut telah berkampanye dengan cara yang tidak mudah, yakni turun ke masyarakat dan meminta kepercayaan rakyat.

    Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah itu adalah pelayan bagi rakyat. “Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat,” tambahnya.

    Bela Kepentingan Rakyat

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki latarbelakang yang beragam. Tapi mereka, tutur Prabowo, lahir di dalam keluarga besar Nusantara.

    Prabowo mengingatkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya ‘kita berbeda-beda tetapi kita satu’.

    Sebagai orang nomor satu di daerah, jelas Prabowo, kepala daerah harus selalu berada di sisi rakyat. “Saudara adalah abdi rakyat, Saudara harus membela kepentingan rakyat, Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, itu adalah tugas kita,” ujarnya.

    Kuat Jalani Retret

    Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

    Setelah pelantikan ini, kepala daerah akan menjalani retret selama sepekan. Retret ini akan dilaksanakan di Magelang.

    “Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang,” ucapnya.

    Ia kemudian berkelakar semoga para kepala daerah kuat mengikuti retret. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang akan dilalui para kepala daerah dalam retret tersebut.

    “Saya akan jumpa Saudara di situ dan mudah-mudahan Saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” ucap Prabowo yang disambut tawa para kepala daerah.

    Diketahui, kegiatan retret di Magelang ini pernah dilalui oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Usai Prabowo mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2024, beberapa hari kemudian para menteri langsung terbang ke Magelang untuk menjalani retret.

    Setelah memberikan pesan-pesan singkat, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami satu per satu para kepala daerah. Sesekali Prabowo tampak berpelukan dengan beberapa kepala daerah, salah satunya dengan Bupati Buton Selatan.

    Proses salaman ini dibagi menjadi dua. Kelompok gubernur hingga bupati dan para wakilnya di lokasi pelantikan. Sementara wali kota ditempatkan di Istana Negara. Setelah dari lokasi pelantikan, Prabowo akan lanjut menyalami kepala daerah lain di Istana Negara.

    Halaman 2 dari 4

    (isa/isa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pramono Anung: Ada yang Buat Ridwan Kamil Tak Jadi Gugat Pilkada Jakarta ke MK Megapolitan 21 Februari 2025

    Pramono Anung: Ada yang Buat Ridwan Kamil Tak Jadi Gugat Pilkada Jakarta ke MK Megapolitan 21 Februari 2025

    Pramono Anung: Ada yang Buat Ridwan Kamil Tak Jadi Gugat Pilkada Jakarta ke MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    mengatakan, ada suatu hal yang membuat Ridwan Kamil urung melayangkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Sebenarnya, kata Pramono, semula Ridwan bersikukuh melayangkan gugatan itu mengingat perolehan suaranya dan calon wakil gubernur pasangannya, Suswono, di bawah Pramono-Rano Karno.
    “Pak Ridwan menyampaikan
    statement
    secara terbuka, bahwa beliau awalnya masih pengin melakukan gugatan,” ucap Pramono dalam program Gaspol! di YouTube
    Kompas.com
    , Jumat (21/2/2025).


    Namun, Pramono enggan menceritakan karena apa atau siapa sosok yang akhirnya membuat Ridwan tak jadi menggugat ke MK. 
    “Tapi, ada yang membuat tidak jadi menggugat. Nah, adanya ini saya tidak mau cerita,” ucap Pramono sambil tertawa.
    Pramono juga mengatakan, perjuangannya untuk memenangi Pilkada Jakarta 2024 tidak mudah. Bahkan, banyak orang yang meragukan hasil Pilkada Jakarta 2024 dan menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
    “Kemudian, ada tuduhan KPUD sosialisasinya kurang, pemilihnya cuma 50,7 persen, itu kan bukan merupakan hal yang bisa dijadikan gugatan,” jelas Pramono.
    Namun, sebagai orang yang sudah lama terjun di pemerintahan, Pramono memilih diam hingga akhirnya dilantik sebagai gubernur.
    “Saya sebenarnya, dalam proses menang kalah jujur ya, bukan sesuatu yang luar biasa,” tutur Pramono.
    Pramono pun berjanji dia bakal bekerja maksimal untuk masyarakat Jakarta.
    Sebagaimana diketahui, Pramono Anung-Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih lain di Istana Negara, Jakarta, Kamis pagi.
    Ada sejumlah program yang menjadi prioritas Pramono-Rano dalam 100 hari kerja memimpin Jakarta.
    Utamanya, memenuhi janji-janji kampanye, mulai dari Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, membangun balai rakyat, hingga memasang CCTV di berbagai titik.
    Program prioritas lainnya yakni makan siang gratis, program sekolah gratis, dan pembukaan taman-taman 24 jam.
    “Jadi semuanya adalah hal-hal riil yang kami sampaikan di dalam sosialisasi atau kampanye. Karena seperti diketahui bersama, di dalam perjalanan hampir kami tidak pernah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin dipercayakan,” tutur Pramono, Kamis (20/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua KPID DKI puji disertasi anggota Bawaslu soal pengawasan pemilu

    Ketua KPID DKI puji disertasi anggota Bawaslu soal pengawasan pemilu

    Arsip – Anggota Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo (kanan) bersama Ketua KPID DKI Jakarta Puji Hartoyo, dan Anggota Dewan Pers Totok Suryanto dalam kegiatan `Workshop Peliputan Pemilu dan Pilkada 2024` di Jakarta, Kamis (31/10/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa/am.

    Ketua KPID DKI puji disertasi anggota Bawaslu soal pengawasan pemilu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 07:43 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta, Puji Hartoyo mengapresiasi hasil disertasi Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu RI) Puadi yang berjudul “Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta”.

    “Kami berharap hasil disertasi ini tidak hanya menjadi acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilu di daerah. Dan jangan sampai ini hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga harus diimplementasikan untuk memperbaiki regulasi dan mekanisme pengawasan pemilu di masa mendatang,” Kata Puji di Jakarta, Kamis (20/2).

    Menurutnya, penelitian ini dapat menjadi acuan penting dalam memperkuat sistem pengawasan pemilu, terutama dalam menegakkan aturan dan menjaga independensi lembaga pengawas pemilu di Indonesia. Dia juga menilai kajian yang dilakukan oleh Puadi sangat relevan dan memberikan gambaran jelas mengenai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu.

    Selain itu, Puji juga menyoroti peran media dalam mendukung pengawasan pemilu yang transparan dan akuntabel.

    Menurutnya, media memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawal proses demokrasi, termasuk mencegah penyebaran hoaks, politik uang, dan pelanggaran kampanye di tempat yang dilarang.

    “Pengawasan tidak bisa hanya bertumpu pada Bawaslu. Tapi juga media harus menjadi bagian dari ekosistem pengawasan penyelenggaraan Pemilu,” kata Puji.

    Karena itu, lanjutnya, KPID terus mendorong agar lembaga penyiaran menjalankan perannya secara profesional dan netral dalam memberitakan proses pemilu.

    Pada sisi yang lain, dengan temuan utama dalam disertasi Puadi terkait politik uang, keterbatasan kewenangan Bawaslu, hingga kampanye di tempat pendidikan, Puji berharap ada evaluasi mendalam dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil.

    “Kita harus memastikan bahwa pemilu di Indonesia semakin berkualitas. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat lembaga pengawas seperti Bawaslu dan memastikan regulasi yang ada bisa ditegakkan secara efektif,” kata Puji.

    Sebelumnya, Anggota Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu), Puadi, resmi meraih gelar doktor Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS) setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Problematika Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta”.

    Dalam disertasinya, Puadi mengungkap temuannya tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengawasan pemilu, termasuk keterbatasan kewenangan Bawaslu, penindakan pelanggaran pemilu, politik uang, kampanye di tempat pendidikan, serta pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam verifikasi partai politik.

    Sebagai dukungan, Puji bersama Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia (Wamendesa), Ahmad Ahmad Riza Patria pun menghadiri acara promosi doktor Puadi di Universitas Nasional (UNAS), Jakarta, Rabu (19/2).

    Sumber : Antara

  • Politik kemarin, pelantikan kepala daerah hingga instruksi Megawati

    Politik kemarin, pelantikan kepala daerah hingga instruksi Megawati

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (20/2). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Prabowo lantik serentak 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan

    Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi melantik serentak 961 kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Usai dilantik, Gubernur Bobby siap selaraskan program Prabowo di Sumut

    Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan kesiapannya dalam menyelesaikan sejumlah program inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto di daerah kepemimpinannya setelah pelantikan kepala daerah/wakil kepala daerah secara serentak di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

    “Penyelerasan program dari Pak Presiden sampai ke Sumatera Utara nantinya,” kata Bobby saat ditanya awak media mengenai program 100 hari kerja kepemimpinannya ketika ditemui di Istana Kepresidenan RI.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Ahmad Luthfi fokus benahi infrastruktur dan atasi kemiskinan di Jateng

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan akan fokus pada pembenahan infrastruktur hingga mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

    “Semuanya program kita laksanakan dengan maksimal. Ya infrastruktur,” ujar Luthfi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Komisi III DPR bentuk panja awasi barang impor dan narkotika

    Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja Pengawasan Penegakan Hukum Barang Impor dan Narkotika guna merespons berbagai laporan atau pengaduan masyarakat terkait dengan impor barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

    Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengatakan DPR melalui Komisi III menaruh perhatian serius terhadap impor barang perdagangan, termasuk di dalamnya impor tekstil dan produk tekstil, karena selama ini banyak impor ilegal yang masuk di dalam negeri.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2).

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Top 3: Harta Kekayaan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Dilantik Prabowo – Page 3

    Top 3: Harta Kekayaan Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Dilantik Prabowo – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025). Mereka dilantik oleh Prabowo secara bersamaan dalam satu rangkaian prosesi.

    Dikutip dari Kanal News Liputan6.com, prosesi pelantikan kepala daerah di Istana Jakarta dimulai pada pukul 09.58 WIB. Para kepala daerah itu tiba di Istana Merdeka Jakarta pukul 09.30 WIB, setelah melakukan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

    Para kepala daerah yang memakai pakaian dinas upacara besar berwarna putih lalu menuju halaman belakang Istana Merdeka Jakarta untuk mengikuti prosesi pelantikan. Di sana, sudah dibangun sebuah tenda besar yang menjadi lokasi pelantikan kepala daerah.

    Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memasuki tempat pelantikan. Tak lama, prosesi pelantikan dimulai dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya.

    Diantara ratusan kepala daerah tersebut, terdapat sejumlah nama yang menjadi sorotan. Misalkan terkait dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh kepala daerah tersebut. Lantas siapa Gubernur terkayag yang dilantik Prabowo hari ini?

    Baca artikel selengkapnya di sini

  • Usai dilantik Presiden, Bupati Langkat siap bekerja keras memajukan Langkat

    Usai dilantik Presiden, Bupati Langkat siap bekerja keras memajukan Langkat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Usai dilantik Presiden, Bupati Langkat siap bekerja keras memajukan Langkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Prosesi kirab yang megah mengiringi pelantikan serentak 961 kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu yang dilantik adalah Bupati Langkat, Sumatera Utara. Syah Afandin dan Wakil Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti. Mereka dilantik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai tonggak awal kepemimpinan baru untuk masa bakti 2025-2030.

    Pelantikan diawali dengan prosesi kirab dari Monumen Nasional (Monas) menuju Istana Kepresidenan. Dalam balutan seragam resmi PDUB, para kepala daerah melangkah penuh khidmat diiringi alunan drumband Gita Abdi Praja (GAP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Barisan rapi mereka menjadi tontonan bersejarah bagi masyarakat dan tamu undangan yang memadati rute kirab.

    Setibanya di Istana Kepresidenan, prosesi pelantikan dimulai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo Subianto, didampingi rohaniawan. Penyematan tanda pangkat dan penandatanganan berita acara dilakukan secara simbolis kepada beberapa kepala daerah perwakilan, termasuk Gubernur Lampung, Gubernur Maluku Utara, Bupati Merauke, Bupati Karangasem, Wali Kota Singkawang, dan Wali Kota Manado.

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa para kepala daerah harus mengabdi secara tulus untuk masyarakatnya. “Selamat menjalankan mandat yang diberikan rakyat eyy di daerah masing-masing. Atas nama negara dan bangsa, kalian harus membela kepentingan rakyat serta berjuang untuk kesejahteraan mereka. Mari kita bergerak bersama, mengabdi, dan memberikan yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya.

    Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti retreat kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-27 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antar kepala daerah sekaligus memperkenalkan visi, misi, dan program prioritas Presiden Prabowo. Materi yang diberikan meliputi wawasan geopolitik, kewaspadaan Nusantara, serta strategi percepatan pembangunan nasional.

    Bupati Langkat  Syah Afandin menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan masyarakat Langkat. “Kami siap bekerja keras dan bersinergi dengan seluruh elemen untuk membawa Langkat ke arah yang lebih maju, sejahtera dan berkelanjutan.” ujar Bupati Langkat usai dilantik seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (20/2). 

    Pelantikan serentak ini menjadi momen bersejarah bagi Indonesia, menandai awal pengabdian para pemimpin daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat

    Sumber : Radio Elshinta

  • Profil Selfinus Kainama, Wakil Bupati Seram Barat yang Tercatat Lulusan SD di KPU tapi Bergelar SPd

    Profil Selfinus Kainama, Wakil Bupati Seram Barat yang Tercatat Lulusan SD di KPU tapi Bergelar SPd

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto melantik sebanyak 961 kepala daerah secara serentak pada hari ini, 20 Februari 2025.

    Di antara para kepala daerah yang dilantik hari ini, terdapat satu orang yang berbeda dari yang lain. Bukan karena kekayaannya, namun karena ada yang aneh dalam riwayat pendidikan.

    Dilihat dalam website resmi KPU, Wakil Bupati di Kabupaten Seram Barat yang bernama Selfinus Kainama tercatat merupakan lulusan SD. Namun ia menyandang S.Pd yang menandakan dirinya merupakan sarjana pendidikan.

    Profil Selfinus Kainama

    Dalam Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Barat, Selfinus Kainama berpasangan dengan Asri Arman sebagai Bupati. Mereka tercatat sebagai pemenang setelah meraih suara sebanyak 36.304.

    Ia lahir di Kamarian pada 29 Juli 1963. Dalam website KPU, pendidikan terakhirnya tercatat SD pada tahun 1971 hingga 1977, yakni di SD Negeri 1 Kamarian.

    Biodata Selfinus Kainama Tangkap layar KPU

    Namun, ia diketahui mengikuti banyak kursus dan diklat yang berhubungan dengan keguruan dan pendidikan. Tercatat dari tahun 2012, ia mengikuti PGRI EL CONCORTIUM yang digelar oleh PGRI.

    Kemudian dua tahun setelahnya yakni pada 2014, ia mengikuti Pelatihan Kurikulum 2013 bagi Guru Sasarna SMA/SMK yang digelar oleh LPMP Provinsi Maluku.

    Berikut selengkapnya daftar pelatihan yang diikuti:

    PGRI El Concortium – Diselenggarakan oleh PGRI. Pelatihan Kurikulum 2013 untuk Guru Sasaran di SMA/SMK – Diselenggarakan oleh LPMP Provinsi Maluku pada tahun 2014. Workshop Asistensi Bantuan Sosial dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SMA – Diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2014. Diklat bagi Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru – Diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan RI pada tahun 2014. Program Penguatan Kepala Sekolah – Diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2019. Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah untuk Program SMA Zonasi Tahun 2019 – Diadakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2019. Program Pengenalan Lapangan (PLP) – Dilaksanakan oleh FKIP Universitas Pattimura pada tahun 2022. Kemitraan Sekolah dalam Pendidikan – Diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada tahun 2021. Lulusan SD atau Sarjana Pendidikan?

    Hingga saat pelantikan sudah dilakukan, belum ada penjelasan resmi dari KPU atau yang bersangkutan terkait data tersebut.

    Data yang tercatat di KPU diisi oleh masing-masing paslon di Silon KPU. Bisa jadi itu hanyalah sebuah kesalahan penginputan.***  

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News