Xcloud.id

Event: Pilkada Serentak

  • Profil Jeje Govinda, Artis yang Dilantik Jadi Bupati Bandung Barat, Punya Harta Rp 11,1 Miliar – Halaman all

    Profil Jeje Govinda, Artis yang Dilantik Jadi Bupati Bandung Barat, Punya Harta Rp 11,1 Miliar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Adik ipar Raffi Ahmad, Ritchie Ismail alias Jeje Govinda, resmi dilantik menjadi Bupati Bandung Barat, Kamis (20/2/2025).

    Sehari setelah pelantikan, ia melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Bupati Bandung Barat.

    Jeje mengungkapkan, ia bersama kepala daerah Jawa Barat lainnya akan berangkat bersama ke Magelang, Jawa Tengah, menggunakan helikopter, untuk mengikuti kegiatan retret.

    “Besok pagi (hari ini) dilanjutkan kegiatan sertijab gubernur dan kita di Jawa Barat akan berangkat bareng menggunakan mungkin helikopter, mungkin ya,” kata Jeje, usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    “(Naik) Helikopter atau pesawat gitu,” tambah dia.

    Pria kelahiran 22 April 1983 ini memiliki nama lengkap Ritchie Ismail.

    Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Syahnaz Sadiqah pada 12 April 2018.

    Mereka telah dikaruniai anak kembar yang bernama Zayn Sadavir Ezhilan Ismail dan Zunaira Alessia Safaraz Ismail.

    Jeje dikenal sebagai drummer grup band Govinda. Maka dari itu, nama Govinda melekat di belakang nama Jeje.

    Dikutip dari Wikipedia, ia juga menciptakan beberapa lagu, baik untuk grup bandnya maupun penyanyi solo.

    Selain bermusik, Jeje juga berbakat dalam akting.

    Jeje kemudian melebarkan sayapnya ke dunia politik.

    Ia sempat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024, namun belum berhasil melenggang ke Senayan.

    Pada pemilihan kepala daerah (Pilkada), Jeje berhasil terpilih sebagai Bupati Bandung Barat untuk periode 2025-2030, didampingi oleh Asep Ismail sebagai Wakil Bupati.

    Filmografi

    Serial web

    Mimpiku Jadi Nyata (2019)

    Film televisi

    Love You Mimi Ugal-ugalan (2022)
    Kamu Terlalu Wah untuk Aku yang Hah (2023)

    Acara televisi

    Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia (2023)

    Video musik

    The Chasmala – Pria Idaman (2023)
    Gemoy Nusantara – Doa Untuk Pemimpin Negeri (2024)

    Diskografi

    Domino (2009, bersama Govinda)
    Rahasia Besar (2011, bersama Govinda)

    Kredit penulisan lagu

    “Dibanding Dia” – Lyodra Ginting (2021)
    “Mendua” – Danang Pradana (2023)

    Harta Kekayaan

    Jeje tercatat memiliki total harta sebesar Rp 11,1 miliar.

    Hartanya itu terdaftar di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Jeje terakhir kali melaporkan hartanya di LHKPN KPK pada 27 Agustus 2024.

    Harta terbanyak Jeje berasal dari tanah dan bangunan yang ia miliki di wilayah Jakarta Selatan, senilai Rp 9.500.000.000.

    Berikut adalah daftar harta kekayaan Jeje Govinda.

    DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.500.000.000

    1. Tanah dan Bangunan Seluas 242 m2/218 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.360.000.000

    1. MOBIL, BMW X1 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000

    2. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 25G Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

    3. MOTOR, WULING AIR EV 1 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.—

    D. SURAT BERHARGA Rp.—

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 300.000.000

    F. HARTA LAINNYA Rp.—

    Sub Total Rp. 11.160.000.000

    III. HUTANG Rp.—

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 11.160.000.000

    (Tribunnews.com/Falza) (Kompas.com/Rahel Narda Chaterine)

  • Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) memberikan pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). ANTARA FOTO/Monang Sinaga/nym.

    Megawati instruksikan kepala daerah PDIP tak ikut retret di Akmil
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 06:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2). 

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Setelah pelantikan pada Kamis, sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepemimpinan di Akmil lebih efektif dan efisien karena sarana dan prasarana yang ada sebelumnya masih bisa digunakan.

    Retret akan diisi tiga materi utama, yakni pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait dengan Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

    Selain itu, Menteri Keuangan dijadwalkan menyampaikan materi khusus terkait dengan efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

    Sumber : Antara

  • Cetak Sejarah Baru, Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin Resmi Bertugas

    Cetak Sejarah Baru, Dedie Rachim dan Jenal Mutaqin Resmi Bertugas

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mencetak sejarah baru dalam jejak pemerintahan dan perpolitikan di Kota Hujan. Dia menghapus mitos Wakil Wali Kota selalu gagal “naik level” menjadi Wali Kota.

    Hal itu diungkapkannya dalam acara inaugurasi di Balai Kota Bogor, Kamis (20/2/2025).

    Usai dilantik di Jakarta, Dedie Rachim dan Wakilnya Jenal Mutaqin langsung mengikuti rangkaian acara tersebut.

    BACA JUGA: Dedie A Rachim Teguhkan Visi Misi untuk Bogor Beres Bogor Maju

    Saat tiba di Kota Bogor, Dedie-Jenal langsung disambut meriah ribuan pelajar dan warga yang sudah berdiri di sepanjang Jalan Otista hingga Jalan Ir. H. Juanda. Mereka membawa bendera dan aneka spanduk bertuliskan selamat kepada keduanya.

    Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dan Jenal Mutaqin bersama para istrinya di Plaza Balai Kota Bogor. (Foto: Diskominfo Kota Bogor)

    Di Jalan  Ir. H. Juanda, Dedie-Jenal turun dan diberi hormat oleh enam camat dan 68 lurah se-Kota Bogor. Mereka kemudian berjalan kaki bersama diiringi pasukan Drumband Pusdikzi, Pasukan Purna Paskibraka Indonesia (PPI), duta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor hingga masuk ke area Balai Kota.

    Di Balai Kota, Dedie-Jenal disambut Mantan Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari bersama para Forkopimda serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    BACA JUGA: 100 Hari Kerja Bupati, Ibu Kota Bogor Barat dan Timur Jadi Fokus Utama!

    Rangkaian Inaugurasi kemudian dilanjutkan dengan orasi politik yang disampaikan Dedie Rachim.

    Dalam kesempatan itu ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2024.

    “Relawan adalah jantung hati saya. Meskipun banner sedikit yang penting kita semangat dan menang,” ucap Dedie.

    Dia juga berterima kasih kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor periode 2014-2024.

    Menurutnya, Bima Arya merupakan gurunya dalam dunia politik. Bima Arya disebut Dedie Rachim telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan kepadanya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

  • DPP Golkar Resmi Pecat Bekas Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Ini Penyebabnya

    DPP Golkar Resmi Pecat Bekas Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Ini Penyebabnya

    Liputan6.com, Gorontalo – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar secara resmi memberhentikan Marten Taha dari keanggotaan partai berlambang beringin. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Skep-56/DPP/GOLKAR/II/2025 yang diterbitkan pada 14 Februari 2025.

    Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Partai Golkar, Ghalieb Lahidjun, menyampaikan pengumuman tersebut dalam konferensi pers di Gedung DPD I Golkar Provinsi Gorontalo beberapa hari lalu.

    Menurut Ghalieb, pemberhentian Marten Taha merupakan hasil proses panjang sejak 9 September 2024. Pada saat itu, DPD I Golkar Gorontalo telah memberhentikan Marten dari jabatannya sebagai Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo.

    “Pemberhentian ini merupakan tindak lanjut dari keputusan DPD Golkar Provinsi Gorontalo yang telah mencopot Marten dari jabatan Ketua DPD II Golkar Kota Gorontalo,” kata Ghalieb.

    Keputusan tersebut diambil karena Marten dianggap tidak mengamankan kebijakan DPP Golkar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gorontalo 2024.

    Saat itu, DPP Golkar telah menetapkan pasangan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, tetapi Marten Taha justru mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur dari partai lain.

    “Dalam aturan partai, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran serius karena tidak mematuhi keputusan DPP terkait pencalonan kepala daerah,” tegasnya.

    Ghalieb menjelaskan, DPD Golkar Provinsi Gorontalo telah mengirimkan surat kepada DPP Golkar pada 17 Oktober 2024, yang berisi laporan mengenai pelanggaran tersebut.

    Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, DPP akhirnya mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Marten Taha secara permanen.

    Ghalieb Lahidjun menambahkan, keputusan DPP Golkar ini bertujuan memberikan efek jera bagi para kader yang melanggar aturan organisasi.

    “Kami berharap keputusan ini menjadi pelajaran bagi seluruh kader Golkar agar senantiasa mematuhi aturan partai dan menjaga soliditas organisasi,” tutupnya.

    Menanggapi keputusan ini, Marten Taha menyatakan menerima pemecatan tersebut sebagai konsekuensi dari langkah politik yang diambilnya pada Pilkada 2024.

    “Sebagai kader, saya menerima keputusan ini. Saya menyadari bahwa pencalonan saya sebagai wakil gubernur dianggap tidak sejalan dengan kebijakan partai,” kata Marten dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).

    Marten, yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Gorontalo selama dua periode, mengungkapkan bahwa keputusannya maju dalam Pilkada bukan semata-mata ambisi politik, melainkan sebagai bentuk upaya menyelamatkan kader partai.

    “Saya sudah memahami konsekuensi dari langkah politik yang saya ambil. Namun, saya tetap menghormati perjalanan saya bersama Partai Golkar selama hampir dua dekade,” ujar Marten.

  • Pemkot Pangkalpinang butuhkan Rp24,8 miliar gelar pilkada ulang

    Pemkot Pangkalpinang butuhkan Rp24,8 miliar gelar pilkada ulang

    Pangkalpinang (ANTARA) – Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, membutuhkan Rp24,8 miliar untuk melaksanakan Pilkada Serentak Ulang (PSU) tahun 2025 di Kota Beribu Senyuman itu.

    “Kami mohon dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar pelaksanaan pilkada ulang tahun ini berhasil, lancar dan kondusif,” kata Penjabat Wali Kota Pangkalpinang Unu Ibnudin di Pangkalpinang, Jumat.

    Ia mengatakan untuk menyukseskan pilkada ulang 2025 ini, Pemkot Pangkalpinang membutuhkan anggaran Rp24.892.307.000 untuk dihibahkan kepada KPU sebesar Rp16.280.429.000, Bawaslu Rp5.172.612.000, TNI Rp1.536.639.000 dan Polri Rp1.902.627.000.

    “Dengan segala kondisi dan keterbatasan, kita wajib melaksanakan dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan pilkada ulang ini,” katanya.

    Oleh karena itu, kata dia, Pemkot Pangkalpinang tengah mencari dan mengumpulkan anggaran pelaksanaan pilkada ulang ini.

    “Ini menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran pilkada ulang ini agar Kota Pangkalpinang segera memiliki kepala daerah definitif,” katanya.

    Menurut dia, saat ini anggaran pelaksanaan pilkada ulang ini berasal APBD.

    “Kita semua tahu, saat ini kondisi keuangan belum juga ada instruksi untuk kami bisa menghemat. Namun demikian, kami tetap berjuang agar anggaran pilkada ulang ini bisa terpenuhi sebagaimana yang dibutuhkan,” katanya.

    Pewarta: Aprionis
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat tersebut merupakan respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.

    Namun, larangan tersebut tidak mempengaruhi sikap Bupati Malang, HM Sanusi, yang tetap menjalankan retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Keberangkatan Sanusi ke Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menunda kadernya mengikuti retret.

    Dalam Pilkada Kabupaten Malang, HM Sanusi bersama Lathifah Shohib diusung oleh beberapa partai, termasuk PDIP.

    Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan bahwa HM Sanusi tetap mengikuti retret karena sudah dijadwalkan sebelumnya.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus, yang ikut mendampingi pelantikan Sanusi oleh Presiden Prabowo di Jakarta, menegaskan bahwa Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati terkait larangan mengikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan bahwa instruksi Megawati merupakan respons terhadap penangkapan Sekjen PDIP oleh KPK, yang dianggap sebagai hal yang manusiawi.

    Menurutnya, berbeda dengan daerah lain, pasangan Sanusi-Lathifah memang diusung PDIP, tetapi juga mendapat dukungan dari partai lain, seperti PKB, Nasdem, Gerindra, serta parpol non-parlemen termasuk PSI.

    Mas Kus menegaskan bahwa keberangkatan Sanusi ke Magelang bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan bagian dari penghormatan terhadap pemerintah.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Jakarta –

    Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Hasbi bahkan sudah tiba di Magelang.

    “Nggak ada di Lebak (Hasbi), iya ikut karena rangkaian kegiatan retret baru mulai sore ini,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Lebak Akbar saat dimintai konfirmasi, Jumat (21/2/2025).

    Sementara itu, juru bicara Hasbi, Agus Wisas juga membenarkan keikutsertaan Hasbi dalam kegiatan retret kepala daerah. Menurutnya, Hasbi sudah siap mengikuti retret yang akan dimulai sore hari ini.

    “Pak Hasbi sudah berada di sana, jadi kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawaban kepada negara, kepada masyarakat?” kata Agus.

    Menurut Agus, Hasbi baru mengetahui surat larangan mengikuti retret yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat perjalanan menuju Magelang. Sehingga, Hasbi tidak bisa kembali ke Jakarta.

    “Kemarin berangkatnya setelah syukuran pelantikan dari Hotel Mulia. Ke sana naik pesawat, masa pesawat suruh balik lagi. Nggak sesederhana itu ya, mungkin sekali lagi mungkin, kalau surat itu diterima sebelum berangkat kita bisa diskusi lagi. Tapi (sekarang) di sana jadi nggak mungkin balik lagi,” jelasnya.

    Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya merupakan Bupati Lebak terpilih 2025-2030. Hasbi merupakan kader PDIP dan pernah menjadi anggota DPR RI dua periode.

    Dalam Pilkada Lebak 2024, Hasbi berpasangan dengan Amir Hamzah. Mereka diusung oleh PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Golkar dan Perindo.

    Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan setelah kegiatan retret atau pembekalan di Magelang akan mengunjungi Pasar Tanjung yang merupakan pasar induk tradisional terbesar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebelum masuk ke Pendapa Wahyawibawagraha Jember.

    “Sepulang dari retret, pertama kali kami tidak akan menginjakkan kaki di pendapa, sebelum datang ke pusat ekonomi wong cilik yakni pasar tradisional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

    Bupati Jember Muhammad Fawait dan dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2), kemudian mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    “Saya akan berkunjung dulu ke Pasar Tanjung dan membuat kebijakan menurunkan retribusi pasar sebagai simbol keberpihakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap wong cilik sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kegiatan retret yang dijalani seluruh kepala daerah yang sudah dilantik di Magelang selama sepekan karena hal tersebut merupakan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bersama pemerintah pusat.

    Sebelumnya Muhammad Fawait dan Djoko Susanto resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember masa jabatan 2025-2030 bersama dengan 961 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).

    Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Mendagri (Kepmen) terkait pengangkatan para kepala daerah. Kemudian, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan, namun sebelumnya Prabowo meminta kesediaan para kepala daerah terpilih untuk mengucap sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing.

    Pelantikan secara serentak itu menjadi momen yang bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Presiden Prabowo melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 362 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jeje Govinda Resmi Dilantik sebagai Bupati Bandung Barat, Syahnaz Sadiqah : Semoga Amanah

    Jeje Govinda Resmi Dilantik sebagai Bupati Bandung Barat, Syahnaz Sadiqah : Semoga Amanah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat. Momen bersejarah ini turut menjadi kebanggaan bagi sang istri, Syahnaz Sadiqah, yang mengungkapkan rasa haru dan bangganya melalui media sosial.

    “Hari ini menjadi hari yang luar biasa, pika, suamiku @ritchieismail resmi dilantik sebagai Bupati Kabupaten Bandung Barat, Bangga banget melihat perjalanan dan kerja kerasnya sampai di titik ini” tulis Syahnaz dalam unggahannya, dikutip @syahnazs pada Jum’at (21/2/2025).

    Adik Raffi Ahmad ini juga menyampaikan harapan agar sang suami dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

    “Semoga amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab, membawa kebaikan, dan memberi manfaat untuk banyak orang,” lanjutnya.

    Tak hanya itu, Syahnaz juga menegaskan dukungannya serta doa terbaik bagi langkah baru suaminya di dunia politik.

    “Aku selalu mendoakan setiap langkah kamu,” tambahnya.

    Seperti diketahui, Jeje Govinda maju dalam Pilkada Bandung Barat sebagai calon wakil bupati mendampingi Asep Ismail.

    Pasangan ini berhasil mengungguli pesaingnya, yakni Hengky Kurniawan–Ade Sudrajat serta Didik Agus–Gilang Dirga, dalam pemilihan kepala daerah tersebut.

    Pelantikan Jeje Govinda sebagai Bupati Bandung Barat menandai langkah baru dalam kariernya setelah sebelumnya dikenal sebagai musisi. Kini, ia mengemban tanggung jawab baru untuk memimpin dan membawa perubahan bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke lokasi retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Bima mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu perkembangan soal berapa kepala daerah yang tidak hadir. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00,  nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah mendapatkan data terakhir, kata Bima, baru pihak pemerintah akan memberikan pernyataan kembali. 

    “Terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucap Bima. 

    Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum adanya data lengkap soal berapa jumlah kepala daerah yang hadir di Magelang nantinya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Adapun surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.