Xcloud.id

Event: Pilkada 2017

  • 2 Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan? Megapolitan

    2 Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan? Megapolitan

    Jokowi Tak Ikut Perkumpulan Mantan Gubernur Jakarta di Balai Kota, Isyarat Politik atau Kebetulan?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah mantan gubernur Jakarta dari berbagai periode, yakni Sutiyoso (Bang Yos), Fauzi Bowo (Foke), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan berkumpul bersama di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, menjelang perayaan malam tahun baru 2025, pada Selasa (31/12/2024) sore.
    Namun, sosok Presiden ke-7 RI yang juga pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta periode 2012-2014, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), tidak terlihat hadir dalam perkumpulan tersebut.
    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno juga turut menyoroti ketidakhadiran Jokowi dalam acara perayaan malam tahun baru yang digelar di Balai Kota Jakarta itu.
    Menurut Adi, ketidakhadiran Jokowi menjadi sebuah pertanda penting mengenai hubungan politiknya dengan Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    “Ketidakhadiran Jokowi ini menjadi penegas bahwa Jokowi sangat berbeda dengan Anies, Ahok, dan PDIP. Itu artinya hubungan Jokowi dengan mereka sudah tak ada lagi,” ujar Adi kepada
    Kompas.com,
    Rabu (1/1/2025).
    Adi menilai bahwa ketidakhadiran tersebut mencerminkan bahwa tidak ada lagi kemistri atau kecocokan antara Jokowi dengan Anies maupun Ahok, yang menjadi pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
    “Jokowi tak lagi merasa perlu hadir dalam forum yang sebenarnya dihadiri oleh pemenang Jakarta yang mengalahkan jagoannya, Ridwan Kamil dan Suswono,” tambahnya.
    Bagi Adi, momen ini semakin memperjelas bahwa hubungan politik Jokowi dengan Anies, Ahok, serta partai politik terkait tidak lagi harmonis, bahkan terkesan telah berakhir.
    Hal ini juga menjadi sebuah sinyal bahwa Jokowi mungkin mulai mengalihkan perhatian politiknya jauh dari peran-peran yang pernah dikaitkan dengan Anies dan Ahok.
    Dalam konteks ini, ketidakhadiran Presiden Jokowi di acara yang digelar di Balai Kota Jakarta tersebut semakin menguatkan gambaran bahwa hubungan politik pasca-pilkada 2017 kini memasuki babak yang baru.
    Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan, Jokowi tidak ikut berkumpul dengan para mantan gubernur Jakarta karena memilih merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, Jawa Tengah.
    “Semua gubernur dan wakil gubernur yang insya Allah sehat diundang. Kebetulan Bapak Jokowi merayakan tahun baru bersama keluarga di Solo, jadi beliau titip salam untuk para gubernur dan wakil gubernur lainnya,” ujar Teguh kepada wartawan, Selasa.
    Adapun Jokowi terlihat menghabiskan malam pergantian tahun dengan mengunjungi Pasar Malam atau Night Market Ngarsopuro, Kota Solo.
    Pantuan
    Kompas.com,
    Jokowi tiba pada Selasa malam sekitar pukul 23.30 WIB dan langsung menyusuri Jalan Diponegoro.
    Mengenakan jaket warna biru dongker, Jokowi menyapa warga dan pedagang. Di tengah jalan-jalan malam, Jokowi terlihat menikmati pertunjukan musik kawasan Ngarsopuro.
    Sekitar 10 menit, ia menikmati cover lagu Pelangi dari Band Bumerang. Selama menikmati suasana malam di Ngarsopuro, Jokowi nampak meladeni ajakan swafoto para warga. Dan dilanjutkan, menyusuri pasar malam di tengah Kota Bengawan itu.
    Sesampainya di Perempatan Ngarsopuro – Gatot Subroto, Jokowi bersama ribuan masyarakat menikmati pesta kembang api sekitar 10 menitan.
    Para mantan gubernur Jakarta berkumpul di bekas tempat kerja mereka karena diundang oleh pemerintah provinsi (Pemprov) Jakarta.
    Mereka datang untuk mengikuti acara Bentang Harapan JakAsa, salah satu bagian dari rangkaian kegiatan yang digagas Pemprov Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2025.
    Salah satu program utama dari acara itu adalah pemasangan kain putih sepanjang 500 meter yang terbentang di Balai Kota dan Monumen Nasional (Monas).
    Kain putih tersebut akan diisi dengan pesan-pesan harapan dari masyarakat Jakarta sebagai simbol optimisme menyongsong tahun baru.
    Dalam acara ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung-Rano Karno turut hadir. Selain itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria juga ikut hadir.
    (Penulis: Ruby Rachmadina, Fristin Intan Sulistyowati | Editor: Ardito Ramadhan, Andi Hartik, Abdul Haris Maulana)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan "Parcok"? Nasional

    8 Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan "Parcok"? Nasional

    Kritik PDI-P, Golkar: 10 Tahun Berkuasa, Apa Ada Tudingan “Parcok”?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi III DPR
    Soedeson Tandra
    mengkritik tudingan yang dilontarkan oleh
    PDI-P
    terkait keterlibatan “Partai Coklat (Parcok)” dan pengerahan aparat kepolisian pada
    Pilkada 2024
    .
    Politikus Partai Golkar itu menilai tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan publik.
    “Saya mau mengimbau kepada rekan-rekan saya di PDI-P. Saya mengimbau, ya jangan gitulah. Mereka 10 tahun berkuasa. Apakah ada tuduhan-tuduhan Partai Coklat ini? Jangan begitu,” kata Tandra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (9/12/2024).
    Dia menekankan pentingnya PDI-P untuk tidak membuat tudingan tanpa bukti yang jelas, karena hal itu hanya akan membingungkan masyarakat.
    Tandra juga menganggap bahwa tudingan PDI-P terkesan politis, terutama ketika calon yang diusungnya kalah dalam pemilu.
    “Giliran ini, orang lain yang menang, jangan lalu tuduhan-tuduhan yang tidak ada bukti, tidak ada dasar buktinya ini, membuat bingung masyarakat,” ucapnya.
    Lebih lanjut, Tandra mencontohkan sikap PDI-P yang memuji kecerdasan rakyat Jakarta ketika calon yang diusungnya, Pramono Anung-Rano Karno, meraih suara unggul.
    Namun demikian, saat PDI-P kalah di Pilkada 2017, partai tersebut justru menghina Anies Baswedan, yang terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu.
    “Barusan ini DKI misalnya. Oh rakyat sudah cerdas. Karena mereka menang. Dulu bagaimana? Maki-maki Pak Anies. Menyebut-nyebut Pak Anies intoleran, melakukan ini, begini, begitu,” ujar Tandra.
    “Sekarang membutuhkan Pak Anies? Wah Pak Anies orang baik. Standarnya jangan pakai standar ganda dong,” tuturnya.
    Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto sebelumnya menyinggung tentang pergerakan “partai coklat” yang perlu diantisipasi dalam proses Pilkada 2024.
    Hal ini disampaikan saat Hasto menegaskan bahwa seluruh jajaran partainya memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak 2024.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan
    partai cokelat
    ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, pada Rabu (27/11/2024).
    Hasto menjelaskan bahwa berdasarkan pemantauan internal PDI-P, pelaksanaan Pilkada serentak di beberapa wilayah menghadapi sejumlah tantangan, seperti hujan deras dan banjir di Sumatera Utara.
    Dia juga mengaku mendapatkan laporan adanya ketegangan antarkelompok masyarakat di Surakarta dan Boyolali, Jawa Tengah.
    Meski demikian, Hasto berharap agar seluruh rakyat Indonesia dapat menggunakan hak suaranya pada Pilkada Serentak 2024 tanpa intervensi dari pihak manapun.
    “Kami berharap agar rakyat betul-betul dapat menggunakan hak miliknya secara bebas, merdeka. Tanpa intimidasi dan juga tanpa suatu pengaruh dari bansos yang akan digunakan sebagai bagian dari money politics yang terjadi,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Banyak Warga Jakarta Tak Dapat Undangan

    Banyak Warga Jakarta Tak Dapat Undangan

    loading…

    Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPD Golkar Jakarta, Kamis (28/11/2024) dini hari. FOTO/DOK.SINDOnews

    JAKARTA – Ketua Tim Pemenangan Paslon Cagub dan Cawagub DKI Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ahmad Riza Patria menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Menurutnya, partisipasi pemilih saat ini berbanding terbalik kala Anies Baswedan dan Sandiaga Uno maju di Pilkada 2017.

    Ariza, sapaan akrabnya, menyebut tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta 2024 tak lebih dari 53%. Angka itu menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah Pilkada Jakarta. Bahkan, ia menilai, keterlibatan warga di Pilkada 2024 berbeda saat Anies-Sandi menang.

    “Partisipasi daripada pemilih sangat rendah dalam sejarah Pilkada di DKI Jakarta. Rata-rata tidak lebih dari 53%, sedangkan rata-rata nasional 68%, sementara dulu saja ketika zaman Pak Anies-Sandi hujan dua hari berturut-turut partisipasi tinggi sekali,” kata Ariza saat ditemui di Kantor DPD Golkar Jakarta, Minggu (8/12/2024).

    Politikus Partai Gerindra ini pun mempertanyakan rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Padahal, kata dia, cuaca saat pemungutan suara dilakukan terbilang cerah. “Kenapa pilkada sekarang ini 27 November 2024, Rabu lalu, cuaca cerah, tidak ada masalah yang berarti tapi partisipasi sangat rendah?” tanya Ariza.

    Setelah dipelajari dan diteliti bersama Tim Hukum Pemenangan RIDO, Ariza mengatakan, banyak warga Jakarta yang tak mendapat undangan menjadi salah satu faktor rendahnya partisipasi pemilih. Untuk itu, ia mengatakan, pihaknya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Ternyata di antaranya masalahnya adalah banyak sekali warga Jakarta yang tidak mendapatkan undangan untuk memilih atau formulir C6 inilah yang menyebabkan kami, dari pihak pasangan RIDO akan mengajukan permohonan gugatan ke MK terkait beberapa masalah,” tutur Ariza.

    “Di antaranya masalah rendahnya partisipasi pemilih, yang diantaranya disebabkan oleh banyaknya undangan yang belum didapatkan. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja? nanti pada waktunya masyarakat akan tahu,” imbuh Ariza.

    Ariza pun mengatakan, pihaknya banyak mendapat laporan warga yang tak mendapat undangan memilih atau Form C6. Bahkan, kata dia, pihaknya dapat laporan adanya kesengajaan untuk mempengaruhi tokoh masyarakat tak hadir ke TPS saat pemungutan suara berlangsung.

    “Setidaknya banyak laporan yang menyampikan banyak tidak menerima undangan bahkan ada orang-orang tertentu yang dengan sengaja mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat untuk tidak datang ke TPS,” kata Ariza.

    “Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting bagi kita dalam membangun demokrasi yang lebih baik yang lebih sehat yang kondusif tentunya yang menjadikan syarat rakyat adalah suara demokrasi, suara keadilan bagi bangsa dan negara,” katanya.

    (abd)

  • Partisipasi Masyarakat di Pilkada Banten 66,05%, Lebih Tinggi dari 2017

    Partisipasi Masyarakat di Pilkada Banten 66,05%, Lebih Tinggi dari 2017

    Jakarta –

    Ketua KPU Banten M Ihsan mengatakan capaian partisipasi masyarakat di Pilkada Banten 2024 adalah 66,05%. Angka partisipasi ini menurutnya naik dibandingkan dengan Pilkada Banten 2017 lalu.

    “Angka partisipasi kita dibandingkan dengan Pilkada di tahun 2017 ini berhasil meningkat di angka 66,05 persen karena di Pilkada 2017 partisipasi kita 62 persen,” kata Ihsan kepada wartawan di KPU Banten, Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Serang, Sabtu (7/2024).

    Ihsan menyebut bahwa target KPU di PIlgub Banten sebetulnya paling tidak harus melampaui partisipasi di 2017. Peningkatan ini ia sebut sebagai kolaborasi berbagai pihak yang mensukseskan pemilihan.

    “Ini tentu bagian tidak terpisahkan kolaborasi sinergi dari seluruh masyarakat Banten bersama mensukseskan Pilkada di Banten ini,” tambahnya.

    Tapi, tentunya ia tetap akan melakukan evaluasi agar pada pemilihan ke depan partisipasi masyarakat terus meningkat. Mulai dari evaluasi sumber daya manusia di penyelenggara hingga ke masyarakat umum tentang pendidikan politik.

    “Kita akan lakukan inventarisasi pemetaan yang sekiranya nanti yang jadi perbaikan di Pemilu atau Pilkada akan datang,” pungkasnya.

    Adapun jumlah suara sah dan tidak sah di Pilgub Banten adalah 5.551.684. Jumlah suara tidak sah sebanyak 356.492 suara. Jumlah suara sah dan tidak sah jumlah total 5.909.176.

    (bri/maa)

  • Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Cimahi Mencapai 72 Persen Melebihi Pilkada 2017

    Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Cimahi Mencapai 72 Persen Melebihi Pilkada 2017

    JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengapresiasi kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kota Cimahi yang berlangsung aman dan kondusif sesuai tema “Sukses, Gembira, dan Mandiri” (Sugema).

    “Jalannya Pilkada di Kota Cimahi relatif aman dan kondusif, sesuai dengan temanya yaitu Sugema, sukses, gembira, dan mandiri,” ujar Dicky saat ditemui di Cimahi, Rabu (4/12/2024).

    Dicky memberikan penghargaan kepada seluruh penyelenggara Pilkada, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga jajaran TNI dan Polri yang turut menjaga keamanan selama proses pemilihan.

    BACA JUGA: Usai Ketemu Penjual Es, Gus Miftah Janjikan Hal ini Untuk Sunhaji

    “Saya ucapkan terima kasih atas seluruh jerih payah semua pihak. KPU, Bawaslu, petugas di lapangan, serta pihak terkait lainnya telah bekerja keras demi kesuksesan Pilkada ini,” kata Dicky.

    Selain itu, Dicky juga memuji antusiasme masyarakat Cimahi yang telah menggunakan hak pilihnya. Ia mencatat bahwa partisipasi masyarakat mencapai hampir 72 persen, angka yang lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2017.

    “Saya dengar partisipasi masyarakat hampir 72 persen, artinya ada peningkatan dibandingkan Pilkada sebelumnya. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang luar biasa,” ungkapnya.

    BACA JUGA: Pj Wali Kota Pekanbaru Diduga Kerap Lakukan Pungutan kepada ODP

    Sebagai informasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi baru saja merampungkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Cimahi pada Selasa (3/12/2024) di Cimahi Techno Park.

    Dalam pleno tersebut, pasangan calon nomor urut 2, Ngatiyana-Adhitia Yudisthira berhasil meraih 121.108 suara atau 41,71 persen dari total suara sah. (Mong)

  • KPU Sleman sebut tingkat partisipasi pemilih pilkada 76,57 persen

    KPU Sleman sebut tingkat partisipasi pemilih pilkada 76,57 persen

    Sleman (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebut tingkat partisipasi pemilih masyarakat setempat dalam Pilkada 2024 sebesar 76,57 persen dari total daftar pemilih tetap sebanyak 853.209 pemilih.

    Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Sleman Huda Al Amna di Sleman, Rabu, mengatakan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 853.209 pemilih, sedangkan masyarakat yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada 2024 sebanyak 653.323 pemilih atau 76,57 persen.

    “Target partisipasi Pilkada 2024 sebesar 77,8 persen, dan realisasinya 76,57 persen,” kata Huda.

    Ia mengatakan kapanewon dengan partisipasi paling tinggi, yakni Kapanewon Cangkring, Sleman dan Moyudan masing-masing 85 persen, disusul Kapanewon Prambanan, Seyegan, dan Turi masing-masing 84 persen.

    Kemudian, kapanewon dengan partisipasi masyarakat rendah, yakni Depok 64 persen, Ngaglik 70 persen dan Gamping 72 persen.

    “Kami tentu akan mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat sebagai acuan pelaksanaan pilkada ke depan,” katanya.

    Sementara itu, Ketua KPU Sleman Ketua KPU Sleman Ahmad Baihaqi mengatakan target partisipasi Pilkada 2024 sebesar 77,8 persen. Setiap pelaksanaan pilkada, targetnya beda-beda dan diupayakan naik. Sebelumnya, Pilkada 2013 sebesar 73 persen, Pilkada 2017 sebesar 77 persen.

    Kemudian, partisipasi masyarakat dalam Pileg 2024 sebesar 87 persen, dan Pilpres 2024 sebesar 92 persen.

    “Pilkada 2024 ini, partisipasi masyarakat hanya 76,57 persen. Hal ini menjadi bahan evaluasi kami,” katanya.

    Ia mengatakan KPU Sleman sudah melakukan sosialisasi secara masif, tapi jumlah peserta pilkada hanya dua pasangan calon.

    “Rendahnya partisipasi karena pemilih banyak di luar kota,” katanya.

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KIP: Partisipasi pemilih pilkada di Banda Aceh capai 64,5 persen

    KIP: Partisipasi pemilih pilkada di Banda Aceh capai 64,5 persen

    Banda Aceh (ANTARA) – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menyatakan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 untuk jenis pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mencapai 64,5 persen.

    Ketua KIP Kota Banda Aceh Yusri Razali di Banda Aceh, Minggu, mengatakan angka partisipasi masyarakat menggunakan bak pilih tersebut meningkat jika dibandingkan pada Pilkada 2017.

    “Partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 untuk jenis pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh mencapai 64,5 persen. Sedangkan partisipasi masyarakat pada pilkada sebelumnya, yakni 2017 hanya 63 persen,” katanya.

    Yusri Razali menyebutkan persentase partisipasi pemilih tersebut dihitung dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) dibandingkan dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya.

    Jumlah DPT pada pilkada di Kota Banda Aceh sebanyak 172 ribu orang lebih. Sedangkan pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 sebanyak 111 ribu orang lebih.

    “Memang, tingkat partisipasi pemilih pada pilkada lebih rendah dibandingkan saat pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden pada Februari 2024, partisipasi pemilih mencapai 81 persen,” katanya.

    Menurut Yusri Razali, lebih tingginya partisipasi pemilih pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden karena jenis pemilihannya ada lima serta peserta pemilu juga banyak, baik partai politik maupun calon legislatif.

    “Banyak faktor menyebabkan partisipasi pilkada lebih rendah dibandingkan pada pemilu, seperti jumlah calon yang banyak. Kemudian, banyak pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih tidak berada di tempat karena tugas belajar maupun bekerja,” kata Yusri Razali.

    Pewarta: M.Haris Setiady Agus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Partisipasi Pilkada Rendah, KPU Harus Lakukan Evaluasi

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Charta Politika menunjukkan bahwa Pilkada Jakarta hanya diikuti 58 persen daftar pemilih tetap. Jadi, ada 42 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya alias golput pada pilkada serentak kali ini.

    Sementara Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), tingkat partisipasi pilkada di sejumlah daerah berada di bawah 50 persen. Misalnya, di Tambora, Jakarta Barat, dan Bandung, Jawa Barat, pemilih yang menggunakan hak suaranya kurang dari separuh dari daftar pemilih tetap (DPT).

    Terkait hal tersebut, Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha KPU harus melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan pilkada kali ini. Jika angka partisipasi Pilkada 2024 hanya 50 persen, bahkan di bawah 50 persen, maka angka partisipasi mengalami penurunan dibanding pilkada sebelumnya.

    Dia menyebut, pada Pilkada 2015 angka partisipasi pemilih mencapai 64,02 persen. Pada Pilkada 2017 angkanya naik menjadi 74,20 persen. Kemudian pada Pilkada 2018, tingkat partisipasi pemilih mencapai 73,24 persen. Sedangkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebanyak 73,4 persen. “Penurunan partisipasi itu menjadi bahan evaluasi, kenapa partisipasi pemilih bisa menurun? Apa penyebabnya?,” katanya.

    Dia menegaskan bahwa Pilkada 2024 menelan biaya cukup besar, sekitar Rp 37,4 triliun. Jadi, sangat merugi jika angka partisipasi pemilihnya rendah. Pilkada merupakan pesta demokrasi. Yang berpesta adalah rakyat. Jika rakyat enggan menyalurkan hak pilihnya, maka ada yang salah dengan pesta itu.

    Menurut Toha, tentu ada sejumlah kemungkinan yang menjadi penyebab menurunnya angka partisipasi pemilih. Misalnya, apakah masa kampanye yang pendek menjadi penyebab penurunan partisipasi?

    Dengan masa kampanye yang pendek, maka waktu sosialisasi para pasangan calon (paslon) sangat terbatas, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup. “Tentu ini harus dikaji secara mendalam,” ucapnya.

    Atau sosok calon yang diusung tidak diminati masyarakat. Mungkin karena calon tersebut tidak dikenal masyarakat atau karena kandidat itu dari luar daerah, sehingga pemilih tidak menyukainya. Karena masyarakat tidak senang dengan pasangan calon yang diusung, mereka kemudian memutuskan untuk golput. “Tentu kita akan menunggu evaluasi dan kajian mendalam yang dilakukan KPU,” papar Mohammad Toha. [kun]

  • Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok… Megapolitan 29 November 2024

    Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok… Megapolitan 29 November 2024

    Berakhirnya Dominasi PKS di Jakarta dan Depok…
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai kekuatan dominan di sejumlah wilayah, menghadapi kenyataan pahit dalam Pilkada 2024.
    Di Depok dan Jakarta, dua kota penting yang menjadi barometer kekuatan politik PKS, partai ini gagal mempertahankan posisi mereka.
    Kekalahan pada hasil sementara berdasarkan hitung cepat atau
    quick count
    menandakan berakhirnya era kejayaan PKS di kedua wilayah tersebut, yang sebelumnya menjadi lumbung suara.
    “Hasil Pilkada kali ini memang menjadi awan kelabu bagi PKS. Kedigdayaan politik PKS tidak terlihat, bahkan sebaliknya, rontok di banyak tempat,” ujar pengamat politik dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Jumat (29/11/2024).
    Di Jakarta, PKS mendukung pasangan
    Ridwan Kamil
    dan
    Suswono
    dalam Pilkada 2024, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
    Meskipun memiliki sosok Ridwan Kamil yang populer, mereka hanya mampu meraih 40,02 persen suara, jauh tertinggal dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang memperoleh 49,49 persen suara berdasarkan hasil
    quick count
    Litbang Kompas.
    “Di Jakarta juga demikian, kesaktian PKS tidak terlihat. Tampaknya banyak konstituen PKS yang kecewa dengan batalnya PKS mendukung Anies Baswedan. Bagi banyak pemilih Muslim Jakarta, Anies sudah dianggap sebagai maskot,” kata Zaki.
    Hasil ini berbeda dengan Pilkada 2017, ketika PKS bersama Partai Gerindra mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
    Anies-Sandi bersaing melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat serta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
    Ahok-Djarot diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, dan Partai Nasdem. Sementara Agus-Sylvi diusung oleh Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan.
    Pasangan Anies-Sandi, yang merupakan calon nomor urut tiga, memenangkan Pilkada dengan perolehan suara 57,96 persen. Sementara itu, pasangan Ahok-Djarot meraih 42,04 persen suara.
    Zaki menilai, ada beberapa faktor yang membuat hasil Pilkada Jakarta 2017 dan 2024 berbeda, salah satunya sosok yang menjadi calon orang nomor satu di Jakarta.
    “Sosok Ridwan Kamil, dengan PKS selama ini, juga tidak cukup dekat. Nama Suswono sendiri juga kurang populer di internal PKS dan sulit menjadi magnet politik yang mampu menggerakkan pemilih Muslim,” kata Zaki.
    Meskipun hasil Pilkada Jakarta 2024 belum final, karena masih menunggu pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka ini jelas menunjukkan dukungan PKS di Jakarta tidak sekuat yang diharapkan.
    Sementara itu, di Depok, PKS harus menerima kenyataan pahit lainnya. Calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang diusung oleh PKS,
    Imam Budi Hartono
    dan Ririn Farabi A Rafiq, kalah telak dari pasangan Supian Suri dan Chandra Rahmanysah yang diusung oleh Koalisi Depok Perubahan Maju.
    Berdasarkan hasil
    quick count
    VoxPol Center,
    Imam-Ririn
    hanya memperoleh 46,81 persen suara, sedangkan Supian-Chandra meraih 53,19 persen. Kekalahan ini mengakhiri 18 tahun dominasi PKS di Kota Depok, yang sebelumnya menjadi basis kuat partai tersebut.
    “PKS dikenal sebagai partai petahana yang kuat di Depok, namun ternyata tidak mampu mempertahankan kekuasaannya,” kata Zaki.
    Kekalahan ini, lanjut Zaki, menjadi bukti bahwa dominasi PKS tidak lagi sekuat dulu, bahkan di wilayah yang secara historis dikuasai oleh mereka.
    Zaki Mubarak juga menyebutkan bahwa kekalahan PKS ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi partai tersebut.
    “Kekalahan di banyak tempat dalam pilkada harus menjadi pelajaran penting bagi survival PKS ke depan,” ungkapnya.
    PKS perlu melakukan peremajaan kepemimpinan dan menghadirkan sosok pemimpin muda yang lebih moderat, modern, dan inklusif agar bisa menjangkau pemilih Muslim lintas golongan dan ceruk pemilih yang lebih luas.
    Bagi PKS, kekalahan ini jelas menjadi tantangan besar. Tidak hanya di Depok dan Jakarta, namun juga di beberapa daerah lainnya.
    Kekalahan ini mengisyaratkan bahwa PKS harus merespons perubahan zaman dengan lebih adaptif agar tetap menjadi pemain penting dalam kancah politik nasional.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.