Xcloud.id

Event: Pilkada 2017

  • Anggota DPR dukung pilkada lewat DPRD karena pilkada sebabkan korupsi

    Anggota DPR dukung pilkada lewat DPRD karena pilkada sebabkan korupsi

    Data KPK sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 mencatat ada 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota yang telah ditindak KPK karena kasus korupsi. ICW mencatat sepanjang tahun 2010-2018 ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi ole

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya mendukung usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD karena pesta demokrasi secara langsung di daerah menyebabkan banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi akibat biaya pilkada langsung yang mahal.

    “Data KPK sejak tahun 2004 hingga 3 Januari 2022 mencatat ada 22 gubernur dan 148 bupati/wali kota yang telah ditindak KPK karena kasus korupsi. ICW mencatat sepanjang tahun 2010-2018 ada 253 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum,” kata Indrajaya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengatakan praktik politik uang dalam Pilkada juga perlu menjadi pertimbangan dalam usulan tersebut. Selama ini, politik uang di Pilkada tidak terbendung dan menggunakan modus yang semakin liar, hingga terungkap di sidang perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

    Di sisi lain, menurut dia, pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada juga kerap terjadi, terutama karena adanya petahana yang memicu penyalahgunaan kekuasaan dan politisasi birokrasi. ASN yang seharusnya netral, bisa terpengaruh untuk mendukung atau memihak petahana, baik secara sukarela maupun karena tekanan.

    Selama ini, kata dia, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sangat besar untuk pelaksanaan pilkada, contohnya anggaran Pilkada serentak nasional tahun 2024 yang mencapai Rp41 triliun. Untuk itu, Pilkada 2024 sangat tepat dijadikan evaluasi akhir untuk efisiensi penganggaran Pilkada.

    “Karena Pilkada 2024 adalah Pilkada puncak serentak nasional yang dirancang dalam 5 gelombang sejak Pilkada 2015, Pilkada 2017, Pilkada 2018, dan Pilkada Tahun 2020,” kata dia.

    Dia menilai pilkada melalui DPRD juga bisa menghentikan kegaduhan hukum, sebab sejak Pilkada serentak gelombang pertama 2015, UU Pilkada mengalami empat kali perubahan, yaitu, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2015, UU Nomor 10 Tahun 2016, dan UU Nomor 6 Tahun 2020.

    “UU Pilkada menjadi UU paling banyak disengketakan di MK. MK mencatat ada 35 kali pengujian UU Pilkada sepanjang 2024,” kata dia.

    Banyaknya pengujian terhadap UU Pilkada, menurut dia, mengesankan bahwa pengundangannya tidak melalui kajian mendalam, adanya adanya akrobatik hukum, hingga sarat kepentingan. Akhirnya, kata dia, DPR dijadikan sebagai tumbal.

    “Untuk meninggikan derajat demokrasi, alasan kegaduhan hukum menjadi cara jitu mengembalikan Pilkada oleh DPRD,” katanya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • “Saatnya Duduk di Kursi Penonton” Ucap Hasan Nasbi Usai Mundur Dari Kepala Komunikasi Kepresidenan

    “Saatnya Duduk di Kursi Penonton” Ucap Hasan Nasbi Usai Mundur Dari Kepala Komunikasi Kepresidenan

    TRIBUNJATENG.COM – “Saatnya duduk di kursi penonton,” begitulah penggalan kutipan Hasan Nasbi setelah mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).  

    Ia menyebut sudah memikirkan matang-matang sebelum membuat keputusan mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).  

    Kini dia ingin berada di luar pemerintahan dan memberikan kesempatan kepada figur baru.  

    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip Selasa (29/4/2025).

    Hasan sudah mengizinkan Kompas.com untuk mengutip pernyataannya tersebut.

    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025.

    Dia menekankan, ini bukan keputusan emosional yang dibuat tiba-tiba.

    “Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucapnya.

    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.

    Profil Hasan Nasbi

    Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.

    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).

    Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.

    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.

    Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.

    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.

    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.

    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.

    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.

    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. (*)

  • 1 Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo Nasional

    1 Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo Nasional

    Hasan Nasbi Mundur, Ini Perjalanannya dari Tim Jokowi ke Prabowo
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO)
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan pengunduran diri sejak 21 April 2025. Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    “Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ujar Hasan.
    Dilansir dari berbagai sumber, Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.
    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI). Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.
    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.
    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.
    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dan menjadi bagian Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi.
    Lalu pada Minggu (20/10/2024), Prabowo yang terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 menunjuk Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO Nasional

    8 Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO Nasional

    Hasan Nasbi Mundur dari Jabatan Kepala PCO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (
    PCO
    )
    Hasan Nasbi
    mundur dari posisinya di Kabinet Merah Putih.
    Hasan mengaku sudah mengajukan
    pengunduran diri
    sejak 21 April 2025.
    Surat itu dikirimkan ke Presiden RI Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    ”
    Pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet
    ,” ujar Hasan lewat Instagram @totalpolitikcom, dikutip pada Selasa (29/4/2025).
    Hasan juga sudah mengizinkan
    Kompas.com
    untuk mengutip pernyataannya tersebut.
    Hasan mengungkapkan bahwa 21 April adalah hari terakhirnya beraktivitas sebagai Kepala PCO.
    “Kesimpulan saya sudah sangat matang bahwa sudah saatnya menepi keluar lapangan dan duduk di kursi penonton, memberikan kesempatan kepada figur yang lebih baik untuk menggantikan posisi bermain di lapangan.”
    Dia menjelaskan bahwa keputusan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba.
    Hasan mengaku sudah memikirkan hal ini secara matang.
    “Jadi ini bukan keputusan yang tiba-tiba dan bukan keputusan yang emosional. Ini rasanya adalah jalan terbaik yang dipikirkan dalam suasana yang amat tenang, dan demi kebaikan komunikasi pemerintah yang akan datang,” ucapnya.
    Hasan Nasbi merupakan sosok pengamat dan konsultan politik asal Bukittinggi, Sumatera Barat.
    Pria kelahiran 11 Oktober 1979 itu mengenyam pendidikan di SMA 2 Bukittinggi dan melanjutkan kuliah ke Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI).
    Ia juga sempat menjadi wartawan pada 2005-2006.
    Pada 2006-2008, Hasan Nasbi bekerja sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Hingga akhirnya, ia mendirikan lembaga survei Cyrus Network.
     
    Dalam perjalanannya sebagai konsultan politik, nama Hasan Nasbi melejit ketika menjadi konsultan politik Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2012.
    Hasan Nasbi sukses membantu mengantarkan Jokowi-Ahok menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta.
    Pada 2017, nama Hasan Nasbi juga menjadi perbincangan karena ia menjadi inisiator berdirinya Teman Ahok, organisasi relawan Ahok pada Pilkada 2017 Jakarta yang maju secara independen.
    Hasan Nasbi juga menyatakan dukungannya terhadap Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019.
    Hingga akhirnya pada Pilpres 2024, Hasan Nasbi menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rum Pagau, Bupati Boalemo Terpilih dan Jejak Karier dari Wartawan

    Rum Pagau, Bupati Boalemo Terpilih dan Jejak Karier dari Wartawan

    Liputan6.com, Gorontalo – Rum Pagau, tokoh politik asal Boalemo, lahir pada 13 Februari 1961. Ia dikenal sebagai sosok berpengalaman di dunia politik dan pemerintahan, dengan rekam jejak sebagai Bupati Boalemo periode 2012—2017.

    Rum Pagau menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 1 Paguyaman hingga lulus pada 1974. Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) Negeri Gorontalo dan menyelesaikannya pada 1977.

    Pendidikan menengah atas ia jalani di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan (SMPP) Gorontalo, yang kini dikenal sebagai SMA, dan lulus pada 1981.

    Demi memperluas wawasan akademiknya, Rum melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado.

    Ia berhasil menyelesaikan studinya pada 1986 dan mulai merintis karier profesional. Setelah meraih gelar sarjana, Rum Pagau bergabung dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Manado pada 1987.

    Selama lebih dari satu dekade berkarier sebagai jurnalis, ia memperoleh pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial dan dinamika masyarakat.

    Pengalaman ini menjadi modal penting baginya dalam meniti jalan menuju dunia politik.

    Tahun 2004 menjadi awal kiprah Rum Pagau di kancah politik, saat ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Boalemo.

    Kepercayaan masyarakat membawanya kembali ke parlemen pada periode 2009—2012, kali ini sebagai Wakil Ketua DPRD Boalemo.

    Melihat peluang di ranah eksekutif, Rum maju sebagai calon Bupati Boalemo pada 2012. Berpasangan dengan Lahmuddin Hambali, keduanya berhasil memenangkan Pilkada dan memimpin Boalemo hingga 2017.

    Meski sempat menghadapi kendala hukum yang membuat pencalonannya pada Pilkada 2017 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

    Rum Pagau tidak berhenti berkontribusi bagi daerahnya. Pada Pilkada 2024, ia kembali mencalonkan diri bersama Lahmuddin Hambali.

    Diusung oleh Partai NasDem dan Partai Golkar, pasangan ini berhasil memenangkan kontestasi politik dan mendapat mandat baru untuk memimpin Boalemo.

    Dengan pengalaman panjang di dunia jurnalistik dan politik, Rum Pagau terus berkomitmen untuk membangun Kabupaten Boalemo demi kesejahteraan masyarakatnya.

  • Pilkada 2024, PDIP Klaim Menang di 12 Provinsi dan 243 Kabupaten/Kota

    Pilkada 2024, PDIP Klaim Menang di 12 Provinsi dan 243 Kabupaten/Kota

    loading…

    Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam sambutan acara pembekalan 142 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025). FOTO/REFI SANDI

    JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) menyebut tingkat kemenangan dalam konstestasi Pilkada 2024 naik dibandingkan pemilihan kepala daerah sebelumnya pada 2017 dan 2020. PDIP mengklaim menang di 12 provinsi dan 243 kabupaten/kota pada Pilkada 2024.

    Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat dalam sambutan acara pembekalan 142 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Rabu (12/2/2025).

    “Perlu saya laporkan kepada Pak Sekjen dan rekan-rekan DPP bahwa dalam Pilkada 2024 calon yang diusung PDI Perjuangan di tingkat provinsi kita menang di 12 daerah dari 37 daerah provinsi di Indonesia atau sebesar 32%, sedangkan di Kabupaten/Kota di tahun 2024 calon yang diusung PDI Perjuangan kita bisa menang di 243 daerah atau 47% dari seluruh total Kabupaten/Kota yaitu 514,” kata Djarot.

    Menurut Djarot, angka itu meningkat dibandingkan Pilkada 2017 dan 2020. Kenaikannya sebesar 10% baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    “Angka ini berarti ada peningkatan secara persentase kalau tahun 2017-2020 kita menang di tingkat provinsi 22% dan tahun 2024 kemarin kita menang 32% luar biasa. Sedangkan kepala daerah tingkat 2 (Kabupaten/Kota) kita 2017-2020 kita menang 37%, tahun 2024 kita menang 47% jadi ada kenaikan 10%,” ujarnya.

    Djarot optimistis para kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih telah bersatu dengan rakyat. Ia menekankan agar tetap memperjuangkan aspirasi dan amanat rakyat tersebut.

    “Jadi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih ini bentuk keyakinan kita kalau kita betul-betul bersatu dengan rakyat memperjuangkan aspirasi dan amanat penderitaan rakyat, insyaallah rakyat akan bersama kita dan akhirnya bisa menang dalam Pilkada kemarin,” ungkapnya.

    (abd)

  • Dua Kali Momen Keakraban Ahok dan Anies

    Dua Kali Momen Keakraban Ahok dan Anies

    Jakarta –

    Dua mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anies Baswedan, kembali pamer keakraban. Dua kali sudah keduanya menunjukkan keakraban ke publik.

    Ahok dan Anies sempat menunjukkan kedekatan pada 31 Desember 2024 lalu. Kala itu, keduanya sama-sama mengikuti acara jelang tahun baru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

    Tak sekadar bertemu, keduanya bahkan menjanjikan adanya kejutan di 2025. Mereka berdua juga sempat tertawa dan tersenyum bersama.

    Usai acara, keduanya ditanya soal apa yang dibahas saat bisik-bisik. “Pak Ahok ditanyain bisikin apa? Saya bilang bisikannya…,” kata Anies sambil memegang Ahok di Balai Kota Jakarta.

    Ahok lalu merespons Anies. Ahok mengaku tak mau membocorkan apa yang dibisikkannya kepada saingannya di Pilkada Jakarta 2017 itu.

    “Bulan depan, tunggu aja,” ucap Ahok sambil mendekat ke arah Anies.

    “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita,” timpal Anies.

    Anies juga menjawab soal hubungannya dengan Ahok. Dia mengatakan hubungannya dengan Ahok baik-baik saja meski pernah berbeda kubu di Pilkada 2017 dan Pemilu 2024.

    “Kan kalian yang bikin nggak mesra,” ujar Anies sambil tersenyum.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sempat menimpali. Dia mengatakan ada kejutan yang akan dibuat.

    “Ada kejutan di tahun depan. Pasti ada kejutan,” ujar Djarot.

    Ahok dan Anies Kembali Bertemu

    Foto: Taufiq Syarifudin/detikcom

    Kedekatan keduanya ternyata tak berhenti sampai di situ. Kemarin, Sabtu (18/1/2025), Ahok dan Anies kembali bertemu. Kali ini mereka bertemu di acara peluncuran buku yang digelar di kawasan fX Sudirman, Jakarta Pusat.

    Pantauan detikcom di lokasi, Anies tiba lebih dulu di lokasi. Dia terlihat mengenakan kemeja lengan pendek berwarna navy atau biru tua.

    Keduanya diketahui memang diagendakan memberi testimoni mengenai buku yang diluncurkan. Buku yang diluncurkan adalah ‘Makanya, Mikir!’, karya Abigail Limuria dan Cania Citta.

    Anies memulai testimoninya lebih dulu sekitar pukul 15.35 WIB. Sedangkan Ahok tiba sesaat setelah Anies memulai testimoninya. Ahok datang mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru muda.

    Dari atas panggung, Anies sempat menyapa Ahok yang baru datang. Dia berkelakar agar Ahok betul-betul mendengar apa yang disampaikannya.

    “Didengerin ya, Pak Ahok,” kata Anies kepada Ahok disambut riuh tepuk tangan penonton

    “Loh nggak, biar nanti nggak sama apa yang disampaikan,” ucap Anies sambil meluruskan.

    Setelah Anies selesai menyampaikan testimoninya, keduanya kembali bersalaman. Mereka terlihat santai mengobrol sambil berbisik. Keduanya juga sempat mengabadikan foto bersama para penulis buku.

    Tak lama, Anies meninggalkan lokasi itu. Dia mengaku hanya bertanya seputar kabar kepada Ahok.

    “Ngobrol apa ya, tanya kabar, gimana awal tahun,” kata Anies saat ditanya perihal obrolannya dengan Ahok.

    Diungkit mengenai kejutan yang pernah disampaikannya saat bersama Ahok, Anies enggan menjawab. Dia meminta hak itu ditanyakan kepada Ahok.

    “Nanti tanya Pak Ahok saja,” ucap Anies.

    Seusai acara, wartawan menanyai Ahok. Kata politikus PDIP tersebut, ini sekaligus menjawab perihal ‘kejutan’ yang dia janjikan saat dia dan Anies bertemu di Balai Kota.

    “Ya kan kejutan ini Januari ketemu berdua di acara pertemuan buku,” kata Ahok. “Ya saya kira, ya kejutannya ya kita sering ketemulah ini.”

    Halaman 2 dari 2

    (maa/imk)

  • Warga Sunter yang Menolak Digusur

    Warga Sunter yang Menolak Digusur

    JAKARTA – Pemprov DKI menggusur sejumlah bangunan tempat usaha rongsokan dan tempat tinggal warga di Jalan Sunter Agung Perkasa VIII, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis, 14 November.

    Para korban mempertanyakan janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang katanya tak akan melakukan penggusuran. 

    Warga pun mengklaim, mereka merupakan pendukung Anies saat Pilkada 2017.

    “Kami semua pendukung Anies, tapi kenapa digusur? Katanya dulu tidak ada penggusuran saat kampanye,” kata salah satu warga, Subaidah, dilansir Antara, Sabtu 16 November.

    Penggusuran ini sempat berujung bentrok karena warga tak mau pergi dari tempat tinggal mereka. Sejumlah warga masih bertahan hingga hari ini.

    Pada masa kepemimpinan Anies, dia sempat menjanjikan tak akan melakukan penggusuran. Pada Jumat 13 Januari 2017, dia pernah bilang, “Kami tidak akan menghilangkan orang miskin melalui penggusuran. Kami akan melakukan penataan ulang kota atau tour by renewal.”

    Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko mengatakan, warga sudah ditawarkan rumah susun di kawasan Marunda sebagai pengganti, namun tak ada yang mau menerimanya dan memilih bertahan di sana.

    “Kita siapkan rusun Marunda, tapi ternyata mereka tidak ada yang mendaftar, karena rata-rata hanya sebagai tempat usaha (di Sunter),” kata Sigit di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 18 November.

    “Mereka pada umumnya kembali ke tempat tinggal (lama), ada di Penggilingan, ada di daerah Kebon Bawang. ada ke Tanah Abang,” ujar dia.

    Sigit menambahkan, warga yang menentang itu tidak terdaftar dalam daftar pemiluh tetap dan tak ikut Pilkada Jakarta 2017. “(Mereka) ikut pemilu aja enggak kok. Itu klaim atas nama pemilih siapa?” kata Sigit.

    Terpisah, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, menata Jakarta tak mungkin tanpa penggusuran. Karenanya, kalau Anies berjanji tak akan menggusur, itu adalah hal yang mustahi. Gembong menambahkan, apa yang dijanjikan Anies pada kampanye hanyalah sebuah ingkar.

    “Faktanya, hari ini Pak Anies melakukan penggusuran. Apa yang diucapkan saat kampanye itu hanya lips service untuk mendapatkan simpati masyarakat,” ujar Gembong.

    Pemprov DKI telah melakukan sosialisasi soal penataan kawasan Sunter sejak September lalu. Mereka telah mengeluarkan surat imbauan untuk mengosongkan lokasi tersebut kepada warga yang menghuni tanpa keterangan Hak Kepemilikan Tanah. 

    Penggusuran ini dilakukan karena wilayah tersebut akan dilakukan penataan saluran air, pedestrian, dan pembangunan jalan.

    Ada dua hal penataan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, yaitu penataan pembangunan jogging track sepanjang jalan inspeksi Danau Selatan (danau 1); sepanjang RW 001, 005 & 006

    Kedua, penataan pengembalian fungsi saluran yang terintegrasi dengan Danau Sunter Selatan (danau 2) sebagai solusi dalam menangani bencana banjir ketika musim hujan.

  • Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunjukkan keakrabannya. Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan, hal tersebut menunjukkan. Bahwa berpolitik tak perlu rusuh.

    “Nah, kan. Berpolitik ga perlu rusuh-rusuh amat. Apalagi pake ayat segala,” kata Adi dikutip dari unggahannya di X, Kamis (2/1/2025).

    Ketimbang saling ngotot. Ia menyebut berpolitik mestinya santai saja.

    “Bawa santai-santai aja urusan politik,” ujarnya.

    Hal tersebut, dinilainya terbukti dari Ahok dan Anies. Ia juga mengungkit rivalitas Anies dan Ahok di Pilkada 2017.

    “Buktinya 2 sosok ini akur di 2025, seakan tak pernah terjadi apapun di pilkada Jakarta 2017 lalu,” ucapnya.

    Diketahui keduanya berkumpul di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12). Para mantan Gubernur DKI Jakarta hadir dalam acara JakASA.

    Mulai dari Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.

    Mereka hadir tampak akrab. Anies Baswedan dan Ahok duduk bersebelahan. saat sesi acara dimulai. Ahok dan Anies terlihat berbincang akrab saat duduk berbincang.

    Kemudian, saat sesi konferensi pers, keduanya saling melempar candaan saat ditanya mengenai topik apa saja yang dibicarakan. Mulanya Anies menunding bahwa seakan media yang membuat hubungannya dengan Ahok tak mesra.

    “Kan kalian yang bikin gak mesra,” kata Anies.
    (Arya/Fajar)

  • Reaksi PDIP Kala Ahok dan Anies Akrab Siapkan Kejutan

    Reaksi PDIP Kala Ahok dan Anies Akrab Siapkan Kejutan

    Jakarta –

    PDIP mengaku belum mengetahui kejutan yang dimaksud Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Namun, PDIP menyambut positif hubungan akrab keduanya.

    “Jujur. Sama-sama belum tahu nih. Yang pasti kita sambut positif ya keakraban keduanya,” kata Juru bicara PDIP Chico Hakim kepada wartawan, Rabu (1/3/2024).

    Chico berharap agar kedua mantan Gubernur Jakarta itu terus aktif memberikan saran dan masukan kepada Pramono Anung dan Rano Karno saat memimpin Jakarta mendatang. Dengan begitu, cita-cita mewujudkan Jakarta sebagai Kota Global bisa tercapai.

    “Apalagi khusus untuk Jakarta, semoga kedua mantan gubernur ini terus memberi masukan untuk pembangunan Jakarta ke depan, dan aktif membantu mas Pram dan Bang Doel secara informal untuk wujudkan kota global yang sejahtera dan berkeadilan,” ucapnya.

    Soal kejutan itu disampaikan Ahok dan Anies setelah mengikuti acara perayaan tahun baru di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/12/2024). Keduanya terlihat akrab dan sempat berbisik-bisik saat acara berlangsung.

    Keduanya juga sempat tertawa dan tersenyum bersama. Usai acara, keduanya ditanya soal apa yang dibahas saat bisik-bisik.

    Ahok lalu merespons Anies. Ahok mengaku tak mau membocorkan apa yang dibisikkannya kepada saingannya di Pilkada Jakarta 2017 itu.

    “Bulan depan, tunggu aja,” ucap Ahok sambil mendekat ke arah Anies.

    Anies juga menjawab soal hubungannya dengan Ahok. Dia mengatakan hubungannya dengan Ahok baik-baik saja meski pernah berbeda kubu di Pilkada 2017 dan Pemilu 2024.

    “Kan kalian yang bikin nggak mesra,” ujar Anies sambil tersenyum.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sempat menimpali. Dia mengatakan ada kejutan yang akan dibuat.

    “Ada kejutan di tahun depan. Pasti ada kejutan,” ujar Djarot.

    (taa/imk)