Event: Perang Dunia II

  • Telusuri Jejak Belasan Tentaranya yang Hilang di Ambon saat Perang Dunia II, Delegasi Pemerintah Jepang Temui Gubernur Maluku,
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        2 Oktober 2025

    Telusuri Jejak Belasan Tentaranya yang Hilang di Ambon saat Perang Dunia II, Delegasi Pemerintah Jepang Temui Gubernur Maluku, Regional 2 Oktober 2025

    Telusuri Jejak Belasan Tentaranya yang Hilang di Ambon saat Perang Dunia II, Delegasi Pemerintah Jepang Temui Gubernur Maluku,
    Tim Redaksi
    AMBON,KOMPAS.com
    – Delegasi resmi Pemerintah Jepang melakukan kunjungan ke Provinsi Maluku. 
    Kedatangan delegasi pemerintah Jepang ini untuk mencari informasi guna menelusuri sejumlah tentara Jepang yang gugur di wilayah Maluku khususnya Kota Ambon pada masa Perang Dunia II.
    Dalam kunjungan ke Ambon, delegasi Jepang mendatangi Kantor Gubernur Maluku dan diterima langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di ruang kerjanya, Rabu (1/10/2025).
    Adapun delegasi Pemerintah Jepang yang datang ke Kantor Gubernur Maluku terdiri dari  perwakilan Kedutaan Jepang di Jakarta, Kementerian Tenaga Kerja, Sosial dan Kesejahteraan Jepang, serta unsur dari Kementerian Kebudayaan. 
    Sementara gubernur didampingi pejabat dari dinas sosial, Dinas Pendidikan Kota Ambon, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.
    Juru Bicara Pemerintah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengakui bahwa kunjungan delegasi pemerintah Jepang tersebut memiliki tujuan khusus. 
    “Delegasi Jepang ingin melakukan survei atas tentara mereka yang menjadi korban Perang Dunia II dan dimakamkan di Ambon.”
    “Sebelum ke sini, mereka sudah melaksanakan survei di Morotai dan Tobelo,” ungkapnya kepada Kompas.com dalam keterangan tertulis, Kamis (2/10/2025).
    Menurutnya, pemerintah Jepang mengutus tim untuk menelusuri makan sejumlah tentaranya yang gugur di Ambon berdasarkan laporan lama dari Pemerintah Australia, yang dikenal sebagai laporan J40. 
    Laporan tersebut menyebutkan ada 17 tentara Jepang yang gugur di Pulau Ambon yakni 16 tentara dimakamkan secara massal di sebuah lokasi dan tentara lagi dimakamkan secara  terpisah di Desa Laha.
    Menurutnya delegasi Jepang telah melakukan survei di Desa Tawiri Kecamatan Teluk Ambon, namun hasilnya belum sesuai dengan catatan laporan tersebut.
    Menurut Kasrul, Pemerintah Jepang berencana kembali lagi ke Ambon guna melanjutkan pencarian.
    “Mereka belum mendapatkan hasil yang menggembirakan, sehingga survei ini akan terus dilanjutkan,” ujarnya.
    Dalam pertemuan itu, lanjut Kasrul, Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan komitmen dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Maluku kepada pemerintah Jepang yang sedang berusaha mencari makam tentaranya di Ambon. 
    “Pak Gubernur menyampaikan bahwa apa yang dilakukan delegasi Jepang adalah bentuk penghormatan kepada para korban perang.”
    “Pemerintah Provinsi dan Kota Ambon siap membantu, karena menghormati para pahlawan adalah bagian dari nilai kemanusiaan yang universal,” lanjut Kasrul. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Takut China, Kapal Perang Jepang akan Dilengkapi Rudal Tomahawk

    Takut China, Kapal Perang Jepang akan Dilengkapi Rudal Tomahawk

    Jakarta

    Sebuah kapal perang Jepang dalam perjalanan menuju Amerika Serikat untuk dipasangi rudal jelajah canggih, Tomahawk. Ini merupakan antisipasi AS dan sekutu-sekutunya di Asia di tengah meningkatnya jumlah rudal jelajah China dan Korea Utara.

    JS Chokai, kapal perusak berpeluru kendali yang dilengkapi radar Aegis, berlayar menuju AS untuk penempatan selama setahun. Ia akan dimodifikasi dan awaknya dilatih agar dapat meluncurkan Tomahawk, rudal jelajah bermanuver dengan jangkauan sekitar 2.500 kilometer. Dikutip detikINET dari CNN, Tomahawk dapat mencapai target jauh di dalam wilayah China dan Korut.

    Awal 2024, Jepang menandatangani kesepakatan dengan AS untuk memperoleh 400 Tomahawk. Tokyo meningkatkan anggaran pertahanan guna melawan ancaman regional. Menurut Kemenhan Jepang, aktivitas militer China menghadirkan tantangan strategis terbesar.

    Menhan Jepang Jenderal Nakatani, menyebut Beijing agresif meningkatkan kemampuan militer sambil mengintensifkan aktivitas di sekitar kawasan. Kepulauan Senkaku, gugusan kepulauan di Laut Cina Timur yang dikendalikan Jepang tapi juga diklaim China yang menyebutnya Kepulauan Diaoyu, menjadi salah satu sengketa.

    Kemenhan Jepang menyebut Pasukan Bela Diri Jepang ingin memperkuat kemampuan pertahanan jarak jauh mereka. Namun meskipun Tokyo menyebut Tomahawk adalah untuk bertahan, rudal tersebut dianggap sebagai senjata ofensif.

    Lembar fakta Angkatan Laut AS tentang rudal tersebut menyatakan bahwa Tomahawk digunakan untuk peperangan serangan darat dan nama lengkapnya Rudal Serang Darat Tomahawk.

    Ketika Jepang berniat membeli Tomahawk tahun 2023, China bereaksi keras terhadap langkah tersebut dan menuding Tokyo melanggar konstitusi pasca Perang Dunia II, yang membatasi militer Jepang pada peran defensif semata.

    Tomahawk adalah salah satu senjata paling andal di gudang senjata AS. Menurut produsen Raytheon, rudal jelajah tersebut dapat menyerang target secara tepat dari jarak ribuan kilometer, bahkan di wilayah udara yang dijaga ketat.

    Selain kapal, Tomahawk juga dapat ditembakkan dari kapal selam dan platform darat. Tomahawk telah digunakan dalam pertempuran lebih dari 2.000 kali, menurut Raytheon, termasuk pada bulan Juni ketika Tomahawk yang diluncurkan dari kapal selam digunakan dalam serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran.

    Kemenhan Jepang mengemukakan bahwa Chokai sudah berlatih memuat amunisi tiruan Tomahawk ke dalam peluncur vertikalnya. Chokai, yang panjangnya 204 meter dan berat 9.500 ton, memiliki 90 sel peluncur vertikal, yang juga dapat digunakan untuk meluncurkan rudal permukaan ke udara, rudal anti balistik, rudal pertahanan udara, dan roket anti kapal selam.

    (fyk/fay)

  • Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    Singapura Anggap Hak Veto AS Dkk di PBB Tak Relevan Lagi, Minta Pembatasan

    New York

    Singapura mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk membatasi penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan. Singapura mendesak reformasi agar PBB lebih inklusif.

    Dilansir Channel News Asia, Minggu (28/9/2025), hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dalam Sidang Umum PBB di New York. Dia mengatakan hak veto semakin sering digunakan di tengah konflik yang semakin meluas.

    “Peningkatan, dan jika boleh saya tambahkan, penggunaan hak veto yang sinis oleh P5 harus dibatasi,” kata Balakrishnan.

    Dia mengatakan anggota PBB yang lebih luas harus mencapai kesepakatan tentang bagaimana hak veto ini akan digunakan di masa mendatang. Dia menyebut dunia saat ini sudah berubah.

    “Sebagaimana dunia telah berubah secara dramatis dalam 80 tahun terakhir, jelas juga bahwa PBB perlu melakukan reformasi agar sesuai dengan tujuannya untuk periode selanjutnya. Kita membutuhkan PBB yang lebih representatif dan inklusif yang mencerminkan realitas terkini,” ujarnya.

    Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto itu ialah China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS). Hak veto itu memungkinkan salah satu dari mereka untuk memblokir adopsi resolusi apa pun terlepas dari seberapa besar dukungan yang diperoleh resolusi itu dari anggota PBB lainnya.

    Balakrishnan mengakui peran anggota terpilih Dewan Keamanan PBB. Namun, dia juga menyerukan hubungan yang lebih kuat antara Dewan Keamanan dan Majelis Umum.

    Dalam sebuah pernyataan pada debat terbuka Dewan Keamanan PBB tahun lalu, Singapura juga telah menyerukan reformasi dewan, termasuk pembatasan penggunaan hak veto. Pernyataan Balakrishnan kali ini muncul saat PBB memperingati 80 tahun berakhirnya Perang Dunia II.

    Tatanan dunia pascaperang, katanya, ‘telah berakhir’. Dia mengatakan distribusi bobot ekonomi, kecanggihan teknologi, dan kekuatan militer saat ini sangat berbeda dengan dunia tahun 1945.

    “Terkikisnya rasa hormat terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, pelanggaran berat hukum internasional dan hukum humaniter internasional, sayangnya telah menjadi hal yang umum, demikian pula pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah,” ujarnya.

    Dia mengatakan perang di Timur Tengah, Ukraina, dan sebagian Afrika mencerminkan tragedi. Dia menyebut Singapura akan mempertimbangkan kembali posisinya dalam mengakui negara Palestina jika Israel ‘mengambil langkah lebih lanjut untuk memadamkan solusi dua negara’.

    (haf/imk)

  • Nama Petugas Hong Kong Disorot Warganet RI saat Evakuasi Bom Perang Dunia 2

    Nama Petugas Hong Kong Disorot Warganet RI saat Evakuasi Bom Perang Dunia 2

    Jakarta

    Bom sisa Perang Dunia 2 ditemukan di Quarry Bay, Hong Kong. Proses evakuasi bom besar seberat 454 kilogram itu menjadi pekerjaan besar.

    Sekitar 6 ribu warga dievakuasi dari sekitar lokasi dalam proses penjinakan dilakukan petugas keamanan Hong Kong. Dalam proses tersebut, nama petugas senior penjinakan bom di Hong Kong menarik perhatian warganet Indonesia.

    Petugas tersebut disorot karena namanya yang dianggap familiar dengan nama orang Indonesia. Dia adalah Suryanto Chin-chiu yang merupakan perwira senior penjinakan bom di Hong Kong.

    Suryanto menjadi salah satu narasumber yang diwawancara jurnalis Hong Kong terkait proses evakuasi bom Perang Dunia 2 yang bikin geger tersebut.

    Seperti dilansir South China Morning Post, Sabtu (27/9/2025), proses penjinakan bom sisa PD 2 tersebut memakan waktu sekitar 9 jam. Penjinakan dimulai pukul 02.00 dini hari waktu setempat, setelah evakuasi sekitar 6.000 warga dari 18 bangunan di dekat lokasi konstruksi Jalan Pan Hoi, tempat bom ditemukan.

    “Biro penjinakan bahan peledak berhasil menjinakkan bom tersebut pada pukul 11.48 pagi,” kata Kepala Inspektur Andy Chan Tin-chu dari Distrik Kepolisian Timur.

    “Lokasi tersebut sekarang aman, dan kami sedang mengatur agar warga dapat kembali ke tempat tinggal mereka,” katanya.

    Perwira senior penjinakan bom, Suryanto Chin-chiu, mengatakan ada tiga langkah yang terlibat dalam penanganan bom masa perang seberat 1.000 pon (454 kg), yang mencakup 227 kg bahan peledak TNT.

    Butuh waktu empat jam untuk membuat lubang sedalam 30 cm (12 inci) di bom tersebut yang dilanjutkan dengan proses pembakaran bahan peledak.

    “Saat kami membakar bom, daya ledaknya sangat kuat. Itu bukan ledakan, melainkan hanya pembakaran,” kata Suryanto.

    Tonton juga Video: Penemuan Bom Perang Dunia II Bikin Heboh Pengguna Kereta di Paris

    (jbr/idh)

  • Keindahan Laut hingga Pegunungan Jadi Menu Utama

    Keindahan Laut hingga Pegunungan Jadi Menu Utama

    Manokwari: Papua Barat Journey 2025, sebuah ekspedisi kolaboratif akan diselenggarakan pada 11–19 November 2025 di Manokwari dan Teluk Wondama. Mulai dari birunya laut Teluk Doreri hingga heningnya rimba Pegunungan Arfak, lalu berlayar menuju Teluk Wondama akan menjadi menu utama ekspedisi tersebut.

    Program ini memadukan petualangan, konservasi laut, dan pengalaman budaya otentik, dengan tujuan menghadirkan Papua Barat sebagai destinasi kelas dunia yang berakar pada identitas budaya serta harmoni dengan alam.

    Ketua Ketapang Dive Community, Alexander R. Sitanala, menjelaskan bahwa Papua Barat Journey 2025 merupakan ekspedisi wisata bahari yang difokuskan di Kabupaten Manokwari, tepatnya di perairan Teluk Doreri, wisata pengamatan burung di Kampung Kwau, serta wisata bawah laut di Kabupaten Teluk Wondama.
     

    “Papua Barat Journey 2025 diinisiasi oleh Ketapang Dive Community dan Rekam Dive Academy, dengan misi besar membuka pesona bahari di Papua Barat agar lebih dikenal. Selain itu, juga merangkul masyarakat adat sebagai fondasi utama tanpa merusak tatanan adat yang sudah terbentuk dan masih terjaga hingga saat ini,” ujar Alexander dalam keterangan tertulis.

    Ia menambahkan, ekspedisi ini bertujuan membentuk jalur wisata baru di Papua Barat sehingga dapat lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan awal yang sudah dilakukan meliputi survei dan pelatihan bagi masyarakat adat berupa training pemandu wisata selam dan konservasi laut, dilanjutkan dengan pelatihan pertanian dan agrowisata untuk memperkuat kemandirian masyarakat lokal.

    “Papua Barat telah kehilangan Raja Ampat. Untuk itu, melalui Papua Barat Journey 2025, kami memperkenalkan spot wisata baru yang tidak kalah indahnya, dengan keunikan budaya masyarakat, seperti di Teluk Doreri dan Teluk Wondama,” lanjut Alexander.

    Berikut ini rangkaian program utama Papua Barat Journey 2025:

    – Pembukaan di Teluk Doreri – Orientasi peserta dan pengenalan visi program.
    – Penyelaman Sejarah – Ekspedisi bawah laut di situs Perang Dunia II (Shinwa Maru, Cross Wreck), ditambah kegiatan konservasi laut berupa transplantasi karang dan pelepasan tukik.
    – Trekking dan Pengamatan Burung di Kampung Kwau, Pegunungan Arfak – Menikmati biodiversitas Papua Barat sambil berinteraksi dengan komunitas adat.
    – Eksplorasi Kepulauan Teluk Wondama – Sailing menuju titik penyelaman unggulan, disambut dengan upacara adat autentik.
    – Penutupan di Teluk Wondama – Diskusi reflektif mengenai langkah selanjutnya untuk pelestarian dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

    Melalui ekspedisi ini, Papua Barat diharapkan bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang hidup yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman hayati. Dengan semangat pemberdayaan dan kolaborasi, ekspedisi ini diproyeksikan menjadi simbol pariwisata berkelanjutan Indonesia Timur.

    Manokwari: Papua Barat Journey 2025, sebuah ekspedisi kolaboratif akan diselenggarakan pada 11–19 November 2025 di Manokwari dan Teluk Wondama. Mulai dari birunya laut Teluk Doreri hingga heningnya rimba Pegunungan Arfak, lalu berlayar menuju Teluk Wondama akan menjadi menu utama ekspedisi tersebut.
     
    Program ini memadukan petualangan, konservasi laut, dan pengalaman budaya otentik, dengan tujuan menghadirkan Papua Barat sebagai destinasi kelas dunia yang berakar pada identitas budaya serta harmoni dengan alam.
     
    Ketua Ketapang Dive Community, Alexander R. Sitanala, menjelaskan bahwa Papua Barat Journey 2025 merupakan ekspedisi wisata bahari yang difokuskan di Kabupaten Manokwari, tepatnya di perairan Teluk Doreri, wisata pengamatan burung di Kampung Kwau, serta wisata bawah laut di Kabupaten Teluk Wondama.
     

    “Papua Barat Journey 2025 diinisiasi oleh Ketapang Dive Community dan Rekam Dive Academy, dengan misi besar membuka pesona bahari di Papua Barat agar lebih dikenal. Selain itu, juga merangkul masyarakat adat sebagai fondasi utama tanpa merusak tatanan adat yang sudah terbentuk dan masih terjaga hingga saat ini,” ujar Alexander dalam keterangan tertulis.
     
    Ia menambahkan, ekspedisi ini bertujuan membentuk jalur wisata baru di Papua Barat sehingga dapat lebih dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Kegiatan awal yang sudah dilakukan meliputi survei dan pelatihan bagi masyarakat adat berupa training pemandu wisata selam dan konservasi laut, dilanjutkan dengan pelatihan pertanian dan agrowisata untuk memperkuat kemandirian masyarakat lokal.
     
    “Papua Barat telah kehilangan Raja Ampat. Untuk itu, melalui Papua Barat Journey 2025, kami memperkenalkan spot wisata baru yang tidak kalah indahnya, dengan keunikan budaya masyarakat, seperti di Teluk Doreri dan Teluk Wondama,” lanjut Alexander.
     
    Berikut ini rangkaian program utama Papua Barat Journey 2025:
     
    – Pembukaan di Teluk Doreri – Orientasi peserta dan pengenalan visi program.
    – Penyelaman Sejarah – Ekspedisi bawah laut di situs Perang Dunia II (Shinwa Maru, Cross Wreck), ditambah kegiatan konservasi laut berupa transplantasi karang dan pelepasan tukik.
    – Trekking dan Pengamatan Burung di Kampung Kwau, Pegunungan Arfak – Menikmati biodiversitas Papua Barat sambil berinteraksi dengan komunitas adat.
    – Eksplorasi Kepulauan Teluk Wondama – Sailing menuju titik penyelaman unggulan, disambut dengan upacara adat autentik.
    – Penutupan di Teluk Wondama – Diskusi reflektif mengenai langkah selanjutnya untuk pelestarian dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
     
    Melalui ekspedisi ini, Papua Barat diharapkan bukan sekadar destinasi wisata, melainkan ruang hidup yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman hayati. Dengan semangat pemberdayaan dan kolaborasi, ekspedisi ini diproyeksikan menjadi simbol pariwisata berkelanjutan Indonesia Timur.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (PRI)

  • Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Apakah Perserikatan Bangsa-Bangsa Masih Berfungsi?

    Jakarta

    Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) menginjak usia yang ke-80 tahun minggu ini. Para pemimpin dunia berkumpul di New York untuk memperingatinya. Namun, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, perubahan iklim yang kian memburuk, dan meningkatnya tantangan tatanan global berbasis hukum, suasana UNGA jauh dari kemeriahan.

    Sebaliknya PBB menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Salah satu penyebab utamanya adalah perpecahan di Dewan Keamanan (DK) PBB terkait perang Israel di Gaza dan invasi Rusia ke Ukraina. Misi penjaga perdamaian PBB di Afrika juga mendapat kritik.

    Selain itu, tahun lalu sekelompok pakar kebijakan iklim, termasuk di dalamnya mantan kepala iklim PBB Christiana Figueres, mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, dan ilmuwan iklim terkemuka Johan Rockstrm, menyebut KTT iklim COP “sudah tidak lagi sejalan dengan fungsinya.”

    Namun, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menekankan pentingnya PBB dalam menangani isu-isu global. “Tidak ada negara yang bisa menghentikan pandemi sendirian. Tidak ada pasukan yang bisa menghentikan suhu bumi yang terus meningkat,” katanya saat berpidato di Sidang Umum PBB, Selasa (23/9) lalu.

    Apa fungsi Sidang Umum PBB (UNGA)?

    Sebagai salah satu dari enam organ utama PBB, UNGA adalah salah satu badan perwakilan utama PBB yang menyediakan ruang untuk merumuskan kebijakan dan mengeluarkan rekomendasi melalui resolusi.

    Namun, resolusi yang dilahirkan UNGA pada dasarnya hanyalah pernyataan niat. Negara-negara menyatakan posisinya untuk disepakati secara internasional. Namun, resolusi ini secara umum tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

    Apakah PBB benar-benar bisa membantu menciptakan perdamaian?

    Dewan Keamanan PBB (UNSC) dianggap sebagai badan utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, tetapi selama ini kerap dikritik karena komposisinya anggota tetapnya yang terbatas, yang sering menyebabkan resolusi terblokir.

    DK PBB terdiri dari lima anggota tetap: Inggris, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Prancis, negara-negara pemenang Perang Dunia II yang juga pemilik senjata nuklir. Selain kelima negara tersebut ada 10 anggota tidak tetap yang dipilih setiap dua tahun berdasarkan sistem rotasi regional.

    Yang sangat krusial adalah kelima anggota tetap memiliki hak veto — kekuatan untuk membatalkan keputusan secara sepihak. Namun bagi 10 anggota tidak tetap tanpa veto, untuk membatalkan suara dibutuhkan tujuh dari sepuluh anggota untuk menolak resolusi agar suara gagal disahkan.

    Hak veto ini secara konsisten digunakan oleh negara-negara besar untuk melindungi kepentingan mereka sendiri, seperti saat AS memblokir resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza atau Rusia memveto resolusi untuk menghentikan perang di Ukraina.

    Para kritikus mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB sudah tidak lagi relevan dan representatif. Hal ini terutama berlaku bagi Afrika dan Amerika Selatan, yang tidak memiliki perwakilan tetap di DK PBB.

    Daniel Forti, analis senior PBB di lembaga think tank International Crisis Group, mengatakan kepada DW bahwa reformasi sulit dilakukan karena “lima anggota tetap enggan menyetujui perubahan apa pun yang bisa mengurangi pengaruh mereka.”

    “Sedikit sekali yang akan mengatakan bahwa Dewan Keamanan berfungsi dengan baik saat ini,” lanjutnya. “Benturan geopolitik antara AS, Cina, dan Rusia telah membuat Dewan Keamanan PBB hampir tidak mampu merespons konflik-konflik terburuk di dunia sepuluh tahun terakhir. Ini telah merusak kredibilitas DK yang juga merambat pada kredibilitas PBB.”

    Apakah AS yang ‘menarik diri’ membuat PBB terpuruk?

    Pendanaan PBB berasal dari kontribusi para negara anggotanya, dalam bentuk sumbangan wajib berdasarkan ukuran dan pendapat negara, serta kontribusi sukarela, yang umumnya datang dari negara-negara maju.

    Meskipun Amerika Serikat masih memberikan kontribusi, keputusan Donald Trump untuk mengeluarkan berbagai perintah eksekutif yang menarik diri dari beberapa lembaga dan program PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), telah membuat organisasi ini mengalami kesulitan keuangan.

    Awal bulan ini, Guterres mengusulkan pemotongan anggaran sebesar $500 juta (sekitar Rp. 8,3 triliun) untuk tahun depan, atau sekitar 15% dari anggaran pokok PBB, dari $3,7 miliar (Rp. 61 triliun) menjadi $3,2 miliar (Rp. 53 triliun). Inisiatif seperti Program Pangan Dunia WFP, untuk pengungsi UNHCR, dan WHO yang memerlukan anggaran dana yang lebih besar, kini menghadapi ketidakpastian.

    “Pemotongan dan pembekuan bantuan yang dilakukan Washington memaksa organisasi ini melakukan pengetatan besar-besaran,” kata Forti. “Tidak ada negara lain yang mengambil alih menutup ‘kesenjangan’ dana dukungan AS … Ini berarti lebih sedikit kampanye vaksinasi, lebih sedikit inisiatif pendidikan, dan lebih sedikit dukungan untuk pemukiman pengungsi.”

    Bisakah PBB direformasi dan dibuat lebih relevan?

    Seruan untuk reformasi PBB sudah ada sejak lama, hampir sepanjang organisasi itu berdiri, tetapi kini semakin keras dan meluas. Presiden Irlandia, Michael D. Higgins, tahun lalu menyerukan agar PBB “dirancang ulang untuk masa depan, dengan memberi peran lebih bagi Afrika, Asia, dan Amerika Latin.”

    Pada bulan Februari, Trump berkata: “Saya selalu merasa bahwa PBB punya potensi besar. Tapi saat ini belum memenuhi potensi tersebut.” Ia mengulangi klaim itu lagi dalam Sidang Umum pekan ini.

    Forti juga melihat perlunya perubahan. “Organisasi ini bisa direformasi. Tapi itu akan menjadi jalan yang sulit. Reformasi serius akan memakan waktu dan mungkin menjadi proses yang menyakitkan bagi negara-negara yang bergantung pada PBB,” katanya.

    “Membawa PBB ke era berikutnya akan membutuhkan visi reformasi yang jelas dari Sekretaris Jenderal berikutnya, dan dukungan diplomatik besar dari banyak negara anggota. Organisasi ini telah melewati masa-masa sulit sebelumnya. Untuk bisa melakukannya lagi, negara-negara harus mampu membuktikan mengapa PBB penting bagi mereka,” tegas analis senior International Crisis Group tersebut.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Trump di PBB: Pengakuan Negara Palestina Jadi Hadiah untuk Hamas’:

    (ita/ita)

  • Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80

    Bisnis.com, JAKARTA – Ruang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menjadi saksi kembalinya Indonesia di podium dunia. Setelah satu dekade absen kehadiran langsung, Presiden RI Prabowo Subianto untuk pertama kalinya hadir menyampaikan pidato perdananya pada Selasa (23/9/2025). 

    Presiden Prabowo berbicara pada sesi pertama Debat Umum dengan posisi istimewa, yakni urutan ketiga. Prabowo berpidato setelah pembukaan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

    Sebagai informasi, Brasil, yang sejak 1955 selalu membuka sidang sebagai tradisi diplomatik, tampil di urutan pertama. Amerika Serikat, sebagai tuan rumah, mendapat giliran kedua. Tepat setelah keduanya, Presiden Prabowo berdiri membawa suara Indonesia ke hadapan dunia.

    Kehadiran Presiden Prabowo di podium Majelis Umum PBB menandai babak baru diplomasi Indonesia. Sepuluh tahun terakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyampaikan pidato secara daring saat pandemi Covid-19, sementara selebihnya Indonesia diwakili Wakil Presiden maupun Menteri Luar Negeri.

    Posisi pidato Presiden Prabowo juga menorehkan sejarah tersendiri. Sebelumnya, Presiden Soekarno pernah berpidato di urutan ke-46, Presiden Soeharto di urutan ke-61, dan Presiden Megawati Soekarnoputri di urutan ke-17. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat tiga kali berpidato dengan urutan 20, 21, dan 16, sementara Presiden Joko Widodo dua kali hadir secara daring di urutan ke-16.

    Kini, Presiden Prabowo menempati urutan ke-3 saat pidato, salah satu posisi paling awal dan paling bergengsi yang pernah diraih Indonesia di forum Sidang Majelis Umum PBB.

    Di hadapan para pemimpin dunia yang hadir di ruang sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo membuka pidato perdananya dengan penuh penghormatan. Kepala Negara menekankan pentingnya persaudaraan universal di tengah perbedaan bangsa dan agama.

    “Sungguh suatu kehormatan besar bagi saya untuk berdiri di General Assembly Hall yang agung ini, di antara para pemimpin yang mewakili hampir seluruh umat manusia. Kita berbeda ras, agama, dan kebangsaan, namun kita berkumpul bersama sebagai satu keluarga. Kita di sini pertama dan terutama sebagai sesama manusia, masing-masing diciptakan setara, dianugerahi hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan,” ujar Prabowo di hadapan hadirin di markas PBB, Selasa (23/9/2025). 

    Berikut Poin-poin Penting Pidato Perdana Prabowo di Sidang Umum PBB

    1. Prabowo Cerita Masa Penjajahan RI dan Penderitaan Kolonialisme 

    Presiden Prabowo Subianto menggunakan panggung Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2025), untuk mengingatkan dunia bahwa Indonesia pernah mengalami penderitaan panjang akibat kolonialisme. Pesan ini disampaikan sebagai ajakan agar negara-negara bersatu melawan ketidakadilan dan penindasan global.

    “Selama berabad-abad, orang Indonesia telah hidup di bawah dominasi kolonial, penindasan, dan kejahatan. Kita diperlakukan lebih rendah dari binatang di negeri kita sendiri,” ujar Prabowo lantang.

    Pernyataan itu disambut hening penuh perhatian di ruang sidang Majelis Umum PBB. Menurut Prabowo, pengalaman Indonesia menjadi bukti nyata bahwa penjajahan hanya meninggalkan luka mendalam, kemiskinan, dan keterbelakangan bagi bangsa yang ditindas.

    Dia menambahkan, rakyat Indonesia juga tahu bagaimana rasanya ditinggalkan keadilan, hidup dalam sistem yang timpang, dan kehilangan kesempatan yang seharusnya dimiliki oleh semua manusia.

    “Kami tahu bagaimana artinya hidup dalam apartheid, bagaimana artinya hidup dalam ketidakadilan dan kekacauan,” katanya.

    Meski begitu, Prabowo menekankan bahwa perjuangan Indonesia untuk meraih kemerdekaan tak pernah dilakukan sendiri. Solidaritas dunia, kata dia, menjadi penopang penting. Banyak negara berdiri bersama Indonesia, memberikan dukungan diplomatik maupun bantuan nyata di masa-masa sulit.

    “Solidaritas dunia membantu kami dalam perjuangan untuk kemerdekaan, mengatasi penderitaan, penyakit, dan kekacauan. Dukungan itu datang dari berbagai bangsa yang peduli terhadap keadilan,” ucapnya.

    2. Prabowo Ingatkan Peran Penting PBB

    Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap multilateralisme dan peran sentral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai benteng perdamaian dunia.

    Prabowo menyoroti bahwa dunia saat ini dipenuhi konflik, ketidakpastian, dan ketidakadilan yang mengancam masa depan umat manusia. Ia menekankan bahwa menyerah pada pesimisme bukanlah pilihan.

    “Kita tidak bisa menyerah. Kita tidak bisa menyerahkan harapan atau cita-cita kita. Kita harus mendekat, bukan menjauh,” ujar Prabowo.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya solidaritas global. Menurutnya, dunia pasca Perang Dunia II hanya bisa bertahan berkat kerja sama internasional dan institusi multilateral. PBB, lanjutnya, adalah wujud nyata dari semangat itu.

    “PBB lahir dari pengorbanan jutaan jiwa. Dia diciptakan untuk menjaga keamanan, keadilan, dan kebebasan bagi semua orang. Kita harus terus memperkuatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyatakan Indonesia telah merasakan langsung manfaat kerja sama internasional. Melalui PBB dan lembaga-lembaganya, Indonesia mendapat dukungan penting dalam pembangunan setelah kemerdekaan. Hal itu, katanya, menjadi dasar bagi Indonesia untuk terus berkomitmen pada kerja sama multilateral.

    3. Prabowo Pamer RI Swasembada Beras

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan capaian penting Indonesia di sektor pangan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan bahkan sudah mulai mengekspor ke sejumlah negara, termasuk memberikan bantuan pangan ke Palestina.

    “Kami sekarang cukup untuk diri sendiri, bahkan mulai membantu negara lain. Indonesia telah mengirimkan beras ke Palestina sebagai wujud solidaritas,” ujarnya, Rabu (23/9/2025).

    Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pencapaian ini bukan hanya hasil kebijakan pertanian, tetapi juga komitmen pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Beras bukan sekadar komoditas, melainkan simbol kedaulatan dan keadilan sosial,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, keberhasilan itu dicapai berkat kombinasi modernisasi pertanian, pembangunan infrastruktur irigasi, serta dukungan langsung kepada petani.

    “Kami membangun rantai pasok pangan yang tangguh, dari desa hingga ke pasar dunia,” katanya.

    Prabowo juga menegaskan bahwa kemandirian pangan adalah salah satu syarat penting bagi stabilitas global.

    “Tanpa pangan, tidak ada perdamaian. Tanpa pangan, tidak ada keadilan,” ucapnya.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya pada Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, pada Selasa, 23 September 2025. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

    4. Prabowo Desak Reformasi Tata Kelola Global

    Prabowo menekankan perlunya reformasi tata kelola global yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan kepentingan semua negara, terutama negara-negara berkembang di belahan dunia selatan atau Global South.

    Prabowo menyoroti ketimpangan besar dalam struktur lembaga internasional yang menurutnya masih didominasi oleh negara-negara besar.

    “Tata kelola dunia saat ini seringkali tidak adil. Negara-negara berkembang masih menjadi penonton, padahal mereka paling terdampak oleh keputusan global,” ujar Prabowo, Selasa (23/9/2025).

    Dia menyebut masalah perubahan iklim, krisis pangan, energi, hingga konflik bersenjata, justru banyak membebani negara berkembang.

    “Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru paling berat menanggung akibatnya,” tegasnya.

    Prabowo menyerukan agar lembaga internasional, termasuk PBB, direformasi agar lebih demokratis dan responsif. Dia menyinggung perlunya memperluas partisipasi negara-negara Global South dalam pengambilan keputusan strategis.

    “Tidak bisa dunia hanya dikendalikan oleh segelintir negara kaya,” katanya.

    Dalam pidatonya, Prabowo juga menekankan pentingnya solidaritas global dalam mengatasi tantangan bersama.

    “Kita tidak bisa menghadapi krisis iklim, pandemi, atau konflik hanya dengan pendekatan sepihak. Kita butuh tata kelola baru yang benar-benar bekerja untuk semua,” ujarnya.

    5. Prabowo Ingin Kirim 20.000 Pasukan Perdamaian 

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tawaran besar Indonesia dalam mendukung perdamaian dunia dengan mengirimkan hingga 20.000 pasukan untuk memperkuat misi perdamaian PBB.

    Prabowo menegaskan, dunia menghadapi gelombang konflik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika. Diperlukan langkah nyata untuk melindungi warga sipil, mencegah genosida, dan menghentikan agresi bersenjata.

    “Indonesia siap memainkan peran lebih besar. Kami menawarkan hingga 20.000 pasukan terlatih untuk membantu misi penjaga perdamaian PBB, di mana pun dibutuhkan,” ujarnya tegas.

    Menurut Prabowo, kontribusi ini merupakan kelanjutan dari tradisi panjang Indonesia sebagai salah satu kontributor utama pasukan penjaga perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia sudah menempatkan lebih dari 2.700 personel di berbagai misi, menjadikannya salah satu dari 10 besar kontributor dunia.

    “Namun situasi global saat ini menuntut lebih. Kami percaya Indonesia, dengan sejarahnya sebagai bangsa pejuang kemerdekaan dan prinsip politik bebas-aktif, memiliki legitimasi moral untuk memperluas peran di kancah internasional,” imbuhnya.

    Prabowo menyebutkan bahwa pasukan perdamaian tambahan dari Indonesia dapat dikerahkan ke sejumlah titik konflik yang paling mendesak, termasuk di Gaza, Ukraina, Sudan, dan kawasan lain yang dilanda krisis kemanusiaan.

    “Kami tidak hanya menawarkan pasukan, tetapi juga tenaga medis, insinyur, dan ahli logistik untuk mendukung stabilisasi,” jelasnya.

    6. Prabowo Dukung Solusi Dua Negara untuk Perang Israel vs Palestina

    Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap solusi dua negara (two states solutions) dalam penyelesaian konflik di Gaza. Menurutnya, perdamaian hanya akan terwujud jika hak Palestina dan keamanan Israel diakui serta dijamin oleh komunitas internasional.

    “Kita harus memiliki Palestina yang merdeka, tetapi kita juga harus, kita juga harus mengakui, kita juga harus menghormati, dan kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan Israel. Hanya dengan begitu kita bisa memiliki perdamaian sejati, perdamaian yang nyata, tanpa kebencian dan tanpa kecurigaan. Satu-satunya solusi adalah solusi dua negara,” ucapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza yang makin parah dan mendesak agar dunia tidak berpaling dari tragedi tersebut.

    Presiden menegaskan bahwa jutaan orang kini menghadapi trauma, kelaparan, hingga ancaman kematian di depan mata komunitas internasional.

    “Saat ini juga, orang-orang tak bersalah menangis meminta pertolongan, menangis ingin diselamatkan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Siapa yang akan menyelamatkan orang-orang tak bersalah? Siapa yang akan menyelamatkan orang tua dan perempuan? Jutaan orang menghadapi bahaya saat kita duduk di sini,” katanya.

    Presiden Prabowo kemudian mengingatkan pentingnya peran PBB sebagai pilar utama dalam menjaga tatanan internasional yang adil. Menurutnya, perdamaian, kemakmuran, dan kemajuan tidak boleh hanya menjadi hak segelintir bangsa, melainkan hak semua umat manusia.

  • Gambarkan Kekejaman Eksperimen Jepang, Film 731 Ukir Rekor

    Gambarkan Kekejaman Eksperimen Jepang, Film 731 Ukir Rekor

    Jakarta

    Film baru China dengan judul 731, mengukir rekor box office dibandingkan film perang lain yang rilis di sana pada tahun 2025 ini. Film itu menggambarkan kekejaman eksperimen ilmiah militer Jepang saat dulu menjajah negara itu.

    Film 731 mendramatisir unit eksperimen militer Jepang dengan nama sama, yang dulu dikenal melakukan percobaan kejam pada manusia. Saat premier 18 September, film itu meraup USD 62 juta dan makin bertambah saat ini.

    Tanggal 18 September bertepatan peringatan 94 tahun Insiden Mukden tahun 1931, yang menandai dimulainya invasi Jepang ke Manchuria di timur laut China, dan yang dianggap Beijing awal Perang Dunia II.

    Penggambaran film 731 berisiko mengobarkan ketegangan China dan Jepang. Menurut media China, Unit 731 melakukan uji coba pertengahan 1930-an hingga 1945 terhadap tahanan China, Korea, Rusia, dan Mongolia untuk mengembangkan senjata kuman, termasuk antraks dan pes.

    “Film ini fokus pada kekejaman Unit 731 Jepang di masa perang, mengungkap kebenaran yang telah lama tersembunyi dan menjadi bagian dari upaya China mempromosikan keadilan historis dan memperkuat suaranya di panggung global,” tulis Global Times yang dikelola pemerintah.

    731 mengikuti kisah kesengsaraan tahanan Wang Yongzhang, yang diperankan aktorJiang Wu. Dia digambarkan sebagai pahlawan anti-Jepang yang memimpin para tahanan untuk melarikan diri. Beberapa adegan penyiksaan yang gamblang ditampilkan.

    Film ini dijadwalkan akan dirilis di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Australia, Korea Selatan, dan Malaysia. Namun tentu saja film itu takkan tayang di Jepang.

    Sejarah Unit 731

    Unit 731 atau Detasemen Manchu 731 meriset usaha perang biologi dan kimia Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan melakukan eksperimen mematikan terhadap manusia selama Perang China-Jepang Kedua (1937-1945) dan Perang Dunia II.

    Perkiraan korban tewas bervariasi. Antara 1936 dan 1945, sekitar 14.000 korban dibunuh di Unit 731. Diperkirakan setidaknya 300.000 meninggal karena penyakit menular yang dipicu aktivitas Unit 731 dan fasilitas afiliasinya. Lokasinya di distrik Pingfang di Harbin, kota terbesar di negara boneka Jepang Manchukuo dan punya kantor cabang aktif di seluruh China dan Asia Tenggara.

    Didirikan tahun 1936, Unit 731 bertanggung jawab atas beberapa kejahatan perang paling terkenal militer Jepang. Mereka rutin melakukan tes keji termasuk suntikan penyakit, dehidrasi terkontrol, pengujian senjata biologis, pengambilan organ, amputasi, dan pengujian senjata. Korban yang diculik untuk percobaan tak hanya laki-laki, perempuan dan anak-anak, namun juga bayi yang lahir dari pemerkosaan sistemik oleh staf dalam kompleks.

    Korban berasal dari berbagai negara, mayoritas China. Beberapa anggota unit itu membuat pengakuan mengerikan. Berbicara di tahun 2006, seorang pria berusia 84 tahun bernama Akira Makino mengatakan melakukan operasi dan amputasi pada beberapa tawanan perang saat mereka masih hidup tanpa obat bius.

    Lalu mereka dieksekusi dengan digantung. Selain amputasi, ia diperintahkan melakukan pembedahan perut dan eksperimen lain terhadap pria, wanita, dan anak-anak. “Sungguh mengerikan yang saya lakukan terhadap orang-orang tak bersalah, meski saya diperintahkan melakukannya. Saya akan dibunuh jika tak patuh,” katanya.

    Baru-baru ini, tahun 2023, Hideo Shimizu, pria berusia 93 tahun yang baru berusia 14 tahun kala direkrut sebagai kadet di kota Harbin, berbicara tentang pengalamannya di fasilitas tersebut. Dia dibawa ke ruang spesimen dan melihat potongan-potongan tubuh manusia diawetkan formalin.

    “Ada yang diiris dua secara vertikal, sehingga organnya bisa terlihat. Ada anak-anak, sepuluh atau dua puluh, mungkin lebih. Saya tercengang. Saya pikir, bagaimana mereka bisa melakukannya pada anak kecil?” ucapnya. Shimizu terselamatkan dari keharusan partisipasi karena perang tiba-tiba berakhir beberapa minggu kemudian dengan menyerahnya Jepang.

    Halaman 2 dari 2

    (fyk/fay)

  • Trump Ungkap Xi Jinping Setuju Soal TikTok, Beijing Bilang Begini

    Trump Ungkap Xi Jinping Setuju Soal TikTok, Beijing Bilang Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyebut Presiden China Xi Jinping telah menyetujui kesepakatan terkait aplikasi media sosial TikTok. Namun, detail perjanjian tersebut masih belum jelas.

    Pernyataan ini disampaikan Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada Jumat (20/9/2025) waktu setempat, melansir dari The Guardian. Ia mengatakan, Xi telah menyetujui kesepakatan TikTok, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi maupun waktu penandatanganan resmi.

    “Dia telah setujui kesepakatan TikTok,” kata Trump.

    Kedua pemimpin melakukan kontak langsung melalui sambungan telepon pada hari yang sama untuk pertama kalinya sejak Juni. Isu TikTok telah lama menjadi sumber ketegangan antara Washington dan Beijing, selain perang dagang yang juga masih berlangsung.

    Awal pekan ini, Trump sempat mengatakan Washington dan Beijing telah mencapai kesepakatan yang memungkinkan TikTok dialihkan ke kendali AS. Investor, termasuk raksasa perangkat lunak Oracle, tengah dalam pembicaraan untuk mengambil porsi saham besar di operasi TikTok AS. Skema ini diharapkan bisa mengurangi kepemilikan pihak China, sejalan dengan undang-undang yang disahkan Kongres tahun lalu.

    The Wall Street Journal melaporkan investor dalam kesepakatan TikTok juga akan membayar biaya tertentu kepada pemerintah AS sebagai bagian dari proses negosiasi dengan China.

    Sementara itu, pernyataan resmi pemerintah China menegaskan posisi Beijing dalam isu TikTok sudah jelas. Pemerintah China menghormati keputusan bisnis perusahaan dan berharap negosiasi dilakukan berdasarkan aturan pasar, hukum yang berlaku, serta prinsip non-diskriminatif.

    “China berharap AS dapat menyediakan lingkungan bisnis yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan China yang berinvestasi di AS,” demikian bunyi ringkasan percakapan dari pihak Beijing.

    China menggambarkan pembicaraan antara Xi dan Trump berlangsung pragmatis, positif, dan konstruktif. Senada, Trump lewat unggahan di platform Truth Social, menyebut percakapan telepon dengan Xi sangat produktif.

    Ia menyebut keduanya membahas isu penting, termasuk perdagangan, krisis fentanyl, upaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina, serta persetujuan kesepakatan TikTok. Trump juga bilang akan bertemu Xi pada KTT Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Korea Selatan pada akhir Oktober, serta merencanakan kunjungan ke China pada awal tahun depan. Namun, pemerintah China belum mengkonfirmasi rencana pertemuan tatap muka tersebut.

    Kesepakatan TikTok dilaporkan dinegosiasikan pekan ini di Madrid, antara Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng, bersamaan dengan pembicaraan perdagangan kedua negara. AS dan China sepakat untuk melakukan jeda sementara dalam perang dagang, dengan batas waktu kesepakatan ditetapkan hingga 10 November.

    Sebelum panggilan telepon dengan Xi, Trump baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke Inggris yang menghasilkan kesepakatan investasi besar bagi perusahaan teknologi AS. Microsoft berkomitmen investasi US$30 miliar, sementara Nvidia mengumumkan investasi £11 miliar.

    Namun, perusahaan teknologi AS itu juga terkena dampak dari tensi perang dagang.

    Pekan ini, laporan menyebut China memerintahkan perusahaan teknologi domestik untuk berhenti membeli chip dari Nvidia. Padahal, produsen chip tersebut sebelumnya telah mengembangkan produk khusus pasar China setelah model canggihnya dilarang diekspor oleh pemerintah AS.

    Menurut catatan pemerintah China, Trump bahkan memuji parade militer besar-besaran yang digelar Beijing baru-baru ini, menyebutnya spektakuler. Parade yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu dipandang Barat sebagai simbol persatuan blok anti-AS.

    Meski begitu, Xi dalam percakapan itu menekankan kembali sejarah China dan AS pernah menjadi sekutu saat Perang Dunia II. Beijing juga menyebut hubungan AS-China sebagai hubungan bilateral paling penting di dunia.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Gawat, Gelang Firaun Berusia 3.000 Tahun Digondol Maling

    Gawat, Gelang Firaun Berusia 3.000 Tahun Digondol Maling

    Jakarta

    Pencarian level nasional sedang berlangsung di Mesir, setelah sebuah gelang emas tak ternilai milik seorang firaun kuno menghilang dari sebuah museum di Kairo.

    Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir menyebutkan, gelang berusia 3.000 tahun itu sedang direstorasi di laboratorium ketika hilang dari Museum Mesir.

    Foto gelang tersebut telah dikirim ke bandara, pelabuhan laut, dan perbatasan darat di seluruh Mesir untuk membantu mencegah penyelundupannya keluar dari negara itu.

    “Gelang itu dihiasi dengan manik-manik lapis lazuli berbentuk bola, milik Raja Amenemope dari Periode Menengah Ketiga,” demikian pernyataan Kementerian Pariwisata dan Purbakala Mesir seperti dikutip dari NBC News.

    Dikenal karena warna biru tua dan bintik-bintik emasnya, lapis lazuli sangat dihargai di Mesir kuno karena hubungannya dengan para dewa dan konon memiliki kekuatan penyembuhan.

    Gelang itu merupakan salah satu koleksi artefak yang sedang dipersiapkan untuk diangkut ke Italia menjelang pameran bertajuk ‘Treasures of the Pharaohs’ di sebuah museum di Roma mulai bulan depan.

    Direktur Jenderal Museum Kairo memperingatkan bahwa beberapa gambar yang beredar di media sosial merupakan artefak yang berbeda.

    Pihak kementerian mengatakan bahwa mereka sengaja menunda pengumuman hilangnya gelang tersebut untuk menghindari gangguan pada penyelidikan. Sebuah komite khusus telah dibentuk untuk menginventarisasi dan meninjau semua artefak yang disimpan di laboratorium restorasi museum untuk memastikan tidak ada artefak lain yang hilang.

    Amenemope adalah seorang firaun dari dinasti ke-21 yang memerintah Mesir dari tahun 993 hingga 984 SM. Pemakamannya terkenal karena menjadi salah satu dari tiga pemakaman kerajaan yang utuh yang diketahui dari Mesir kuno.

    Makamnya ditemukan oleh ahli Mesir Kuno asal Prancis, Pierre Montet dan Georges Goyon, pada April 1940, tetapi penggaliannya tertunda karena Perang Dunia II.

    Untuk diketahui, Mesir sebenarnya tak asing dengan pencurian karya seni dan barang antik kelas kakap. Lukisan Poppy Flowers karya Vincent van Gogh, yang bernilai sekitar USD55 juta, dicuri dari Museum Mohamed Mahmoud Khalil di Kairo pada 1977, ditemukan kembali dua tahun kemudian, lalu dicuri lagi pada 2010. Lukisan itu hingga kini belum ditemukan kembali.

    (rns/rns)