Xcloud.id

Event: Pemilu 2019

  • Wajah Jokowi Tampak Aneh, Seperti Idap Penyakit Serius

    Wajah Jokowi Tampak Aneh, Seperti Idap Penyakit Serius

    GELORA.CO –  Jokowi klarifikasi soal kepemilikan kapal JKW dan Dewi Iriana di Raja Ampat, namun wajahnya malah jadi sorotan. 

    Sebab, Presiden ke 7 RI ini tampil dengan wajah yang tak seperti biasanya.

    Keadaan wajah Jokowi memang sudah menjadi sorotan sejak beberapa pekan lalu.

    Joko Widodo mengaku mengalami alergi sepulang dari Vatikan sebagai utusan Presiden Prabowo Subianto.

    Saat itu Jokowi menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan, pada 26 April 2025.

    Sepulang dari Vatikan, kondisi wajah Jokowi sangat berbeda.

    Wajahnya tampak lebih hitam dan banyak bercak hitam.

    Ia mengatakan bahwa mengalami alergi.

    “Kan sudah disampaikan, alergi biasa. Alergi biasa, waktu ke Vatikan kemarin,” kata Jokowi.

    Ia tak memungkiri bahwa kondisi wajahnya seperti demikian.

    “Seperti ini,” katanya sambil tertawa.

    Suami dari Iriana ini mengatakan bahwa alergi itu tidak mempengaruhi kondisi kesehatannya.

    “Gak ada masalah. Alergi. alergi biasa,” katanya.

    Bahkan saat upacara peringatakan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kemeterian Luar Negeri, Jakarta pun Jokowi sampai tidak hadir.

    Seiring berjalan waktu kondisi wajah Jokowi semakin berbeda.

    Seperti ketika dirinya memberi tanggapan soal kapal TB JKW Mahakam.

    Tampak Jokowi seperti memakai bedak.

    “Kalau ada tulisan JKW diartikan milik saya ya senang banget saya, Alhamdulillah punya kapal. Nanti ada truk ada tulisan JKW lagi oh itu miliknya pak Jokowi, Alhamdulillah lagi. Nanti ada apa lagi, ada pesawat ada tulisan JKW miliknya pak Jokowi, Kaya raya saya,” kata Jokowi dikutip dari Youtube Solo Times.

    Diketahui di tengah polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua, muncul narasi kaitan dengan kapal TB JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Dua kapal itu dikaitkan dengan Jokowi.

    Meski begitu ia merasa tak dirugikan atas tudingan tersebut.

    “Ndak. Banyak kok tulisan di truk juga banyak, di bus juga banyak,” katanya.

    Disebut-sebut bahwa izin tambang di Raja Ampat Papua diperpanjang ketika era Jokowi menjadi Presiden.

    “Terlalu teknis, itu di kementerian, sangat teknis sekali. Itu sudah diberikan izin sejak lama, perpanjangan di kementerian itu masalah teknis itu,” kata Jokowi.

    Menurutnya jika memang tambang nikel sudah mengganggu lingkungan Raja Ampat, maka mestinya ditutup.

    “Kalau menganggu lingkungan ya memang kalau perlu distop ya stop, kalau perlu dicabut ya dicabut,” katanya.

    Tampak di video kondisi terbaru wajah Jokowi sangat berbeda.

    Terlihat ada beberapa seperti bercak putih di bagian pipi dekat matanya.

    Walau demikian, Jokowi tidak membicarakan tentang kondisi wajahnya.

    Sebelumnya Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyebut bahwa kondisi wajah seperti itu karena Jokowi stres akibat kasus ijazah.

    “Saya sangat prihatin, sebagai dokter mudah-mudahan beliau bisa sembuh seperti sediakal. Dan menurut saya kalau sebagai dokter saya melihat ketika di video saya melihat beliau stres sekali,” kata Dokter Tifa dikutip TribunnewsBogor.com dari Youtube iNews.

    Untuk mengatasi kondisi wajah itu, Dokter Tifa menyarankan agar Jokowi segera menunjukan ijazahnya.

    “Jadi untuk mengatasi hal itu saya mohon pak Joko Widodo supaya anda tidak stres berkepanjangan, supaya tidak terus menerus mengalami penyakit kulit, maka mohon bapak bukalah itu dokumen ijazah asli maka kami akan bisa menerima dengan senang hati,” kata Dokter Tifa.

    Wajah Jokowi Sempat Viral 

    Wajah mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi, ramai diperbincangkan publik karena terlihat berbeda dari biasanya.

    Dalam sebuah video yang memperlihatkan Jokowi menanggapi hasil survei terkait dugaan ijazah palsunya, tampak bercak atau flek hitam di wajah dan lehernya.

    Penampakan tersebut sontak menarik perhatian berbagai pihak.

     Potongan video wawancara itu pun dibagikan ulang di berbagai platform media sosial.

    Salah satunya oleh Dokter Tifa, yang selama ini dikenal vokal mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi.

    “Pak Jokowi kok seperti kena Autoimun?

    Wajah dan leher tiba-tiba penuh melasma atau bercak-bercak hitam.

    Dan tiba-tiba juga alopecia berat, rambut rontok mendadak di dahi, ubun-ubun, belakang kepala.

    Autoimun atau Hiperkortisolisme?

    Dokter pribadi perlu meresepkan Anti-depresan, deh.

    Kasihan, beban berbohong 10 tahun, ngga kebayang rasanya,” tulis akun X Dokter Tifa.

    Cuitan tersebut hingga kini telah ditonton lebih dari 736 ribu kali dan menuai ribuan komentar dari warganet.

    Beberapa komentar yang muncul di antaranya:

    “O iya, kita semua termasuk anda klu sudah tua akan mengalami apa yg anda sampaikan,” tulis akun Chadell.

    “Ilmu kanuragan sdh luntur…. tdk ada yg bisa ditumbalkan krn sdh tdk berkuasa…

    Dulu banyak yg meninggal dijamannya berkuasa:

    Ratusan anggota KPPS,

    6 syuhada FPI,

    Tragedi Kanjuruhan ratusan org,

    Korban Demo Pemilu 2019,

    5., 6., 7. Isi sendiri yg tau kejadiannya,” tambah akun @ottttoedy.

    “Beliau sudah berusaha untuk berobat tapi penyakit tersebut blom ada obatnya bu dokter.

    Mungkin bu dokter ada solusi?” tulis akun @oconboy.

    Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan reski dari Jokowi terkait kondisi wajah dan lehernya tersebut.

    Lantas, apa sebenarnya Autoimun dan Hiperkortisolisme?

    Penyakit Autoimun

    Melansir laman Alodokter, penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem kekebalan tubuh seseorang menyerang tubuhnya sendiri.

    Ada lebih dari 80 penyakit yang digolongkan penyakit autoimun.

    Beberapa penyakit di antaranya memiliki gejala serupa, seperti lelah, nyeri otot, dan demam.

    Normalnya, sistem kekebalan tubuh berfungsi untuk menjaga tubuh dari serangan organisme asing, seperti bakteri atau virus.

    Ketika terserang organisme asing, sistem kekebalan tubuh akan melepas protein yang disebut antibodi untuk melawan dan mencegah terjadinya penyakit.

    Akan tetapi, pada penderita penyakit autoimun, sistem kekebalan tubuh menganggap sel tubuh yang sehat sebagai zat asing.

    Akibatnya, antibodi yang dilepaskan sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel sehat tersebut.

    Penyebab Penyakit Autoimun

    Penyebab penyakit autoimun belum diketahui secara pasti. Namun, ada beberapa faktor yang diduga dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit autoimun, yaitu:

    -Memiliki riwayat penyakit autoimun dalam keluarga

    -Menderita infeksi bakteri atau virus, misalnya infeksi virus Epstein Barr

    -Terkena paparan bahan kimia, seperti asbes, merkuri, dioksin, atau pestisida

    -Merokok

    -Memiliki berat badan berlebih atau obesitas

    -Gejala Penyakit Autoimun

    Beberapa jenis penyakit autoimun memiliki gejala awal yang sama, seperti:

    -Sering merasa lemas

    -Otot pegal atau nyeri sendi

    -Ruam kulit

    -Demam yang hilang timbul

    -Bengkak di sendi atau wajah

    -Rambut rontok

    -Sulit konsentrasi

    -Kesemutan di tangan atau kaki

    Meski menimbulkan beberapa gejala awal yang sama, masing-masing penyakit autoimun tetap memiliki gejala spesifik, seperti diabetes tipe 1 yang gejalanya berupa sering haus, lemas, dan berat badan menurun drastis.

  • Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Profil Felly Runtuwene, dahulu Pimpin Kadin Kini Ketua Komisi IX DPR

    Jakarta, Beritasatu.com – Felly Estelita Runtuwene merupakan salah satu politisi perempuan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang aktif menyuarakan berbagai isu di parlemen.

    Ia saat ini menjabat sebagai ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang membidangi urusan kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Bagaimana sosok Felly Runtuwene? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Felly Estelita Runtuwene

    Felly Estelita Runtuwene lahir pada 11 Februari 1971 di Sulawesi Utara. Pendidikan dasar hingga menengah dia tempuh di daerah asalnya.

    Felly mengawali pendidikan di SD Inpres Rumoong Bawah pada 1977 hingga 1983, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Amurang dari 1983 hingga 1986, dan SMA Negeri 2 Amurang dari 1986 hingga 1989.

    Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Felly melanjutkan kuliah di STIE-IBEK Jakarta pada 1994 dan lulus pada 1998 dengan gelar sarjana manajemen. Latar belakang pendidikannya menjadi pondasi untuk berkarier di dunia usaha sebelum akhirnya terjun ke politik.

    Sebelum dikenal sebagai politisi, Felly Runtuwene telah berpengalaman di sektor bisnis. Ia pernah menjabat sebagai direktur PT Bina Usaha Langgeng Jaya dari 2000 hingga 2008, serta sebagai komisaris Bina Prima Jaya dari 2001 hingga 2008.

    Di samping itu, Felly juga aktif dalam organisasi pengusaha. Ia pernah menjabat sebagai wakil ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, serta menjadi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Minahasa Selatan. Pengalaman ini memberikan wawasan tambahan dalam pengambilan keputusan di bidang pembangunan dan infrastruktur.

    Karier politik Felly Runtuwene dimulai sejak terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada 2009. Pada periode awal keterlibatannya di dunia politik, Felly tercatat sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Damai Sejahtera pada 2010 hingga 2013.

    Kemudian, Felly bergabung dengan Partai Nasdem, dan dipercaya menjabat sebagai ketua bidang pembangunan dan infrastruktur DPP Partai Nasdem untuk periode 2019–2024.

    Pada Pemilu 2019, Felly berhasil melenggang ke Senayan dan dilantik sebagai ketua Komisi IX DPR. Komisi ini memiliki ruang lingkup kerja dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.

    Ia kembali dipercaya menduduki posisi tersebut setelah berhasil terpilih kembali pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 52.889 suara dari dapil Sulawesi Utara.

    Selama masa tugasnya di parlemen, Felly Runtuwene menerima sejumlah penghargaan atas kinerjanya. Pada Desember 2018, dia mendapatkan penghargaan sebagai “Legislator Terkritis” periode 2014–2019. Pengakuan ini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai diskusi dan kebijakan penting di DPR.

    Selain itu, pada 2022, Felly Runtuwene juga menerima penghargaan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, yakni MKD Award, sebagai bentuk apresiasi atas integritas dan kontribusinya selama menjabat sebagai anggota legislatif.

  • Sekretaris Golkar DKI sebut Idul Adha momen perkuat rasa kemanusiaan

    Sekretaris Golkar DKI sebut Idul Adha momen perkuat rasa kemanusiaan

    Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco saat memberikan pengarahan menjelang prosesi penyembelihan hewan kurban di Jakarta Pusat, Jumat (6/6/2025). ANTARA/HO-DPD Golkar DKI Jakarta

    Sekretaris Golkar DKI sebut Idul Adha momen perkuat rasa kemanusiaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 06 Juni 2025 – 19:05 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta, Basri Baco menyebut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah merupakan momentum untuk memperkuat rasa kemanusiaan dan solidaritas sosial.

    “Di tengah dinamika masyarakat saat ini, semangat gotong royong yang tercermin dari kegiatan kurban menjadi simbol penting dalam menjaga persatuan dan kebersamaan,” kata Basri Baco di sela-sela penyembelihan hewan kurban di Jakarta Pusat, Jumat.

    DPD Partai Golkar DKI Jakarta pun menyembelih 131 hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2025, yang terdiri atas 51 ekor sapi dan 80 ekor kambing.

    Dari jumlah tersebut, Ketua DPD Golkar DKI Ahmed Zaki Iskandar berkurban tujuh ekor sapi, Sekretaris DPD Golkar DKI yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco berkurban 12 ekor sapi dan lima ekor kambing, dan Ketua Harian sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan berkurban sebanyak tiga ekor sapi.

    Basri Baco berharap dengan kurban  dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Jakarta.

    “Semoga kurban yang kita laksanakan pada tahun ini bisa memberikan manfaat bagi umat sekitar, dan menjadi ladang pahala bagi kita yang berkurban,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.

    Menurut dia, Idul Adha adalah kesempatan emas untuk mempererat persaudaraan dan membangun semangat saling peduli dalam kehidupan bermasyarakat.

    “Esensi Idul Adha tidak hanya terletak pada pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya, seperti keikhlasan, keteladanan, serta semangat berbagi,” katanya.

    Dia pun mengajak semua elemen masyarakat, khususnya umat Islam untuk meneladani Nabi Ibrahim dalam hal keimanan dan keikhlasan.

    “Idul Adha mengajarkan kita soal keikhlasan dan pengorbanan, sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim,” katanya.

    Basri Baco juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan dan saling mendukung, apalagi dalam suasana Idul Adha yang penuh berkah dan kebaikan.

    “Partai Golkar selalu berkomitmen hadir di tengah masyarakat, menjalin kedekatan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Semoga Idul Adha ini membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh warga Jakarta,” paparnya.

    Dalam kesempatan itu, Basri Baco mengucapkan terima kasih kepada semua unsur masyarakat yang telah mempercayai Partai Golkar DKI Jakarta pada Pemilu 2024, di mana jumlah kursi Partai Golkar di DPRD Jakarta meningkat dari enam kursi di Pemilu 2019 menjadi 10 kursi di 2024.

    Partai Golkar juga berhasil menempatkan kadernya, yaitu Basri Baco duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Jakarta periode 2025-2030.

    “Semoga amanah ini bisa memberikan manfaat kebaikan bagi seluruh masyarakat di Jakarta,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPD Golkar DKI Bidang Agama, M. Ashraf Ali, mengatakan daging hewan kurban itu nantinya akan dibagikan ke semua wilayah di Jakarta.

    “Daging kurban akan kita distribusi ke konstituen Golkar di kecamatan-kecamatan, ojek online, petugas keamanan, dan lainnya,” katanya.

    Pria yang juga menjabat Ketua Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) wilayah Jakarta ini, menyebutkan bahwa pendistribusian daging kurban akan dilakukan melalui organisasi Golkar di wilayah.

    “Kita melibatkan semua organ di lingkup DPD Golkar, hasta karya, dan ormas sayap, dalam pendistribusian daging kurban ini,” ujarnya.

    Selain menyembelih dan membagikan hewan kurban, DPD Partai Golkar Jakarta juga menggelar shalat Idul Adha di kantor DPD di Jalan Pegangsaan Barat, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Yang menjadi khotib Ustadz Abi Irfan Tadjus Al-Haramy dan sebagai imam Ustadz Ahmad Ghufron,” ucapnya.

    Sumber : Antara

  • Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggia Erma Rini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi VI untuk periode 2024–2029.

    Komisi VI membidangi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan Anggia ke posisi ini menjadi bagian dari struktur kerja legislatif yang disusun setelah Pemilu 2024.

    Lantas, seperti apa sosok Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Anggia Erma Rini

    Lahir di Sragen, Jawa Tengah, pada 25 September 1974, Anggia Erma Rini menempuh pendidikan S-1 di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris.

    Ia melanjutkan studi S-2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi kesehatan masyarakat, lalu menyelesaikan pendidikan S-3 di bidang ilmu administrasi publik di Universitas Padjadjaran pada 2023.

    Sebelum aktif di DPR, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) periode 2015–2020, serta aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

    Dalam struktur partai, dia memegang posisi sebagai wakil sekretaris jenderal DPP PKB dan sebelumnya sempat memimpin DPW PKB Sumatera Barat.

    Pada Pemilu 2019, Anggia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Di periode tersebut, dia duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan. Di sana, dia kerap mengangkat isu terkait ketahanan pangan dan kondisi petani, sejalan dengan tanggung jawab komisi tersebut.

    Untuk periode 2024–2029, Anggia Erma Rini bergeser ke Komisi VI dan dipercaya menjadi ketua. Dalam posisinya, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai agenda, termasuk rapat dengan BUMN strategis seperti PT Pertamina.

    Dalam salah satu pertemuan, dia pernah memberikan kritik terkait isu pencampuran Pertamax, menunjukkan keterlibatannya dalam pengawasan kinerja korporasi milik negara.

    Selain membahas isu ekonomi, Anggia Erma Rini juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan pengalaman organisasinya di Fatayat NU.

    Ia terlibat dalam beberapa inisiatif legislasi yang menyangkut hak dan pemberdayaan perempuan, meskipun tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam agenda komisi tempat Anggia Erma Rini bertugas.

    Perjalanan politik Anggia Erma Rini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai aspek kerja legislatif, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

    Sebagai ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini memiliki tanggung jawab dalam pengawasan sektor-sektor penting negara, meskipun efektivitas dan hasil dari kinerjanya tentu akan lebih terlihat seiring berjalannya masa jabatan.

  • Teliti Politik Identitas, Anggota DPRD Jatim Raih Gelar Doktor Predikat Cumlaude

    Teliti Politik Identitas, Anggota DPRD Jatim Raih Gelar Doktor Predikat Cumlaude

    Surabaya (beritajatim.com) – Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, resmi menyandang gelar doktor usai mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka Program Pascasarjana Universitas Merdeka (Unmer) Malang. Disertasi bertema “Politik Identitas Partai Politik” yang ia angkat mendapat apresiasi tinggi dari jajaran akademik dan mengantarkannya meraih predikat cumlaude.

    Penelitian Puguh menyoroti realitas sosial dalam pemilihan legislatif di Kabupaten Malang pada Pemilu 2019. Dalam sidang promosi doktor yang dipimpin langsung oleh Rektor Unmer Malang, Dr. Prihat Assih, S.E., M.Si., Ak., CSRS, Puguh memaparkan secara sistematis praktik politik identitas dalam kontestasi elektoral lokal.

    “Model politik identitas partai politik yang saya temukan dibangun atas empat unsur utama: elit politik, media massa, institusi partai, serta budaya dan tradisi lokal,” terang Puguh saat menjawab pertanyaan penguji.

    Ia menekankan bahwa masuknya unsur budaya dan tradisi sebagai instrumen politik identitas merupakan kontribusi teoretis baru dalam studi politik lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif, Puguh menggali data melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah (FGD).

    “Elite partai dan caleg menggunakan simbol agama dan kebangsaan dalam kampanye. Mereka juga mendekatkan diri pada masyarakat lewat media sosial, alat peraga, dan nilai-nilai lokal,” jelasnya.

    Puguh menyebut bahwa politik identitas di Indonesia tidak bersifat diskriminatif seperti di beberapa negara lain. Strategi tersebut lebih dimaksudkan untuk membangun kedekatan dengan pemilih.

    “Politik identitas yang terjadi di Indonesia tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif. Ini murni strategi elektoral untuk menjangkau pemilih berdasarkan identitas dan nilai-nilai budaya yang telah hidup di masyarakat,” tambahnya.

    Sidang promosi doktor tersebut turut dihadiri tokoh akademik, promotor, dan penyanggah. Promotor disertasi Puguh adalah Prof. Dr. Bonaventura Ngarawula, M.S., dengan ko-promotor Dr. Zainur Rozikin, M.M., M.Pd. Penyanggah eksternal antara lain Dr. Muhamad Nur Afandi, M.T., serta Direktur Pascasarjana Unmer Malang, Prof. Dr. Grahita Chandrarin, M.Si., Ak., CA.

    Capaian akademik ini juga menandai keberhasilan Puguh dalam mewujudkan tiga mimpi besar yang ia rancang sejak kuliah: menjadi doktor, naik haji, dan duduk sebagai anggota dewan sebelum usia 40 tahun.

    “Alhamdulillah, ketiganya Allah kabulkan. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung saya,” tuturnya.

    Di tengah pencapaian ini, Puguh menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan ilmu dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur politik dan pendidikan. Ia berharap riset yang dihasilkannya dapat menjadi referensi sekaligus inspirasi bagi akademisi dan politisi muda di Indonesia.

    “Ilmu harus bermanfaat, bukan hanya untuk dunia akademik, tapi juga sebagai panduan kebijakan dan pelayanan publik,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Profil Mardani Ali, Anggota Komisi II DPR Vokal Soal Anggaran Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Mardani Ali Sera adalah salah satu tokoh politik dan akademisi terkemuka di Indonesia. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dia aktif memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR, yang membidangi isu dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dengan latar belakang akademik yang kuat di bidang teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, Mardani dikenal sebagai sosok yang konsisten, berintegritas, dan dekat dengan masyarakat.

    Lalu, bagaimana sosok anggota DPR Mardani Ali Sera? Berikut ini profilnya.

    Profil Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera lahir di Jakarta pada 9 April 1968. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta, lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta pada 1986. Ketertarikannya pada dunia teknik membawanya melanjutkan studi di program studi teknik mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, tempat dia meraih gelar sarjana.

    Semangatnya untuk mendalami ilmu pengetahuan mendorongnya mengejar pendidikan pascasarjana di Universiti Teknologi Malaysia, dengan memperoleh gelar master of engineering pada 2000 dan PhD pada 2004 dengan fokus pada teknologi energi terbarukan.

    Kehidupan pribadi Mardani juga mencerminkan nilai-nilai keluarga yang kuat. Ia menikah dengan Siti Oniah sejak 1991 dan dikaruniai sembilan anak. Untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat, Mardani aktif di media sosial, khususnya melalui akun Instagram @mardanialisera, tempat dia berbagi informasi tentang kegiatan politik, kunjungan kerja, dan pandangannya terhadap isu-isu nasional.

    Sebelum terjun ke dunia politik, Mardani Ali Sera dikenal sebagai akademisi yang produktif. Ia memulai karier sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta, dia mengajar dan melakukan penelitian di bidang teknik mesin, khususnya energi terbarukan dan efisiensi energi.

    Beberapa karya ilmiahnya telah dipublikasikan di jurnal internasional, menunjukkan dedikasinya dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    Selain dunia akademik, Mardani juga aktif di ranah sosial melalui Yayasan Cendikia Ikhlas Madani, dengan menjabat sebagai ketua sejak 2010 hingga saat ini. Yayasan tersebut fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan kegiatan sosial, mencerminkan komitmen Mardani untuk memberikan dampak positif di luar ranah politik.

    Perjalanan Politik Mardani Ali Sera

    Mardani Ali Sera adalah salah satu pendiri PKS, yang menunjukkan keterlibatannya dalam politik sejak awal berdirinya partai tersebut pada 1998 (sebagai Partai Keadilan). Ia pertama kali menjadi anggota DPR pada 2017 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW), menggantikan Sa’duddin. Meski sempat gagal terpilih dalam Pemilu 2009 dan 2014, Mardani menunjukkan ketekunan dengan terus berpartisipasi dalam kontestasi politik.

    Pada Pemilu 2019, Mardani berhasil meraih 155.285 suara dari daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I (Jakarta Timur), mengantarkannya menjadi anggota DPR periode 2019-2024. Kesuksesannya berlanjut pada Pemilu 2024, dengan memperoleh 176.584 suara dari dapil yang sama, menegaskan kepercayaan masyarakat Jakarta Timur terhadap kepemimpinannya. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan Mardani konsisten meningkatkan basis dukungannya di wilayah ini.

    Peran di DPR Mardani Ali Sera

    Sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera fokus pada isu-isu strategis, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, pertanahan, dan reformasi aparatur sipil negara (ASN). Ia dikenal sebagai legislator yang vokal dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

    Salah satu peran pentingnya adalah sebagai ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR periode 2024-2029, dengan memimpin upaya diplomasi parlemen untuk memperkuat hubungan internasional Indonesia.

    Mardani juga berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak pegawai non-PNS melalui revisi regulasi dan koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, Mardani sering menyuarakan isu-isu krusial, seperti reforma agraria, penyelesaian konflik lahan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    Mardani Ali Sera dikenal sebagai politikus yang dekat dengan rakyat dan konsisten dengan nilai-nilai integritas. Ia sering mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, seperti kebijakan subsidi energi yang kurang tepat sasaran. Dalam sebuah unggahan di X (dahulu) pada September 2024, Mardani menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara, yang mendapat respons positif dari netizen.

    Mardani Ali Sera adalah contoh nyata perpaduan antara akademisi dan politikus yang berdedikasi. Dengan latar belakang pendidikan teknik mesin dan pengalaman panjang di dunia politik, dia berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat melalui peran strategisnya di Komisi II DPR dan BKSAP. Kiprahnya dalam memperjuangkan transparansi, reformasi birokrasi, dan energi terbarukan menjadikannya salah satu anggota DPR yang disegani.

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 Ketua PPP Jaktim Kritik Rommy Jelang Muktamar: Harusnya Taubat Nasuha Nasional

    2 Ketua PPP Jaktim Kritik Rommy Jelang Muktamar: Harusnya Taubat Nasuha Nasional

    Ketua PPP Jaktim Kritik Rommy Jelang Muktamar: Harusnya Taubat Nasuha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ) Jakarta Timur Ahmad Rifa’i mengkritik Ketua Majelis Pertimbangan PPP
    Romahurmuziy
    alias Rommy yang dinilai mengganggu partai warisan ulama. 
    “Mestinya Rommy taubat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk kembalikan kejayaan PPP,” tulis Rifa’i di siaran pers tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i menilai Rommy telah menjual partai berlambang Kabah itu agar
    Amran Sulaiman
    menjadi ketua umum partai.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral ke mana-mana,” ujar Rifa’i. 
    Rifa’i mengenang Pemilu 2019 di saat kader PPP Jakarta Timur sibuk berjuang mendulang suara, tiba-tiba muncul berita bahwa Rommy yang saat itu menjabat Ketua Umum PPP dicokok KPK karena terima suap untuk jual beli jabatan.
    “Bagai petir di siang bolong, dunia kontan terasa gelap. Perjuangan kami berbulan-bulan untuk mempertahankan 4 kursi DPRD dan 1 kursi DPR RI di Jakarta Timur langsung runtuh saat itu juga,” ungkap Rifa’i.
    “Apalagi Rommy tinggalnya di Jakarta Timur, habis sudah suara kami tahun 2019. Kursi DPRD hilang 3 kursi, DPR RI hancur lebur hilang kursi sama sekali,” sesal Rifa’i.
    Dia mengungkapkan, atas kejadian tersebut, hasil Pemilu PPP 2019 benar-benar hancur dan menjadi awal keterpurukan PPP. Di mana, dari 10 kursi di 2014 hanya tinggal 1 kursi. Dan DPR RI dari 3 kursi menjadi 0 kursi, hilang semuanya.
    Menurutnya, setelah bebas dari penjara, Rommy bukannya taubat malah kembali bikin ulah.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa, tetapi malah dagangin PPP,” ujar Rifa’i.

    Nama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman muncul ke permukaan ketika ia diisukan menjadi
    calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP).
    Isu yang mengemuka, nama Amran dijagokan oleh pengusaha kondang bernama Andi Syamsuddin Arsyad atau biasa dipanggil Haji Isam.
    Keterlibatan Haji Isam sendiri sudah dibantah Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    “Yang terjadi di PPP sama sekali bukan upaya Haji Isam untuk mengakuisisi melalui kerabatnya. Sebagai pengusaha sukses, Haji Isam tidak butuh mengakuisisi partai mana pun,” ujar Rommy dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Rommy menyebutkan, PPP melihat Amran karena kemampuan dan ketokohannya, bukan sekadar kedekatannya dengan Haji Isam.
    Nama Amran dalam
    bursa calon ketua umum PPP
    juga semakin menguat setelah dirinya berdiskusi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kubu Hasto Protes Penyidik KPK Rossa Purbo Jadi Saksi Sidang Kasus Suap PAW Harun Masiku – Halaman all

    Kubu Hasto Protes Penyidik KPK Rossa Purbo Jadi Saksi Sidang Kasus Suap PAW Harun Masiku – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kubu terdakwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto protes saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu (PAW) Harun Masiku.

    Dalam sidang hari ini, Jaksa KPK menghadirkan tiga penyidik sebagai saksi, salah satunya AKBP Rossa Purbo Bekti.

    Protes itu diungkapkan kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail diawal jalannya sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jum’at (9/5/2025).

    Awalnya Maqdir mempertanyakan alasan Jaksa menghadirkan Rossa dan dua penyidik lainnya sebagai saksi dalam sidang kliennya.

    Pasalnya menurut dia, ketiga orang itu tidak tepat jika dihadirkan sebagai saksi dalam sidang tersebut.

    “Yang Mulia, sebelum dilakukan permintaan identitas ketiga saksi, kedudukan saksi ini sebagai saksi apa? Karena mereka adalah penyidik. Kalau mereka menjadi saksi verbal lisan, keterangan mana yang akan mereka bantah? Menurut hemat kami, mereka tidak tepat dijadikan saksi dalam perkara ini,” kata Maqdir di ruang sidang.

    Lebih lanjut Maqdir menyatakan apabila Rossa Purbo dan dua penyidik KPK itu tetap menjadi saksi maka keterangan mereka hanya berdasarkan pernyataan orang lain atau testimoni de auditu.

    Maqdir pun menolak apabila ketiga penyidik itu sebagai saksi lantaran tidak sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

    “Kami tidak ingin persidangan kita ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP,” katanya.

    Minta Majelis Hakim Keberatan

    Sementara itu kuasa hukum Hasto lainnya, Ronny Talapessy menilai dengan dihadirkannya penyidik KPK dalam sidang kliennya, jaksa hanya ingin membuktikan hasil dari penyidikan kasus tersebut.

    Sehingga Ronny meminta agar majelis hakim mencatat keberatan daripada pihaknya atas dihadirkannya penyidik KPK sebagai saksi.

    “Jadi menurut kami ini dimasukkan saja yang mulia mohon dicatat. Tidak perlu dihadirkan penyidik ini, ini kan sebenarnya penyidik sudah diwakili oleh berkas-berkas yang mereka periksa bukti bukti yang mereka periksa,” kata Ronny.

    Penjelasan Jaksa

    Menanggapi hal tersebut, Jaksa KPK mengatakan bahwa ketiga penyidik itu bakal dijadikan sebagai saksi fakta.

    Sehingga mereka memandang perlu ketiga orang itu dihadirkan sebagai saksi lantaran berkaitan langsung dengan kasus yang menjerat Harun Masiku.

    “Sehingga perlu kami hadirkan di persidangan, saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyelidik pada waktu OTT (operasi tangkap tangan) untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara Harun Masiku,” jelas Jaksa.

    Seperti diketahui Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dalam kepengurusan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

    Adapun hal itu diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (Jpu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat membacakan berkas dakwaan Hasto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jum’at (14/3/2025).

    “Telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut memberi atau menjanjikan sesuatu,” kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto.

    Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa bersama-sama dengan orang kepercayaanya yakni Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 ribu Dollar Singapura (SGD) kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

    Uang tersebut diberikan kepada Wahyu agar KPU bisa mengupayakan menyetujui pergantian calon anggota legislatif terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

    “Yang bertentangan dengan kewajiban Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” ucap Jaksa.

    Jaksa mengatakan, peristiwa itu bermula pada 22 Juni 2019 dilaksanakan rapat pleno DPP PDIP untuk membahas perolehan suara Nazarudin Kiemas calon anggota legislatif dapil Sumatera Selatan 1 yang telah meninggal dunia.

    Adapun dalam pemilu 2019, Nazarudin dinyatakan memperoleh 34.276 suara, disusul Riezky Aprilia 44.402 suara, Darmadi Djufri 26.103 suara, Doddy Julianto Siahaan 19.776 suara, Diana Oktasari 13.310 suara.

    Kemudian di urutan kelima ada Harun Masiku dengan perolehan suara 5.878 suara, Suharti 5.669 suara dan Irwan Tongari 4.240 suara.

    Lalu berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, Hasto selaku Sekjen memerintahkan Tim Hukum PDIP, Donny Tri Istiqomah menjadi pengacara partai untuk menggugat materi Pasal 54 ayat (5) huruf k tentang peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 ke Mahkamah Agung (MA).

    Setelah itu Hasto memanggil Donny dan Saeful Bahri ke rumah aspirasi di Jakarta Pusat untuk memberi perintah agar membantu Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR RI.

    “Dan melaporkan setiap perkembangan, baik mengenai komitmen penyerahan uang dan segala hal terkait pengurusan Harun Masiku kepada Terdakwa,” ujar Jaksa.

    Setelah itu selang satu bulan yakni Juli 2019, DPP PDIP kembali menggelar rapat pleno dengan keputusan menetapkan Harun Masiku sebagai caleg mengganti posisi Nazarudin Kiemas.

    Atas keputusan itu Hasto pun memberitahu kepada Donny Tri untuk mengajukan surat permohonan kepada KPU.

    Kemudian DPP PDIP bersurat kepada KPU yang pada pokoknya meminta agar perolehan suara Nazarudin Kiemas dialihkan kepada Harun Masiku.

    “Menindaklanjuti surat dari DPP PDIP tersebut yang pada pokoknya KPU RI tidak dapat memenuhi permohonan DPP PDI-P karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

    Setelah tidak bisa memenuhi permintaan DPP PDIP, KPU pun menetapkan Riezky Aprilia sebagai calon anggota DPR RI terpilih berdasarkan rapat pleno terbuka pada 31 Agustus 2019.

    Akan tetapi operasi pengajuan Hasto sebagai anggota DPR masih berlanjut.

    Dimana Hasto meminta fatwa dari MA hingga menyuap Wahyu Setiawan sebesar 57.350 SGD atau setara Rp 600 juta.

    Atas perbuatan tersebut, Hasto didakwa dengan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

     

     

  • Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah

    Babak Belur PDIP pada Pemilu 2024, Megawati Sorot Suara yang Terpecah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P),
    Megawati Soekarnoputri
    mengaku partainya babak belur pada pemilihan umum (Pemilu) 2024.
    Babak belurnya PDI-P tersebut diungkapkannya saat berpidato di di acara Trisakti Tourism Award 2025, Kamis (8/5/2025).
    “Kemarin waktu pemilu. Saya tidak pernah ngomong, kan. Tapi sekarang saya sentil aja sedikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu. Babak belur apa enggak?” ujar Megawati.
    Megawati sebagai ketua umum PDI-P, tentu memahami apa yang terjadi di internal partai berlambang kepala banteng itu.
    Salah satu yang disadarinya adalah terpecahnya suara PDI-P di daerah-daerah yang seharusnya menjadi basis suara partai akibat faktor eksternal.
    “Saya lihat, gila deh, tempat yang seharusnya kita dulang, itu dipecah-pecah. Tidak usah diomongkan,” ucap Megawati.
    Kendati demikian, ia berterima kasih kepada para kader dan masyarakat yang sudah berjuang maksimal pada Pemilu 2024.
    Megawati pun mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tetap solid, bekerja untuk rakyat, dan memegang teguh semboyan Satyam Eva Jayate.
    “Satyam eva Jayate. Saya selalu bilang demikian karena kebenaran itu pasti, pasti, menang. Tapi kalau kalian yang melempem, ya enggak menang,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
    PDI-P sendiri keluar sebagai peraih suara terbanyak pada Pemilu 2024. Partai berlambang kepala banteng itu 25.387.279 suara dari total 84 daerah pemilihan (dapil). Hasil tersebut membuat PDI-P meraih 110 kursi di DPR.
    Kendati keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, suara PDI-P turun dibandingkan kontestasi sebelumnya pada 2019.
    Pada Pemilu 2019, PDI-P ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 27.053.961 suara atau 19,33 persen. Dari hasil tersebut, PDI-P menempatkan 128 wakil rakyat di DPR.
    Di samping itu, meski PDI-P keluar sebagai pemenang Pemilu 2024, tetapi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang mereka usung hanya meraih suara sebanyak suara sebanyak 27.040.878 atau 16,47 persen.
    Pasangan yang diusung PDI-P itu berada di peringkat ketiga, di bawah pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (96.214.691 atau 58,59 persen) dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (40.971.906 atau 24,95 persen).
    Pasangan Ganjar-Mahfud juga kalah di daerah-daerah yang menjadi basis PDI-P, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Utara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.