Xcloud.id

Event: Pemilu 2019

  • Pemilu Panen 6 Kursi, Golkar Jember Percaya Diri Sentil Bupati Hendy

    Pemilu Panen 6 Kursi, Golkar Jember Percaya Diri Sentil Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Hasil pemilihan umum rupanya mendongkrak kepercayaan diri legislator Partai Golongan Karya di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Holil Asyari, salah satu legislator, mengeluarkan kritiknya kepada Bupati Hendy Siswanto.

    “Saya memberanikan diri ngomong karena Golkar sudah dapat enam kursi. Kalau selama ini cuma dua kursi, saya tidak berani ngomong. Kalau sudah enam kursi, saya berani ngomong,” kata Holil, saat menginterupsi sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Golkar memperoleh kenaikan kursi tiga lipat dalam Pemilu 2024 dibandingkan Pemilu 2019. Holil adalah legislator Golkar paling senior di DPRD Jember, karena sudah menjabat sejak 2009.

    Dalam pernyataannya, Holil Asyari mempertanyakan kesan wah yang dimunculkan Bupati Hendy terhadap 94 prestasi Pemkab Jember sepanjang 2023. Daftar prestasi itu disebutkan Hendy dalam nota pengantar LKPJ yang dibacakan di hadapan sidang paripurna parlemen.

    “Kalau memang Jember betul-betul mendapatkan penghargaan yang hebat dari pusat, kenapa kok terjadi penurunan dana transfer dari pusat, sehingga APBD Jember dari tahun ke tahun menurun?” kata Holil

    Penurunan dana transfer dari pusat ini, menurut Holil, perlu dikupas lebih jauh dibandingkan sederet penghargaan yang diperoleh Pemkab Jember. “Penghargaan itu sepertinya wah, tapi sebenarnya APBD Jember masih kurang dirasakan masyarakat. Maka perlu kita evaluasi,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo tak ketinggalan menginterupsi jalannya sidang untuk mengingatkan pelaksanaan rekomendasi LKPJ tahun-tahun sebelumnya dari DPRD Jember.

    Edi mencontohkan penanganan pengangguran. “Saya sebagai warga Jember merasa malu, karena ini pernah dideklarasikan dalam pembahasan APBD 2023, bahwa untuk menekan pengangguran pasca pandemi Covid, ada program Jember Berteman. Ini mendapat apresiasi luar biasa. Tapi ternyata pada 2023 sama sekali tidak terlaksana,” katanya.

    Edi juga menyentil integrasi penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data penerima bantuan dari Dinas Sosial. tahun lalu. “Ini seharusnya terintegrasi dengan Dinas Sosial. Tapi masih orang yang sudah meninggal tiga atau empat tahun lalu masuk dalam daftar penerima bantuan,” katanya.

    Edi mengkritik tidak adanya ruang bagi fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap nota pengantar LKPJ Bupati. Menurut jadwal, setelah pembacaan nota pengantar, pembahasan LKPJ yang berujung rekomendasi DPRD Jember akan dilakukan dua panitia khusus yang masing-masing beranggotakan 12 orang.

    Edi ingin DPRD Jember mengundang seluruh pemangku kepentingan lintas sektor untuk dimintai pendapat soal pelaksanaan pembangunan setahun kemarin. “Saya berharap dokumen LKPJ 2023 bisa diberikan kepada stakeholder yang diundang. Harapan kami pembahasan tahun ini lebih baik,” katanya. [wir]

  • Demokrat Jombang Buka Peluang Usung Cabup dari Luar Kader

    Demokrat Jombang Buka Peluang Usung Cabup dari Luar Kader

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Demokrat Jombang belum melakukan penjaringan di tingkat internal untuk menentukan siapa yang bakal diusung dalam Pilbup (Pemilihan Bupati) yang digelar November mendatang.

    Meski demikian, Ketua DPC Partai Demokrat Jombang M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot menegaskan bahwa ketika tidak ada kader internal yang mumpuni, bisa jadi pihaknya mengusung kader eksternal atau dari luar.

    “Kita terbuka saja. Kalau memang di internal tidak ada kader mumpuni, bisa jadi kita usung kader eksternal atau dari luar. Alhamdulillah selama Pilbup Jombang yang didukung demkorat selalu menang,” ujar Gus Sentot saat sahur bersama di Asrama Queen Al Azhar PP (Pondok Pesantren) Darul Ulum Peterongan Jombang Jawa Timur, Minggu (31/3/2024).

    Gus Sentot mengungkapkan bahwa Partai Demokrat masih mengalir. Apalagi saat ini ada keputusan MK (Mahkamah Konstiusi) bahwa anggota dewan yang maju Pilbup harus mundur. Selain itu, lanjutnya, sesuai isntruksi Ketum Partai Demokrat AHY, untuk mempertahankan komitmen KIM (Koalisi Indonesia Maju), setiap daerah harus melihat apakah ada calon dari Partai Gerindra yang di atas Partai Demokrat.

    Oleh sebab itu, saat ini Partai Demokrat melakukan komunikasi intensif dengan Partai Gerindra Jombang. “Sebenarnya kita melakukan komunikasi dengan semua partai. Tapi yang paling intensif dengan Partai Gerindra,” ujarnya.

    Gus Sentot berharap, koalisi yang dibangun demokrat di Jombang, selaras dengan koalisi di tingkat pusat dan provinsi. Yakni KIM (Koalisi Indonesia Maju). Sesai dengan harapan Ketua Umum Partai Demokrat dan Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, agar menciptakan situasi di Jatim yang kondusif dan linear.

    “Isunya seperti itu. Koalisinya linear dengan pusat. Jadi tarungnya lebih enak. Mulai Pilpres, Pilgub hingga Pilbup. Semisal di Jatim Bu Khofifah-Mas Emil didukung Gerindra dan Demokrat, demikian juga di Pilkada (Jombang),” ujar Gus Sentot.

    Partai Demokrat Jombang tidak bisa mengusung Cabup/Cawabup dalam Pilkada 2024. Pasalnya, hasil Pileg (Pemilu Legislatif) 2024, partai berlambang bintang mercy meraup enam kursi. Demokrat kurang empat kursi untuk bisa mengusung calon secara mandiri.

    Capaian fantastis justru ditunjukkan oleh Partai Gerindra Jombang. Partai ini perolehan suara meningkat 100 persen jika dibanding pemilu 2019. Pada pemilu 2019 Partai Gerindra Jombang meraup empat kursi, namun untuk pemilu tahun ini mendapatkan delapan kursi.

    Namun lagi-lagi, partai besutan Prabowo Subianto ini juga belum bisa mengusung cabup secara mandiri. Masih dibutuhkan dua kursi lagi. Sedangkan figur dari Partai Gerindra yang santer adalah Ketua AKD (Asosiasi Kepala Desa) Kabupaten Jombang Warsubi.

    Gambar Kepala Desa Mojokrapak Kecamatan Tembelang ini bertebaran di sejumlah titik strategis. Tentu saja, gambar itu menggunakan identitas Ketua AKD Jombang. Warsubi mengenakan baju batik dan berpeci hitam.

    Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Anwar Sadad membernarkan bahwa saat ini sedang digagas koalisi di Jombang. Karena Partai Gerindra kurang dua kursi untuk bisa mengusung calon sendiri. Sadad hanya berharap Gerindra Jombang menjadi pioner atau kapten dalam koalisi di tingkat lokal itu.

    “Kolisinya tidak harus linear dengan pusat. Semuanya berjalan dinamis. Tidak bisa dipaksakan. Kalau sudah baik dengan Golkar dan Demokrat, itu oke saja. Kalau dinamika lokal tidak mungkin ditempuh ya tidak usah dipaksakan,” ujar Gus Sadad ketika ditemui di tempat yang sama. [suf]

  • Golkar Jember Puji Kinerja Airlangga Hartarto dan Sarmuji

    Golkar Jember Puji Kinerja Airlangga Hartarto dan Sarmuji

    Jember (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendukung Airlangga Hartarto tetap menjadi ketua umum partai dalam Musyawarah Nasional yang rencananya digelar pada Desember mendatang.

    Ketua DPD Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi mengapresiasi keberhasilan Airlangga memimpin partai itu meraih 23.208.654 suara (15,28%) yang dikonversikan menjadi 102 kursi di DPR RI. “Harapannya beliau bisa melanjutkan kepemimpinan berikutnya,” katanya, Minggu (24/3/2024).

    Karimullah juga memuji keberhasilan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Sarmuji, yang membawa partai itu mendulang 2.314.685 suara yang dikonversikan menjadi 25 kursi DPRD Jawa Timur. “Jadi harus obyektif, fair, layak diberi apresiasi,” katanya.

    Tren kenaikan suara Golkar dalam Pemilu 2024 juga menular ke DPRD Jember. Setelah hanya memiliki dua kursi pada Pemilu 2019. kini Golkar memiliki enam kursi perwakilan. Enam caleg terpilih DPRD Jember dari Golkar ini akan dilantik pada 21 Agustus 2024 itu adalah M. Ahmad Birbik Munajil Hayat (Daerah Pemilihan 1), Agung Budiman (Daerah Pemilihan 2), Suciati (Daerah Pemilihan 4), Sujarwo Adiono (Daerah Pemilihan 5), Mochammad Holil Asyari (Daerah Pemilihan 6), dan Nilam Noor Fadilah Wulandari (Daerah Pemilihan 7).

    Karimullah menilai rakyat rindu terhadap Golkar karena situasi ekonomi saat ini. Ia mencontohkan tersudutnya petani karena kelangkaan pupuk dan harga komoditas yang tidak stabil. “Dulu Kelompencapir (Kelompok Pendengar Pembaca Pirsawan) berjalan. Itu yang melekat pada petani. Itu salah satu contoh saja,” katanya.

    Golkar Jember juga mendapat limpahan efek ekor jas koalisi pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, kader-kader dan calon legislator muda Golkar juga bergerak merambah ceruk pemilih milenial dan Gen Z. [wir]

  • Pilkada 2024 Kian Dekat, PDIP Jombang Bangun Komunikasi Politik dengan Parpol Lain

    Pilkada 2024 Kian Dekat, PDIP Jombang Bangun Komunikasi Politik dengan Parpol Lain

    Jombang (beritajatim.com) – Pilkada serentak digelar pada 27 November 2024. Untuk itu, PDIP Jombang mulai melakukan komunikasi politik dengan parpol (partai politik) lain guna mengusung calon dalam momen lima tahunan itu.

    Sedianya, PDIP Jombang bisa mengusung calon secara mandiri. Karena parpol berlambang banteng bulat ini mendapatkan 10 kursi pada Pileg (Pemilu Legislatif) 14 Februari 2024. Jumlah yang sama dengan Pemilu 2019.

    “Memang kita bisa mengusung calon sendiri. Karena kita mendapatkan 10 kursi di DPRD Jombang. Namun demikian, komunikasi dengan parpol lain tetap kita lakukan. Tujuannya, melakukan penjajakan koalisi untuk Pilkada nanti,” ujar Sekretaris DPC PDIP Jombang Donny Anggun saat mnghadiri buka bersama dengan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, Sabtu (23/3/2024).

    Apakah koalisi di Pilkada Jombang sama dengan Pilpres? Donny menegaskan bahwa hal tersebut tidak harus. Namun PDIP di daerah memiliki kelonggaran dalam membangun koalisi. “Tidak harus sama dengan koalisi Pilpres,” kata Donny tanpa mau menyebut siapa figur yang akan diusung.

    Hal senada diungkapkan oleh DPC PDIP Jombang Sadarestuwati. Selain melakukan komunikasi politik, pihaknya juga sedang melakukan survei untuk bisa mendapatkan figur yang akan diusung dalam pemilihan Bupati Jombang 2024.

    “Kalau ada kader terbaik dari internal partai, tentu kami akan mengusungnya. Karena dengan perolehan 10 kursi, PDIP bisa mengusung calon secara mandiri. Namun komunikasi politik dengan partai lain tetap kita lakukan. Karena koalisi juga penting,” ujar Mbak Estu, panggilan akrab Sadarestuwati ketika ditemui terpisah.

    Anggota DPR RI ini menambahkan bahwa koalisi dengan parpol lain masih sangat mungkin dilakukan. Karena saat ini dinamika politik di Kabupaten Jombang masih cair. Sehingga semuanya serba mungkin terjadi. “Target kita menang di Pilkada Jombang 2024,” pungkasnya. [suf]

  • Indah Amperawati Jadi Ketua, Kursi Gerindra di DPRD Lumajang Bertambah Signifikan

    Indah Amperawati Jadi Ketua, Kursi Gerindra di DPRD Lumajang Bertambah Signifikan

    Jember (beritajatim.com) – Kursi Partai Gerakan Indonesia Raya di DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, bertambah signifikan dalam dua kali pemilihan umum sejak Indah Amperawati menjadi ketua dewan pimpinan cabang.

    Dalam Pemilu 2014, Gerindra memperoleh lima kursi perwakilan DPRD Lumajang. Setelah Indah terpilih menjadi Ketua DPC Gerindra Lumajang pada 2017, junlah kursi di DPRD setempat meningkat menjadi delapan perwakilan pada Pemilu 2019.

    Tren pertambahan kursi terus berlanjut pada Pemilu 2024. Kali ini Gerindra menjadi pemenang pemilu dengan merebut sebelas kursi DPRD Lumajang, mengalahkan Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Partai berlambang kepala garuda ini memperoleh 139 ribu suara.

    “Anak-anak bersemangat. Terbukti dalam pemilihan presiden, calon kami menang dengan perolehan suara 68 persen lebih. Kursi DPR RI Daerah Pemilihan Lumajang – Jember bertanbah satu kursi dari satu menjadi dua, dan kursi DPRD Jawa Timur naik dari dua menjadi tiga,” kata Indah kepada beritajatim.com, Rabu (20/3/2024).

    Sementara itu, enam dari delapan petahana DPRD Lumajang yang mencalonkan diri sukses terpilih kembali. “Jadi saya tidak hanya senang perolehan kursi Gerindra naik, tapi incumbent terpilih semua. Itu kan jadi tolok ukur,” kata Indah.

    Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Jawa Timur menelepon Indah untuk mengucapkan selamat dan terima kasih. “Loyalitas teman-teman sudah teruji. Tinggal bagaimana semangat yang ada tetap dijaga. Perjuangan tak pernah berhenti sampai di sini,” kata Indah.

    Mendapat pujian dari pengurus pusat dan daerah, Indah justru memberikan sanjungan untuk para kader dan pengurus yang bekerja keras untuk menjaga kredibilitas Gerindra di Lumajang. “Kuncinya, saya selalu menekankan teman-teman kader dan anggota DPRD dari Gerindra untuk terus menebar kebaikan dan bermanfaat untuk masyarakat, karena itu modal sosial yang tidak akan pernah dilupakan masyarakat,” katanya.

    Modal sosial itu dipercaya Indah bisa mengalahkan taktik politik uang. “Money politics marak. Tapi itu bukan satu-satunya faktor (yang bisa membuat calon legislator dipilih masyarakat). Itu bisa kami buktikan. Masyarakat sekarang bisa memilih dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kalau pertimbangannya cuma money politics, Gerindra tidak akan menang,” kata Indah.

    Indah berharap sebelas legislator Gerindra di DPRD Lumajang 2024 – 2029 benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat. “Bisa benar-benar mengambil hati dan simpati masyarakat, sehingga pada Pemilu 2029 mereka tetap bertahan,” katanya.

    Menjelang pemilihan kepala daerah pada November 2024, Indah berharap semangat kader dan pengurus tak kendur. “Pilkada adalah kunci utama memilih pemimpin dan pelayan masyarakat. Bupati dan wakil bupati adalah pelayan masyarakat. Masyarakat memilih pelayan yang terbaik untuk melayani mereka,” katanya.

    Indah akan mengintensifkan konsolidasi dan komuikasi internal partai. “Kalau semangatnya agak turun, ya kami semangati. Gerindra ini sudah teruji. Ketika pemilihan presiden kemarin, kami diharapkan bisa berjibaku sendiri. Teman-teman luar biasa. Tanpa support dana, terus bergerak,” katanya. [wir]

  • Erdogan Ngaku Ingin Pensiun dari Politik, Benarkah?

    Erdogan Ngaku Ingin Pensiun dari Politik, Benarkah?

    Jakarta –

    Isyarat perpisahan diucapkan Presiden Recep Tayyip Erdogan baru-baru ini. “Saya bekerja dengan seluruh kekuatan, karena buat saya pemilu ini adalah sebuah final. Menurut konstitusi, pemilu ini adalah yang terakhir buat saya,” kata dia, Jumat (8/3) lalu, soal pemilihan komunal di Turki.

    Pernyataannya itu sontak disambut oleh media dengan menurunkan judul bombastis, “Erdogan Pertimbangkan Turun Tahta,” atau “Erdogan Umumkan Pengunduran diri.” Namun di media sosial, ucapan sang presiden malah memicu cibiran. “Apakah dia ingin mengundurkan diri lagi?,” tanya seorang netizen, merujuk pada ucapan serupa oleh Erdogan di masa lalu.

    Hakki Tas, pakar politik di German Institute for Global and Area Studies, GIGA, masih mengingat serangkaian janji pensiun dari sang presiden.

    “Tahun 2009, dia bilang pemilu itu akan menjadi yang terakhir. Tahun 2012 dia berjanji kepada dewan pimpinan partai akan mencalonkan diri untuk terakhir kali. Pada 2023, dia mengaku meminta dukungan pemilih untuk terakhir kalinya dan mengaku akan mewariskan tongkat kepemimpinan ke gernasi muda,” ujar pakar politik GIGA itu.

    Meski mengaku ingin mundur, Erdogan selalu berusaha memperkuat posisinya setiap kali memenangkan pemilu. Kini dia menjadi manusia paling berkuasa di Turki, sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta ketua umum Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP.

    Sebabnya, Tas meyakini pernyataan Erdogan adalah langkah taktis untuk menjerat emosi pemilih. Dengan menyiratkan pemilu terakhir, dia ingin memobilisasi simpatisan untuk pergi memilih.

    Sejak 22 tahun berkuasa

    Selama 10 tahun terakhir, Turki praktis selalu berada dalam modus kampanye karena ragam pemilihan umum di tingkat nasional atau daerah yang digelar dalam jarak berdekatan.

    Kemenangan dalam pemilu komunal akan memperbesar kekuasaan Erdogan. Pengamat meyakini sang presiden ingin mengubah konstitusi dan ikut menentukan pewaris kekuasaannya. Untuk itu, dia membutuhkan dukungan mayoritas di kota-kota besar, Istanbul, Ankara, Izmir dan Antalya, yang mewakili separuh nilai ekonomi Turki.

    Istanbul yang berpenduduk 17 juta orang akan menjadi medan kampanye sengit. Di sana, jajak pendapat memprediksi persaingan ketat antara partai opposisi terbesar, CHP, dan partai pemerintah, AKP. Walikota Istanbul, Ekrem Imamoglu, dari CHP berharap bisa melanjutkan masa jabatan kedua. Dia termasuk tokoh oposisi paling disegani di Turki.

    Diketahui kedua calon AKP di Istanbul dan ibu kota Ankara saat ini masih jauh tertinggal dibandingkan rival CHP. Sebab itu pula, Erdogan giat turun berkampanye untuk memobilisasi pemilih, seakan ikut mencalonkan diri.

    Siapa akan gantikan Erdogan?

    Erdogan, yang pernah menjadi walikota Istanbul, menahami nilai penting kota metropolitan di tepi Selat Bosporus itu bagi kemenangan pemilu. “Siapapun yang memenangkan Istanbul, akan memenangkan seisi negeri,” demikian bunyi pepatah politik di Turki.

    Setelah terlempar dari pemerintahan kota pada pemilu 2019, AKP ketahuan banyak mengisi jabatan administratif kota dengan pejabat yang dekat dengan partai. Selain itu, tender berskala besar cendrung diberikan kepada pengusaha yang loyal kepada AKP. Kaum nasionalis dan Islam konservatif yang dekat dengan pemerintah juga mendapat beragam kemudahan dari pemerintah.

    Tapi meski disangsikan, niat mundur Erdogan tetap memicu diskusi soal penggantinya, mengingat kondisi kesehatannya yang acap diisukan memburuk di usia ke70.

    Setelah kegagalan menantu tertuanya, Berat Albayrak, sebagai menteri keuangan, Erdogan diprediksi menyiapkan putranya, Bilal, atau menantu mudanya, Selcuk Bayraktar, sebagai pewaris tahta.

    Tapi apakah keduanya akan mampu mencetak kesuksesan bersama partai AKP layaknya Erdogan? “Pada dasarnya, tidak ada lagi partai, yang ada hanyalah Erdogan,” kata pakar politik Hakki Tas.

    Wartawan Turki, Ragip Soylu, memperingatkan betapa situasi politik bisa terus berubah sebelum pemilu kepresidenan. Tahun 2028 masih sangat jauh di masa depan, tulisnya di X. Sampai saat itu, Erdogan bisa saja berubah pikiran dan malah mengubah konstitusi untuk mencabut pembatasan masa jabatan dua kali bagi kepala negara.

    AKP berusaha menghadiahkan masa jabatan ketiga bagi Erdogan. Namun untuk mengamandemen konstitusi atau memajukan pemilu, partai pemerintah masih kekurangan 40 suara di parlemen.

    rzn/as

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Polda Jatim Antisipasi 5 Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2024

    Polda Jatim Antisipasi 5 Daerah Rawan Konflik di Pemilu 2024

    Surabaya (beritajatim.com) – Irjen Pol Imam Sugianto, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jatim Inspektur Jenderal Polisi menyebutkan ada lima daerah sangat rawan pada Pemilu 2024. Lima daerah tersebut dipetakan sangat rawan berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019.

    Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Pasuruan.

    Imam menyebut, pihaknya akan melakukan antisipasi dengan memperbanyak pasukan di lima lokasi yang dinilai rawan. Menurutnya, sejarah konflik di tiap pemilu yang pernah terjadi di lima daerah tersebut telah terinventarisasi sebagai bekal untuk melakukan pengamanan di tahun 2024.

    “Kejadian-kejadian yang terinvetarisasi pada pemilu tahun-tahun sebelumnya mudah-mudahan bisa kita eliminasi di 2024. Paling tidak dengan kejadian-kejadian pada pemilu sebelumnya, kami bisa imbau agar masyarakat tidak melakukan provokasi,” katanya.

    Pengamanan juga sedang dilakukan dengan gencar melakukan rapat koordinasi dengan forkopimda dan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan di lima daerah tersebut menjelang Pemilu 2024. [uci/beq]

  • Kepulauan Sumenep Rawan Tipe 2, Dua Kecamatan ‘Merah’

    Kepulauan Sumenep Rawan Tipe 2, Dua Kecamatan ‘Merah’

    Sumenep (beritajatim.com) – Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan Pemilu dikategorikan rawan tipe 2. Ini karena Sumenep secara geografis memiliki wilayah kepulauan.

    “Wilayah kepulauan yang sulit dijangkau itu cukup berpengaruh, misalnya terhadap pendistribusian logistik pemilu yang harus menyesuaikan dengan cuaca laut,” ujar Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko, Selasa (17/10/2023).

    Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 kecamatan. Sembilan di antaranya merupakan kecamatan kepulauan.

    “Untuk daerah dengan kondisi hijau atau kondusif, maka 1 polisi akan mengamankan 2 desa dibantu Linmas. Berbeda lagi dengan daerah yang dikategorikan merah atau rawan,” ujar Edo.

    BACA JUGA:
    Polres Sumenep Terjunkan 522 Personel Pengamanan Pemilu

    Ia melanjutkan, di Sumenep, daerah yang dikategorikan situasi ‘merah’ atau sangat rawan adalah Pulau atau Kecamatan Masalembu dan Sapeken. Karena secara geografis merupakan kepulauan jauh.

    “Selain itu, di Masalembu pada Pemilu 2019 pernah terjadi penghitungan ulang. Karena itu kami masukkan dalam kondisi merah,” ungkapnya.

    Menurut Edo, untuk personel pengamanan, selain dari Polres Sumenep, nantinya juga akan dibantu personel Brimob. “Tapi pergeseran BKO Brimob masih melihat situasi. Yang jelas sampai saat ini situasi di Sumenep masih kondusif,” tandasnya.

    BACA JUGA:
    Warga Sumenep Serbu ‘Gerakan Pangan Murah’

    Pada Selasa pagi, Polres Sumenep menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Dalam apel tersebut, Kapolres melakukan pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana.

    “522 personel kami yang disiagakan untuk pengamanan Pemilu, diperkuat oleh 2 peleton TNI, ditambah instansi samping. Semua dalam kondisi siap untuk mengamankan pelaksanaa Pemilu 2024,” tegasnya. [tem/beq]

  • Kemenangan Telak Parpol Oposisi Cetak Sejarah di Thailand

    Kemenangan Telak Parpol Oposisi Cetak Sejarah di Thailand

    Bangkok –

    Partai oposisi memenangi Pemilu Thailand. Kemenangan tersebut membuat Partai Move Forward mencetak sejarah.

    Dilansir DW, Senin (15/5/2023), hasil sementara dari Pemilu Thailand yang digelar pada Minggu (14/5) menempatkan partai-partai oposisi yakni Partai Move Forward (MFP) dan Partai Pheu Thai sebagai pemenang.

    Dengan 99 persen suara yang sudah dihitung, data dari Komisi Pemilihan Umum menunjukkan MFP memenangkan 113 dari 400 jumlah kursi anggota parlemen terpilih di seluruh negeri. Sementara Partai Pheu Thai yang dipimpin oleh anak eks PM Thailand Thaksin Shinawatra, Paetongtarn Shinawatra, meraih 112 kursi.

    “Sekarang jelas bahwa Partai Move Forward mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat di seluruh negeri,” kata pemimpin Partai Move Forward Pita Limjaroenrat dalam akun Twitter-nya.

    Pemilu Thailand ini diprediksi akan menggulingkan pemerintahan konservatif yang didukung militer di bawah pimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha yang berkuasa hampir selama satu dekade. Sementara, Partai Persatuan Bangsa Thailand pimpinan Prayuth hanya mendapat 23 kursi parlemen.

    Namun, siapa yang bakal memimpin pemerintahan selanjutnya masih belum dapat ditentukan dari pemilihan kemarin saja. Sosok pengganti PM Thailand bakal dipilih pada bulan Juli mendatang dalam sebuah sidang gabungan antara anggota parlemen dan 250 senator yang merupakan orang pilihan junta militer.

    Hasil Pemilu diperkirakan bakal keluar pada Senin malam, meski jatah jumlah kursi untuk masing-masing partai belum akan dikonfirmasi dalam beberapa minggu mendatang.

    Kedua partai oposisi tersebut anti dengan partai militer dan senat terdiri dari pihak yang mendukung militer.

    “Hari ini bakal jadi hari yang baik. Saya punya energi yang sangat positif,” kata Shinawatra (36) kepada wartawan usai memberikan hak suaranya.

    Partai Move Forward yang progresif, dipimpin oleh tokoh berusia 42 tahun Pita Limjaroenrat, telah meraih keuntungan besar, terutama di kalangan pemilih berusia muda. Kedua partai itu bakal diadu dengan pihak konservatif yang didukung militer yang tengah berkuasa.

    Meskipun hasil Pemilu diyakini bakal mengubah pemerintahan, sejarah kudeta militer, putusan pengadilan, dan konstitusi yang diusulkan junta militer pada tahun 2017 tetap menjadi rasa takut akan berlanjutnya kekuasaan militer. Saat pemilu 2019, Partai Pheu Thai memenangkan hampir seluruh kursi. Namun, musuh bebuyutannya yang didukung militer, Partai Palang Pracharath berkoalisi dengan Prayuth.

    Senat bakal bersama-sama memutuskan nasib negara yang telah mengalami puluhan kali kudeta dalam satu abad terakhir hingga menyaksikan sejumlah protes di jalanan.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Lihat juga Video: Cerita Perjalanan Biksu yang Jalan Kaki dari Thailand ke Indonesia