Event: Pemilu 2019

3 Pernyataan Eks Menkumham Yasonna Laoly Usai Penuhi Panggilan KPK Terkait Harun Masiku – Page 3

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly merampungkan pemeriksaannya sebagai saksi dari kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Harun Masiku.

Selama tujuh jam lamanya dicecar oleh penyidik KPK, Yasonna mengaku diperiksa kapasitas dirinya sebagai ketua DPP Partai PDIP.

“Kapasitas saya sebagai ketua DPP. Ada ke Mahkamah Agung, untuk permintaan fatwa. Fatwa tentang keputusan Mahkamah Agung nomor 57,” ujar Yasonna di Gedung KPK, Rabu 18 Desember 2024.

Yasonna menjelaskan, dalam pada saat Pemilu 2019 terdapat perbedaan tafsir antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan DPP PDIP tentang suara caleg yang meninggal.

Suara caleg yang meninggal dimaksud adalah Nazarudin Kiemas yang pada akhirnya dialihkan ke Harun Masiku melalui pergantian antarwaktu.

Padahal merujuk pada peraturan KPU, yang harusnya menggantikan Nazarudin Kiemas adalah Riezky Aprilia karena perolehan suaranya terbanyak kedua di bawah Nazarudin. Sementara, Harun menempati perolehan suara terbanyak ke lima.

Namun keputusan MA nomor 57 yang dituangkan dalam peraturan KPU ditafsirkan berbeda oleh PDIP hingga akhirnya Yasonna selaku ketua DPP bersurat ke MA.

“Karena waktu proses pencalegan itu terjadi tafsir yang berbeda setelah ada judicial review, ada keputusan Mahkamah Agung nomor 57,” terang Yasonna.

19/12/2024 19:30
PKB Dukung Pilgub Melalui DPRD: Anggaran Bisa Efisien

Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ais Shafiyah Asfar, mendukung wacana Pemilihan Gubernur (Pilgub) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai alternatif untuk menghemat anggaran negara.

“Kami rasa anggaran Pilgub akan lebih efisien jika dialihkan untuk pembangunan daerah atau mendanai program yang lebih bermanfaat,” kata Ais saat ditemui di DPRD Surabaya, Kamis (19/12/2024).

Ais menyebut kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat besar, mencapai Rp 71,3 triliun. Jumlah ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun.

“Iya memang penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024 itu anggarannya memerlukan puluhan T (triliun), secara jumlah hampir tiga kali lipat dibanding anggaran di Pemilu 2019,” jelas Ais.

Seiring dengan itu, Ais sepakat dengan usulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa anggaran negara akan jauh lebih efisien jika sistem Pilkada disederhanakan. Menurut dia, anggaran negara untuk Pilgub dapat dialihkan untuk program-program sosial yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti memberikan makan kepada anak-anak miskin.

Hal ini, menurutnya, akan memberikan manfaat lebih besar daripada pengeluaran besar untuk Pilkada yang tidak terlalu efisien.

“Betul sekali apa yang dikatakan pak Prabowo, bahwa anggaran negara akan jauh lebih hemat jika Pilkada disederhanakan sistemnya, sehingga dari hasil penghematan anggaran tersebut difokuskan untuk memberikan makan anak-anak yang miskin atau program lain yang bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap anggota Komisi D DPRD Surabaya ini.

Meski mendukung ide penyederhanaan Pilkada, Ais juga mengingatkan bahwa wacana ini perlu kajian mendalam. Ia menilai bahwa keputusan untuk menyederhanakan atau mempertahankan sistem Pilkada langsung harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil haruslah yang memberikan manfaat paling besar dan dampak negatif paling sedikit bagi masyarakat. “Karena tentu keputusan yang diambil nantinya akan memberikan dampak positif dan negatif, jadi pilihan mana yang paling sedikit mudharatnya dan mana yang lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat, sebaiknya itu yang diambil oleh pemangku kebijakan,” papar Ais.

Selain itu, Ais menjelaskan, sejak lama PKB sudah mengusulkan Pilgub dilakukan melalui penunjukan oleh DPRD. Menurutnya, posisi gubernur lebih tepat diisi oleh perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah, bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh seperti bupati atau wali kota.

Dengan demikian, ia menilai penghematan anggaran Pilgub bisa lebih dimanfaatkan untuk pembangunan daerah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

“Tetapi, sejak dulu PKB sudah menginisiasi wacana pemilihan gubernur melalui penunjukan oleh DPRD. Tentu karena kami melihat bahwa Gubernur tugasnya lebih pada perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah (kab/kota). Bukan sebagai kepala eksekutif yang memiliki otonomi penuh terhadap sebuah kab/kota seperti bupati/walikota,” kata Ais. [asg/beq]

19/12/2024 12:27
Deretan Kader Gerindra yang Duduk di Jabatan Strategis BUMN

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah kader Partai Gerindra mengisi jabatan strategis di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Penunjukan ini dilakukan melalui mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) maupun keputusan resmi dari Menteri BUMN sepanjang tahun 2023 hingga 2024.

Mereka juga mengemban posisi dari sektor yang beragam, seperti dari energi, perbankan syariah, tambang, dan lain-lainnya.

Terlebih, baru-baru ini Willgo Zainar juga memegang posisi di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), menambah daftar kader Gerindra yang memegang posisi di pelat merah.

Berikut daftar kader Gerindra yang menjadi komisaris BUMN:

1. Willgo Zainar

Willgo kini menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Keputusan ini diambil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Senin (16/12).

Adapun, ia sendiri juga pernah mengemban tugas sebagai Anggota DPR RI Komisi XI dari Partai Gerindra pada periode 2014-2019.

2. Fuad Bawazier

Fuad menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama holding tambang BUMN PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Adapun, keputusan itu juga ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023, pada Mei 2024. Adapun Fuad sendiri juga sempat menjadi Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

3. Felicitas Tallulembang

Felicitas menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) lewat RUPS Tahunan yang digelar pada pertengahan Mei 2024.

Ia sendiri lahir di Rantepao, Sulawesi Selatan. Felicitas sendiri merupakan mantan anggota DPR fraksi Gerindra periode 2014-2019.

4. Siti Nurizka Puteri Jaya

Siti ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Ia ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Juni 2024.

Wanita yang lahir pada 6 Desember 1987 ini menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR RI fraksi Gerindra. Ia sempat menjabat sebagai Kepala Pemberdayaan Wanita DPP Partai Gerindra periode 2015-2020. Terlebih, ia juga berstatus sebagai kepala hukum administrasi DPP Partai Gerindra untuk periode yang sama.

5. Simon Aloysius Mantiri

Simon Menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero). Ia ditetapkan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2023 pada Juni 2024.

Simon sendiri masuk dalam daftar Dewan Pembina DPP Gerindra. Terlebih, ia juga sempat memegang posisi sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

6. Mochamad Iriawan (Iwan Bule)

Iwan masuk dalam jajaran dewan komisaris PT Pertamina (Persero), menggantikan posisi Simon Aloysius Mantiri yang kini menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina.

Iwan Bule dan Simon merupakan petinggi Partai Gerindra. Adapun Iwan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sejak Desember 2023.

7. Faudzi Baadilla

Faudzi menduduki posisi sebagai Komisaris Independen PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2023 pada Juli 2024.

Sosok yang membintangi beberapa film seperti 9 Naga dan Mengejar Matahari ini juga pernah menjadi calon anggota DPR RI lewat Partai Gerindra pada Pemilu 2019.

8. Burhanuddin Abdullah

Burhanuddin menjadi Komisaris Utama PT PLN (Persero) pada Juli 2024. Adapun, ia merupakan Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI).

Ia sendiri merupakan Ketua Dewan Pakar Gerindra. Terlebih, ia juga pernah menjadi petinggi di Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran pada Pilpres 2024.

9. Isra Daming Pramulya

Isra menjabat sebagai Komisaris Independen PT Brantas Abipraya (Persero). Adapun, ia memegang posisi tersebut berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dalam RUPS perseroan yang ditandatangani pada Juli 2024.

Sosok yang lulus dari Universitas Hasanuddin ini juga merupakan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah Gerindra di Provinsi Sulawesi Barat. Ia juga menjadi Sekretaris Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran.

10. Conny Lolyta Rumondor

Conny menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Peruri. Ia ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-130/MBU/06/2024 pada Juni 2024.

Sebelumnya, Conny merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Utara (Sulut). Ia juga menjadi Ketua TKN Prabowo-Gibran di Sulut.

18/12/2024 20:45
Membaca Langkah Politik Hadirnya Anies di Kongres Partai NasDem

JAKARTA – Partai NasDem akan melaksanakan kongres di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat akhir pekan ini. Dalam acara pembukaan kongres tersebut, Partai yang dipimpin Surya Paloh ini mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan memberikannya kesempatan bicara di depan kader partai tersebut.

Partai NasDem berdalih undangan untuk Anies bukan suatu yang istimewa. Sebab, Anies diundang karena dia kepala daerah tempat acara ini digelar.

Pengamat politik dari LIPI Aisah Putri Budiarti menilai, hadirnya Anies di acara ini bukan sekadar undangan biasa. Baginya, kehadiran Anies itu ada makna tersendiri, yaitu upaya menjaring figur potensial bagi kepentingan partai di masa depan.

“Apa yang dilakukan NasDem dengan mengundang Anies bukan hanya sekadar undangan formalitas sebagai tuan rumah tapi bagian dari langkah strategis partai dalam menjaring figur potensial untuk kepentingan partai ke depan,” kata Putri saat dihubungi melalui pesan singkat oleh VOI Jumat, 8 November.

Menurutnya, Partai NasDem merupakan partai yang bekerja taktis dan strategis. Langkah politik seperti ini sudah diterapkan beberapa kali. Contohnya, saat Pilkada Jawa Barat 2018, mereka yang pertama mendeklarasikan mendukung Ridwan Kamil, serta Pemilu 2019 mereka juga yang pertama mendukung Joko Widodo jadi capres. Dua tokoh ini pun muncul sebagai juaranya.

Putri menilai langkah seperti ini diambil oleh Partai NasDem karena dua hal. Pertama, mereka ingin membuat ikatan awal politik dengan calon yang potensial memenangkan pemilu sebelum partai besar lain menjaring tokoh tersebut. Kedua, untuk meningkatkan posisi tawaran politik dalam pencalonan pilkada ataupun pilpres dengan partai besar.

“Dua hal ini penting sebenarnya. Tidak hanya utuk memenangkan pemilu saja, tetapi juga menguatkan eksistensi Partai NasDem di dalam ruang politik Indonesia,” jelasnya.

Untuk kemunculan Anies di Kongres Partai NasDem ini, Putri menilai, ada dua agenda politik yang bisa dibaca. Disiapkan untuk Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024.

“Setelah selesai masa jabatan gubernurnya [2022], dia kemungkinan mengambil langkah politik bisa jadi untuk pilkada atau Pilpres 2024.”

“Karena itulah, strategi ini dimulai NasDem sejak saat ini untuk mengisi kekosongan posisi partai bagi Anies selama dua tahun ke depan,” tambah Putri.

Sementara, Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan, kehadiran Anies di kongres partai ini bukan sebagai sinyal penjaringan Pilkada Jakarta 2022 atau Pemilu Presiden 2024. Kehadiran Anies ini, kata Saan, untuk memberikan pandangannya kepada kader partai. Sebab, Anies merupakan salah satu orang yang didukung Partai NasDem saat Pilkada Jakarta 2017.

“Ya kan nanti, masih lama, masih lima tahun. Tapi ya proses, kita ingin kepala daerah yang diendorse NasDem bisa menyampaikan ke seluruh kader apa yang mereka lakukan sebagai kepala daerah yang diendorse Nasdem,” kata Saan Kamis 7 November.

Dia menambahkan, tak hanya Anies yang diberi panggung di kongres ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat juga diberikan kesempatan. Hanya saja, untuk Anies, partainya memberikan pengecualian karena dia adalah tuan rumah dan satu pendiri dari ormas sayap Partai NasDem.

15/12/2024 22:37
Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

JAKARTA – Partai Gerindra menyodorkan empat kadidat wakil gubernur baru kepada PKS. Kursi wagub ini ditinggal Sandiaga Uno karena maju jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu 2019.

Padahal, jatah wagub sudah disetujui menjadi milik PKS. PKS sudah menyodorkan dua nama, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Namun, nama itu hingga kini tak kunjung dipilih sudah setahun lebih.

Alasan mandeknya proses pencarian wagub ini karena pergantian anggota DPRD Jakarta serta pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan dan pembentukan panitia pemilihan (panlih).

Empat nama yang disodorkan Partai Gerindra, tiga di antaranya adalah kader partai, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekjen Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan, orang keempat adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat langkah Partai Gerindra ini bukan karena sekadar mandeknya proses pemilihan wagub. Tapi karena peta politik nasional berubah. Partai Gerindra sudah bergabung dengan koalisi Joko Widodo karena ketua umumnya, Prabowo Subianto duduk jadi Menteri Pertahanan.

Padahal, Partai Gerindra merupakan bebuyutan Jokowi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Partai Gerindra berkoalisi dengan PKS saat melawan koalisi Jokowi. Sikap Partai Gerindra ini, membuat koalisi Partai Gerindra dan PKS jadi berubah.Tak hanya di tataran nasional, tapi juga di ranah lokal, termasuk Jakarta.

“Masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, lalu PKS tampak mulai dekat dengan NasDem yang tidak mendapat jatah menteri dari Jokowi, mengubah konstalasi politik nasional sampai daerah,” kata Ujang kepada VOI Jumat 8 November.

Ujang menilai, sebelum koalisi ini pecah, Partai Gerindra menyerahkan kursi wagub untuk PKS. Tapi, setelah Partai Gerindra merapat ke Jokowi, kursi wagub yang dianggap strategis ini diambil alih lagi. Sebab, kursi ini sebelumnya diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra.

“Saat masa pilpres itu kan ada kesepakatan bahwa PKS memiliki jatah [wagub]. Tapi, pasca pilpres konstalasi berubah nih, akhirnya Gerindra tidak mau menyerahkan jatah strategis itu,” kata dia.

Calon yang cocok jadi wagub Jakarta

Ujang mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai sentralistis, yang kebijakannya berasal dari restu ketua umum dan dewan pembina. Karenanya, menurut Ujang, Riza Patria menjadi yang paling berpotensi jadi wagub Jakarta. Sebabnya, dia sering muncul di daerah dan dekat dengan Prabowo.

“Nama potensial bisa jadi Ahmad Riza Patria. Dia juga berlatar belakang KNPI. Tapi, sekali lagi, politik serba banyak kemungkinan,” tutur Ujang.

Sementara, kemunculan Saefullah dari empat nama yang disodorkan Partai Gerinda untuk jadi wagub, dianggap Ujang hanya sebagai pemanis. Sebab, jabatan strategis seperti ini tentunya lebih cocok diduduki oleh kader partai yang sudah berjuang untuk partai.

Kecuali, tambah dia, ada kompromi lain. Misalnya, PKS dan Gerindra sama-sama ngotot inginkan kadernya menjadi orang nomor dua di Jakarta dan tak ada titik temu. Dengan kondisi seperti ini, menurut Ujang, Saefullah bisa jadi penengahnya.

“Mereka cari jalan lain dengan mengusulkan nama yang netral. Di situlah Sekda bisa menjadi tawaran,” kata dia.

15/12/2024 16:54
Kursi Senayan Tak Didapat Bikin PPP Riuh soal Tobat

Jakarta –

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) riuh terkait tobat nasuha atau tobat yang bersungguh-sungguh. Penyebabnya karena partai bergambar ka’bah itu gagal dapat kursi di Senayan pada Pemilu 2024.

Kegagalan PPP masuk Senayan ini membuat Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP M Romahurmuziy atau Rommy menyerukan agar Plt Ketum PPP Mardiono dan jajaran pengurusnya untuk tobat nasuha. Hal itu diutarakan Rommy menjelang Mukernas PPP bertajuk ‘Transformasi PPP untuk Indonesia’ yang digelar pada 13-15 Desember 2024 di Ancol, Jakarta Utara.

“Pada Pemilu 2024 lalu, PPP tidak lolos ke Senayan untuk pertama kalinya. Padahal PPP adalah partai paling senior di antara partai di parlemen, yang sudah 11 kali ikut Pemilu sejak 1973. Seluruh kader tentu menginginkan PPP kembali duduk di DPR RI pada Pemilu 2029 nanti. Tapi untuk itu, ada banyak hal yang harus ditranformasikan,” kata Rommy kepada wartawan, Jumat (13/12).

Berikut ini 3 transformasi yang hendak dicapai PPP:

1. Kaderisasi. 5 tahun terakhir PPP stagnan tanpa kaderisasi, yang ada justru mengubah diri menjadi semata-mata partai elektoral. Padahal kekuatan PPP adalah grassroots kader yang terpelihara hingga ranting.
2. Jati diri. PPP kehilangan identitas sebagai partai umat. Untuk itu, PPP harus merebut kembali hati umat.
3. Kepemimpinan. Alih-alih memperluas basis, PPP justru sibuk dengan pergantian senyap Suharso ke Mardiono yang berujung pada tidak lolosnya PPP.

Rommy juga menyebut mukernas akan mengevaluasi Plt Ketum PPP Mardiono atas kegagalan di Pemilu 2024. Dia mengungkit Pimpinan Majelis PP sebetulnya sudah menyuarakan untuk segera dilakukan muktamar.

“Para Pimpinan Majelis sudah menyerukan untuk menyegerakan muktamar sejak berbulan-bulan silam. Namun Plt Ketua Umum terus berkilah menunda dengan berbagai alasan. Terakhir, surat para Pimpinan Majelis pada Oktober 2024 meminta, agar muktamar segera dilaksanakan di bulan Januari atau Februari 2025. Surat ini bahkan tidak pernah dijawab hingga saat ini. Karenanya mukernas ini wajib memutuskan waktu dan tempat pelaksanaan muktamar, yang diharapkan sesuai dengan permintaan para Pimpinan Majelis yaitu pada bulan Februari 2025,” lanjutnya.

Rommy lantas membeberkan kegagalan DPP PPP periode saat ini. Berikut ini 3 kegagalannya:

2. Modal PPP pada Pemilu 2019 masih 19 kursi. Namun akibat tak lolos PT, PPP saat ini 0 kursi di Senayan, setelah 10 kali sebelumnya PPP selalu hadir di Senayan.

3. Di tengah partai-partai pengusung capres selain Pak Prabowo kemarin masih ‘mendapat’ kursi menteri, PPP ‘hanya’ kebagian UKP. Sebuah posisi politik yang sangat jauh efektivitas kewenangannya dibanding kementerian.

Atas ketiga hal itu, dia pun menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai bertobat. Dia juga mendesak mereka meminta maaf kepada kader PPP di seluruh Indonesia.

“Karenanya, selaku Ketua Majelis, saya menyerukan agar Plt Ketua Umum dan seluruh jajaran Pengurus Harian DPP PPP yang merupakan eksekutif/pelaksana kebijakan partai melakukan taubatan nasuha. Tobat yang sungguh-sungguh, dengan secara ksatria mengakui kegagalannya serta meminta maaf secara terbuka kepada seluruh kader PPP atas ketidakmampuannya menjaga PPP di Senayan. Karena sejak PPP gagal ke Senayan, belum pernah ada permintaan maaf. Yang viral beberapa waktu lalu, justru pernyataan Plt Ketua Umum yang menyatakan ‘saya tidak gagal, karena saya bukan caleg’,” tutur dia.

“Semoga Mukernas kali ini menghasilkan keputusan-keputusan yang mampu menjadi titik tolak kembalinya PPP ke Senayan pada Pemilu 2029,” lanjutnya.

Apa respons Mardiono usai diminta tobat nasuha? Simak di halaman selanjutnya:

15/12/2024 07:34
Langkah Partai NasDem untuk Pemilu 2024

JAKARTA – Partai NasDem segera membahas strategi menghadapi Pemilu 2024. Target mereka muluk, menang di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar lima tahun lagi dari sekarang.

Padahal, Pemilu 2019 baru beberapa selesai dilaksanakan. Pada Pemilu 2019, Partai NasDem berada di posisi ke lima dengan perolehan 12,6 juta suara atau 9,05 persen dari suara sah nasional.

Sementara posisi teratas adalah PDI Perjuangan dengan 27 juta suara atau 19,33 persen. Secara berurutan dari yang teratas, PDIP, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, baru Partai NasDem.

Partai NasDem berkoalisi dengan 10 partai untuk mendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu 2019. Koalisi ini melawan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Pada Pemilu ini, Jokowi-Ma’ruf jadi juara.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, strategi partainya menghadapi Pemilu 2024 ini akan dibahas di acara kongres, termasuk sistem dan model perekrutan calon presidennya. Kongres tersebut digelar sekaligus perayaan HUT kedelapan partai tersebut, pada 8-11 November di JiExpo Kemayoran.

“Mulai dari membangun koalisi, membentuk konvensi, atau model lain yang dipercaya memenuhi tiket pilpres terpenuhi atau syarat threshold terpenuhi.”

Pada kongres nanti, sejumlah kepala daerah diundang, di antaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur NTT Victor Laiskodat.

Untuk Anies, dia diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan selaku tuan rumah tempat pelaksanaan kongres dan pembina politik daerah. Apalagi, kata Johnny, Anies merupakan salah satu pendiri organisasi massa NasDem. Sehingga, kesempatan itu adalah hal yang wajar.

“Itu adalah bagian dari keluarga besar NasDem. Kami tidak akan mengingkari sejarah, riwayat, itu tercatat sebagai sejarah partai NasDem,” ucap Johnny.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menambahkan, sebelum menjalankan strategi Pemilu 2024, partai ini akan fokus pada pertarungan Pemilu Kepala Daerah 2020 yang dilakukan di 19 daerah, terdiri 16 kota dan 3 kabupaten. Mereka menargetkan kemenangan 50 persen. Jumlah ini 10 persen di bawah PDIP.

“Beberapa pilkada lalu kami mendapatkan hasil yang bagus dan saat ini adalah bagaimana mempertahankan itu dan kalau target sebanyak mungkinlah tapi minimal 50 persen.”

Selain itu, kongres ini juga membahas tentang jabatan kursi ketua umum. Saat ini, Partai NasDem dipimpin oleh Surya Paloh dan masa jabatannya akan habis.

Johnny mengatakan, akar rumput partai masih menginginkan Surya Paloh memimpin partai ini. Meski mendapatkan banyak dukungan, pemilihan ketua umum mesti melewati sesuai dengan AD/ART partai.

Meski akan dipimpin Surya Paloh lagi, Johnny membantah partai ini tak menjalankan regenerasi. Menurut dia, arti regenerasi dalam partai jangan hanya diartikan dengan tetap dipilihnya satu tokoh sebagai ketua umum. Sebab, dalam kongres ini, nantinya juga ada regenerasi dari seluruh pejabat partai.

“Kami akan menetapkan tidak hanya personel saja. Mekanisme dan tata cara di pengurus maupun rekrutmen politik eksekutif dan legislatif itu juga menjadi regenerasi bagi kami, bukan hanya ketua umum saja,” ujar Johnny.

15/12/2024 02:10
Politik Dua Wajah PDIP dan NasDem

JAKARTA – Kerenggangan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tercium publik. Tak lama, hubungan keduanya tampak kembali membaik.

Dalam pelantikan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, beredar video ketika Mega dan Paloh bertemu. Saat itu, Mega dan Paloh terlihat tak saling bersalaman ketika berjalan di wilayah VIP Gedung Nusantara.

Sikap keduanya jadi pertanyaan. Sebab, dalam kesempatan itu, Mega menyalami semua orang yang ia lewati, kecuali Paloh. Namun, pertanyaan baru muncul ketika Mega dan Puan hadir dalam kongres NasDem beberapa waktu lalu.

Kami meminta pandangan pada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Menurutnya, kehadiran Mega dan Puan di kongres NasDem tak bisa disimpulkan bahwa hubungan keduanya telah membaik.

Bukan apa-apa. Menurut Ujang, saat ini, elite-elite partai politik tengah memainkan politik dua wajah. Tak jelas seperti apa sikap mereka satu sama lain. Yang jelas, pada dasarnya, NasDem saat ini memiliki daya tawar yang cukup tinggi.

Pada Pemilu 2019, NasDem berhasil naik ke posisi empat. Mereka bahkan menyingkirkan Partai Demokrat hingga ke posisi tujuh. Posisi ini mengangkat ego NasDem sebagai partai politik. Di sisi lain, PDIP perlu berhati-hati membaca situasi.

“Bukan berarti pertemuan kemarin hadirnya bu Mega di kongres NasDem menyelesakan semua persoalan … Justru menurut saya ini awal dari babak baru persaingan antar partai,” tutur Ujang saat dihubungi VOI di Jakarta, Rabu, 13 November.

“Ini kan yang sebenarnya ditakuti partai-partai lain, termasuk PDIP. Ini politik dua wajah yang sedang ditampilkan elite. Di depan publik mereka berpelukan, sedangkan di belakang, mereka bisa saling menusuk,” tuturnya.

Puan Maharani dan Megawati Soekarnoputri hadir dalam kongres NasDem (VOI)

Puan bicara

Sementara itu, Puan Maharani ikut angkat bicara. Puan memastikan hubungan ibunya dan Paloh baik-baik saja. Bahkan, menurut Puan, tak pernah ada kerenggangan di antara keduanya.

“Enggak pernah ada kerenggangan. Bahwa politik itu ada dimanika ya biasa-biasa saja. Dan semuanya akrab,” kata Puan di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 12 November.

Coba saja lihat keakraban Mega dan Paloh dalam perayaan ulang tahun ke-8 NasDem. Puan bercerita, Paloh sendiri yang menyambut Mega di depan pintu masuk. “Kita naik lift bareng-bareng. Semuanya biasa-biasa saja dan itu menunjukan bahwa ya kita tetap akur,” Puan.

Ketua DPR ini menilai, silaturahmi politik yang dilakukan NasDem dengan partai lain adalah hal biasa. Bagi Puan, partai politik memang perlu melakukan gebrakan agar situasi politik tidak datar.

“Bahwa kita membuat satu kejutan-kejutan ya partai politik harus seperti itu. Kalau enggak, adem ayem, datar-datar, enggak seru,” ujarnya.

Puan juga memastikan, hubungan partai koalisi pemerintah masih solid. Ini bisa dilihat dari pelukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Surya Paloh dan situasi hangat dengan sesama rekan partai politik lainnya. “Masih solid. Masih akur masih mau sama-sama.”.

Senada, Sekretaris Fraksi Partai NasDem Saan Mustofa mengatakan, tak ada masalah dalam hubungan antara Paloh dan Mega atau pun dengan Jokowi.

Terkait sindiran Jokowi pada Paloh saat berpidato di ulang tahun ke-55 Partai Golkar, Saan menyebut hal itu sebagai candaan persahabatan. Kalau kamu ingat, dalam pidato itu Jokowi menyindir pertemuan Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman.

“Lalu, terkait opini kerenggangan Surya Paloh dengan Megawati yang selama ini berkembang, itu terbukti terbantahkan dengan kehadiran Megawati dan Puan Maharani datang ke HUT Partai NasDem,” kata Saan.

Seperti Puan. Saan juga menjelaskan spekulasi masa depan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf akan tetap solid.

Paloh sendiri menanggapi santai video viral antara dirinya dan Megawati. “Hahaha, tanggapan saya, saya ketawa saja,” kata Paloh, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober.

Ia juga menegaskan persahabatannya dengan Megawati selama ini berjalan baik. Surya merasa tidak memiliki masalah pribadi dengan Megawati. “Oh, hubungan saya dengan bu Mega, kalau dari saya pasti baik-baik sajalah, baguslah. Mbak Mega kan sudah 40 tahun (dengan) saya berteman,” ujar dia.

12/12/2024 15:56
Eddy Soeparno Raih Gelar Doktor, Studi Transformasi PAN Jadi Topik Disertasi

Jakarta –

Wakil Ketua MPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno telah menjalani sidang promosi doktoralnya bidang Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Eddy menjadikan studi kasus transformasi Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai topik disertasinya.

Diaertasi Eddy berjudul ‘Transformasi Perubahan Partai di Indonesia: Studi Kasus Partai Amanat Nasional Periode 2016-2022’. Sidang tersebut berlangsung selama 1 jam 40 menit. Sidang promosi doctoral Eddy juga dihadiri langsung oleh Sekjen PAN Eko Patrio.

Eddy diberikan waktu 15 menit untuk memaparkan hasil disertasinya untuk kemudian diajukan pertanyaan oleh penguji. Setelah melalui sesi tanya jawab, Eddy dinyatakan lulus dan mendapatkan predikat cumlaude.

“Berdasarkan semua itu,Ketua Uji Universitas Indonesia memutuskanuntukmengangkat saudara menjadi doktor dalam program studi bidang Ilmu Politikdenganyudisium cumlaude,” kata ketua sidang disertasi Adrianus Meliala, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024).

Dalam disertasi itu Eddy menganalisa motif dari PAN mengubah sifat partai yang awalnya ideologis menjadi pragmatis. Menurutnya hal itu dilakukan PAN untuk dapat meraup suara lebih banyak dan menjaga keberlangsungan partai.

“Secara umum, penelitian ini berargumentasi bahwa PAN telah bertransformasidari partai ideologis konfrontatif yang berfokus pada kebijakan atau policy seekingmenjadi partai pragmatis kooperatif yang berorientasi pada perolehan suara dan jabatan,vote, dan office seeking,” ujar Eddy Soeparno dalam pemaparannya.

Salah satu kunci argumen dalam disertasi Eddy ini adalah berkurangnya minat masyarakat terhadap partai yang mengusung nilai populisme Islam. Hal ini menjadi faktor signifikan PAN merubah gayanya menjadi lebih pragmatis.

“Setelah pemilu 2019, PAN menyadari bahwa dukungan terhadap populisme Islam tidak memberikan dapat elektoral yang signifikan.Kegagalan PAN dalam pemilu 2019 untuk menambah kursi di parlemen menunjukkan bahwa akomodasi terhadap populisme Islamtidak berhasil menarik pemilih baru bagi PAN, sehingga sebagian pengurus partai mendesak agar PAN kembali ke posisi yang lebih moderat dan inklusif,” ucapnya.

“PAN menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbanganantara mempertahankan relevansi politik dan tetap setia pada prinsip-prinsip ideologisnya.Dalam jangka panjang, kehilangan alat ideologis ini berpotensi melemahkan daya tarik PAN,khususnya di mata pemilik yang mengharapkan konsistensi prinsip dari sebuah partai politik,” katanya.

“PAN harus menjaga keseimbangan antara pragmatisme dan konsistensi ideologis,sekaligus memperkuat pelembagaan partai untuk menjaga daya saingnya di masa mendatang,” sambungnya.

Seusai sidang, Eddy mengungkap dirinya sempat tegang menyambut hari ini. Dia bahkan mengaku tidak bisa tidur tiga hari dan keringat dingin sebelum naik ke podium untuk diuji.

“Alhamdulillah saya tiga hari tidak bisa tidur, tadi pagi mules dan menjelang tadi naik ke podium agak keringat dingin,” ungkapnya seusai menjalani sidang doktoral.

Judul disertasi ini rencananya akan dijadikan buku. Saat ini Eddy mencoba merombak gaya bahasa dari disertasinya agar ketika diterbitkan dapat lebih mudah dibaca.

“Insya Allah akan dijadikan buku tinggal kami revisi dan kemudian kami ubah bahasanya menjadi bahasa yang lebih pembaca friendlyagar kemudian masyarakat umum bisa memahami tanpa adanya latar belakang politikmereka pun bisa memahami nanti arti dari buku yang akan nanti Insya Allah kami buat,” sebutnya.

Sidang terbuka promosi doktor Eddy Soeparno ini diketuai oleh Adrianus Meliala, Aditya Perdana (Promotor), Lili Romli (Ko-Promotor), dan tiga dosen penguji.

(ygs/ygs)

12/12/2024 13:27
Kemendagri Catat ada 28 Petugas Meninggal Selama Pilkada 2024

ERA.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, pihaknya mencatat ada 28 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia selama Pilkada Serentak 2024. Penyebabnya karena serangan jantung akibat kelelahan.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

“Kita lihat ada di tahun 2024 ini ada 28 per 8 Desember yang meninggal. Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan serangan jantung,” kata Arya.

Dia mengklaim, jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan saat Pilkada 2020 maupun Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Dari paparan yang ditampilkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat saat Pilkada 2020 lalu jumlah petugas yang meninggal mencapai 41 orang. Sementara di Pemilu 2019 tercatat ada 722 petugas meninggal, dan di Pemilu 2024 ada 181 orang.

“Ini kita bandingan dengan periode sebelumnya tentu jauh angkanya ini,” ujar Arya.

Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, hal ini tetap menjadi catatan dan evaluasi bagi Kemendagri. Ke depannya diharapakan kasus petugas yang meninggal dunia bisa dihilangkan.

“Ini catatan kita ke depan untuk memperbaiki sistem bersama-sama baik secara teknis maupun administratif,” kata Arya.

Sebagai informasi, pememerintah memberikan santunan sebesar Rp36 juta kepada pihak keluarga petugas yang meninggal dunia. Serta Rp10 juta untuk biaya pemakaman.

Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santutan Bagi Badan Ad Hoc.

10/12/2024 19:50