Xcloud.id

Event: Pemilu 2014

  • Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

    Katanya, Koalisi Gerindra-PKS Pecah di Tingkat Nasional dan Menular ke Jakarta

    JAKARTA – Partai Gerindra menyodorkan empat kadidat wakil gubernur baru kepada PKS. Kursi wagub ini ditinggal Sandiaga Uno karena maju jadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di Pemilu 2019.

    Padahal, jatah wagub sudah disetujui menjadi milik PKS. PKS sudah menyodorkan dua nama, Sekretaris Umum DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu. Namun, nama itu hingga kini tak kunjung dipilih sudah setahun lebih.

    Alasan mandeknya proses pencarian wagub ini karena pergantian anggota DPRD Jakarta serta pengesahan tata tertib (tatib) pemilihan dan pembentukan panitia pemilihan (panlih).

    Empat nama yang disodorkan Partai Gerindra, tiga di antaranya adalah kader partai, yakni Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekjen Gerindra Ahmad Riza Patria. Sedangkan, orang keempat adalah Sekretaris Daerah DKI Saefullah.

    Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin melihat langkah Partai Gerindra ini bukan karena sekadar mandeknya proses pemilihan wagub. Tapi karena peta politik nasional berubah. Partai Gerindra sudah bergabung dengan koalisi Joko Widodo karena ketua umumnya, Prabowo Subianto duduk jadi Menteri Pertahanan. 

    Padahal, Partai Gerindra merupakan bebuyutan Jokowi pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Partai Gerindra berkoalisi dengan PKS saat melawan koalisi Jokowi. Sikap Partai Gerindra ini, membuat koalisi Partai Gerindra dan PKS jadi berubah.Tak hanya di tataran nasional, tapi juga di ranah lokal, termasuk Jakarta.

    “Masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan Jokowi, lalu PKS tampak mulai dekat dengan NasDem yang tidak mendapat jatah menteri dari Jokowi, mengubah konstalasi politik nasional sampai daerah,” kata Ujang kepada VOI Jumat 8 November.

    Ujang menilai, sebelum koalisi ini pecah, Partai Gerindra menyerahkan kursi wagub untuk PKS. Tapi, setelah Partai Gerindra merapat ke Jokowi, kursi wagub yang dianggap strategis ini diambil alih lagi. Sebab, kursi ini sebelumnya diisi oleh Sandiaga Uno yang merupakan kader Partai Gerindra.

    “Saat masa pilpres itu kan ada kesepakatan bahwa PKS memiliki jatah [wagub]. Tapi, pasca pilpres konstalasi berubah nih, akhirnya Gerindra tidak mau menyerahkan jatah strategis itu,” kata dia.

    Calon yang cocok jadi wagub Jakarta

    Ujang mengatakan, Partai Gerindra merupakan partai sentralistis, yang kebijakannya berasal dari restu ketua umum dan dewan pembina. Karenanya, menurut Ujang, Riza Patria menjadi yang paling berpotensi jadi wagub Jakarta. Sebabnya, dia sering muncul di daerah dan dekat dengan Prabowo.

    “Nama potensial bisa jadi Ahmad Riza Patria. Dia juga berlatar belakang KNPI. Tapi, sekali lagi, politik serba banyak kemungkinan,” tutur Ujang. 

    Sementara, kemunculan Saefullah dari empat nama yang disodorkan Partai Gerinda untuk jadi wagub, dianggap Ujang hanya sebagai pemanis. Sebab, jabatan strategis seperti ini tentunya lebih cocok diduduki oleh kader partai yang sudah berjuang untuk partai. 

    Kecuali, tambah dia, ada kompromi lain. Misalnya, PKS dan Gerindra sama-sama ngotot inginkan kadernya menjadi orang nomor dua di Jakarta dan tak ada titik temu. Dengan kondisi seperti ini, menurut Ujang, Saefullah bisa jadi penengahnya.

    “Mereka cari jalan lain dengan mengusulkan nama yang netral. Di situlah Sekda bisa menjadi tawaran,” kata dia.

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Konvensi Partai NasDem dan Kebanggaan Partai Demokrat

    Konvensi Partai NasDem dan Kebanggaan Partai Demokrat

    JAKARTA – Partai NasDem bakal menggelar konvensi untuk mencari calon presiden di Pemilu 2024. Konvensi tersebut dilakukan secara terbuka dan tak terbatas pada kader partai. Proses konvensi ini akan dilakukan bertahap hingga terjaring satu orang.

    “Konvensi akan dilaksanakan 2 tahun sebelum pemilu. Jadi, kalau Pemilu 2024 maka konvensi calon presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan diselenggarakan tahun 2022,” kata Ketua Steering Committee Kongres II Nasdem Sugeng Suparwoto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 11 November 2019.

    Partai NasDem sadar ada ambang batas yang berpotensi mengagalkan sistem konvensi ini. Sebab, sesuai aturan, calon presiden harus didukung partai atau gabungan partai dengan ambang batas tertentu. Tapi mereka yakin, konvensi ini dapat menemukan calon yang bisa diterima partai lain.

    “Semua punya hak konstitusi untuk jadi pimpinan nasional. Nanti toh ada mekanisme pemilihan seperti ada uji publik, uji intelektualisme, integritas, dan sebagainya,” ungkap Sugeng. 

    Sugeng membantah bila konvensi ini dianggap partainya kehabisan kader yang bisa jadi capres di Pemilu 2024. Apalagi, dalam beberapa kali gelaran pesta demokrasi, termasuk pilkada, partai ini mencomot tokoh yang bukan kadernya untuk bertarung. Kata dia, konvensi merupakan ajang untuk mencari pemimpin terbaik untuk bangsa. 

    “Partai memberikan ruang untuk siapapun yang punya akseptabilitas dan kapabilitas dalam memimpin, Tidak berarti kita tidak percaya diri, justru kita sangat percaya diri,” katanya.

    Pengamat politik Median Rico Marbun mengatakan, pelaksanaan konvensi menandakan kesadaran sebuah partai akan elektabilitas kader mereka yang tidak memadai untuk bertarung dalam pemilu.

    Namun, lebih jauh, Rico menilai, upaya konvensi yang dilakukan Partai NasDem bertujuan dua hal. Pertama, mencari siapa tokoh yang terbaik. Dan kedua, konvensi bisa dipakai sebagai gelanggang pertunjukan, atau show untuk menaikan nama partai dan calonnya.

    “Jika Nasdem menggelar konvensi dengan hak suara kandidat diperoleh dari konstituen NasDem seperti yang digunakan di Amerika serikat, ini jadi terlihat menarik,” katanya.

    Kalau sudah begini, lanjutnya, konvensi bisa dijadikan ajang untuk menjaring suara dalam Pemilu Legislatif. Ketika konvensi sukses, ini akan jadi pertimbangan partai lain untuk bergabung dengan Partai NasDem. Sehingga, masalah ambang batas calon presiden bisa dengan mudah dipenuhi.

    “Buat iklan aja dulu, soal gimana dukungan partai lain untuk gabung ke koalisi, itu dipikirkan nanti aja. Ini langkah Nasdem untuk memastikan elektabilitasnya naik dulu,” ujar Rico.

    Partai Demokrat, selaku partai yang lebih dulu melakukan konvensi capres di Indonesia, mendukung langkah Partai NasDem ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan berharap konvensi Partai NasDem ini bisa berjalan dengan sukses.

    “Yang jelas itu pernah dilakukan Partai Demokrat. Dan pada saat itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi partai,” kata dia.

    “Tapi enggak apa-apa. Apa yang pernah dilakukan Partai Demokrat kemudian dilakukan teman-teman lain, kita malah berterima kasih kalau itu bisa berjalan dengan bagus,” tambah Syarief.

    Sistem konvensi ini pernah diterapkan Partai Demokrat jelang Pemilu 2014. Konvensi Partai Demokrat ini dilakukan setelah ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono memimpin negara ini dua periode.

    Ada sepuluh calon yang ikut konvensi saat itu. Hasilnya, Dahlan Iskan keluar sebagai juara. Namun, Dahlan Iskan tidak jadi diusung Partai Demokrat sebagai calon presiden. Sebab, Partai Demokrat butuh partai lain untuk mengusung seorang capres. Saat itu, ambang batas untuk mengusung capres adalah 20 persen suara di parlemen. Partai Demokrat tak bisa memenuhi target itu.

  • Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    Profil Rober-Adhe Paslon Unggul Atas Ilyas-Tri Haryadi di Quick Count Pilbup Karanganyar 2024

    TRIBUNJATENG.COM – Pasangan Rober-Adhe berhasil unggul atas Ilyas-Tri Haryadi dalam pemilihan Bupati Karanganyar 2024.

    Pasangan Rober Christanto – Adhe Eliana unggul versi quick count di Pilkada Karanganyar 2024.

    Namun, penghitungan tersebut belum resmi karena masih menunggu hasil rekapitulasi dari KPU Karanganyar.

    Rober-Adhe merupakan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2.

    Profil Rober Christanto

    Rober Christanto lahir di Karanganyar pada 18 Oktober 1973.

    Ia merupakan anak dari pasangan H. Sumarno dan Hj. Wahyu Basuki.

    Ia telah menikah dengan Nurita Kusuma Wardani.

    Namun, Nurita meninggal dunia pada 3 September 2018.

    Mereka dikaruniai lima orang anak yang bernama Nabila Sukma Hamidah, almarhum Muhammad Naufal Majid Herawan, Dynar Ramdan Wijaya, Jelita Azzahra Putri, dan Abiyu Afkar Idian.

    Kemudian Rober Christanto menikah dengan dr. Farida Nurhayati, M.K.M. pada 28 November 2020.

    Rober Christanto pun memiliki anak sambung bernama Deponggo Dida Prasetya, yang merupakan buah hati dari pernikahan Farida Nurhayati sebelumnya.

    Namun, Deponggo Dida Prasetya telah meninggal dunia usai terlibat kecelakaan yang terjadi di Papahan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, pada Minggu (7/2/2021).

    Pendidikan
    Rober Christanto mengenyam pendidikannya di kota kelahiran.

    Ia memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri Cangakan, Karanganyar.

    Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Karanganyar pada 1987.

     

     

    Usai lulus, pria berusia 51 tahun itu menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Karanganyar pada 1990.

    Pada jenjang S1 dan S2, ia tempuh di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

     

    Rober Christanto dikenal sebagai pengusaha.

    Ia memiliki swalayan bernama Putra Rahayu yang berada di Karanganyar.

    Rober Christanto juga pernah menjadi Manager Marketing Toserba Rahayu.

    Pada 2010, ia terjun ke dunia politik.

    Rober Christanto menjadi peserta konstestasi Pemilu 2014.

    Ia terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Fraksi PDI-P daerah pemilihan 1 Karanganyar dengan perolehan 11.080 suara.

    Selain itu, ia Rober Christanto juga ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Karanganyar periode 2014-2018.

    Pada Pilkada 2018, Rober Christanto maju dalam Pilkada Karanganyar 2018 dengan berpasangan bersama Juliyatmono.

    Mereka diusung oleh sejumlah partai seperti PDI-P, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Hanura, PPP, PAN, dan PKB.

    Juliyatmono-Rober berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, melawan pasangan Rohadi-Ida.

    Rober Christanto juga sempat menjadi Bupati Karanganyar selama 26 hari usai Juliyatmono mengundurkan diri dari Bupati Karanganyar karena maju dalam Pileg 2024.

    Pada Pilkada 2024, suami Farida Nurhayati itu mendapat rekomendasi PDI-P untuk maju sebagai bakal calon Bupati Karanganyar. 

    PDI-P memutuskan memasangkannya dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karanganyar, H. Adhe Eliana.

    Rober Christanto juga diketahui aktif dalam berorganisasi, berikut daftarnya:

    Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)
    Koordinator Soloraya Pandu Juang
    Ketua Special Olympic Indonesia Kabupaten Karanganyar
    Wakil Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Jawa Tengah
    Ketua P4GN Kabupaten Karanganyar
    Bendahara Taruna Merah Putih
    Ketua LSBO PWM Jawa Tengah
    Wakil Ketua Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebudayaan DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar
    Sekretaris korwil Jawa Tengah Forum Wakil Kepala Daerah
    Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPC PDI Perjuangan Kab. Karanganyar

     

    Profil Adhe Eliana

    Adhe Eliana lahir di Karanganyar pada tanggal 30 Agustus 1987.

    Ia merupakan anak dari pasangan Sutopo HS, Kepala Desa Gumeng, Kecamatan Jenawi, dan Giyarni.

    Adhe tumbuh besar di lingkungan pedesaan di Desa Gumeng, tempat ia menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Gumeng, lalu melanjutkan ke SMPN 1 Ngargoyoso, dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Karanganyar pada tahun 2005.

    Setelah lulus SMA, Adhe memilih melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Ia berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi dengan fokus pada Ekonomi Pembangunan pada tahun 2009.

    Selama menjadi mahasiswa, Adhe aktif berorganisasi dan pernah memimpin Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) UMS pada tahun 2007.

    Dalam kehidupan pribadinya, Adhe menikah dengan Wulan Fitrianasari, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Karanganyar.

    Pasangan ini telah dikaruniai empat anak: Fabian Adelio, Al Zain Adelio, Ghendis Adella Maheswari, dan Jannayu Adella Maheswari.

    Karier politik Adhe dimulai pada tahun 2009, atas dorongan dari ayahnya yang meyakini potensi Adhe sebagai pemimpin muda.

    Awalnya, Adhe tidak memiliki keinginan untuk memasuki dunia politik, namun dukungan keluarga akhirnya membuatnya memutuskan untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Kabupaten Karanganyar.

    Pada usia 21 tahun, Adhe berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Karanganyar periode 2009–2014, menjadi satu-satunya calon dari Partai Gerindra yang meraih kursi di DPRD Karanganyar saat itu.

    Ia bergabung dengan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, koalisi antara Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKPB.

    Keberhasilannya berlanjut pada Pileg 2014, di mana Adhe kembali terpilih untuk periode kedua, yaitu 2014–2019.

    Pada masa ini, Partai Gerindra berhasil meningkatkan jumlah kursi di DPRD Karanganyar menjadi empat, memungkinkan pembentukan fraksi mandiri.

    Dalam fraksi tersebut, Adhe diberi kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPRD Karanganyar, dengan Sumanto dari PDIP menjabat sebagai ketua.

    Pada Pileg 2019, Adhe kembali mempertahankan kursinya di DPRD Karanganyar untuk periode ketiga.

    Meski pada periode ini Partai Gerindra tidak mendapatkan posisi pimpinan DPRD, Adhe tetap dipercaya sebagai Ketua Fraksi Gerindra, mengokohkan perannya sebagai salah satu figur penting dalam politik Karanganyar.

    (*)

     

     

  • Menimbang simplifikasi regulasi politik melalui metode “omnibus law”

    Menimbang simplifikasi regulasi politik melalui metode “omnibus law”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membuka peluang dilakukannya revisi undang-undang terkait politik, melalui sistem omnibus law, dengan tujuan mewujudkan demokrasi substansial di Indonesia.

    Beberapa UU yang rencananya akan direvisi dengan metode omnibus law yaitu UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

    Lalu UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 3 tentang Desa; dan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

    Bak gayung bersambut, Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut baik wacana revisi UU melalui sistem omnibus law.

    Usulan tersebut dinilai sebagai upaya memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia. Namun di sisi lain, Pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut dengan DPR terkait revisi UU politik dengan metode omnibus law.

    Jika melihat visi dan delapan misi Astacita yang dimiliki Pemerintahan Prabowo-Gibran, maka salah satu poinnya adalah memperkuat reformasi politik.

    Oleh karena itu, revisi UU Politik melalui sistem omnibus law, bisa menjadi langkah untuk mereformasi sistem politik di Indonesia, dengan menata kelembagaan institusi hingga perbaikan sistem demokrasi.

    Institusi politik dalam sistem demokrasi seperti lembaga legislatif, partai politik, dan penyelenggara pemilu, tentu saja memerlukan penguatan serta perbaikan, misalnya, dalam pelaksanaan pemilu, di mana sebenarnya posisi parpol dan penyelenggara pemilu?

    Posisi parpol dalam sistem demokrasi memiliki peran sentral sebagai sarana pendidikan serta menyalurkan aspirasi politik. Penyelenggara pemilu seperti KPU juga memiliki peran sentral, bukan hanya sebagai penyelenggara, namun  juga memberikan penyuluhan politik kepada masyarakat.

    Hal itu terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Karena, pemilu dan partisipasi masyarakat dalam tiap pelaksanaan pemilu ibarat dua sisi mata uang, yaitu kedua entitas itu tidak bisa terpisahkan.

    Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam tiap pelaksanaan pemilu. Namun yang terjadi, demokrasi Indonesia memiliki tantangan yaitu angka masyarakat yang tidak memilih atau golput  masih cukup tinggi.

    Pada Pemilu 2014, misalnya, angka golput  sebanyak 58,61 juta atau 30,22 persen dan pada Pemilu 2019 jumlahnya sebanyak 34,75 juta atau 18,02 persen.

    Sementara itu, pada Pemilu 2024, dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai angka 204.807.200 pemilih, hanya 164.227.475 pemilih yang melakukan pencoblosan secara sah. Artinya ada sekitar 40 juta penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput.

    Realitas golput bisa disebabkan berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi politik yang efektif kepada masyarakat sehingga berdampak pada sikap apatis terhadap proses demokrasi di Indonesia. Bisa jadi pula terjadi kesalahan pencoblosan surat sehingga tidak sah.

    Oleh karena itu, penguatan peran dan perbaikan institusi penyelenggara pemilu serta parpol harus jadi poin utama dalam pembahasan UU Politik omnibus law. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus memberikan penyuluhan intensif kepada masyarakat, di sisi sama parpol wajib menjalankan fungsi pendidikan politik.

    Selain itu, penyederhanaan aturan terkait kepemiluaan bisa dilakukan dalam UU Politik metode omnibus law. Misalnya, dalam UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol, tiga regulasi tersebut bisa disederhanakan karena terkait dengan posisi parpol dalam kontestasi pemilu legislatif (pileg), pemilu presiden (pilpres), dan pilkada. Parpol berperan mengajukan kandidatnya dalam kontestasi pemilu dan pilkada.

    Dalam hal kelembagaan legislatif, langkah perbaikan dan penguatan pun harus dilakukan melalui revisi UU MD3. Legislatif harus memosisikan ulang institusinya sebagai salah satu pilar demokrasi, yaitu menjalankan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi.

    Ketiga hal tersebut harus dievaluasi secara komprehensif, apakah fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan Pemerintah sudah berjalan efektif atau hanya menyuarakan kata “setuju” tanpa melihat kondisi empiris masyarakat.

    Terkait legislasi, DPR memiliki tugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU), serta menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi UU.

    Dalam penyusunan, pembahasan, dan persetujuan produk RUU diperlukan tolok ukur yang jelas sehingga target kerja legislasi parlemen dapat tercapai. Oleh karena itu, skala prioritas legislasi harus diutamakan yang terkait kepentingan masyarakat.
     

    Copyright © ANTARA 2024

  • Mengais tuah Jokowi di pentas Pilkada 2024

    Mengais tuah Jokowi di pentas Pilkada 2024

    Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (kiri) berbincang dengan calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (kanan) bertemu di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (1/11/2024). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/rwa.

    Mengais tuah Jokowi di pentas Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Sabtu, 02 November 2024 – 11:23 WIB

    Elshinta.com – Bagi seorang pejabat publik yang telah lengser dari posisinya, biasanya perlahan namun pasti orang-orang yang selama ini mengelilinginya akan segera hengkang satu per satu dan beralih ke pejabat baru penggantinya.

    Namun, fenomena semacam itu tampaknya tidak berlaku untuk seorang Joko Widodo yang kini telah berstatus sebagai warga negara biasa usai lengser sebagai pejabat eksekutif tertinggi di republik ini dan digantikan Prabowo Subianto.

    Magnet sosok Jokowi ini ternyata masih kuat di mata para politikus yang tengah menyongsong Pilkada serentak 2024 di pengujung bulan ini.

    Buktinya sejumlah calon kepala daerah, mulai level kabupaten/kota hingga provinsi, bersusah payah ke Solo demi menemui sang mantan presiden ini.

    Sebut saja kandidat Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi dan pasangannya Taj Yasin, mengunggah pertemuan mereka dengan Jokowi via media sosial beberapa waktu lalu.

    Masih merasa belum cukup sampai di situ, di forum resmi saat debat pertama Pilgub Jawa Tengah, Rabu (30/10), mantan Kapolda Jateng ini mengklaim bahwa baik Jokowi maupun Presiden Prabowo sepenuhnya meng-endorse mereka sekaligus memberi perintah agar menyejahterakan warga Jateng.

    Rasanya penegasan semacam itu perlu dilakukan Ahmad Luthfi secara berulang-ulang mengingat lawan yang akan dihadapi cukup berat, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa yang berduet dengan Hendrar Prihadi, sosok yang sukses memajukan Kota Semarang ketika menjadi wali kota.

    Selain itu, Jateng juga dikenal sebagai kandang banteng dan secara tradisional siapa pun calon gubernur yang mereka usung selalu memenangi kontestasi pilkada di sana.

    Terbaru pada Jumat (1/11) Cagub Jakarta Ridwan Kamil juga sengaja sowan ke Solo dengan dalih membahas masa depan Jakarta lantaran Jokowi pernah menjabat DKI-1 dan mantan Gubernur Jabar ini merasa perlu menimba ilmu kepadanya.

    Sementara beberapa calon bupati/wali kota yang sengaja menemui Jokowi di kediamannya dan kemudian mengamplifikasi “restu” itu lewat berbagai kanal komunikasi publik seperti media massa maupun media sosial, di antaranya adalah pasangan calon (paslon) Wali Kota/Wakil Wali Kota Bandung Arfi Rafnialdi-Yena Iskandar Ma’soem serta Paslon Bupati/Wakil Bupati Lamongan Abdul Ghofur dan Firosya Shalati.

    Entah siapa lagi kandidat yang mencoba peruntungan memanfaatkan tuah mantan Presiden Ke-7RI ini. Yang jelas tim-tim sukses masih meyakini bahwa kedekatan jagoan mereka dengan Jokowi berikut restu yang disematkan itu masih cukup efektif untuk meraup sebanyak mungkin suara dan mengantar mereka memenangkan kontestasi Pilkada 2024.

    Lantas apa iya “restu-restuan” ala Jokowi ini bisa memberikan dampak elektabilitas pada kandidat? Jawabnya bisa iya atau bisa juga tidak.

    Apabila melirik hasil Pileg 2024, lebih khusus lagi perolehan suara caleg-caleg Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dibesut langsung putra Jokowi, Kaesang Pangarep, ternyata hasilnya hanya segitu-segitu saja atau tidak seperti yang diharapkan bahwa mereka bakal mampu menembus ambang batas parlemen (parliamentary treshold) 4 persen.

    Artinya pula efek ekor jas atau coat-tail effect Jokowi, yang saat itu justru masih berkuasa penuh, ternyata tidak terlalu manjur. Efek ekor jas ini merupakan istilah umum merujuk pada hasil yang diraih oleh suatu pihak dengan cara melibatkan secara langsung maupun tidak langsung tokoh-tokoh penting atau pesohor. Dalam psikologi politik, efek ekor jas tersebut dapat dimaknai sebagai pengaruh figur atau tokoh dalam meningkatkan suara partai pada pemilu.

    Di sisi lainnya, kebutuhan kandidat atas sokongan atau endorse elite politik ternama ini tentunya juga bukan tanpa dasar dan strategi yang matang.

    Jika merujuk hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei seputar kepuasan terhadap kinerja Jokowi, terlihat jelas bahwa ternyata sebagian besar masyarakat negeri ini masih memberikan apresiasi positif mereka kepada sang mantan Presiden ini.

    Mengutip hasil polling yang dirilis lembaga survei LSI Denny JA pada medio Oktober silam, tingkat kepuasan terhadap Jokowi ada di angka 80,8 persen. Survei tatap muka menggunakan kuesioner itu dilakukan secara nasional pada 26 September–3 Oktober 2024 terhadap 1.200 responden dengan margin of error plus minus 2,9 persen serta dilengkapi pula riset kualitatif.

    Lembaga survei lainnya juga menyajikan hasil serupa, yakni Indikator Politik yang melakukan jajak pendapat seputar kepuasan terhadap kinerja Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir, diperoleh angka terkini 75 persen.

    Menurut Direktur Eksekutif lembaga tersebut, Burhanuddin Muhtadi, survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen itu dilakukan pada periode 22-29 September 2024 dengan jumlah responden 1.200 warga Indonesia dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel.

    Catatan serupa juga tercermin dari survei terbaru Poltracking Indonesia yang mencoba mengukur peta elektabilitas pasangan cagub-cawagub di Pilgub Jatim berdasarkan approval rating Jokowi.

    Meski Jokowi dan keluarganya diterpa berbagai isu negatif tentang politik, temuan survei Poltracking merekam tingkat kepuasan atau approval rating Jokowi masih tetap tinggi, yakni di kisaran 87,5 persen dengan peta pemilih yang puas dan tidak puas atas kinerja Jokowi itu tersebar merata di ketiga paslon yang bertarung pada Pilgub Jatim.

    Para politikus pastinya memahami bahwa sebagian besar pemilih pada kontestasi pemilu di Indonesia adalah pemilih emosional yang menentukan pilihan calon pemimpinnya berdasarkan kesukaan atau ketidaksukaan semata.

    Jumlah pemilih rasional, menurut peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Wasisto Raharjo Jati yang melakukan penelitian dalam Pemilu 2014–2019, diperkirakan hanya berkisar 5–10 persen dari jumlah penduduk Indonesia.

    Pada saat yang sama, sebagian masyarakat Indonesia masih sulit mencerna gagasan-gagasan besar yang disampaikan para kandidat, apalagi jika ide itu mereka sampaikan dengan bahasa-bahasa “langit” nan rumit.

    Besarnya faktor nonrasional yang digunakan pemilih itulah yang coba digarap pasangan calon kepala daerah dengan mencoba memanfaatkan sokongan Jokowi yang secara statistik masih menjanjikan.

    Memang tidak ada yang salah memilih kandidat karena alasan emosional dan personal. Jadi, biarlah waktu membuktikan benar atau tidaknya teori tuah Jokowi ini setelah pencoblosan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November nanti.

    Sumber : Antara

  • Prabowo tunjuk Viva Yoga Mauladi jadi Wakil Menteri Transmigrasi

    Prabowo tunjuk Viva Yoga Mauladi jadi Wakil Menteri Transmigrasi

    Jakarta (ANTARA) – Viva Yoga Mauladi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029, di Jakarta, Minggu malam.

    Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dipisah menjadi dua, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi. Adapun Viva akan menemani M. Iftitah S. Suryanegara yang ditunjuk jadi Menteri Transmigrasi.

    Viva adalah Wakil Ketua Umum PAN untuk periode 2020-2025, dengan latar belakang pendidikan kedokteran hewan di Universitas Udayana, Bali, yang diambil melalui program minat dan kemampuan. Viva melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

    Dia pernah menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR untuk periode 2014-2019. Karier politiknya dimulai dari bergabungnya Viva bersama Partai Amanat Nasional (PAN), di mana dia berhasil masuk dalam jajaran pengurus DPP PAN sebagai ketua departemen perencanaan monitoring dan pengendalian pemenangan pemilu sejak tahun 2000 – 2005.

    Setelah pernah gagal dalam pencalonan diri sebagai wakil rakyat pada 2004, dia diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) di Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK) DPP PAN untuk periode 2005 hingga 2010.

    Adapun dalam pemilu 2009, ia mencalonkan kembali dan berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur Hingga 2014.

    Saat menjelang pemilu 2014, Viva Yoga diberikan kepercayaan untuk memimpin Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN sebagai ketua dari tahun 2010 hingga 2015. Kemudian, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

    Baca juga: Profil Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet era Prabowo
    Baca juga: Nasaruddin Umar jabat Menteri Agama gantikan Yaqut Cholil Qoumas

    Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
    Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Puan: Partai Minta Maaf ke Rakyat Atas Kader yang Langgar Konstitusi

    Puan: Partai Minta Maaf ke Rakyat Atas Kader yang Langgar Konstitusi

    Jakarta (beritajatim.com) – Seluruh pengurus PDI Perjuangan (PDIP) di seluruh Indonesia, menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024. PDIP juga berterima kasih kepada rakyat yang memilihnya di Pemilu Legislatif 2024, sehingga mencapai hattrick kemenangan sejak Pemilu 2014.

    Hal itu menjadi salah satu keputusan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, sejak Jumat (24/5) dan ditutup pada Minggu (26/5/2024) sore.

    Ketua DPP PDIP bidang politik, Puan Maharani, membacakan rekomendasi hasil rakernas V. Ia menyampaikan Rakernas V berterima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, serta PDIP hingga berhasil menjadi pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) tiga kali berturut-turut.

    “Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD, dan PDI Perjuangan dipercaya rakyat memenangkan Pemilu Legislatif tiga kali berturut-turut,” ucap Puan sambil meneteskan air mata dan disambut riuh tepuk tangan ribuan kader PDIP.

    Puan mengatakan kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan Eksekutif).

    Selain itu, Puan juga menyampaikan bahwa rakernas V memoho maaf kepada rakyat Indonesia atas perilaku kader partai berlambang banteng moncong putih, jika telah terbukti melakukan pelanggaran konstitusi.

    “Sehubungan dengan adanya perilaku kader Partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia,” kata Puan Maharani.

    Selanjutnya, Puan menuturkan bahwa Rakernas V PDIP juga merekomendasikan untuk menyempurnakan sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai.

    “Agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali di kemudian hari,” ujarnya.

    Adapun Rakernas kali ini mengusung tema “Satyam Eva Jayate: Kebenaran Pasti Menang” dan subtema “Kekuatan Persatuan Rakyat dalam Kebenaran”.

    Sebanyak 4.858 peserta yang terdiri dari fungsionaris DPP Partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPD dan DPC Partai, Anggota DPR RI, badan dan sayap partai, Ketua, Sekretaris, Bendahara DPLN dari 16 negara, Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepala dan Wakil Kepala Daerah PDIP, serta calon anggota DPR RI terpilih pemilu 2024 yang non-incumbent hadir langsung dalam Rakernas V Partai. [tok/aje]

  • Hengky Kurniawan Sowan ke Gus Iqdam, Minta Restu Maju Cabup Blitar?

    Hengky Kurniawan Sowan ke Gus Iqdam, Minta Restu Maju Cabup Blitar?

    Blitar (beritajatim.com) – Mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan sowan ke Gus Iqdam. Politikus sekaligus selebritas itu sowan secara virtual dengan Gus Iqdam dari rumah Haji Beki.

    Awalnya Hengky Kurniawan hendak sowan langsung ke Pondok Pesantren Mambaul Hikam 2, milik Gus Iqdam. Namun Gus Iqdam sedang umroh di tanah suci.

    Lantas apakah ini, pertanda Hengky Kurniawan bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar di Pilkada 2024 mendatang ?. Hengky Kurniawan pun belum mengungkapkan secara langsung hal itu.

    “Assalamualaikum gus, ini saya mau takbiran teng mriku njenengan ke Arab Saudi,” kata Hengky Kurniawan, saat video call dengan Gus Iqdam.

    Hengky Kurniawan sendiri memang sedang hangat digosipkan bakal maju sebagai Calon Bupati Blitar. Mantan Bupati Bandung Barat tersebut disebut-sebut bakal bersaing dengan Mak Rini untuk memperebutkan kursi AG 1.

    Lantas apakah kegiatan sowan ini bagian dari langkah Hengky Kurniawan untuk maju di Pilbup Blitar 2024 mendatang. Secara tidak langsung Hengky pun menyebut bakal sering-sering mampir ke Blitar dan ke Gus Iqdam.

    Apakah pernyataan itu jawaban dari isu yang beredar Hengky bakal maju Cabup Blitar?

    “Lebaran besok habis sholat Idulfitri salaman dulu sama ibu baru balik ke Bandung, makanya ini silaturahmi ke Haji Beki, pamitan besok pulang. Engih-enggih insyaallah nanti sering mampir ke Blitar,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Hengky Kurniawan telah angkat bicara soal isu yang berkembang di Bumi Penataran tersebut. Melalui Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky mengaku siap untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar jika restui oleh partai.

    “Kalau tanggapan Mas Hengky sendiri soal mau di Blitar atau Bandung Barat, sebagai kader partai beliau bersedia ditempatkan di mana saja. Artinya kalau mau di kota atau kabupaten Blitar ya oke, kalau di Kabupaten Bandung Barat juga oke. Saya yakin Mas Hengky punya pemikiran yang rasional. Jadi saya tahu beliau itu orang yang sangat memilih dan memilah. Semoga ke depan kalau harapan kita ya di Blitar saja,” kata Ahrian Festyananda, Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky Kurniawan.

    Sebagai kader PDIP, lanjut Ahrian, Hengky Kurniawan mengaku siap diterjunkan dimana saja jika diberikan mandat oleh partai politik. Termasuk jika dirinya ditugasi maju sebagai Cabup Blitar 2024-2029.

    Ahrian, menyebut, Hengky sendiri sebenarnya relatif berpotensi untuk ikut Pilkada di Kabupaten Blitar. Hal ini tergambar di mana Hengky sendiri sebelumnya telah memimpin Kabupaten Bandung Barat dengan cakupan wilayah yang kecamatannya sama-sama banyak seperti di Kabupaten Blitar.

    “Melihat potensinya ya di Kabupaten Blitar, karena memang sudah terbiasa dengan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri banyak kecamatan sama halnya dengan Kabupaten Blitar. Secara ini sepertinya dia akan memilih Kabupaten Blitar. Tetapi keputusan tetap ada di Mas Hengky dan penugasan partai,” ungkap pria yang biasa dipanggil Rian.

    Diketahui untuk Pilkada serentak tahun ini akan digelar akhir bulan November. Meski masih beberapa bulan lagi, atmosfer pencalonan bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota Blitar sudah mulai bergolak.

    Jika benar maju, maka Hengky bakal bersaing dengan incumbent Rini Syarifah yang telah menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029. Tentu pertarungan antara Hengky dan Mak Rini pun akan sangat ketat.

    Nama Hengky yang telah populer di Blitar sebagai artis dan Mantan Bupati Bandung Barat, bukan tidak mungkin bakal menyulitkan langkah Mak Rini kembali maju sebagai Bupati Blitar periode 2024-2029. [owi/beq]

  • Masuk Bursa Calon Bupati Blitar, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Jika Direstui Partai

    Masuk Bursa Calon Bupati Blitar, Hengky Kurniawan Mengaku Siap Jika Direstui Partai

    Blitar (beritajatim.com) – Selebriti sekaligus Mantan Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan kian santer dibicarakan bakal maju di Pilkada Blitar 2024 mendatang. Nama Hengky pun disebut-sebut masuk bursa sebagai calon Bupati Blitar.

    Hengky Kurniawan pun akhirnya angkat bicara soal isu yang berkembang di Bumi Penataran tersebut. Melalui Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky mengaku siap untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar jika restui oleh partai.

    “Kalau tanggapan Mas Hengky sendiri soal mau di Blitar atau Bandung Barat, sebagai kader partai beliau bersedia ditempatkan di mana saja. Artinya kalau mau di kota atau kabupaten Blitar ya oke, kalau di Kabupaten Bandung Barat juga oke. Saya yakin Mas Hengky punya pemikiran yang rasional. Jadi saya tahu beliau itu orang yang sangat memilih dan memilah. Semoga ke depan kalau harapan kita ya di Blitar saja,” kata Ahrian Festyananda, Juru Bicaranya sekaligus mantan Ketua Tim Pemenangan Caleg pada pemilu 2014, Hengky Kurniawan.

    Sebagai kader PDIP, lanjut Ahrian, Hengky Kurniawan mengaku siap diterjunkan dimana saja jika diberikan mandat oleh partai politik. Termasuk jika dirinya ditugasi maju sebagai Cabup Blitar 2024-2029.

    Ahrian, menyebut, Hengky sendiri sebenarnya relatif berpotensi untuk ikut Pilkada di Kabupaten Blitar. Hal ini tergambar di mana Hengky sendiri sebelumnya telah memimpin Kabupaten Bandung Barat dengan cakupan wilayah yang kecamatannya sama-sama banyak seperti di Kabupaten Blitar.

    “Melihat potensinya ya di Kabupaten Blitar, karena memang sudah terbiasa dengan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri banyak kecamatan sama halnya dengan Kabupaten Blitar. Secara ini sepertinya dia akan memilih Kabupaten Blitar. Tetapi keputusan tetap ada di Mas Hengky dan penugasan partai,” ungkap pria yang biasa dipanggil Rian.

    Diketahui untuk Pilkada serentak tahun ini akan digelar akhir bulan November. Meski masih beberapa bulan lagi, atmosfer pencalonan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Blitar sudah mulai bergolak.

    Jika benar maju, maka Hengky bakal bersaing dengan incumbent Rini Syarifah yang telah menyatakan bakal maju kembali sebagai Calon Bupati Blitar periode 2024-2029. Tentu pertarungan antara Hengky dan Mak Rini pun akan sangat ketat.

    Nama Hengky yang telah populer di Blitar sebagai artis dan Mantan Bupati Bandung Barat, bukan tidak mungkin bakal menyulitkan langkah Mak Rini kembali maju sebagai Bupati Blitar periode 2024-2029. (owi/ian)