Event: KTT ASEAN

BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG

BGN Jadikan India “Role Model” Buat Tingkatkan Kualitas MBG
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pihaknya melihat
role model
di India untuk melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).
Dadan menyebut, Indonesia meminta bantuan ke India untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG.
“Ya kita kan, sebelum kita melaksanakan program makan bergizi, kita berkunjung ke India. Melihat
role model
di India,” kata Dadan, di Istana, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
“Dan saya kira nanti bimbingan teknis dari India akan membantu untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG di Indonesia,” sambung dia.
Maka dari itu, kata Dadan, BGN perlu mengambil pelajaran dari India untuk pengawasan dan pengembangan MBG.
“Lebih banyak mungkin nanti ke pengawasan, pengembangan institusi, peningkatan kualitas layanan, dan lain-lain,” imbuh Dadan.
Sebelumnya, Indonesia menawarkan pertukaran pengalaman terkait program makan bergizi gratis (MBG) dengan India dalam KTT ASEAN-India ke-22 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu (26/10/2025).
Awalnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menyinggung soal capaian Indonesia meluncurkan program MBG yang penerima manfaatnya sudah mencapai 37 juta.
“Di Indonesia, Presiden Prabowo telah meluncurkan program makanan bergizi gratis dengan lebih dari 37 juta penerima manfaat,” kata Sugiono, dalam pernyataannya yang dikutip dari laman Kemlu RI, Senin (27/10/2025).
Sugiono melihat adanya potensi kedua negara saling bertukar pengalaman guna membangun generasi yang lebih sehat dan kuat.
Terlebih, India juga memiliki program serupa MBG yang dinamai Pradan Mantri Poshan India.
“Kami melihat potensi yang kuat untuk berbagi pengalaman dengan program Pradan Mantri Poshan India guna membangun generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif di seluruh kawasan kita,” ucap dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

29/10/2025 20:35
Filipina Siap Pimpin ASEAN, Laut China Selatan Jadi Fokus Utama?

Jakarta –

Malaysia resmi menyerahkan kepemimpinan ASEAN kepada Filipina pada Selasa (28/10). Pergantian ini menandai awal masa transisi menuju peran Manila sebagai ketua blok Asia Tenggara itu pada 2026, dengan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan (LCS) yang diperkirakan akan menjadi fokus utama agenda.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang masih akan menjabat sebagai Ketua ASEAN hingga akhir tahun ini, secara simbolis menyerahkan palu kepemimpinan kepada Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada penutupan KTT ASEAN di Kuala Lumpur.

“Pada hari pertama tahun 2026, ASEAN akan memulai babak baru,” kata Anwar dalam pidato penutupnya.

Filipina termasuk satu dari empat negara anggota ASEAN, bersama Brunei, Malaysia, dan Vietnam, yang memiliki klaim tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

Wilayah laut strategis itu menjadi jalur penting perdagangan dunia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Namun, klaim mereka kerap berbenturan dengan Cina, yang menegaskan hampir seluruh kawasan tersebut sebagai bagian dari kedaulatannya, meski putusan pengadilan internasional pada 2016 menyatakan klaim itu tidak memiliki dasar hukum.

Sengketa Laut Cina Selatan

Ketegangan antara Manila dan Beijing belakangan meningkat tajam, ditandai dengan serangkaian konfrontasi di laut yang terjadi hampir setiap bulan. Kapal penjaga pantai kedua negara kerap berhadapan dalam situasi berisiko tinggi, memperlihatkan rapuhnya stabilitas di kawasan itu.

“Laut Cina Selatan baru menjadi perhatian ketika insiden di lapangan memanas, dan belakangan memang memanas,” kata seorang diplomat Asia Tenggara di sela KTT ASEAN kepada AFP yang menolak disebutkan namanya.

Dalam pidatonya di Kuala Lumpur, Presiden Marcos menegaskan bahwa kerja sama regional tetap penting di tengah ketegangan yang ada. “Ada hasil positif yang bisa dicapai jika kita berkomitmen untuk bekerja sama dan menjalin keterlibatan yang bermakna, terutama di Laut Cina Selatan,” ujarnya.

Namun, analis geopolitik asal Manila, Don McLain Gill, mengatakan kepada AFP bahwa meski Filipina akan menekankan keamanan maritim selama masa kepemimpinannya, kesepakatan apa pun yang mungkin disetujui Cina kemungkinan tidak akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Cina mungkin akan menyetujui hal-hal simbolis, tetapi tidak yang benar-benar bisa mengekang tindakannya di lapangan,” ujarnya.

Para diplomat dan pengamat memandang bahwa Filipina akan mendorong pendekatan yang berimbang: mencegah eskalasi di satu sisi, sambil membuka ruang kerja sama dengan Beijing di sisi lain. Beberapa bidang yang dianggap potensial antara lain meteorologi kelautan yang penting bagi keselamatan pelayaran, serta pembentukan mekanisme untuk memastikan akses nelayan terhadap wilayah tangkap tradisional mereka.

Tantangan Filipina dalam isu Myanmar

Selain isu Laut Cina Selatan, Filipina juga akan memikul tanggung jawab menangani situasi di Myanmar yang masih terjerat perang saudara sejak kudeta militer pada 2021. “Pemerintah Filipina perlu memastikan agar isu Laut Cina Selatan tidak menutupi prioritas lain ASEAN,” kata Mustafa Izzuddin, analis internasional dari Solaris Strategies Singapore.

Menjelang pemilu Myanmar pada 28 Desember, sejumlah sumber diplomatik mengatakan kepada AFP bahwa ASEAN tidak akan mengirim pengamat. Keputusan ini menjadi kemunduran bagi upaya junta militer mencari legitimasi internasional, meski beberapa negara anggota kemungkinan akan mengirim pengamatnya secara terpisah.

Manila juga akan menghadapi tantangan besar dalam membangun sikap bersama ASEAN, termasuk menentukan apakah para pemimpin junta akan diundang kembali ke pertemuan kawasan yang mereka tidak hadiri sejak kudeta. Filipina pun akan memimpin pembahasan penunjukan utusan tetap ASEAN yang bertugas menangani situasi politik di Myanmar.

Editor: Prihardani Purba

(ita/ita)

29/10/2025 14:29
Trump Berubah Haluan, Hapus Hukuman Tarif untuk Brasil

Jakarta –

Krisis dagang antara Amerika Serikat dan Brasil mulai mereda, setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Brasil Luiz Incio Lula da Silva di sela-sela KTT ASEAN di Malaysia, Minggu (26/10). Washington sebabnya dinilai melunak, usai mengadopsi strategi baru dalam hubungan dagang dengan Brasil.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, “Kami percaya, dalam jangka panjang Brasil akan diuntungkan dengan menjadikan Amerika Serikat mitra dagang utama, bukan Cina,” dalam sebuah pernyataan resmi di Malaysia.

Tentu saja masih ada beberapa masalah politik dengan Brasil, namun pemerintahan AS yakin hal itu dapat diatasi dan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Harus Bergerak Cepat

Negosiasi untuk menormalisasi hubungan dagang kedua negara dimulai pada Minggu malam hingga hari Senin (27/10). Kepada harian Brasil O Globo, Menteri Luar Negeri Brasil Mauro Vieira mengatakan “telah menyusun jadwal pertemuan”, dan bahwa kesepakatan akan bisa dicapai dalam “beberapa minggu” ke depan.

Namun, niat AS untuk kembali menjadi mitra dagang terpenting Brasil masih jauh dari kenyataan. Menurut data resmi, volume perdagangan antara kedua negara tahun lalu hanya mencapai 84 miliar dolar AS (Rp 1,328 triliun).

Cina geser AS

Sebagai perbandingan: nilai perdagangan antara Cina dan Brasil pada tahun 2024 mencapai 151 miliar dolar AS (Rp 2,500 triliun). Sejak tahun 2009, Cina telah ‘menyalip AS’ sebagai mitra dagang terbesar Brasil.

Sejak saat itu, volume perdagangan antara kedua negara meningkat hampir tiga kali lipat, dari 56 miliar menjadi 151 miliar dolar AS. Sedangkan, perdagangan AS dengan Brasil naik dua kali lipat dari 42 miliar dolar AS (2009) menjadi 84 miliar dolar AS (2024).

“Perburuan penyihir terhadap Bolsonaro”

Sementara itu, ekspor AS ke Brasil stabil di kisaran 4,3 miliar dolar AS (Rp 71 triliun) pada bulan Juli dan September 2025. Akibatnya, defisit perdagangan jangka panjang Brasil terhadap AS, yang telah berlangsung sejak 2015 semakin besar.

Alasan tarif hukuman AS terhadap Brasil bukan disebabkan defisit perdagangan yang merugikan AS. Sebaliknya, langkah tersebut digunakan Presiden Trump untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya atas vonis mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro oleh Mahkamah Agung Brasil.

Dalam sebuah unggahan di jejaring sosialnya, Truth Social, Trump pada bulan Juli menyebut putusan tersebut sebagai “Perburuan penyihir terhadap mantan presiden dan keluarganya” (AS menggunakan istilah perburuan penyihir untuk menggambarkan perburuan terhadap orang atau kelompok yang dianggap bersalah tanpa bukti yang kuat). Namun, di Malaysia, Trump bersikap lebih tenang. Ia mengatakan dalam konferensi pers bahwa dirinya “selalu menyukai Bolsonaro.”

Lula: “Pertemuan berjalan sangat baik”

Namun, Trump tampaknya juga mulai menyukai Presiden Brasil Lula, meskipun pandangan ideologis keduanya saling bertolak belakang. Dua politisi yang hampir sebaya ini, Lula berusia 80 tahun dan Trump 79 tahun, pertama kali bertemu di Sidang Majelis Umum PBB, September lalu.

Setelah pertemuan singkat itu, Trump mengatakan bahwa ia merasa Lula sebagai sosok yang simpatik, dan mengaku terkesan dengan perjalanan hidup tokoh sosialis tersebut. Selama percakapan telepon menjelang pertemuan di Kuala Lumpur, hubungan kedua pemimpin dikabarkan kian erat.

Lula turut memberi tanggapan positif, “Saya mengakui bahwa pertemuan dengan Trump berlangsung dengan sangat baik,” katanya kepada media internasional. Turut menambahkan bahwa dirinya dan Trump berkomitmen memastikan “hubungan 200 tahun antara Brasil dan Amerika Serikat tetap terjaga.”

Setelah pertemuan antara Trump dan Lula, Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mengumumkan bahwa persiapan perjanjian dagang dengan Cina sudah berada pada tahap lanjutan. Rencananya, Trump dan Xi Jinping akan menyelesaikan negosiasi dalam pertemuan 30 Oktober mendatang di Korea Selatan.

Menurut Bessent, perjanjian mencakup penangguhan tarif tambahan sebesar 100 persen atas impor Cina yang sebelumnya dijadwalkan berlaku pada 1 November mendatang. Selain itu perjanjian juga akan mencakup pencabutan sebagian pembatasan ekspor terhadap Cina.

Sebagai balasannya, Beijing dapat mencabut pembatasan ekspor atas logam tanah jarang dan kembali mengimpor kedelai dari AS.

Sejak Mei tahun ini, menurut Departemen Pertanian AS, Cina sama sekali tidak membeli kedelai dari AS. Sedangkan tahun lalu, impor kedelai Cina dari AS mencapai hampir 13 miliar dolar AS (Rp 215 triliun). Sebagai gantinya, Beijing membeli kedelainya dari Brasil dan Argentina.

Para petani kedelai di AS menyambut dengan lega ‘perubahan haluan’ Trump ini sama halnya dengan industri agrikultur Brasil. Dewan Ekspor Kopi Brasil (Cecafe) menyatakan bahwa mereka menyambut baik dialog antara Trump dan Lula dan menantikan “hasil konkretnya.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha

(ita/ita)

29/10/2025 14:20
ASEAN & China Makin Mesra, Ini Manfaat buat Indonesia

Jakarta –

China dan ASEAN meningkatkan perjanjian perdagangan bebas menjadi versi terbaru yakni ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) 3.0. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya hubungan dagang kedua kawasan di tengah kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Penandatanganan ACFTA 3.0 dilakukan di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia, pada hari terakhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-47, Selasa (28/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri acara tersebut mewakili Presiden Prabowo Subianto.

“Pemerintah Indonesia akan memulai proses ratifikasi dan penyelarasan kebijakan domestik, serta berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan dunia usaha untuk memastikan manfaat optimal dari implementasi ACFTA 3.0 Upgrade,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).

ACFTA 3.0 menandai babak baru kemitraan ekonomi yang lebih inklusif dan komprehensif antara ASEAN dengan China. China merupakan mitra dagang terbesar bagi ASEAN selama 16 tahun terakhir, sekaligus mitra dagang utama bagi Indonesia.

Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia-RRT mencapai US$ 136,59 miliar dengan realisasi investasi RRT di Indonesia sebesar US$ 8,1 miliar. Jumlah itu meningkat 9% dibandingkan tahun sebelumnya.

ACFTA 3.0 diharapkan dapat semakin memperkuat tren positif perdagangan ASEAN dan RRT, sekaligus mendorong diversifikasi ekspor, peningkatan nilai tambah industri dan investasi yang lebih berkelanjutan. Beberapa pengembangan kerja sama mencakup berbagai isu strategis dan terkini seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, konektivitas rantai pasok, pengembangan UMKM, perlindungan konsumen dan persaingan usaha.

Sebagai informasi, ACFTA 3.0 merupakan pembaruan dari perjanjian ACFTA yang telah berlaku sejak 2010 dan bertujuan untuk memperluas kerja sama perdagangan. ACFTA 3.0 Upgrade menjadi langkah penting untuk memastikan kerja sama ASEAN dengan RRT tetap relevan dengan dinamika ekonomi global, serta memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha di kawasan.

“Bagi Indonesia, ini merupakan peluang strategis untuk memperkuat daya saing ke salah satu perekonomian terbesar di dunia,” terang Airlangga.

ACFTA 3.0 menjadi salah satu hasil utama (major outcomes) dari pelaksanaan KTT ASEAN ke-47 yang diketuai Malaysia. Sebagaimana diketahui, ACFTA merupakan perjanjian perdagangan pertama yang dicapai ASEAN dengan negara di luar blok negara-negara Asia Tenggara ini.

Data Pemerintah China menunjukkan bahwa perdagangan ASEAN dan China mencapai Yuan 5,57 triliun (sekitar US$ 785 miliar) pada Januari-September 2025. Jumlah itu meningkat 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

(aid/hns)

28/10/2025 23:00
PM Jepang Dikritik Habis Usai Kunjungi Makam Tentara Jepang di Malaysia

Kuala Lumpur –

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi mengunjungi pemakaman tentara Jepang saat berkunjung ke Kuala Lumpur, Malaysia, pada akhir pekan. Kunjungan Takaichi itu menuai kritikan keras, terutama dari publik Malaysia yang menyebutnya sangat menyinggung.

PM baru Jepang itu berada di Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN dan pertemuan terkait lainnya pada akhir pekan.

Takaichi yang mencetak sejarah sebagai PM wanita pertama di Jepang, seperti dilansir The Star, Selasa (28/10/2025), menyempatkan diri mengunjungi pemakaman di Kuala Lumpur tersebut, untuk memberikan penghormatan kepada tentara-tentara Jepang yang gugur selama Perang Dunia II silam.

“Hari ini saya mengunjungi pemakaman Jepang di Kuala Lumpur dan meletakkan bunga di monumen peringatan. Saya merasa sangat terharu karena dapat memberikan penghormatan kepada para tentara yang gugur di Malaysia,” tulis Takaichi dalam postingan media sosial X pada Minggu (26/10).

Tidak hanya mengunjungi pemakaman tentara Jepang, Takaichi juga datang mengunjungi Tugu Negara Malaysia, monumen nasional yang dibangun untuk menghormati sebanyak 11.000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan masa Darurat Malaya tahun 1948-1960 silam.

“Setelah ini, saya juga mengunjungi Monumen Nasional (Tugu Negara) untuk menghormati para tentara dan warga sipil yang gugur dalam dua Perang Dunia dan perjuangan kemerdekaan Malaysia, sambil merenungkan sejarah bangsa,” sebutnya.

Namun, para pengguna media sosial segera mempertanyakan tindakan Takaichi, dengan beberapa netizen menyebutnya ironis, karena banyak tentara dan warga sipil yang tewas saat melawan invasi Jepang ke Malaya tahun 1941 silam.

Salah satu pengguna media sosial dengan nama profil ‘Lucas The Black Walla’ menyebut bahwa memberikan penghormatan kepada tentara Jepang tanpa mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Malaya “sangatlah menyinggung”.

Pengguna media sosial lainnya, dengan nama profil ‘Malaysian IGOT7’ menulis komentar bernada mengkritik. “Pernahkah Anda sebagai sebuah negara meminta maaf secara terbuka atas invasi dan pendudukan atas Malaya, sementara menimbulkan penderitaan dan trauma kepada rakyat yang masih ditanggung sebagian orang hingga hari ini(?)”

Netizen dengan nama akun ‘Malaya Singapore’ menuliskan komentar yang menyebut kunjungan itu bukanlah hal yang baik bagi PM Jepang yang baru terpilih.

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

28/10/2025 16:01
Ketika Asia Tenggara Jadi Panggung Ambisi Trump, Apa Motifnya?

Jakarta –

Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Jepang pada Senin (27/10), menjadi pemberhentian kedua dari tur lima harinya di Asia. Ini merupakan perjalanan luar negeri terpanjang Trump sejak menjabat pada Januari lalu.

Perhentian pertamanya adalah KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum itu, Trump menjadi saksi penandatanganan perjanjian damai antara Thailand dan Kamboja, yang disebut Kuala Lumpur Peace Accords.

Kesepakatan tersebut dibangun dari gencatan senjata yang tercapai setelah Trump turun tangan pada Juli, ketika sengketa perbatasan yang telah berlangsung puluhan tahun antara kedua negara kembali memanas dan menimbulkan bentrokan selama lima hari.

Setelah kesepakatan itu diteken, Trump memuji keberanian Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, serta menyebut bahwa gencatan senjata yang ia bantu mediasi telah menyelamatkan “jutaan nyawa.”

“Hari ini adalah momen bersejarah bagi seluruh rakyat Asia Tenggara, ketika kita menandatangani perjanjian bersejarah untuk mengakhiri konflik militer antara Kamboja dan Thailand,” ujar Trump.

Kedua negara menyatakan komitmen mereka terhadap perdamaian dan keamanan, serta sepakat melaksanakan upaya pembersihan ranjau di sepanjang perbatasan, menarik senjata berat, dan membuka akses bagi tim pemantau gencatan senjata yang dikoordinasikan ASEAN.

Thailand juga sepakat untuk membebaskan 18 tentara Kamboja yang telah ditahan sejak Juli.

Trump meninggalkan Malaysia pada Senin (27/10) siang menuju Jepang. Perdana Menteri Jepang yang baru, Sanae Takaichi, yang baru seminggu menjabat berharap dapat membangun hubungan pribadi yang baik dengan Trump untuk meredakan ketegangan dagang.

Dalam penerbangan menuju Tokyo dengan pesawat Air Force One, Trump mengatakan bahwa pertemuannya di Jepang akan menyoroti “persahabatan besar antara Amerika Serikat dan Jepang.”

Antara diplomasi dan ambisi pribadi

Namun, langkah Trump menuai banyak kritik. Phil Robertson, Direktur Asia Human Rights and Labor Advocates, menilai aksi Trump sarat motif pribadi.

“Trump jelas berambisi mengejar Hadiah Nobel Perdamaian. Peranannya dalam kesepakatan Thailand dan Kamboja lebih menunjukkan obsesi akan pencitraan diri ketimbang komitmen jangka panjang terhadap perdamaian,” kata Robertson kepada DW.

Ia menambahkan bahwa ancaman Trump untuk menaikkan tarif ekspor kedua negara hingga 49 persen membuat mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kesepakatan damai. “Kedua negara sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat,” ujarnya.

Tekanan dagang jadi alat pengaruh

Menurut analis politik asal Singapura, Ian Chong, pengaruh Trump di Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari tekanan ekonomi.

“Tarif dan perdagangan adalah senjata utama Amerika Serikat dalam memaksa kesepakatan,” katanya. “Negara-negara Asia Tenggara merupakan simpul penting dalam rantai pasok global, termasuk untuk bahan mentah seperti nikel yang dikirim ke Cina dan akhirnya dijual ke pasar Amerika Serikat.”

Chong menilai kebijakan proteksionis Trump menambah tekanan bagi ekonomi kawasan yang selama ini bergantung pada ekspor. “Ketika Amerika Serikat memberlakukan pembatasan, negara-negara ini harus mencari pasar alternatif, dan itu tidak mudah,” ujarnya.

Berdasarkan data Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, total perdagangan antara Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN mencapai sekitar $475 miliar dolar (setara Rp7.888 triliun) pada 2024, menjadikannya hubungan ekonomi yang vital bagi kedua pihak.

Trump dan upaya membangun loyalitas kawasan

Kunjungan Donald Trump ke Malaysia juga menjadi kesempatan bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk bertemu langsung dengan presiden Amerika Serikat tersebut, menyusul pengumuman kerja sama dagang timbal balik antara Kuala Lumpur dan Washington.

Menurut analis politik asal Singapura, Ian Chong, para pemimpin di Asia Tenggara berusaha menjaga hubungan baik dengan Trump agar tetap mendapat akses pasar Amerika tanpa harus tunduk pada tekanan ekonomi Cina. “Secara historis, Amerika Serikat membantu menjaga stabilitas dan kebebasan jalur laut dan udara yang penting bagi perdagangan,” ujarnya kepada DW.

Chong menilai, jika Amerika Serikat mengurangi komitmennya di kawasan, kekosongan itu bisa dimanfaatkan Beijing untuk memaksakan kepentingannya. Karena itu, banyak pemimpin Asia Tenggara memilih tetap menjalin komunikasi langsung dengan Trump agar tidak kehilangan posisi strategis di mata Washington.

Namun, tidak semua pihak melihat pendekatan Trump sebagai strategi yang mendalam. Thitinan Pongsudhirak, profesor politik dari Universitas Chulalongkorn di Bangkok, menilai Trump lebih fokus pada “kemenangan cepat” dan kesepakatan besar dengan Cina.

“Bagi Trump, KTT ASEAN hanyalah acara sampingan. Sementara negara-negara Asia Tenggara ingin hasil jangka panjang yang saling menguntungkan,” katanya.

Thitinan menambahkan bahwa perhatian utama Trump justru tertuju pada Jepang, Korea Selatan, dan terutama pertemuannya dengan Presiden Cina Xi Jinping.

“Berbeda dengan masa jabatan pertamanya, kini Cina siap membalas setiap langkah Amerika. Ini sudah masuk tahap permainan kekuatan ekonomi global,” ujarnya.

Trump sendiri mengatakan optimistis akan mencapai kesepakatan dengan Xi, bahkan membuka kemungkinan memperpanjang perjalanannya untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. “Saya sangat menghormati Presiden Xi, dan saya yakin kami akan mencapai kesepakatan,” kata Trump di pesawat Air Force One.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu

Editor: Prihardani Tuah Purba

(ita/ita)

28/10/2025 14:30
Prabowo Siap Kirim Pasukan ke Gaza, Netanyahu Bilang Israel yang Menentukan

Jakarta –

Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap menempatkan pasukan di Gaza dalam upaya mewujudkan rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kesiapan Indonesia itu disampaikan Prabowo di KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Malaysia, yang turut dihadiri Trump pada 26 Oktober 2025.

Namun, rencana itu sampai saat ini belum menemui titik terang, terlebih setelah Israel berkeras bahwa mereka merupakan pihak yang berwenang menentukan negara asing yang boleh terlibat dalam pasukan perdamaian itu.

“Kami memegang kendali atas keamanan kami, dan kami juga telah menegaskan bahwa terkait pasukan internasional, Israel akan menentukan pasukan mana yang tidak dapat kami terima, dan beginilah cara kami beroperasi dan akan terus beroperasi,” kata Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Israel telah menolak niatan Turki untuk ikut serta dalam pasukan perdamaian di Gaza.

Adapun Yordania menyatakan tidak ingin terlibat dalam pasukan perdamaian tersebut jika misinya menegakkan perdamaian di Gaza.

Penempatan prajurit yang dinamakan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) tersebut merupakan satu dari 20 butir rencana perdamaian yang diinisiasi Trump.

‘Bola di tangan Israel’

Dalam pernyataan di sela-sela KTT ASEAN-Amerika Serikat di Kuala Lumpur, Minggu (26/01), Prabowo mengatakan pemerintahannya siap dan berkomitmen untuk mendukung upaya perdamaian dan stabilisasi di Gaza, salah satunya dengan mengirim prajurit ke dalam pasukan perdamaian internasional.

“Mari kita memilih untuk berada di sisi sejarah yang benar,” kata Prabowo.

“Marilah ASEAN dan AS menjadi mitra perdamaian, membangun perdamaian yang lestari, memupuk kerja sama yang membangun, dan memperkuat kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi rakyat kita dan dunia.”

Presiden Prabowo (kiri) bertemu dengan Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 13 Oktober 2025. (AFP via Getty Images)

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, berpendapat niatan Pranowo itu memang sejalan dengan konstitusi negara soal keterlibatan dalam menjaga perdamaian dunia.”

Hanya saja Rezasyah ragu komitmen Prabowo itu bakal berjalan mulus lantaran keputusan mengirimkan pasukan perdamaian tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia.

Dia merujuk pernyataan Netanyahu pada 26 Oktober yang mengatakan pemerintahannya yang berhak menentukan negara asing yang terlibat dalam pasukan multinasional tersebut.

“Bola di tangan Israel,” kata Rezasyah.

Agar dapat berperan dalam mewujudkan pasukan perdamaian internasional, Rezasyah menyebut Prabowo harus mengintensifkan lobi kepada Amerika Serikat dan PBB.

Hal itu diperlukan lantaran Amerika Serikat masih menjadi salah satu pihak utama yang bisa menekan Netanyahu.

“Bagaimana pun harus ada komunikasi bagus dengan Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Lagipula, hubungan kita kan sudah semakin enggak mesra setelah kasus atlet gimnastik,” lanjut Rezasyah, merujuk pada penolakan Indonesia dalam memberi visa kepada para atlet Israel untuk mengikuti Kejuaraan Dunia Senam 2025 di Jakarta.

“Saya pikir cukup ikut [mandat] PBB, karena Dewan Keamanan PBB yang memberikan mandat akan diberikan kepada negara [kirim pasukan perdamaian].”

AFP via Getty ImagesPresiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan dengan Perdana Menteri israel Benjamin Netanyahu.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, menyebut pemerintahan Trump telah mempertimbangkan untuk mengajukan resolusi PBB soal mandat bagi pasukan perdamaian di Gaza.

Pasukan multinasional itu bertujuan untuk menjadi kekuatan penstabil di wilayah Gaza, terang Rubio di Doha, Qatar, pada 25 Oktober.

Rubio menambahkan, pemerintah Amerika Serikat tidak akan mengirim prajurit mereka ke Gaza, tapi menyatakan telah membahas topik tersebut dengan Indonesia, Azerbaijan, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Turki.

Baca juga:

Namun, Israel menyatakan tak ingin Turki terlibat dalam program tersebut.

“Negara-negara yang ingin atau siap mengirim pasukan bersenjata harus setidaknya adil terhadap Israel,” kata Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, tanpa merinci lebih jauh maksud pernyataannya.

Sementara itu, Raja Abdullah dari Yordania mengatakan negaranya dan Mesir hanya bersedia melatih pasukan keamanan Palestina.

“Jika kami berpatroli di sekitar Gaza dengan senjata, negara manapun tidak ingin terlibat dalam situasi itu,” kata Abdullah dalam wawancara eksklusif dengan BBC.

Selama beberapa dekade terakhir, Yordania merupakan negara penampung pengungsi Palestina terbesar di Timur Tengah, mencapai 2,3 juta orang.

Untung-rugi mengirim pasukan perdamaian

Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang rencana mengirim prajurit ke dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).

Menurutnya, proposal keberadaan ISF hanya akan melemahkan Hamas sehingga Israel nantinya dapat menguasai wilayah Palestina dengan mudah.

Sedari awal, Faisal menilai, poin-poin dalam proposal yang diusulkan Trump sejatinya lebih banyak menguntungkan Israel.

Ia merujuk, antara lain, soal pelucutan senjata Hamas serta keberadaan buffer zone yang ditetapkan di dalam Gaza yang “justru makin mengurangi wilayah.”

Saat ini, terang Faisal, Israel sejatinya telah menguasai lebih dari setengah wilayah Gaza.

Oleh karena itu, Faisal mengatakan, “Ini skenario Amerika Serikat dan Israel, supaya Hamas melemah dan Gaza akhirnya dikuasai Israel.”

“Poin kesepakatan itu sudah rentan sedari awal. Ada wilayah buffer zone, tapi kenapa di wilayah Gaza?” ujarnya.

Berbeda dengan Faisal, Teuku Rezasyah menilai pengiriman pasukan perdamaian internasional bakal cukup membantu menstabilkan kondisi di Gaza.

Ia menilai, pasukan Indonesia memiliki kemampuan untuk mendekati Hamas sehingga perdamaian dapat segera tercapai. Di sisi lain, Hamas pun tidak memiliki resistensi dengan Indonesia.

“Hamas tahu diri. Mereka melihat “abang” mereka yang datang. Saya percaya mereka akan bisa menahan diri jika pasukan kita ke sana,” ujar Rezasyah.

“Pasukan kita juga lengkap dan bisa menghargai kearifkan lokal. Namun, yang harus dilakukan sekarang adalah harus berkoordinasi dengan Dewan Keamanan PBB.”

Kemlu tunggu mandat PBB

Sampai saat ini, posisi Indonesia dalam pasukan perdamaian internasional masih belum jelas, apakah sekadar penyokong atau menjadi pasukan inti.

Namun sejumlah media Israel melaporkan bahwa Indonesia dan Azerbaijan akan menjadi pasukan inti ISF di Gaza.

Media Israel Hayom dalam salah satu laporannya menyatakan, pembahasan soal posisi Indonesia itu sempat muncul dalam diskusi terbaru antara Wakil Presiden Amerika Serikat, JD Vance, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, tak berkomentar lebih lanjut soal kabar prajurit Indonesia menjadi pasukan inti di Gaza.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sampai saat ini masih memantau saksama perkembangan di Gaza dan “mendukung penuh upaya rekonstruksi pascaperang.”

“Seperti disampaikan Presiden RI dalam pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Indonesia siap berkontribusi nyata dalam bentuk pengiriman pasukan penjaga perdamaian,” kata Yvonne.

“Itu jika PBB melalui Dewan Keamanan telah memberikan mandat resmi.”

Anadolu via Getty ImagesPersonel TNI bersiap menjalani misi perdamaian PBB di Kongo.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada 20 Oktober, Prabowo menyebut pemerintahannya siap mengirimkan 20.000 personel perdamaian ke Gaza.

Soal jumlah itu, Yvonne belum memastikan, dengan mengatakan, “Pelaksanaan menyesuaikan kebutuhan dan mandat dari PBB.”

“Prisipnya adalah setiap penugasan akan mengikuti keputusan dan kerangka yang ditetapkan Dewan Keamanan PBB.”

Sementara Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Freddy Ardianzah, mengatakan siap jika pemerintah menginstruksikan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

“Pada prinsipnya, TNI selalu siap melaksanakan setiap keputusan dan kebijakan pemerintah, dalam hal ini perintah langsung dari Presiden Republik Indonesia selaku Panglima Tertinggi TNI,” ujar Freddy.

Menurut Freddy, TNI sejatinya telah memiliki satuan-satuan khusus yang siap diterjunkan untuk operasi di luar negeri, baik misi kemanusiaan atau perdamaian.

“Segala bentuk keterlibatan TNI di luar negeri itu akan dilaksanakan sesuai mandat dan keputusan politik negara,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa penerjunan pasukan itu akan tetap selaras dengan kebijakan luar negeri Indonesia.

“Prinsipnya, TNI siap menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan permintaan resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan memperhatikan aspek keamanan, kemampuan, dan mandat operasi,” pungkasnya.

(ita/ita)

28/10/2025 11:17
Usai dari Malaysia, Prabowo Bakal Hadiri KTT APEC 2025 di Korea Selatan

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia‑Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan diselenggarakan di Korea Selatan (Korsel) pada akhir Oktober hingga awal November 2025.

Dalam agenda yang direncanakan berlangsung di kota Gyeongju pada 31 Oktober–1 November 2025 tersebut, Prabowo itu akan bergabung dengan pimpinan negara lain di kawasan Asia-Pasifik untuk membahas berbagai isu strategis ekonomi, perdagangan, teknologi dan ketahanan pangan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengamini bahwa langkah keikutsertaan Indonesia di forum APEC ini tentunya dipandang sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kancah ekonomi regional dan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-mitra penting di kawasan Asia-Pasifik.

“Pak Presiden juga akan mengikuti APEC di Korea Selatan di Gyeongju, Korea Selatansampai tanggal 2 November jadwal acaranya dan kami dalam persiapan untuk menghadiri keduanya [APEC dan KTT Asean],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (22/10/2025).

Kehadiran Indonesia dalam KTT APEC ini juga dipandang sebagai momentum penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menunjukkan komitmennya terhadap integrasi ekonomi global dan upaya memperkuat kerjasama multilateral.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto telah bertolak ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 Asean.

Prabowo terbang dengan pesawat kepresidenan melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (25/10/2026). Agenda kunjungan ke luar negeri Prabowo rencananya dilanjutkan untuk menghadiri KTT APEC di Korea Selatan.

“Pada sore hari ini Bapak Presiden bertolak ke Kuala Lumpur untuk menghadiri KTT ASEAN. Selanjutnya ada agenda untuk KTT APEC, tetapi mungkin akan menyesuaikan dengan agenda yang di Malaysia,” terang Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasteyo Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (25/10/2025).

28/10/2025 10:28
Politik kemarin, Prabowo siapkan TNI ke Gaza hingga KKB ditangkap

Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik kemarin yang menjadi sorotan, di antaranya Presiden Prabowo Subianto telah membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Gaza hingga Satgas Damai Cartenz menangkap anggota KKB penembak anggota Polri.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Presiden dan Panglima TNI bahas rencana pengiriman pasukan ke Gaza

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah berkomunikasi membahas rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza.

“Mengenai komunikasi antara Presiden dan Panglima TNI, tentu berjalan dengan sangat baik. Setiap rencana strategis yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan TNI selalu dibahas secara terarah, terpadu, dan lintas kementerian/lembaga,” kata Freddy kala menjawab pertanyaan Antara soal komunikasi antara Panglima TNI dan Presiden soal rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, di Jakarta, Senin.

Menurut Freddy, setiap keputusan untuk mengirim pasukan perdamaian ke luar negeri pasti didasari oleh perintah dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden.

Baca selengkapnya di sini.

Hadiri KTT ASEAN-Jepang, Prabowo puji PM Jepang: Kuasai masalah utama

Presiden RI Prabowo Subianto memuji gaya kepemimpinan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang dinilainya menguasai persoalan utama, usai menghadiri KTT Ke-28 ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu.

Dalam rangkaian acara Puncak KTT Ke-47 ASEAN itu, Presiden Prabowo memuji Sanae Takaichi sebagai Perdana Menteri wanita pertama Jepang.

“(Dia) Perdana Menteri wanita pertama Jepang. (Sanae Takaichi) menguasai persoalan utama,” kata Prabowo singkat menjawab pertanyaan awak media usai mengikuti KTT ASEAN-Jepang di Kuala Lumpur, Malaysia, melalui rekaman video yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Komisi VII DPR: Pujian Trump ke Prabowo layak diakui

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa pujian dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto karena peran aktif di Timur Tengah layak diakui.

Dia mengatakan pujian kepada Prabowo itu adalah pujian yang kesekian kalinya disampaikan pada acara-acara resmi pertemuan lintas negara. Menurut dia, hal tersebut patut dibanggakan oleh rakyat Indonesia.

“Trump menegaskan kembali peran aktif Prabowo dan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Ini sangat konsisten dengan amanah konstitusi dan perjuangan rakyat Indonesia,” kata Saleh di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

TNI AL beri brevet kehormatan kepada Wali Kota Tanjungpinang

Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (AL) Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana memberikan brevet kehormatan penerbangan kepada Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah dalam upacara penganugerahan di Apron Lanudal Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Laksamana Muda TNI Bayu Alisyahbana mengatakan penyematan brevet kehormatan bukan sekadar seremoni, melainkan simbol penghormatan, pengakuan, dan sinergi strategis antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Brevet kehormatan ini mencerminkan penghargaan dan rasa terima kasih kami kepada tokoh-tokoh yang selama ini berperan aktif mendukung kegiatan penerbangan TNI Angkatan Laut. Sinergi antara kekuatan laut dan udara tidak mungkin berjalan optimal tanpa dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya usai upacara di Tanjungpinang, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Satgas Damai Cartenz tangkap KKB penembak anggota Polri di Lanny Jaya

Satgas Damai Cartenz, Senin (27/10) menangkap anggota KKB penembak anggota Polri di Lanny Jaya KKB Dugi alias Dugwi Telenggen terduga pelaku penembakan yang menewaskan Brigpol Joan Sibarani di Tiom, Kabupaten Lanny Jaya,Papua Pegunungan pada 10 September 2024 lalu.

“Memang benar KKB Dugi Telenggen ditangkap di Kampung Ulume, Kabupaten Lanny Jaya dan saat ini masih diperiksa penyidik,” kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani kepada Antara, Senin.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

28/10/2025 08:00
Dilema dan Pilihan Strategis ASEAN di Bawah Kebijakan “Tarif Resiprokal” Amerika Serikat

Pada pagi hari waktu setempat, 26 Oktober, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk memulai kunjungan resmi perdananya sekaligus menghadiri KTT ASEAN ke-47. Dalam rangkaian lawatan ke Asia kali ini, Gedung Putih hanya menjadwalkan satu hari untuk KTT ASEAN. Dibandingkan perhelatan KTT itu sendiri, hal yang tampaknya lebih menarik perhatian Washington adalah partisipasi dalam penandatanganan perjanjian damai Thailand–Kamboja. Media Politico bahkan melaporkan bahwa Gedung Putih menjadikan agenda tersebut sebagai prasyarat kehadiran AS di KTT ASEAN.

Terlihat jelas bahwa pemerintahan AS saat ini menunjukkan minimnya kesabaran terhadap kerja sama bilateral maupun multilateral yang melibatkan negara-negara ASEAN. Faktanya, Kantor Urusan Multilateral pada Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik—yang menangani relasi AS–ASEAN serta isu kawasan Sungai Mekong—telah dibubarkan dalam restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS. Selain itu, selama masa jabatan pertamanya, Trump hanya menghadiri KTT ASEAN pada 2017; dan kali ini besar kemungkinan menjadi satu-satunya kehadirannya di KTT ASEAN pada masa jabatan keduanya. Berbeda dengan periode pertama, kebijakan Washington terhadap Asia Tenggara kini jauh lebih keras. Penangguhan bantuan untuk negara-negara di kawasan serta peluncuran kebijakan “tarif resiprokal” menunjukkan bahwa pemaksaan ekonomi telah menjadi instrumen utama pemerintah AS untuk mencoba membentuk ulang pengaruhnya di Asia Tenggara.

Dampak kebijakan luar negeri AS tersebut melampaui ekspektasi banyak negara ASEAN. Selama ini, sebagian elit strategis di kawasan memandang AS sebagai “hegemon yang murah hati”: tidak bernafsu ekspansi wilayah namun memiliki kapabilitas militer dan ekonomi untuk menopang tatanan kawasan, sekaligus memberi bantuan dan akses pasar bagi negara-negara ASEAN. Survei yang dilakukan ISEAS–Yusof Ishak Institute pada 3 Januari–15 Februari tahun ini terhadap elit strategis ASEAN menunjukkan, ketika ditanya “pihak mana yang paling Anda percaya dalam mendorong agenda perdagangan bebas global”, 19% responden masih memilih AS, sementara ASEAN dan Tiongkok masing-masing dipilih oleh 23,8% dan 20,6% responden. Jelas, banyak pihak tidak menyangka negara-negara ASEAN akan menjadi sasaran langsung kebijakan AS. Baru setelah kebijakan “tarif resiprokal” diterapkan, negara-negara ASEAN makin menyadari realitasnya: prasyarat yang menopang teori “hegemon yang murah hati” telah runtuh. Ng Eng Hen, mantan Menteri Pertahanan Singapura, menyatakan bahwa persepsi negara-negara Asia terhadap AS telah bergeser dari sebelumnya sebagai “kekuatan dengan legitimasi moral” menjadi “tuan tanah pemungut sewa”.

Kebijakan kawasan yang berjalan saat ini setidaknya menimbulkan tiga tantangan jangka menengah–panjang bagi ASEAN:

Tekanan untuk “memilih kubu” kian meningkat

Dari sisi ekonomi, lewat kebijakan tarif resiprokal, Washington berupaya mendorong “decoupling” ekonomi ASEAN dari Tiongkok—antara lain dengan menindak re-ekspor untuk menutup jalur masuknya produk Tiongkok ke pasar AS melalui negara-negara ASEAN, serta dengan menaikkan kriteria asal barang (rules of origin) agar membatasi permintaan ASEAN atas produk antara yang dibuat di Tiongkok. Dari sisi politik dan keamanan, AS memasukkan banyak isu tersebut ke dalam agenda ekonomi-perdagangan, berupaya menggunakan tarif sebagai alat tekan agar negara-negara ASEAN menyelaraskan posisi dengan AS dalam kompetisi terhadap Tiongkok.

Kebijakan AS memecah ASEAN dan melemahkan pengaruh normatifnya

Menghadapi tekanan maksimal Washington, ASEAN gagal menyusun posisi tawar kolektif; sebagian anggota memilih langkah unilateral untuk memperoleh kelonggaran. Singapura—ekonomi paling maju di ASEAN—mendapat tarif dasar 10%, sementara Myanmar dan Laos yang kurang berkembang menghadapi tarif ekspor ke AS hingga 40%; kesenjangan kebijakan ini berpotensi memperlebar jurang pembangunan intra-ASEAN. Penguatan aliansi Filipina–AS juga memperdalam fragmentasi strategis antar anggota. Dalam isu yang menyentuh kepentingan kekuatan besar, konsensus ASEAN akan makin sulit tercapai. Selain itu, selama ini ASEAN mendukung sistem perdagangan multilateral dengan WTO sebagai inti. Kebijakan tarif resiprokal AS jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental WTO, seperti perlakuan negara paling diuntungkan (Most-Favoured-Nation/MFN), sehingga mengikis otoritas normatif ASEAN dalam tatanan perdagangan internasional dan menyalahi visi integrasi ekonomi kawasan yang terbuka, inklusif, dan berbasis aturan.

Lingkungan dagang ASEAN–AS tetap sarat ketidakpastian

Laporan UNDP menunjukkan kenaikan harga akibat tarif baru berpotensi menurunkan total ekspor Asia Tenggara ke AS sebesar 9,7%, dengan Vietnam berisiko merugi lebih dari US$25 miliar. Negara-negara yang meneken perjanjian dagang dengan AS kini wajib menindak re-ekspor—namun bagaimana definisi operasional dan standar penilaiannya tetap tidak jelas. Di luar itu, negara-negara ASEAN akan berada di bawah pengawasan AS dalam jangka panjang; begitu suatu produk diklasifikasikan sebagai hasil re-ekspor, ekspor ke AS dapat dikenai tarif punitif hingga 40%.

Kesimpulan

Kebijakan AS yang keras terhadap ASEAN menciptakan risiko besar di bidang ekonomi dan keamanan, namun sekaligus mendorong refleksi dan penyesuaian strategis yang lebih dalam. Masa depan ASEAN pada akhirnya ditentukan oleh kemampuannya untuk: (i) memperkuat persatuan internal, (ii) menjalankan strategi penyeimbangan yang luwes dan pragmatis, serta (iii) memperdalam kemitraan lintas kawasan, khususnya dengan negara-negara Global South—agar krisis saat ini dapat diubah menjadi peluang historis untuk memperdalam integrasi kawasan dan mencapai kemandirian strategis yang sesungguhnya.

27/10/2025 22:58