Meski Sakit, Kaesang Tetap Hadiri Pelantikan Pengurus Relawan Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara Jokowi Presiden atau Bara JP meski sedang sakit di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2025).
Kaesang hadir hanya ditemani ajudannya dan duduk bersama jajaran pengurus relawan yang mengusung ayahnya, Joko Widodo, dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
Meski hadir di tengah-tengah relawan ayahnya, Kaesang sama sekali tidak memberikan satu pun pernyataan di atas panggung.
Ia hanya menyimak Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, dan tamu undangan lain berbicara di atas mimbar.
Begitu pun saat ditemui setelah acara selesai, Kaesang menolak memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan.
Ia enggan berkomentar terkait kegiatan relawan ayahnya maupun isu politik terkini, termasuk kritik terhadap tunjangan perumahan anggota DPRD di sejumlah daerah yang dinilai fantastis dan tidak sesuai dengan kesulitan masyarakat.
“Lagi sakit saya,” ujar Kaesang, sembari berlalu di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng.
Sementara itu, Frans mengatakan, Bara JP akan mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sikap politik ini, kata dia, merupakan perintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ayah Gibran sekaligus Pembina Utama Bara JP.
“Kita mendukung program pemerintah, asta citanya dan 17 program prioritas. Semangat ini bukan maunya kami saja, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo,” ujar Frans.
Frans terpilih menjadi Ketua Umum Bara JP berdasarkan Kongres Luar Biasa.
Sementara itu, Ketua Harian dijabat M Adli Abdullah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Boy Budi Rahmat Jaya, dan Bendahara Umum Affandy Agusman Aris.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Event: kongres luar biasa
-
/data/photo/2025/09/13/68c5230060b1b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Meski Sakit, Kaesang Tetap Hadiri Pelantikan Pengurus Relawan Jokowi Nasional 13 September 2025
-

Soal Kabar Ahmad Muzani Diganti, Ini Komentar Rahayu Saraswati
JAKARTA — Kabar soal pergantian Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani makin santer terdengar. Sejak pagi kabar ini sudah berhembus, namun hingga petang belum ada petinggi Gerindra yang bisa memberikan konfirmasi. Akhirnya, Rahayu Saraswati sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra memberikan keterangan.
Saat dihubungi VOI melalui sambungan telepon, dia dengan tenang memberikan jawaban. “Sejak pagi saya sudah dikontak oleh 20 media lebih. Pertanyaannya serupa: mau konfirmasi soal kabar digantinya Sekjen Partai Gerindra. Jadi ini tidak ada kabar internal soal itu. Saya pertama kali mendengar kabar ini justru dari teman media,” katanya.
Sarah, begitu dia biasa disapa, juga bingung mengapa ada kabar seperti ini dan menjadi heboh. “Saya juga bingung ini kabar dari siapa. Kok tiba-tiba muncul dan menyebar,” tukasnya.
Ketika ditanya apakah ada penjelasan resmi dari Partai Gerindra soal kabar ini, menurut Sarah belum ada. “Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan soal ini,” tegasnya.
Dia menambahkan, sejak Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, pengurus sejatinya belum mendapatkan SK dari partai. “Sejak KLB, SK pengurus belum ada. SK saja belum ada, apa yang mau dirombak?” katanya retoris.
Soal kabar yang beredar ini, menurut Sarah, tidak perlu dijelaskan kepada publik. “Tidak perlu karena ini urusan internal. Selama pimpinan belum berkomentar, kami tidak mungkin memberikan komentar juga soal ini,” tegasnya.
Dia menyarankan kepada publik untuk bersabar, menunggu keterangan resmi dari partai soal ini jika memang ada kabar yang perlu diklarifikasi. “Lucu aja, kita saja tak pernah dengar ada kabar ini, tiba-tiba muncul kabar ini,” jelasnya.
Sampai saat ini, lanjut Sarah, dia belum bisa memberikan keterangan apakah partai akan memberikan bantahan atau tidak soal ini. “Tahan saja dulu, kita lihat saja arahan dari pimpinan bagaimana,” pungkasnya.
Menurut sumber VOI, ini adalah dinamika yang terjadi di internal partai. Sumber tersebut menerangkan bahwa struktur lengkap DPP Gerindra hasil Kongres Luar Biasa VII pada 13 Februari 2025 di Hambalang memang belum diumumkan. Saat itu, hanya Prabowo yang dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina periode 2025–2030.
Masih menurut sumber tersebut, posisi Ahmad Muzani sebagai Sekjen Partai Gerindra kini digantikan Sugiono, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
-

Rahayu Saraswasti Buka Suara soal Sugiono Disebut Gantikan Muzani jadi Sekjen Gerindra
Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati buka suara soal kabar adanya perombakan struktur Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, terkhusus perubahan posisi sekretaris jenderal.
Menurutnya, hingga sejauh ini masih belum ada Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra. Bahkan, SK Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra saja masih belum keluar. Rahayu juga membantah adanya isu internal dalam partai.
“Enggak ada SK. SK KLB juga belum keluar. Nggak ada isu internal,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).
Meski demikian, wanita yang juga menjadi pimpinan Komisi VII DPR RI ini menyebut dirinya tidak mengetahui pasti apakah posisi Ahmad Muzani tergantikan dengan Menteri Luar Negeri, Sugiono sebagai Sekjen Gerindra.
“Enggak tahu juga. Karena itu prerogatif ketua umum yang formatur tunggal,” tegasnya.
Sebagai informasi, KLB yang disebut Rahayu membuahkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030.
Kemudian, KLB juga turut menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing DPP Partai Gerindra periode 2020—2025.
Ketiga, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, tak hanya menjadi Ketua Umum tetapi partai juga turut menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Lebih lanjut, Muzani menyebut kongres memandatkan Prabowo menjadi formatur tunggal, termasuk menentukan kepengurusan baru. Terakhir, katanya, Prabowo juga diminta kembali menjadi calon presiden (capres) pada 2029.
Siapa Ahmad Muzani?
Melansir dari laman resmi Partai Gerindra, Ahmad Muzani lahir di Tegal pada 15 Juli 1968 (56 tahun), dia adalah seorang pengusaha yang juga politisi dari Gerindra.
Sebelum berkiprah dalam dunia politik, Muzani dulunya adalah seorang wartawan majalah Amanah pada 1989. Kemudian, pada 1995 Sekjen Gerindra ini menjadi redaktur redaksi Radio Ramako FM. Karier kewartawanannya terus berlanjut hingga menjadi pimpinan redaksi Berpolitik.com pada 1999.
Adapun, karier politiknya di Gerindra dimulai sejak menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada 2009 – 2012, berlanjut menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada 2012 – 2014. Selanjutnya menjadi Sekjen Partai Gerindra pada 2015 – 2020, dan Ketua Fraksi Partai Gerindra, 2014 – 2019.
Pria yang juga pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia (PII) ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I dan akhirnya mulus melenggang ke Senayan untuk periode 2009-2014. Pada saat itu, dia tergabung dalam Komisi I.
Kemudian, pada periode 2014 – 2019 ia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dan ditunjuk menadi Ketua Fraksi dari Partai Gerindra di DPR RI.
-

Sekjen KOI penuhi panggilan polisi terkait pencemaran nama baik
Jakarta (ANTARA) – Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait adanya laporan pencemaran nama baik oleh eks Wakapolri Komjen Polisi (Purn) Oegroseno.
“Terus terang secara pribadi tidak tahu apa yang mau dilaporkan. Dari laporan yang saya terima itu adalah adanya dugaan pencemaran nama baik,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.
Wijaya menduga laporan tersebut adalah masalah sengketa keolahragaan atau masalah organisasi.
“Kalau itu memang terkait dikeluarkannya Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PPPTMSI) dari KOI, itu sudah melalui prosedur yang ada di dalam AD/ART kita,” katanya.
Ia juga menambahkan jika yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut penyelesaiannya ada di Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).
Wijaya yang didampingi kuasa hukumnya juga membawa sejumlah berkas kepada penyidik termasuk MoU atau nota kesepahaman dengan Kemenpora RI.
KOI mengeluarkan PP PTMSI dari keanggotaan KOI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Jakarta.
“Dengan berat hati tadi sudah kami putuskan dan disetujui bersama oleh anggota terkait pemberhentian atau pemecatan PP PTMSI dari keanggotaan KOI,” kata Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari usai acara Rapat Anggota dan KLB KOI 2024 di Jakarta, Jumat (8/3/2024).
Keputusan itu mempertimbangkan adanya pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tidak terbatas terhadap tindakan yang melanggar prinsip nilai “Olympism” dan Gerakan Olimpiade.
Hal itu merujuk pernyataan Ketua Umum PP PTMSI Oegroseno di media daring yang mendiskreditkan dan bertendensi fitnah terhadap lembaga serta institusi olahraga yang dinilai bertentangan dengan AD/ART dan Piagam Olimpiade (Olympic Charter).
Oegroseno sempat melayangkan pembelaan atas persoalan tersebut namun ditolak oleh peserta kongres.
Usai keputusan tersebut, Oktohari kembali mengingatkan kepada semua anggota dan pengurus cabang olahraga untuk tetap patuh dan taat pada prinsip-prinsip tata kelola yang telah diatur dalam Piagam Olimpiade.
Selain pemberhentian PP PTMSI dari keanggotaan, KLB tersebut juga menghasilkan beberapa keputusan penting lain seperti penyelesaian nomenklatur dalam AD/ART untuk nama-nama komisi.
Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Terpilih Aklamasi Ketua Umum DPP Bara JP Periode 2025–2030, Willem Frans Sampaikan Tiga Komitmen Utama
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kongres Luar Biasa (KLB) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) resmi menetapkan Willem Frans Ansanay, sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 yang terpilih secara aklamasi.
Kongres Luar Biasa DPP Bara JP yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat persatuan, Kamis-Jumat (19-20/6/2025).
Pemilihan secara aklamasi ini tercapai setelah ketiga kandidat calon Ketua Umum DPP Bara JP bertemu, dan dua kandidat di antaranya, Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, dan Dr. M. Adli Abdullah bersepakat mengundurkan diri sebagai calon Ketum.
Langkah mundurnya kedua tokoh tersebut memberikan jalan bagi Willem Frans Ansanay untuk dipilih secara bulat dan aklamasi oleh seluruh peserta Kongres Luar Biasa DPP Bara JP, dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan tekat demi menjaga soliditas serta keutuhan organisasi. Keputusan tersebut dinilai sebagai bukti kedewasaan politik dan semangat musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas gerakan relawan Bara JP.
Ketua Umum Demisioner, Utje Gustaff Patty, menyampaikan apresiasinya atas jalannya KLB yang kondusif dan demokratis.
“Bara JP adalah rumah kita bersama. Saya bersyukur forum ini berlangsung dengan sejuk, penuh kekeluargaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Selamat kepada Willem Frans Ansanay, SH, M.Pd semoga mampu membawa energi baru bagi gerakan relawan ini,” ujar Utje.
Dalam pidato perdananya, Willem Frans Ansanay menyampaikan tiga komitmen utama kepemimpinannya:
-
/data/photo/2025/06/19/685413d29e27b.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode
Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Barisan Relawan Jokowi Presiden (
Bara JP
) menegaskan dukungan kepada Presiden
Prabowo Subianto
dan Wakil Presiden RI
Gibran Rakabuming Raka
untuk kembali maju pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay menyatakan, dukungan bagi
Prabowo-Gibran
menjabat selama dua periode itu telah ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Kamis (19/6/2025).
“Kami menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dalam kongres ini juga ditegaskan bahwa Bara JP mendukung mereka untuk dua periode,” ujar Frans kepada wartawan, Kamis (19/6/2025) malam.
Frans menekankan bahwa dukungan tersebut diberikan agar pemerintah bisa benar-benar mempersiapkan dan mewujudkan visi-misi Indonesia Emas 2045.
Dia juga berharap agar program yang saat ini sudah dijalankan bisa terus berlanjut dan berkesinambungan untuk periode pemerintahan selanjutnya.
“Ini agar pemerintahan saat ini bisa menyiapkan generasi emas Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan,” kata Frans.
Kendati demikian, ia mengeklaim, Bara JP tetap akan bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
Frans juga memastikan bahwa Bara JP tak akan ragu untuk mengkritisi kinerja para pembantu Presiden jika gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
“Bara JP akan tetap bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kami ingin memastikan bahwa visi Presiden dan Wakil Presiden bisa dirasakan masyarakat secara nyata. Jika ada kebijakan yang tidak dijalankan dengan baik oleh para pembantu Presiden, kami siap mengingatkan,” kata dia.
KLB Bara JP ini juga menetapkan Frans sebagai ketua umum periode 2025-2030, menggantikan Utje Gustaaf Patty.
KLB hari ini dibuka oleh Utje Gustaaf dan dihadiri perwakilan 30 pengurus wilayah Bara JP dan delapan organisasi sayap.
“Sekitar pukul 14.30 WIB tadi terpilih secara aklamasi, jadi tidak ada pemilihan aklamasi itu Willem Frans Ansanay sebagai Ketua Umum Bara JP untuk periode 2025-2030,” ujar Ketua KLB Bara JP Boy Nababan, Kamis.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.


