Event: kongres luar biasa

  • Meski Sakit, Kaesang Tetap Hadiri Pelantikan Pengurus Relawan Jokowi
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        13 September 2025

    Meski Sakit, Kaesang Tetap Hadiri Pelantikan Pengurus Relawan Jokowi Nasional 13 September 2025

    Meski Sakit, Kaesang Tetap Hadiri Pelantikan Pengurus Relawan Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara Jokowi Presiden atau Bara JP meski sedang sakit di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/9/2025).
    Kaesang hadir hanya ditemani ajudannya dan duduk bersama jajaran pengurus relawan yang mengusung ayahnya, Joko Widodo, dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres).
    Meski hadir di tengah-tengah relawan ayahnya, Kaesang sama sekali tidak memberikan satu pun pernyataan di atas panggung.
    Ia hanya menyimak Ketua Umum Bara JP, Willem Frans Ansanay, dan tamu undangan lain berbicara di atas mimbar.
    Begitu pun saat ditemui setelah acara selesai, Kaesang menolak memberikan pernyataan apa pun kepada wartawan.
    Ia enggan berkomentar terkait kegiatan relawan ayahnya maupun isu politik terkini, termasuk kritik terhadap tunjangan perumahan anggota DPRD di sejumlah daerah yang dinilai fantastis dan tidak sesuai dengan kesulitan masyarakat.
    “Lagi sakit saya,” ujar Kaesang, sembari berlalu di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng.
    Sementara itu, Frans mengatakan, Bara JP akan mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
    Sikap politik ini, kata dia, merupakan perintah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, ayah Gibran sekaligus Pembina Utama Bara JP.
    “Kita mendukung program pemerintah, asta citanya dan 17 program prioritas. Semangat ini bukan maunya kami saja, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo,” ujar Frans.
    Frans terpilih menjadi Ketua Umum Bara JP berdasarkan Kongres Luar Biasa.
    Sementara itu, Ketua Harian dijabat M Adli Abdullah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Boy Budi Rahmat Jaya, dan Bendahara Umum Affandy Agusman Aris.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Soal Kabar Ahmad Muzani Diganti, Ini Komentar Rahayu Saraswati

    Soal Kabar Ahmad Muzani Diganti, Ini Komentar Rahayu Saraswati

    JAKARTA — Kabar soal pergantian Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani makin santer terdengar. Sejak pagi kabar ini sudah berhembus, namun hingga petang belum ada petinggi Gerindra yang bisa memberikan konfirmasi. Akhirnya, Rahayu Saraswati sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra memberikan keterangan.

    Saat dihubungi VOI melalui sambungan telepon, dia dengan tenang memberikan jawaban. “Sejak pagi saya sudah dikontak oleh 20 media lebih. Pertanyaannya serupa: mau konfirmasi soal kabar digantinya Sekjen Partai Gerindra. Jadi ini tidak ada kabar internal soal itu. Saya pertama kali mendengar kabar ini justru dari teman media,” katanya.

    Sarah, begitu dia biasa disapa, juga bingung mengapa ada kabar seperti ini dan menjadi heboh. “Saya juga bingung ini kabar dari siapa. Kok tiba-tiba muncul dan menyebar,” tukasnya.

    Ketika ditanya apakah ada penjelasan resmi dari Partai Gerindra soal kabar ini, menurut Sarah belum ada. “Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pimpinan soal ini,” tegasnya.

    Dia menambahkan, sejak Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, pengurus sejatinya belum mendapatkan SK dari partai. “Sejak KLB, SK pengurus belum ada. SK saja belum ada, apa yang mau dirombak?” katanya retoris.

    Soal kabar yang beredar ini, menurut Sarah, tidak perlu dijelaskan kepada publik. “Tidak perlu karena ini urusan internal. Selama pimpinan belum berkomentar, kami tidak mungkin memberikan komentar juga soal ini,” tegasnya.

    Dia menyarankan kepada publik untuk bersabar, menunggu keterangan resmi dari partai soal ini jika memang ada kabar yang perlu diklarifikasi. “Lucu aja, kita saja tak pernah dengar ada kabar ini, tiba-tiba muncul kabar ini,” jelasnya.

    Sampai saat ini, lanjut Sarah, dia belum bisa memberikan keterangan apakah partai akan memberikan bantahan atau tidak soal ini. “Tahan saja dulu, kita lihat saja arahan dari pimpinan bagaimana,” pungkasnya.

    Menurut sumber VOI, ini adalah dinamika yang terjadi di internal partai. Sumber tersebut menerangkan bahwa struktur lengkap DPP Gerindra hasil Kongres Luar Biasa VII pada 13 Februari 2025 di Hambalang memang belum diumumkan. Saat itu, hanya Prabowo yang dikukuhkan kembali sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina periode 2025–2030.

    Masih menurut sumber tersebut, posisi Ahmad Muzani sebagai Sekjen Partai Gerindra kini digantikan Sugiono, yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.

  • Rahayu Saraswasti Buka Suara soal Sugiono Disebut Gantikan Muzani jadi Sekjen Gerindra

    Rahayu Saraswasti Buka Suara soal Sugiono Disebut Gantikan Muzani jadi Sekjen Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati buka suara soal kabar adanya perombakan struktur Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, terkhusus perubahan posisi sekretaris jenderal.

    Menurutnya, hingga sejauh ini masih belum ada Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra. Bahkan, SK Kongres Luar Biasa (KLB) Gerindra saja masih belum keluar. Rahayu juga membantah adanya isu internal dalam partai. 

    “Enggak ada SK. SK KLB juga belum keluar. Nggak ada isu internal,” tuturnya kepada Bisnis, Kamis (31/7/2025).

    Meski demikian, wanita yang juga menjadi pimpinan Komisi VII DPR RI ini menyebut dirinya tidak mengetahui pasti apakah posisi Ahmad Muzani tergantikan dengan Menteri Luar Negeri, Sugiono sebagai Sekjen Gerindra.

    “Enggak tahu juga. Karena itu prerogatif ketua umum yang formatur tunggal,” tegasnya.

    Sebagai informasi, KLB yang disebut Rahayu membuahkan 5 hasil keputusan, salah satunya Presiden RI ke-8 Prabowo Prabowo kembali menjadi Ketum Gerindra periode 2025—2030. 

    Kemudian, KLB juga turut menyampaikan laporan pertanggungjawaban dari masing-masing DPP Partai Gerindra periode 2020—2025.

    Ketiga, kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, tak hanya menjadi Ketua Umum tetapi partai juga turut menetapkan Prabowo sebagai Ketua Dewan Pembina Gerindra.

    Lebih lanjut, Muzani menyebut kongres memandatkan Prabowo menjadi formatur tunggal, termasuk menentukan kepengurusan baru. Terakhir, katanya, Prabowo juga diminta kembali menjadi calon presiden (capres) pada 2029. 

    Siapa Ahmad Muzani?

    Melansir dari laman resmi Partai Gerindra, Ahmad Muzani lahir di Tegal pada 15 Juli 1968 (56 tahun), dia adalah seorang pengusaha yang juga politisi dari Gerindra. 

    Sebelum berkiprah dalam dunia politik, Muzani dulunya adalah seorang wartawan majalah Amanah pada 1989. Kemudian, pada 1995 Sekjen Gerindra ini menjadi redaktur redaksi Radio Ramako FM. Karier kewartawanannya terus berlanjut hingga menjadi pimpinan redaksi Berpolitik.com pada 1999.

    Adapun, karier politiknya di Gerindra dimulai sejak menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada 2009 – 2012, berlanjut menjadi Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI pada 2012 – 2014. Selanjutnya menjadi Sekjen Partai Gerindra pada 2015 – 2020, dan Ketua Fraksi Partai Gerindra, 2014 – 2019. 

    Pria yang juga pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia (PII) ini mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Lampung I dan akhirnya mulus melenggang ke Senayan untuk periode 2009-2014. Pada saat itu, dia tergabung dalam Komisi I.  

    Kemudian, pada periode 2014 – 2019 ia terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dan ditunjuk menadi Ketua Fraksi dari Partai Gerindra di DPR RI.

  • Kumpulkan Kader, Gerindra Panaskan Mesin Pemenangan Pilpres Prabowo

    Kumpulkan Kader, Gerindra Panaskan Mesin Pemenangan Pilpres Prabowo

    Makassar, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai Gerindra, Ahmad Muzani mulai memanaskan mesin pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 mendatang dalam kegiatan Temu Kader Partai Gerindra Sulsel di Hotel Claro, Jalan Andi Pangerang Pettarani, Kota Makassar, pada Jumat (4/7/2025) sore.

    Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, anggota DPR, dan DPRD kader Gerindra, serta jajaran kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang diusung Gerindra.

    Ajang konsolidasi internal partai untuk memenangkan ketua umum mereka, Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029 mendatang itu menjadi momentum untuk memanaskan mesin partai sehingga para kader diminta untuk merapatkan barisan.

    Adapun para kader Partai Gerindra telah sepakat mengusung kembali Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Kesepakatan tersebut dicapai dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ke-VII Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 13 Februari 2025 lalu.

    “Itu keputusan kongres kita meminta Pak Prabowo agar bersedia dicalonkan kembali jadi presiden dari Partai Gerindra di dalam Pemilihan Presiden 2029,” ujar Ahmad Muzani kepada wartawan.

    Meski masih jauh, tetapi sederet program prorakyat sudah dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto. Di antaranya penghapusan utang UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), tunjangan hari raya (THR) untuk ojek online (ojol) hingga pendirian sekolah rakyat serta program makan bergizi gratis (MBG).

    Menurutnya misi besar Partai Gerindra adalah mendorong Prabowo untuk kembali maju dalam Pilpres 2029, dan tidak hanya mendorong, tetapi juga memenanginya.

    “Alasannya kader semua meminta beliau untuk maju pada Pilpres 2029 karena untuk menuntaskan program yang sekarang ini sudah mulai kita rasakan. Program swasembada pangan sudah terlihat, kini beliau sedang mengarah ke swasembada energi, nanti beliau ingin menuntaskan problem kesehatan,” tuturnya.

  • Sekjen KOI penuhi panggilan polisi terkait pencemaran nama baik

    Sekjen KOI penuhi panggilan polisi terkait pencemaran nama baik

    Jakarta (ANTARA) – Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Wijaya Mithuna Noeradi memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait adanya laporan pencemaran nama baik oleh eks Wakapolri Komjen Polisi (Purn) Oegroseno.

    “Terus terang secara pribadi tidak tahu apa yang mau dilaporkan. Dari laporan yang saya terima itu adalah adanya dugaan pencemaran nama baik,” katanya saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.

    Wijaya menduga laporan tersebut adalah masalah sengketa keolahragaan atau masalah organisasi.

    “Kalau itu memang terkait dikeluarkannya Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PPPTMSI) dari KOI, itu sudah melalui prosedur yang ada di dalam AD/ART kita,” katanya.

    Ia juga menambahkan jika yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut penyelesaiannya ada di Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia (BAKI).

    Wijaya yang didampingi kuasa hukumnya juga membawa sejumlah berkas kepada penyidik termasuk MoU atau nota kesepahaman dengan Kemenpora RI.

    KOI mengeluarkan PP PTMSI dari keanggotaan KOI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang berlangsung di Jakarta.

    “Dengan berat hati tadi sudah kami putuskan dan disetujui bersama oleh anggota terkait pemberhentian atau pemecatan PP PTMSI dari keanggotaan KOI,” kata Ketua Umum KOI Raja Sapta Oktohari usai acara Rapat Anggota dan KLB KOI 2024 di Jakarta, Jumat (8/3/2024).

    Keputusan itu mempertimbangkan adanya pelanggaran Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta tidak terbatas terhadap tindakan yang melanggar prinsip nilai “Olympism” dan Gerakan Olimpiade.

    Hal itu merujuk pernyataan Ketua Umum PP PTMSI Oegroseno di media daring yang mendiskreditkan dan bertendensi fitnah terhadap lembaga serta institusi olahraga yang dinilai bertentangan dengan AD/ART dan Piagam Olimpiade (Olympic Charter).

    Oegroseno sempat melayangkan pembelaan atas persoalan tersebut namun ditolak oleh peserta kongres.

    Usai keputusan tersebut, Oktohari kembali mengingatkan kepada semua anggota dan pengurus cabang olahraga untuk tetap patuh dan taat pada prinsip-prinsip tata kelola yang telah diatur dalam Piagam Olimpiade.

    Selain pemberhentian PP PTMSI dari keanggotaan, KLB tersebut juga menghasilkan beberapa keputusan penting lain seperti penyelesaian nomenklatur dalam AD/ART untuk nama-nama komisi.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terpilih Aklamasi Ketua Umum DPP Bara JP Periode 2025–2030, Willem Frans Sampaikan Tiga Komitmen Utama

    Terpilih Aklamasi Ketua Umum DPP Bara JP Periode 2025–2030, Willem Frans Sampaikan Tiga Komitmen Utama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kongres Luar Biasa (KLB) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) resmi menetapkan Willem Frans Ansanay, sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 yang terpilih secara aklamasi.

    Kongres Luar Biasa DPP Bara JP yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat persatuan, Kamis-Jumat (19-20/6/2025).

    Pemilihan secara aklamasi ini tercapai setelah ketiga kandidat calon Ketua Umum DPP Bara JP bertemu, dan dua kandidat di antaranya, Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, dan Dr. M. Adli Abdullah bersepakat mengundurkan diri sebagai calon Ketum.

    Langkah mundurnya kedua tokoh tersebut memberikan jalan bagi Willem Frans Ansanay untuk dipilih secara bulat dan aklamasi oleh seluruh peserta Kongres Luar Biasa DPP Bara JP, dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan tekat demi menjaga soliditas serta keutuhan organisasi. Keputusan tersebut dinilai sebagai bukti kedewasaan politik dan semangat musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas gerakan relawan Bara JP.

    Ketua Umum Demisioner, Utje Gustaff Patty, menyampaikan apresiasinya atas jalannya KLB yang kondusif dan demokratis.

    “Bara JP adalah rumah kita bersama. Saya bersyukur forum ini berlangsung dengan sejuk, penuh kekeluargaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Selamat kepada Willem Frans Ansanay, SH, M.Pd semoga mampu membawa energi baru bagi gerakan relawan ini,” ujar Utje.

    Dalam pidato perdananya, Willem Frans Ansanay menyampaikan tiga komitmen utama kepemimpinannya:

  • Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode

    Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode

    Bara JP Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran Menjabat 2 Periode
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Barisan Relawan Jokowi Presiden (
    Bara JP
    ) menegaskan dukungan kepada Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Wakil Presiden RI
    Gibran Rakabuming Raka
    untuk kembali maju pada Pemilihan Presiden 2029 mendatang.
    Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay menyatakan, dukungan bagi
    Prabowo-Gibran
    menjabat selama dua periode itu telah ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar Kamis (19/6/2025).
    “Kami menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Dalam kongres ini juga ditegaskan bahwa Bara JP mendukung mereka untuk dua periode,” ujar Frans kepada wartawan, Kamis (19/6/2025) malam.
    Frans menekankan bahwa dukungan tersebut diberikan agar pemerintah bisa benar-benar mempersiapkan dan mewujudkan visi-misi Indonesia Emas 2045.
    Dia juga berharap agar program yang saat ini sudah dijalankan bisa terus berlanjut dan berkesinambungan untuk periode pemerintahan selanjutnya.
    “Ini agar pemerintahan saat ini bisa menyiapkan generasi emas Indonesia melalui pembangunan berkelanjutan,” kata Frans.
    Kendati demikian, ia mengeklaim, Bara JP tetap akan bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
    Frans juga memastikan bahwa Bara JP tak akan ragu untuk mengkritisi kinerja para pembantu Presiden jika gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
    “Bara JP akan tetap bersikap kritis dan menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kami ingin memastikan bahwa visi Presiden dan Wakil Presiden bisa dirasakan masyarakat secara nyata. Jika ada kebijakan yang tidak dijalankan dengan baik oleh para pembantu Presiden, kami siap mengingatkan,” kata dia.
    KLB Bara JP ini juga menetapkan Frans sebagai ketua umum periode 2025-2030, menggantikan Utje Gustaaf Patty.
    KLB hari ini dibuka oleh Utje Gustaaf dan dihadiri perwakilan 30 pengurus wilayah Bara JP dan delapan organisasi sayap.
    “Sekitar pukul 14.30 WIB tadi terpilih secara aklamasi, jadi tidak ada pemilihan aklamasi itu Willem Frans Ansanay sebagai Ketua Umum Bara JP untuk periode 2025-2030,” ujar Ketua KLB Bara JP Boy Nababan, Kamis.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua PWI Jatim Lutfil Hakim menyambut baik dan berterima kasih atas upaya Dewan Pers, sekaligus mengapresiasi kepada kedua belah pihak (Zulmansyah Sekedang dan Hendry C Bangun) untuk sama-sama menurunkan tensi egoisme demi bersatunya PWI.

    “Secara teknis masih ada beberapa poin yang belum disepakati, terutama terkait peserta ‘Kongres Bersama’ jika jadi digelar. Saran saya, kenapa nggak sekalian dituntaskan beberapa ganjalan dimaksud, sehingga percepatan penyatuan PWI segera tercapai,” kata Lutfil Hakim yang akrab disapa Cak Item ini kepada beritajatim.com, Sabtu (17/5/2025).

    Menurut Cak Item, sejarah akan mencatat buruk, siapapun yang menjadi biang masalah di organisasi. Tapi sejarah juga akan mencatat baik, jika pembuat masalah juga bisa menyelesaikan masalah yang dibuatnya.

    “Saya berharap teman-teman di PWI Pusat (di kedua kubu) bisa memanfaatkan fasilitasi Dewan Pers sebaik mungkin, karena hanya ini kesempatan terbaiknya agar tetap dikenang sebagai figur yang bertanggung-jawab,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, akhirnya, konflik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menemukan jalan keluar. Kedua pihak yang berkonflik menyepakati masalah yang berlarut di PWI akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling telat 30 Agustus 2025.

    Kesepakatan itu dicapai melalui negosiasi maraton di Jakarta, Jumat (16/5/2025) malam, antara Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa, Zulmansyah Sekedang.

    Hendry terpilih sebagai Ketua Umum PWI melalui Kongres Bandung, 27 September 2023. Kurang dari setahun, awal 2024, PWI dilanda konflik internal, yang berbuntut Kongres Luar Biasa (KLB) di Jakarta, 18 Agustus 2024. KLB PWI memilih Zulmansyah secara aklamasi sebagai Ketua Umum.

    Berbagai usaha mediasi dilakukan untuk mendamaikan kedua pihak. Kesepakatan Jumat malam adalah usaha menyelesaikan konflik tersebut.

    Kesepakatan tersebut dimediasi oleh Dahlan Dahi, anggota Dewan Pers. Melalui negosiasi yang alot, dalam semangat persahabatan dan rekonsiliasi, Hendry dan Zulmansyah menuangkan poin-poin kesepakatan dalam dokumen bermaterai yang diberi nama “Kesepakatan Jakarta”.

    “Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.
    PWI dengan anggota 30.000, tersebar di 39 provinsi, dan memiliki anggota bersertifikat sekitar 20.000 ingin terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan program peningkatan kompetensi dan kapasitas anggota dapat kembali berjalan baik.”

    “Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.” komentar Zulmansyah.

    Kesepakatan Jakarta

    Negosiasi berlangsung selama sekitar empat jam, langsung antara Hendry dan Zulmansyah. Dahlan, yang duduk di tengah-tengah kedua tokoh pers itu, menjadi mediator.

    Negosiasi berlangsung sangat alot di beberapa poin, disertai debat panas. Namun, beberapa kali terdengar suara tawa yang keras.

    “Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia, untuk PWI, menjadi titik temu. Keduanya juga bersahabat. Negosiasi dimulai dari sana,” komentar Dahlan.

    Sebelum Hendry dan Zulmansyah bertemu langsung, diskusi mengenai poin-poin krusial sudah dilakukan melalui telepon. Dahlan juga meminta masukan dari tokoh-tokoh senior PWI.

    Naskah satu halaman berisi Kesepakatan Jakarta akhirnya ditandatangani jelang tengah malam, diwarnai jabatan tangan dan tawa lepas. Dokumen dikopi tiga rangkap, di atas kertas materai, diteken oleh Hendry dan Zulmansyah serta Dahlan.

    Dokumen Kesepakatan Jakarta menyebutkan, kesepakatan dilandasi semangat ketulusan, keikhlasan, dan tanggung jawab sebagai anggota PWI, masyarakat, bangsa, dan negara.

    Kedua pihak menyadari konflik PWI harus diselesaikan secepatnya melalui proses rekonsiliasi. “Kami sepakat bahwa proses rekonsiliasi tersebut menjunjung tinggi semangat persahabatan, persaudaraan, saling menghormati, saling menghargai, dan melupakan perbedaan masa lalu, serta fokus ke masa depan,” demikian tertulis dalam Kesepakatan Jakarta.

    Dokumen itu juga tegas menyebutkan, konflik akan diselesaikan melalui Kongres Persatuan selambat-lambatnya 30 Agustus 2025 tahun ini. Jakarta disepakati sebagai tempat penyelenggaraan kongres.

    Untuk menyelenggarakan Kongres Persatuan, kedua pihak sepakat membentuk panitia bersama, terdiri atas tujuh orang steering committee (OC) yang terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, dan empat orang anggota.

    Steering Committee (SC) juga akan dibentuk bersama. Terdiri atas masing-masing seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, serta masing-masing dua orang bidang persidangan, pendanaan, dan akomodasi.

    Kedua pihak akan mengirimkan nama-nama pengurus OC dan SC.

    Hendry dan Zulmansyah juga menyepakati poin paling penting, yakni calon ketua umum.

    “Seluruh anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri menjadi calon Ketua Umum PWI. Bila terdapat hambatan pencalonan karena masalah administratif atau hal lain yang muncul karena konflik PWI, maka hambatan itu akan ditiadakan/dihapuskan melalui mekanisme yang memungkinkan dengan semangat ketulusan, keikhlasan, dan persaudaraan sesuai prinsip-prinsip deklarasi ini,” demikian tertuang dalam Kesepakatan Jakarta.

    Hendry dan Zulmansyah setuju untuk menyelesaikan beberapa topik yang belum disepakati secepatnya sebelum Kongres Persatuan digelar. [tok/beq]

  • PWI Jatim Sambut Baik Kongres Satukan Kubu Zulmansyah dan Hendry

    Hendry dan Zulmansyah Sepakat Islah, Kongres Persatuan PWI Digelar Paling Lambat 30 Agustus 2025

    Jakarta (beritajatim.com) – Dua tokoh sentral dalam konflik internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, akhirnya sepakat untuk islah. Kedua pihak menyetujui penyelesaian konflik melalui Kongres Persatuan yang akan digelar di Jakarta paling lambat 30 Agustus 2025.

    Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan empat mata di Jakarta, Jumat malam (16/5/2025), yang dimediasi anggota Dewan Pers Dahlan Dahi. Dalam perundingan selama empat jam, Hendry—Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung 2023—dan Zulmansyah—Ketua Umum PWI hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 2024—menandatangani dokumen bermaterai yang dinamakan Kesepakatan Jakarta.

    “Semua harus melihat ke depan dengan semangat persatuan,” kata Hendry. “Ini semua untuk mengembalikan PWI yang sempat tertahan program kerjanya akibat perpecahan selama setahun.”

    Zulmansyah menambahkan, “Ini hasil yang luar biasa. Sejarah untuk PWI. Semoga PWI kembali guyub dan bersatu sesuai namanya Persatuan Wartawan Indonesia, baik di PWI pusat maupun di daerah.”

    Kesepakatan Jakarta berisi komitmen kedua pihak untuk menyelesaikan konflik secara tuntas dan damai. Kongres Persatuan akan menjadi forum final untuk menentukan arah kepemimpinan PWI ke depan. Untuk itu, akan dibentuk panitia bersama, yakni organizing committee (OC) dan steering committee (SC), yang beranggotakan perwakilan dari kedua belah pihak.

    Dokumen juga menyebutkan bahwa semua anggota biasa PWI berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Hambatan administratif akibat konflik sebelumnya akan dihapus melalui mekanisme yang disepakati demi menjaga semangat rekonsiliasi.

    “Bang Hendry dan Bang Zul tegas dan konsisten dengan prinsip masing-masing. Tapi kebesaran jiwa dan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk pers Indonesia menjadi titik temu,” kata Dahlan.

    Dengan jumlah anggota lebih dari 30.000 orang yang tersebar di 39 provinsi, serta sekitar 20.000 wartawan bersertifikat, PWI diharapkan kembali fokus menjalankan program kerja dan meningkatkan kapasitas anggotanya tanpa dibayangi konflik internal. [beq]

  • Psikologi Lapangan, Aspek Krusial dalam Meningkatkan Kinerja yang Berorientasi pada Masyarakat

    Psikologi Lapangan, Aspek Krusial dalam Meningkatkan Kinerja yang Berorientasi pada Masyarakat

    JABAR EKSPRES – PT Martasandy Psychology Indonesia, perusahaan psikologi terkemuka asal Bandung, miliki layanan psikologi lapangan yang juga bisa diperuntukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Layanan ini dirancang untuk mendukung ASN dalam penyusunan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

    Direktur PT Martasandy Psychology Indonesia, Billy Martasandy Ph.D., menyatakan bahwa layanan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai aspek psikologis masyarakat.

    Dengan demikian, ASN dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan publik.

    Selain itu, dalam era birokrasi modern yang penuh dinamika dan tantangan, psikologi lapangan kini menjadi salah satu aspek terpenting yang harus dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Psikologi lapangan adalah fondasi penting untuk membentuk ASN yang tangguh, profesional, dan berintegritas,” ujar Billy Martasandy.

    Dengan tantangan birokrasi yang semakin kompleks, kemampuan menghadapi tekanan secara mental dan emosional menjadi kebutuhan mutlak.

    Psikologi lapangan bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan syarat utama untuk menciptakan ASN yang siap menghadapi segala kondisi dengan sikap profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

    PT Martasandy Psychology Indonesia sendiri telah berkontribusi dalam berbagai kegiatan penting, seperti tes psikologi kepemilikan senjata api untuk petugas Kementerian Hukum dan HAM, serta partisipasi aktif dalam Kongres Luar Biasa Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) 2024.

    Dengan pengalaman dan komitmen yang kuat dalam bidang psikologi, PT Martasandy Psychology Indonesia siap mendukung ASN dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada masyarakat.