Xcloud.id

Event: Ibadah Haji

  • Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Bolak-balik Umrah Sunah: Jaga Kesehatan

    Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Bolak-balik Umrah Sunah: Jaga Kesehatan

    Makkah –

    Kementerian Agama (Kemenag) meminta jemaah haji tetap menjaga kesehatan meski seluruh rangkaian ibadah haji telah selesai. Jemaah diminta tak bolak-balik umrah sunah menjelang pulang ke Indonesia.

    “Cuaca siang hari di Makkah masih mencapai 46 derajat Celcius. Kami mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah, terutama umrah sunah berulang kali,” ujar Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH), Akhmad Fauzin, di Makkah, Sabtu (14/6/2025).

    Sebagai informasi, jemaah yang hendak umrah sunah harus keluar dari Tanah Haram untuk mengambil mikat. Setelah itu, jemaah harus melakukan tawaf, sai dan tahalul di Masjidil Haram.

    Pelaksanaan umrah wajib itu dapat memakan waktu dan menghabiskan tenaga jika dilakukan berulang kali. Apalagi, suhu di Kota Makkah masih super panas.

    Fauzin mengingatkan aktivitas fisik berlebihan pada suhu ekstrem dapat berdampak buruk bagi kesehatan jemaah, terutama jemaah lanjut usia serta berisiko tinggi. Dia juga menganjurkan jemaah memperbanyak ibadah di hotel dan melakukan tawaf wada jelang pulang.

    “Sebaiknya pilih waktu yang lebih sejuk seperti pagi hari setelah subuh atau malam hari. Jemaah juga diimbau tidak bepergian sendiri, tetap bersama rombongan demi. keamanan,” ujarnya.

    “Proses pelaporan ini penting agar petugas bisa membantu pengesahan SPLP ke Kementerian Haji Arab Saudi. Hal ini diperlukan agar proses keimigrasian berjalan lancar,” ujar Fauzin.

    Fauzin mengatakan perjalanan pulang memakan waktu panjang. Dia mengatakan jemaah harus dalam kondisi fit sebelum terbang.

    Fauzin mendoakan seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan selamat. Dia mengajak keluarga jemaah di Indonesia ikut mendoakan kelancaran perjalanan jemaah haji.

    “Semoga seluruh jemaah memperoleh haji yang mabrur dan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing. Mari kita doakan bersama agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa Rabbun ghafur,” tuturnya.

    (haf/whn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Satu Jamaah Haji dari Pacitan Tutup Usia di Makkah

    Satu Jamaah Haji dari Pacitan Tutup Usia di Makkah

    Pacitan (beritajatim.com) – Kabar duka datang dari Tanah Suci. Salah satu jamaah haji asal Kabupaten Pacitan, Hj. Suminarsih binti Karjo Sentono, wafat saat menjalankan ibadah haji di Makkah, Arab Saudi. Almarhumah meninggal dunia pada Sabtu, 14 Juni 2025, pukul 05.15 Waktu Arab Saudi (WAS).

    Hj. Suminarsih merupakan warga Lingkungan Kwarasan, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan. Ia tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) SUB 55 Embarkasi Surabaya bersama 207 jamaah haji asal Pacitan lainnya.

    Plh. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pacitan, Mutongin, membenarkan kabar duka tersebut. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam atas kepergian Hj. Suminarsih.

    “Kepergian beliau tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan rombongan jamaah asal Pacitan. Semoga almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujar Mutongin, Sabtu (15/6/2025) siang.

    Hj. Suminarsih tercatat sebagai satu-satunya jamaah asal Pacitan dalam Kloter SUB 55 yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Kementerian Agama melalui petugas haji telah menangani proses pemulasaraan jenazah sesuai prosedur yang berlaku di Arab Saudi.

    Proses pemakaman dilakukan di Makkah, sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhumah yang berpulang saat menjalankan rukun Islam kelima. (tri/kun)

  • Jelang Kepulangan, Jemaah Haji Diimbau Jaga Kesehatan dan Batasi Aktivitas Fisik

    Jelang Kepulangan, Jemaah Haji Diimbau Jaga Kesehatan dan Batasi Aktivitas Fisik

    Bisnis.com, JEDDAH — Memasuki fase pemulangan gelombang pertama jemaah haji ke Tanah Air, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) kembali mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan. Suhu panas ekstrem di Makkah dan kepadatan Masjidil Haram menjadi perhatian utama menjelang keberangkatan para jemaah ke bandara.

    Wakil Pengendali Teknis Bidang Media Center Haji (MCH), Akhmad Fauzin mengimbau jemaah untuk membatasi ibadah sunnah yang berpotensi mengganggu kondisi kesehatan jelang kepulangan ke Tanah Air.

    “Cuaca siang hari di Makkah masih mencapai 46 derajat Celcius. Kami mengimbau jemaah untuk tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah, terutama umrah sunnah berulang kali,” ujar Fauzin dalam konferensi pers di Makkah, Sabtu (14/6/2025).

    Fauzin mengingatkan, aktivitas fisik berlebihan dan suhu ekstrem dapat berdampak buruk bagi kondisi kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia, berisiko tinggi, atau yang baru pulih dari kelelahan setelah puncak ibadah haji. Oleh karena itu, ia menganjurkan agar jemaah lebih bijak mengatur waktu ibadah, termasuk saat akan melaksanakan tawaf wada.

    “Sebaiknya pilih waktu yang lebih sejuk seperti pagi hari setelah Subuh atau malam hari. Jemaah juga diimbau tidak bepergian sendiri, tetap bersama rombþongan demi keamanan,” tambahnya.

    Selain aspek kesehatan, PPIH juga mengingatkan jemaah pengguna Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) agar segera melapor kepada petugas saat tiba di bandara Jeddah atau Madinah.

    “Proses pelaporan ini penting agar petugas bisa membantu pengesahan SPLP ke Kementerian Haji Arab Saudi. Hal ini diperlukan agar proses keimigrasian berjalan lancar,” jelas Fauzin.

    Pada Sabtu (14/6/20×5), sebanyak 19 kloter dijadwalkan pulang ke Indonesia dari berbagai embarkasi, termasuk Jakarta, Surabaya, Makassar, Solo, Medan, dan lainnya. Pemulangan dilakukan secara bertahap melalui dua bandara, yaitu King Abdul Aziz di Jeddah dan Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah.

    “Perjalanan pulang memakan waktu yang cukup panjang, maka menjaga kebugaran tubuh sangat penting. Hindari kelelahan, cukupi asupan cairan, dan perhatikan anjuran petugas,” katanya.

  • Pulang Ibadah Haji, Khofifah Langsung Tancap Gas dan Pecahkan Rekor MURI

    Pulang Ibadah Haji, Khofifah Langsung Tancap Gas dan Pecahkan Rekor MURI

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur yang juga Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa langsung tancap gas usai rampung melaksanakan rangkaian ibadah haji.

    Tiba di tanah air pada Jumat (13/6/2025) malam, Sabtu (14/6/2025) pagi ini Khofifah secara khusus hadir dalam kegiatan Kick Off Pelatihan Paralegal yang diselenggarakan PP Muslimat NU bersama Kementerian Hukum RI mencatatkan rekor MURI.

    Menghadirkan 2.500 peserta, kegiatan ini memecahkan rekor MURI dengan peserta paralegal perempuan terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia.

    Tak hanya itu, kegiatan ini sekaligus mencatatkan langkah besar Muslimat NU dalam sejarah pemberdayaan perempuan Indonesia.

    Gubernur Jawa Timur yang juga selaku Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa secara langsung menerima Piagam Penghargaan dan Sertifikat Rekor MURI tersebut.

    “Alhamdulillah kami tiba di Indonesia tadi malam. Pagi ini kami langsung hadir di kegiatan ini, yang sebenarnya pelatihan paralegal kali ini merupakan tindak lanjut arahan dari Ketua Umum PBNU pada saat Rakernas Muslimat NU di Kalimantan Timur (Mei 2025),” ujarnya.

    Menurutnya, pelatihan paralegal muslimat NU ini mendukung pembentukan pos bantuan hukum (Posbankum) desa/kelurahan sebagai akses keadilan bagi masyarakat desa.

    Sebanyak 2.500 paralegal yang mengikuti pelatihan hari ini akan membentuk 1.794 pos bantuan hukum desa dan memberi kontribusi terhadap pembentukan 7.000 Posbankum yang ditargetkan oleh Kementerian Hukum.

    “Pelatihan ini dirancang untuk membekali kader-kader Muslimat NU sebagai paralegal komunitas, dengan pemahaman hukum dasar, pendampingan kasus, mediasi, serta advokasi sosial berbasis komunitas khususnya ibu-ibu Muslimat NU sampai ke tingkat desa,” tegasnya.

    Pelatihan paralegal ini, lanjut Khofifah merupakan langkah konkret Muslimat NU dalam mendorong partisipasi dan pengabdian perempuan dalam sistem hukum dan perlindungan masyarakat, bangsa dan negara khususnya mengurai permasalahan sosial hingga lini terbawah pada tingkat desa/kelurahan.

    “Pelatihan ini juga menegaskan peran perempuan dalam memperkuat sistem hukum yang berkeadilan dan inklusif di tengah masyarakat,” urainya.

    Dengan adanya pelatihan paralegal Muslimat NU diharapkan agar masyarakat desa bisa lebih mudah mendapatkan layanan informasi dan konsultasi hukum, bantuan hukum dan advokasi, mediasi dan rujukan oleh pemberi bantuan hukum maupun advokat terutama kasus perempuan dan anak lebih mudah mendapatkan perlindungan dan konsultasi hukum.

    “Kick off Paralegal ini menjawab kebutuhan masyarakat membantu mengatasi persoalan sosial di lini paling bawah hingga pelosok desa. Bagaimana proses mediasi, informasi, konsultasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat di lini bawah terbantu dalam proses penyelesaian hukum serta kita aktif membantu proses mediasi,” ungkapnya.

    Khofifah mencontohkan persoalan hukum yang sering terjadi di lini terbawah seperti kasus warisan hingga kasus inses yang membutuhkan proses mediasi di lini terbawah .

    “Kami ingin menjadi bagian dalam penyelesaian masalah dilini paling bawah masyarakat. Semoga nanti di Bulan September setelah melalui permagangan dan menemui kasus pelatian paralegal organisasi perempuan Muslimat NU akan mendapatkan sertifikasi paralegal dan siap membantu masyarakat,” sebutnya.

    Menteri PPPA yang juga Ketua PP Muslimat NU Arifah Choiri Fauzi menuturkan kegiatan ini merupakan wujud nyata dalam memperkuat kapasitas Muslimat NU ditengah tengah masyarakat hingga di tingkat akar rumput.

    “Langkah strategis ini tidak hanya menunjukkan komitmen Muslimat NU dalam menciptakan agen-agen perubahan yang tangguh dan berdaya, tetapi menjadi bukti bahwa organisasi perempuan mampu mengambil peran penting dalam memperkuat sistem keadilan yang inklusif, responsif, dan berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan dan anak,” tegasnya.

    Pihaknya berharap kader yang dilatih hari ini, tidak hanya sebatas melakukan penyuluhan hukum saja, tetapi menjadi figur yang dapat menjadi tempat konsultasi bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, serta membantu mereka menemukan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi.

    “Saya percaya pelatihan paralegal ini akan memberikan dampak positif dan menjadi kekuatan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan,” ujarnua

    “Pelatihan paralegal jadi langkah konkret menuju keadilan yang inklusif sehingga akses keadilan hadir di tengah-tengah masyarakat, hingga ke tingkat paling dasar,” harapnya.

    Di sisi lain, Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengapresiasi upaya Muslimat NU dalam mendukung dan membantu tugas pemerintah dalam mengedukasi sekaligus memberi pemahaman kepada masyarakat terhadap pemahaman hukum hingga tingkat desa.

    “Pelatihan Paralegal hari ini menunjukkan NU dan Muslimat NU memiliki kemampuan SDM, keilmuan yang kuat dan mumpuni,” tegasnya.

    Dalam paparannya, Menkum menjelaskan bahwa saat ini telah terbentuk 5.008 Posbankum diseluruh desa/kelurahan dengan target pembentukan Posbankum sebanyak 7.000 diseluruh Indonesia.

    Ia meyakini, kontribusi Muslimat NU yang nantinya selesai mengikuti pelatihan paralegal bisa terwujud sekitar 1.794 posbankum.

    Supratman sependapat dengan, Gubernur Khofifah yang mengedepankan pendekatan dengan arif bijaksana dalam menghadapi persoalan sosial terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak.

    “Kekerasan terhadap perempuan, anak, kasus inses hingga persoalan wakaq yang terjadi di masyarakat tidak mudah diselesaikan secara formalistik namun membutuhkan pendekatan dengan arif bijaksana,” tegasnya.

    “Kami yakin melalui Pelatihan Paralegal ini Muslimat NU yang memiliki anggota 36 juta anggota akan terus bergerak membantu masyarakat mengatasi segala persoalan sosial masyarakat,” imbuhnya.

    Di tempat yang sama, Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad menilai bahwa kegiatan pelatihan paralegal yang dilaksanakan oleh Muslimat NU ini merupakan upaya dari Muslimat dalam merespons serta responsif melihat persoalan sosial yang terjadi di tengah tengah masyarakat.

    “Kegiatan ini merupakan wujud cita cita Islam dan NU terkait pentingnya akses bagi masyarakat dalam memberikan asas keadilan. Pelatihan paralegal ini memberikan banyak manfaat serta menjadi upaya strategis dan bisa menjadi contoh bagi banom-banom lainnya yang ada di NU,” pungkasnya.

    Hadir dalam acara tersebut Menkumham RI Supratman Andi Agtas dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Choiri Fauzi, Wamendes RI Riza Patria, Ketua PBNU Prof. Rumadi Ahmad. (tok/ian)

  • Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Kampung Haji Indonesia di Makkah, Antara Peluang dan Halang Rintang

    Bisnis.com, JEDDAH — Gagasan untuk membangun kampung haji Indonesia di Arab Saudi bukanlah barang baru. Ide ini sudah muncul setidaknya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di bawah Menteri Agama Maftuh Basyuni. Presiden Prabowo Subianto mengembalikan gagasan tersebut ke permukaan dan menjanjikan akan mengantongi lampu hijau dari pihak Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat.

    Itulah mengapa rombongan Amirulhajj alias pemimpin Misi Haji Indonesia di Arab Saudi pada musim haji tahun ini, diamanatkan misi untuk membangun dialog menuju realisasi gagasan tersebut.

    Dilihat dari urgensinya, Indonesia sebagai pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak setiap tahunnya memang perlu memiliki poros-poros ekonomi untuk mengembalikan sebagian keuntungan dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke dalam negeri. Kampung haji Indonesia di Makkah juga digadang-gadang bisa menurunkan biaya haji yang ditanggung jemaah secara lebih signifikan. Namun, gagasan ini tentu bukan tanpa aral melintang.

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji sekaligus anggota Amirulhajj tahun ini, Muhadjir Effendi, mengatakan Prabowo diperkirakan akan bertemu dengan Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS) pada awal Juli 2025 dengan misi utama pembicaraan mengenai kampung haji. Selama ikut mengawasi penyelenggaraan ibadah haji, Muhadjir juga mengaku telah bertemu dengan investor yang berminat membangun kampung haji.

    “Kalau investor sudah banyak, mungkin lebih dari tiga, bahkan lebih. Cuma kami harus hati-hati karena skema yang kami tawarkan itu G2G [government-to-government], tidak antara negara dengan pebisnis. Karena kami harapkan ini akan perkuat kerja sama, bukan hanya haji tapi bidang-bidang lebih luas kalau kita memiliki kampung haji ini,” ujar Muhadjir ditemui sebelum kepulangannya ke Tanah Air di Bandara Jeddah, baru-baru ini.

    Dia juga mengatakan pemerintah sebenarnya telah menyiapkan skenario pendanaan kampung haji, baik melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Menurutnya, bukan hal yang terlarang untuk memanfaatkan momentum haji sebagai penggerak ekonomi, terutama di antara negara-negara berpenduduk muslim, untuk membangun ekosistem ekonomi Islam secara global.

    “Saya kira akan menjadi game changer, pembeda sistem ekonomi global kalau haji ini bisa kita kapitalisasi jadi pusat transaksi internasional tahunan, konversi bisnis tahunan dari negara-negara Islam,” katanya.

    Sejumlah tantangan

    Sementara itu, posisi sebagai pengirim jemaah haji terbesar, ditengarai hanya menjadikan Indonesia kuat secara moral, tetapi lemah dari sisi legal formal. Lautan jemaah haji yang berangkat dari Tanah Air setiap tahun memang memberi Indonesia posisi daya tawar yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal itu belum tentu cukup sebagai penguat dari sisi hukum, jika tanpa kerangka diplomasi yang kokoh.

    Nur Hidayah, Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Jakarta sekaligus Ketua Center for Sharia Economic Development (CSED) Indef, mengatakan Arab Saudi tidak mengenal sistem kepemilikan properti untuk pihak asing di Makkah dan Madinah. Bahkan, investasi Gulf Cooperation Council (GCC) pun dikontrol ketat oleh dekrit kerajaan.

    “Maka, jika kampung haji dimaksudkan sebagai kompleks kepemilikan, perlu dipertimbangkan model long-term waqf atau build-operate-transfer (BOT),” kata Nur Hidayah, dihubungi dari Jeddah.

    Catatan lainnya, butuh lobi tingkat tinggi dan dalam hal ini, relasi raja dengan presiden lebih penting dibandingkan dengan data ekonomi. Arab Saudi, sebagaimana diketahui, adalah negara monarki absolut. Artinya, keputusan semacam ini sangat bergantung pada kedekatan dan hubungan saling menghormati antara Presiden Prabowo dan Raja atau Putra Mahkota MBS.

    “Jika Presiden Prabowo mampu menunjukkan bahwa kampung haji Indonesia akan mendukung Vision 2030 Arab Saudi, terutama sektor pariwisata religius dan logistik haji-umrah, maka peluangnya meningkat,” katanya.

    Jemaah haji Indonesia berjalan meninggalkan tenda Mina di Makkah, Arab Saudi, Minggu (8/6/2025)./Dok. Media Center Haji

    Menurut Nur Hidayah, keberhasilan rencana ini tak hanya bersandar pada modal atau jumlah jemaah, tetapi lebih berat pada seni diplomasi presiden. Harus ada sinergi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), diaspora, dan pelaku usaha syariah nasional.

    Lebih jauh, dia juga menekankan aspek kehati-hatian dalam investasi yang bersumber dari dana haji. Jika prinsip kehati-hatian tidak dijaga, dikhawatirkan proyek kampung haji dapat menjadi beban moral dan reputasi bagi BPKH. “Apalagi jika dianggap sebagai proyek politis, bukan investasi syariah yang prudent,” imbuhnya.

    Pengamat Haji dan Umrah Dadi Darmadi menambahkan proyek ini sebaiknya diposisikan sebagai kerja sama investasi dengan pihak Saudi, pemerintah, atau swasta. Dengan demikian, tidak terkesan menyenggol kepentingan, otoritas, atau kedaulatan Arab Saudi.

    “Pastinya cukup banyak tantangan. Penyedia jasa akomodasi informal yang selama ini banyak bermain di industri haji dan umrah di Makkah, perlu diajak dialog dan kerja sama, jangan sampai menghambat rencana,” katanya.

    Jika upaya diplomasi berjalan sesuai rencana, Dadi menyebut proyek ini cukup realistis diwujudkan dalam jangka menengah antara 5 hingga 10 tahun ke depan.

    Dengan sejumlah catatan tersebut, Indonesia tidak bisa bersikap mentang-mentang sebagai penyumbang jemaah haji terbanyak ke Tanah Suci. Jika tujuannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji, perlu perhitungan matang dari berbagai sisi: politik, ekonomi, hingga diplomasi.

  • Layanan Safari Wukuf Gratis, Tak Ada Pungli

    Layanan Safari Wukuf Gratis, Tak Ada Pungli

    JAKARTA – Petugas safari wukuf, yang merupakan bagian dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), Tony Hartanto, menegaskan tidak pungutan liar (pungli) dalam safari wukuf jamaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

    “Layanan safari wukuf itu gratis, tidak menarik iuran dari jamaah sama sekali,” kata Tony yang merupakan salah satu dokter petugas safari wukuf mengutip Antara.

    Dirinya bersama kawan-kawan yang juga merupakan petugas safari wukuf merasa bersedih dan prihatin, lantaran ada isu pungli yang secara tidak langsung menyinggung petugas lansia.

    Diketahui, petugas safari wukuf memiliki andil yang besar dalam menyukseskan program safari wukuf. Program itu menjadi program unggulan penyelenggaraan haji tahun 2025.

    Sebanyak 120 petugas safari wukuf melayani dan membersamai 477 jamaah lansia, penyandang disabilitas, dan risiko tinggi. Petugas itu terbagi dalam 10 tim. Setiap tim terdiri atas satu dokter, satu perawat, dan sisanya merupakan gabungan dari petugas lansia dan pembimbing ibadah.

    Satgas safari wukuf ini bertugas melayani dan merawat jamaah selama 10 hari, yaitu pada 1–10 Juni 2025 di hotel transit safari wukuf.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar telah menepis adanya isu pungutan liar dalam safari wukuf jemaah lanjut usia dan risiko tinggi yang dilakukan oleh petugas haji.

    “Jadi, isu bahwa ada pungutan dari jamaah oleh petugas itu sama sekali tidak benar. Itjen Kemenag sudah kami turunkan. Kami sudah klarifikasi semua dan kami panggil orangnya juga,” ujar Menag di Makkah, Rabu, 11 Juni.

    Nasaruddin Umar mengatakan bahwa pungutan itu bukan persoalan safari wukuf, melainkan persoalan badal haji dan berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), bukan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH).

    Menag menjelaskan bahwa badal haji memang ada paketnya (biaya), mulai dari umrah wajib, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jamarat, sampai tawaf ifadah.

    “Jadi, ada biaya yang harus dikeluarkan jamaah jika ingin badal haji dan itu mereka komunikasikan dengan KBIH,” ujar Menag.

    Layanan safari wukuf lansia merupakan fasilitas khusus yang disediakan secara gratis oleh pemerintah.

    Safari wukuf ini memungkinkan jamaah yang tidak mampu secara fisik tetap dapat menjalankan rukun haji, khususnya wukuf di Arafah, dengan difasilitasi armada bus.

  • Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji

    Anggota DPR Dorong BPKH Limited Evaluasi Keterlambatan Konsumsi ke Jemaah Haji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota
    Komisi VIII
    DPR Fraksi Partai Nasdem Dini Rahmania meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Limited melakukan evaluasi menyeluruh usai adanya keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Pasalnya, keterlambatan itu membuat
    jemaah haji
    tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    ”
    BPKH Limited
    sebagai pelaksana layanan konsumsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan bertanggung jawab secara penuh,” kata Dini kepada Kompas.com, Sabtu (14/6/2025).
    Dia bilang, evaluasi total perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan jamaah haji lebih baik ke depan.
    Komisi VIII DPR pun akan meminta pertanggungjawaban secara resmi dalam rapat kerja.
    “Peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan
    ibadah haji
    agar pelayanan kepada tamu Allah dapat berjalan secara profesional, aman, nyaman, dan bermartabat,” ucap dia.
    Dini mendorong pembenahan dalam sistem pengadaan dan distribusi konsumsi haji ke depan.
    Adapun beberapa langkah perbaikan yang diusulkannya meliputi penerapan sistem pengawasan distribusi berbasis teknologi, penyediaan buffer stock sebagai cadangan jika terjadi gangguan, dan seleksi ketat mitra katering yang berbasis kapasitas dan rekam jejak.
    Begitu pun koordinasi lintas lembaga yang lebih erat antara BPKH Limited, Kementerian Agama (Kemenag), dan Petugas Penyelenggara
    Ibadah Haji
    (PPIH).
    Ia pun mengaku keprihatinan atas kendala distribusi konsumsi yang sempat dialami sebagian jemaah haji Indonesia setelah puncak ibadah di Armuzna.
    Menurutnya, kejadian ini tidak dianggap sebagai hal yang biasa, meski sebagian sudah mendapatkan kompensasi.
    “Persoalan utama bukan pada ketersediaan makanan, melainkan pada lemahnya sistem distribusi, kurangnya antisipasi perubahan jadwal kepulangan jamaah, serta minimnya pengawasan real-time di lapangan,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa terdapat jemaah yang tidak mendapat distribusi makanan pada 14-15 Dzulhijjah 1446 H.
    “Katering ini mestinya disiapkan oleh dapur penyedia makanan yang dikoordinasi oleh BPKH Limited,” ujar Nasaruddin Umar, dikutip dalam keterangannya, Kamis (12/6/2025).
    Ia menjamin ada kompensasi berupa uang saku pengganti bagi jemaah haji atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel.
    “Kemarin ada keterlambatan distribusi makanan. Kami sudah antisipasi dengan cara jemaah yang tidak dapat makanan dikasih kompensasi uang,” kata Nasaruddin.
    Terbaru, BPKH Limited menyampaikan permohonan maaf kepada jemaah haji Indonesia atas keterlambatan distribusi katering makanan ke hotel pada 14 Zulhijah 1446 H.
    Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan, sejatinya BPKH Limited menggandeng 15 mitra dapur lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.
    Namun, ada sejumlah kendala teknis di lapangan yang menyebabkan distribusi makanan belum optimal. Beberapa mitra dapur mengalami gangguan operasional yang berdampak pada ketepatan distribusi.
    Akhirnya, BPKH Limited mengambil solusi pengganti makanan seperti nasi bukhari, shawarma, dan makanan siap saji (RTE).
    “Tapi, kami menyadari hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan,” tutur dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator Megapolitan 14 Juni 2025

    Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator Megapolitan 14 Juni 2025

    Satu Jemaah Haji Tangsel Ditinggal di Jeddah karena Kritis, Dipasang Ventilator
    Tim Redaksi
    TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com
    – Seorang
    jemaah haji
    asal Kota Tangerang Selatan ditinggal di Arab Saudi karena sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jeddah.
    Jemaah bernama Namun Aliyudin itu diketahui mengalami penurunan kondisi kesehatan secara drastis hingga harus dipasangi ventilator.
    Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Rizki Waludin.
    “Saturasinya rendah terus, jadi memang belum memungkinkan untuk ikut pulang,” ujar Rizki saat dikonfirmasi, Jumat (13/6/2025).
    Berdasarkan informasi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi yang diterima Rizki, kondisi kesehatan Namun saat ini cukup serius.
    Pasalnya, selama menjalan ibadah haji di Mekkah, ia terus menerus mengalami penurunan kondisi hingga harus dirujuk ke Klinik KKI.
    Karena keterbatasan alat, Namun kembali dirujuk dari Klinik KKI ke rumah sakit King Faisal Mekkah.
    “Karena memang harus tindakan lebih lanjut, dikirim ke Rumah Sakit Jeddah,” imbuh dia.
    Namun merupakan jemaah haji mandiri yang tidak tergabung dalam kelompok bimbingan ibadah haji (KBIHU).
    Ia diperkirakan berusia di atas 60 tahun dan merupakan pensiunan pegawai. Dia dijadwalkan pulang bersama dengan rombongannya Keloter 8 Embarkasi Jakarta – Pondok Gede (JKG-08) yang seharusnya dijadwalkan tiba di Tanah Air pada hari ini, Sabtu (14/6/2025).
    Karena kondisinya yang memburuk hingga harus memakai ventilator, kepulangan Namun terpaksa ditunda hingga kondisinya membaik.
    “Dia mandiri dalam artian tidak ikut dengan KBIHU, bimbingan kelompok ibadah haji. Dia sendiri,” kata Rizki.
    “Kemungkinan nanti akan dipulangkan bersama kloter selanjutnya kalau kondisinya sudah membaik,” lanjut dia.
    Sementara itu, 392 jemaah lain dalam Kloter 8 dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu pagi.
    Setelah itu, jemaah akan dibawa terlebih dahulu ke Asrama Haji Cipondoh untuk proses administrasi dan penyambutan, sebelum dijemput oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan menuju Islamic Center.
    “Pemulangannya lewat Cipondoh dulu, nanti dari sana baru dijemput Pemkot ke Islamic Center,” ucap Rizki.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    Dari 12 Menjadi Tujuh, Jemaah Haji Asal Aceh Masih Dirawat di RS Arab Saudi

    JAKARTA – Berdasarkan laporan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, sebanyak tujuh haji asal Aceh masih menjalani perawatan di beberapa rumah sakit dalam wilayah Makkah, Arab Saudi.

    “Sejauh ini, tujuh haji Aceh masih menjalani perawatan di rumah sakit yang ada di Makkah,” kata Ketua PPIH Embarkasi Aceh, Azhari seperti dilansir dari ANTARA.

    Azhari menyampaikan, awalnya ada 12 haji Aceh yang sakit dan dirawat di sana, tetapi lima orangnya lainnya sudah sehat dan dikembalikan ke pemondokan.

    Ia menyebutkan, berdasarkan laporan petugas kloter di tanah suci, kebanyakan haji Aceh yang harus menjalani perawatan di RS Arab Saudi itu karena keluhan sesak napas serta indikasi jantung.

    Kanwil Kemenag Aceh itu berharap, para petugas dan jamaah haji agar tetap solid serta menjaga kekompakan sampai akhir fase pelaksanaan ibadah haji atau selama berada di tanah suci hingga kembali ke tanah air nantinya.

    “Sudah melaksanakan ibadah haji, sekarang dapat melaksanakan kegiatan. Selamat dalam perjalanan, sukses dalam pemulangan dan semuanya menjadi haji yang mabrur dan mabrurah,” ujarnya.

    Adapun tujuh haji Aceh yang sedang menjalani perawatan di Arab Saudi, yakni dari Kelompok Terbang (Kloter) 4 dan 10 masing-masing satu haji dirawat di RS An Nur.

    “Kemudian, dari Kloter 5 ada empat haji, dan Kloter 8 satu haji. Jadi semuanya tujuh orang yang masih dirawat,” demikian Azhari.

    Sebagai informasi, hingga hari ini sudah ada lima haji Aceh yang meninggal dunia di Arab Saudi, yakni Rusli Sulaiman (62) asal Pidie (Kloter 08). Wafat di Hotel Al Zaer Al Akhyar, Makkah, Senin (26/5) pukul 13.30 WAS.

    Kemudian, Burhanuddin Muhammad (67) jamaah asal Banda Aceh (kloter 03). Wafat di Saudi National Hospital, Makkah, Sabtu (31/5) pukul 22.35 WAS.

    Lalu, Sarullah Adamy Adat (86), haji asal Aceh Selatan, meninggal dunia di Arab Saudi, Sabtu (7/6) pukul 13.55 WAS.

    Selanjutnya, Nurhayati Mahmud (66), asal Kabupaten Pidie, meninggal di Makkah, Rabu (11/6), pukul 04.33 WAS.

    Dan, Nurbaiti Muhammad Saleh (63) asal Aceh Besar, meninggal dunia di pemondokan Abeer Al Fadila, Wilayah Misfalah, Makkah, Kamis (12/6) pukul 05.10 WAS.

  • Jemaah Haji Pengguna SPLP Diingatkan Lapor ke PPIH di Bandara

    Jemaah Haji Pengguna SPLP Diingatkan Lapor ke PPIH di Bandara

    Jakarta, Beritasatu.com – Jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke  Indonesia menggunakan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) diimbau untuk melapor kepada Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di bandara.

    SPLP merupakan dokumen perjalanan pengganti paspor yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dalam keadaan tertentu. SPLP hanya berlaku untuk satu kali perjalanan pulang ke Indonesia. Dokumen ini biasanya diterbitkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang kehilangan paspor, paspornya dicabut, atau tidak bisa mendapatkan paspor karena kendala administratif.

    “Kami minta jemaah haji yang menggunakan SPLP agar proaktif melapor kepada petugas haji di bandara Jeddah dan Madinah,” ujar Kepala Daerah Kerja (Kadaker) Bandara, Abdul Basir, di Jeddah, Jumat (13/6/2025).

    Menurutnya, pelaporan ini penting agar proses pemeriksaan keimigrasian bagi jemaah pengguna SPLP berjalan lancar sesuai prosedur.

    “SPLP harus kami mintakan pengesahan dari Kementerian Haji Arab Saudi di Bandara. Nanti petugas kami akan membantu memfasilitasi proses tersebut, agar prosesnya lebih cepat,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan, SPLP tidak dapat digunakan untuk perjalanan internasional lainnya, hanya sebagai dokumen pengganti agar jemaah bisa kembali ke Indonesia.

    “Kami mohon kerja sama dari jemaah agar segera melapor jika menggunakan SPLP. Ini demi kelancaran proses di bandara dan agar tidak terjadi kendala saat pemeriksaan imigrasi dan proses boarding,” tandas Abdul Basir.

    Dengan pelaporan sejak awal, proses administrasi dan kepulangan jemaah haji pengguna SPLP diharapkan berjalan lebih cepat dan tertib.