Xcloud.id

Event: Ibadah Haji

  • KPK Usut Korupsi Kuota Haji Tahun 2024, Sudah Ada Nama Tersangka?

    KPK Usut Korupsi Kuota Haji Tahun 2024, Sudah Ada Nama Tersangka?

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menyatakan tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus tahun 2024.

    Dugaan ini menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai indikasi penyimpangan dalam distribusi kuota tambahan.

    “Ya, benar,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, 19 Juni 2025.

    Asep menyebut, proses penanganan perkara ini masih berada di tahap penyelidikan, sehingga belum ada informasi resmi terkait penetapan tersangka.

    Sebelumnya, pada 10 September 2024, KPK juga telah menyatakan kesiapannya mengusut dugaan gratifikasi terkait pengisian kuota haji khusus dalam pelaksanaan Haji 2024. Langkah itu dinilai penting untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berlangsung adil dan bebas dari praktik korupsi.

    KPK menyatakan langkah tersebut penting untuk dilakukan agar pemerintah, yakni Kementerian Agama, dapat menghadirkan keadilan dalam pelaksanaan layanan ibadah haji tanpa korupsi.

    Pembagian Kuota Jadi Sorotan DPR

    Di sisi lain, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI turut menyoroti penyelenggaraan Haji 2024. Mereka mengungkap sejumlah kejanggalan, khususnya terkait pembagian kuota tambahan dari Pemerintah Arab Saudi.

    Dari total 20.000 kuota tambahan yang diberikan, Kementerian Agama membaginya secara merata, yakni, 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

    DPR menilai pembagian 50:50 ini dilakukan tanpa dasar kebijakan yang kuat dan berpotensi merugikan calon jemaah reguler.

    Titik poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50:50 pada alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi.

    Belum Ada Tersangka, Proses Masih Berjalan

    Hingga saat ini, KPK belum mengumumkan siapa pun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Proses penyelidikan masih berjalan, sementara publik menantikan kejelasan dan transparansi lebih lanjut dari lembaga antirasuah itu.

    Jika terbukti ada gratifikasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengisian kuota haji, kasus ini diprediksi akan berdampak besar terhadap tata kelola haji nasional, terutama di lingkungan Kementerian Agama. ***

  • PPIH Arab Saudi Aktifkan Pos Sektor Masjid Nabawi di Lima Titik Strategis

    PPIH Arab Saudi Aktifkan Pos Sektor Masjid Nabawi di Lima Titik Strategis

    Bisnis.com, JEDDAH — Seiring kedatangan jemaah haji di Madinah, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus meningkatkan layanan, khususnya di kawasan Masjid Nabawi. Layanan tersebut yaitu pengaktifan Pos Sektor Khusus Nabawi di lima titik strategis sekeliling masjid.

    Jemaah yang kini bergerak ke Madinah adalah mereka yang masuk pemberangkatan gelombang II dari Tanah Air. Sebagaimana fase pemberangkatan, kelompok jemaah ini akan dipulangkan pada gelombang kedua dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah mulai 26 Juni 2025. 

    Kepala Seksi Media Center Haji (MCH) PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Makkah, Dodo Murtado mengatakan, Pos Sektor Khusus ini memiliki fungsi penting. Di situlah para petugas disiagakan untuk memberikan layanan langsung kepada jemaah yang membutuhkan bantuan.

    “Mulai dari informasi arah dan pintu masuk masjid, evakuasi darurat, pertolongan pertama jika ada yang kelelahan atau jatuh sakit, hingga mengarahkan jemaah yang terpisah dari rombongan,” kata Dodo, Jumat (20/6/2025). 

    Dodo menambahkan, pos ini juga menjadi tempat laporan jika ada jemaah yang kehilangan barang atau memerlukan bantuan. Misalkan bantuan mobil dorong bagi jemaah lansia dan disabilitas.

    Adapun lima titik Pos Sektor Khusus Nabawi pertama, ada di pintu utama Masjid Nabawi nomor 332 sampai 336. Kedua, pintu nomor 326 sampai 328. 

    Ketiga, di samping Masjid Ghomamah, dari sudut pintu Air Zamzam hingga pintu nomor 315. Keempat, di samping pintu nomor 301 sampai 305, dan kelima, area Raudhah, mulai dari jalur antrian hingga di dalam Raudhah, pintu nomor 360 sampai 365.

    Sementara itu, demi kenyamanan jemaah haji beribadah di masjid Nabawi, beberapa tips perli diperhatikan. 

    Pertama, menggunakan alat pelindung diri seperti alas kaki, payung, topi, dan kacamata hitam untuk melindungi diri dari panas dan menjaga kenyamanan kaki saat berjalan di pelataran. 

    Kedua, selalu membawa kartu atau catatan nomor hotel, ini akan sangat membantu bila tersesat atau membutuhkan arah pulang;

    Ketiga, mengatur waktu ibadah dan hindari kelelahan berlebih. Jika memungkinkan, manfaatkan waktu-waktu shalat subuh, maghrib, dan isya ketika suhu sudah mulai turun. 

    Keempat, mematuhi alur masuk Raudhah dan tidak memaksakan diri bila belum mendapat jadwal atau izin. Petugas akan membantu mengarahkan dan memastikan proses ziarah berlangsung tertib dan nyaman. 

    Kelima, mematuhi tata tertib di sekitar Masjid Nabawi, termasuk untuk tidak merokok di sekitar area masjid.

    “Bila merasa tidak enak badan, pusing, atau mengalami gangguan kesehatan, segera lapor ke Pos Sektor Khusus atau hubungi petugas terdekat,” kata Dodo. 

  • 7 Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK? Nasional

    7 Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK? Nasional

    Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    KPK
    menyelidiki kuota haji era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    , masalah yang sudah disorot parlemen sejak tahun lalu.
    Aparat penegak hukum sudah diharapkan oleh pihak parlemen periode lalu. DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk menelisik kasus ini.
    Pansus Haji DPR tahun lalu menyoroti sejumlah poin penyelenggaraan ibadah
    haji 2024
    era Menag Yaqut.
    Pansus memanggil Yaqut untuk hadir memberikan keterangan di DPR, namun Yaqut tak pernah hadir.
    Berikut adalah sejumlah sorotan dari DPR terhadap penyelenggaraan haji 2024.
    Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi.
    Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar, berbicara pada 24 September 2024, mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
    Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031.
    Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
    DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
    1 Agustus 2024, kelompok bernama Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) melapor ke KPK perihal penyelenggaraan ibadah haji 2024.
    “Hari ini saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK, Rahman Hakim, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK saat itu.
    Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK menilai barang bukti dalam laporan yang disampaikan masih kurang.
    Kabar terbaru, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Sejumlah pihak terkait mulai dipanggil penyelidik.
    Asep tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
    KPK menyelidiki kasus ini lantaran KPK menerima laporan mengenai dugaan perkara haji tersebut.
    Meski begitu, sorotan Pansus Haji DPR periode lalu dinilai bisa dijadikan rujukan oleh KPK.
    “Sekalipun saya bukan anggota Pansus, ya, tapi secara umum tentu bisa karena itu bagian dari peristiwa publik yang kemudian menjadi dokumen publik dan sudah dipublikasikan juga. Tentu adalah hak KPK untuk mempergunakannya,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6/2025) tadi.
    Tahun depan, penyelenggaraan ibadah haji akan diurus oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji). Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menyampaikan arahan tegas Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan baik.
    Gus Irfan menyampaikan bahwa BP Haji telah merekrut delapan mantan penyidik dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji. Mereka kini mengisi posisi strategis di eselon 2 BP Haji.
    “Itu semua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu,” tambahnya. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi pesan Presiden dan diharapkan dapat membentengi pelaksanaan haji dari praktik-praktik koruptif.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kisah Koper Jemaah Haji Halmahera Barat yang Pulang Tanpa Pemiliknya

    Kisah Koper Jemaah Haji Halmahera Barat yang Pulang Tanpa Pemiliknya

    Bisnis.com, JEDDAH — Di antara ratusan jemaah haji Indonesia yang meninggal di Tanah Suci, terselip mereka yang pergi tanpa pendamping, sehingga hanya koper berisi barang-barang pribadi yang mewakili kepulangannya. 

    Satu orang di antaranya yaitu Faisal Zainal Tuba (71), jemaah asal kelompok terbang (kloter) 13 Embarkasi Makassar (UPG-13) meninggal pada 7 Juni 2025 di Mina. 

    Endah Warozah Putri, Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang mendampingi Faisal menceritakan bahwa jemaah asal Jailolo, Halmahera Barat itu, mengembuskan napas terakhir setelah didiagnosa menderita sakit jantung di Rumah Sakit Saudia National Hospital, Makkah, Arab Saudi. 

    “Almarhum sempat dipasangkan ring tapi tidak bisa tertolong lagi,” ujar Endah ditemui sebelum kepulangannya di Bandara King Abdulaziz Jeddah, Arab Saudi, Kamis (19/6/2025). 

    Endah melanjutkan, Faisal termasuk jemaah risiko tinggi (risti) karena ada riwayat darah tinggi dan diabetes. 

    Sebelum meninggal, Faisal sempat mengeluhkan sakit di dada selepas umrah wajib dan tawaf sunah yang dijalaninya di Masjidil Haram, Makkah. Setelah itu, Faisal dibawa ke Rumah Sakit Saudi National Hospital.  

    Dari sana, Endah mengaku tak bisa mendampingi Faisal sampai pria itu mengembuskan napas terakhirnya. 

    “Kami tidak bisa melihat sampai titik terakhirnya beliau, dan sampai dikebumikan pun kami tidak melihat jenazahnya,” ujar Endah. 

    Otoritas Arab Saudi memang telah menetapkan prosedur resmi untuk pengurusan jenazah seluruh jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci. Pengurusan jenazah sampai pemakaman, seluruhnya ditangani pihak Arab Saudi. 

    Meski meninggal di tengah prosesi ibadah haji, Faisal sudah melakukan seluruh rangkaian ibadah saat dilarikan ke rumah sakit. Andaipun tidak, petugas badal haji akan mewakilkan ibadah haji jemaah yang berhalangan, sakit, atau meninggal. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar sebelumnya telah menyatakan bahwa tidak ada jemaah haji tahun ini yang tidak melaksanakan haji. Dua orang jemaah haji yang masih hilang, ibadahnya dibadalkan. 

    Di Bandara King Abdulaziz Jeddah, petugas tampak menenteng satu koper kabin milik Faisal yang akan mewakili kepulangannya ke Tanah Air. Koper itu akan diserahkan langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Agama kabupaten/kota terdekat untuk diserahkan kepada keluarga Faisal. 

    “Ini kami semua yang bawa ke sana. Nanti teknisnya akan diberikan ke daerah untuk selanjutnya diberikan ke keluarga almarhum,” tuturnya. 

    Selain Faisal, ada pula 3 jemaah lain di UPG-13 yang juga berpulang di Tanah Suci, antara lain atas nama Muin Puasa Habib, Norma Abdul Latif dan Ahmad Adam. 

    Hingga Jumat (20/6/2025) pukul 11:30 Waktu Arab Saudi (WAS) terdapat 341 jemaah Indonesia yang meninggal di Tanag Suci, terdiri atas 206 laki-laki dan 135 perempuan. Sebanyak 214 diantaranya adalah lansia berusia di atas 64 tahun, sedangkan 127 lainnya berkisar 41 hingga 64 tahun. 

    Angka kematian itu menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 461 jemaah. 

  • Momen Nyentrik Jemaah Haji Baru Tiba di Polewali Mandar, Bagaikan Raja Arab… Makassar 20 Juni 2025

    Momen Nyentrik Jemaah Haji Baru Tiba di Polewali Mandar, Bagaikan Raja Arab… Makassar 20 Juni 2025

    Momen Nyentrik Jemaah Haji Baru Tiba di Polewali Mandar, Bagaikan Raja Arab…
    Tim Redaksi
    POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com
    – Setelah menunaikan ibadah haji di tanah suci selama lebih dari satu bulan, ratusan
    jemaah haji
    asal Kabupaten
    Polewali Mandar
    (Polman), Sulawesi Barat, kembali ke kampung halaman dengan selamat dan penuh sukacita.
    Setibanya di gedung gabungan Dinas Polewali, Kamis (19/6/2025), jemaah haji yang tampil dengan dandanan nyentrik dan aroma parfum yang harum disambut dengan haru oleh keluarga mereka.
    Para jemaah haji perempuan mengenakan pakaian tradisional berwarna-warni, yang merupakan ciri khas jemaah haji Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dikenal sebagai pakaian badawara.
    Mereka melengkapi penampilan dengan aksesori dan hiasan yang memancarkan kemewahan dan glamor.
    Sementara itu, jemaah haji laki-laki tampil bak raja Arab dengan mengenakan gamis, serban, dan jubah.
    Sebanyak 280 jemaah haji tiba dan langsung disambut meriah oleh ratusan keluarga dan kerabat yang telah menunggu dengan penuh rindu setelah berpisah selama lebih dari satu bulan.
    Sorak-sorai terdengar riuh saat mereka melangkah turun dari bus, melambaikan tangan, dan menyapa warga yang menyambut dengan hangat.
    Di tengah kerumunan, para jemaah haji dengan senyum bahagia dan mata yang bersinar berbagi kisah selama berada di tanah suci.
    Mereka disambut oleh keluarga dengan pelukan penuh haru.
    Imran Kaljubi
    , Kepala Kemenag Polman, menjelaskan bahwa rombongan jemaah haji Polewali Mandar yang tergabung dalam kloter 11 tiba menggunakan 11 armada bus yang mengantar mereka dari asrama haji Sudiang Makassar menuju Polewali Mandar.
    Setelah menempuh jarak 290 kilometer dalam waktu delapan jam, rombongan tiba di gedung gadis Pekkabata, Polewali Mandar.
    “Rombongan haji pertama sebanyak 281 orang yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Hasanuddin telah tiba di Polewali Mandar, setelah sebelumnya menempuh perjalanan selama hampir 10 jam dari Makassar,” jelas Imran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tradisi Salam dan Peluk Cium Haji Baru, Bikin Pengamanan Polisi Amburadul Saat Penjemputan Kedatangan Haji Makassar 20 Juni 2025

    Tradisi Salam dan Peluk Cium Haji Baru, Bikin Pengamanan Polisi Amburadul Saat Penjemputan Kedatangan Haji Makassar 20 Juni 2025

    Tradisi Salam dan Peluk Cium Haji Baru, Bikin Pengamanan Polisi Amburadul Saat Penjemputan Kedatangan Haji
    Tim Redaksi
    POLEWALI MANDAR, KOMPAS.com
    – Tradisi saling salam dan peluk cium bagi jemaah haji asal
    Polewali Mandar
    , Sulawesi Barat, yang baru tiba di tanah air pada Kamis (19/6/2025) menyebabkan
    pengamanan polisi
    menjadi amburadul.
    Ratusan keluarga jemaah yang datang menjemput di Lapangan Pancasila berusaha menjadi yang pertama menyalami dan memberikan peluk cium kepada sanak saudara mereka yang baru pulang dari menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
    Aksi saling dorong dan desakan terjadi antara petugas keamanan dan ratusan keluarga penjemput jemaah haji kloter 11 asal Kabupaten Polewali Mandar.
    Petugas tampak kewalahan mengatur
    kerumunan keluarga
    penjemput yang membeludak masuk ke lokasi kedatangan jemaah haji.
    Meski telah diberi batas dan diingatkan oleh petugas agar tidak melewati pagar pembatas, keluarga penjemput tetap nekat menerobos pengamanan polisi, hingga berhasil masuk ke dalam lokasi penjemputan di Gedung Gadis Pekkabata, Polewali Mandar.
    Akibatnya, aksi saling dorong pun terjadi antara keluarga penjemput jemaah haji dan aparat keamanan yang terdiri dari Satpol PP dan polisi.
    Pihak panitia telah menyiapkan pagar dan batas jalur yang akan dilalui oleh jemaah haji saat turun dari bus, namun hal tersebut tidak menghalangi keluarga untuk berdesakan dan menerobos barikade petugas keamanan.
    Meski demikian, suasana haru tetap mewarnai kedatangan saat jemaah haji turun dari bus yang membawa mereka dari Asrama Haji Sudiang, Makassar.
    Sejumlah keluarga pengantar tak kuasa menahan tangis saat bertemu dan berpelukan dengan keluarganya.
    Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar, Imran Kaljubi Kesa, mengungkapkan bahwa sebanyak 281 jemaah haji asal Polewali Mandar yang tergabung dalam kloter 11 tiba di Gedung Gadis Pekkabata menggunakan 11 bus setelah menempuh perjalanan selama 7 jam dari Asrama Haji Sudiang, Makassar.
    “Ini kloter pertama jemaah haji asal Polewali Mandar tiba di Polewali Mandar. Jumlahnya ada 280 jemaah menggunakan 11 bus angkutan dari Asrama Haji Sudiang ke Polewali Mandar,” jelas Imran Kaljubi Kesa.
    Jumlah ini berkurang menjadi 280 orang setelah salah seorang jemaah haji asal Pareddeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, meninggal dunia di atas pesawat sekitar 30 menit sebelum pesawat mendarat di Bandara Hasanuddin, Makassar, pada hari Kamis sekitar pukul 2 dini hari.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Pansus Cak Imin Endus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut

    Kala Pansus Cak Imin Endus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut

    Kala Pansus Cak Imin Endus Dugaan Korupsi Kuota Haji Era Gus Yaqut
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mulai mengusut dugaan korupsi terkait kuota haji tahun 2024 pada era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    atau biasa disapa
    Gus Yaqut
    .
    Pengusutan dugaan kasus
    korupsi kuota haji 2024
    sudah masuk proses penyelidikan, setelah adanya laporan dari Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK).
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kemenag),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Kendati demikian, Asep masih enggan mengungkap lebih lanjut soal penyelidikan yang tengah dilakukan KPK terhadap dugaan kasus
    korupsi kuota haji
    2024.
    Namun, pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah pihak untuk mendalami dugaan kasus korupsi tersebut
    Polemik penyelenggaraan haji 2024 pernah disorot secara khusus oleh
    DPR
    lewat pembentukan panitia khusus (Pansus) Haji.
    Saat itu, satu orang yang sangat mendorong pembentukan Pansus Haji adalah Abdul Muhaimin Iskandar yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR.
    Salah satu yang paling disorot waktu itu adalah dugaan penyelewengan atau gratifikasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) era Gus Yaqut terkait kuota haji khusus.
    Anggota Pansus Haji Luluk Luluk Nur Hamidah mengaku mendapatkan informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
    Luluk mengatakan, indikasi korupsi tersebut menggunakan modus mengeluarkan uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji yang menguntungkan sebagian pihak.
    “Kita mendapatkan informasi yang lebih dalam dari itu ya potensi korupsi yang memang terjadi di balik pengalihan kuota 10.000, dari yang seharusnya hanya 8 persen atau sekitar 1.600,” ujar Luluk di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
    Sebagai informasi, sebanyak 3.503 jemaah haji khusus dapat langsung berangkat pada 2024, tanpa perlu menunggu antrean hingga 2031.
    Hal tersebut menjadi salah satu yang dikritisi Pansus Haji, pasalnya masih ada 167.000 orang menunggu untuk mendapatkan antrean ibadah haji.
    Anggota
    Pansus Haji DPR
    Marwan Jafar juga menduga hal yang serupa, yang menyebut adanya indikasi ada indikasi penyelewengan peserta haji yang bisa langsung diberangkatkan pada 2024.
    Padahal, peserta haji yang lain harus menunggu bertahun-tahun agar bisa diberangkatkan ke Tanah Suci.
    Marwan saat itu bahkan menduga ada keterlibatan pimpinan Kemenag dan Gus Yaqut dalam penyelewengan kuota haji tersebut.
    “Tangan-tangan (penyelewengan) itu siapa ya kita bisa tebak, kalau di atasnya direktur, di atasnya lagi berarti dirjen, di atasnya lagi berarti menteri,” kata Marwan usai melakukan sidak ke kantor Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kemenag pada Rabu (4/9/2024).
    Menag saat itu, Gus Yaqut diketahui tak pernah memenuhi panggilan Pansus Haji DPR untuk memberikan jawaban soal dugaan penyelewengan kouta haji 2024.
    Bahkan, Pansus Haji pernah mencoba melakukan pemanggilan paksa kepada Gus Yaqut, tetapi adik Yahya Cholil Staquf selalu mangkir.
    Saat itu, Gus Yaqut beralasan menghadiri sejumlah agenda di luar negeri. Salah satunya menghadiri pertemuan internasional untuk Perdamaian Ke-38 di Paris, Prancis, pada 22-24 September 2024.
    Sedangkan pada pada 18 September 2024,
    GUs Yaqut
    menandatangani Mutual Recognition Agreement (MRA) Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Halal Italia yang diklaim sebagai Jaminan Sertifikasi Halal yang pertama di Eropa.
    Kendati demikian, Gus Yaqut pernah menantang Pansus Haji DPR untuk membuktikan dugaan adanya gratifikasi terkait pengisian kuota haji.
    “Kalau pansus menemukan itu silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ujar Yaqut kepada wartawan, Rabu (11/9/2024).
    Yaqut enggan berkomentar lebih jauh soal temuan tersebut. Sebab, dia merasa bahwa penjelasan soal materi tersebut menjadi ranah Pansus Haji.
    “Itu sudah menjadi materi, biar nanti pansus yang akan mengungkapkan. Benar atau tidak itu bukan ranah kita,” kata Yaqut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 3 Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK Nasional

    3 Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK Nasional

    Kuota Haji Era Menag Gus Yaqut Mulai Diselidiki KPK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ) mulai mengusut dugaan korupsi terkait kuota ibadah haji 2024 di era Menteri Agama (Menag)
    Yaqut Cholil Qoumas
    .
    Masalah kuota haji ini sebelumnya juga sempat dipersoalkan DPR. Bahkan, lembaga legislatif itu sampai membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji.
    Saat ini, pengusutan kasus yang dilaporkan, salah satunya oleh
    Front Pemuda Anti Korupsi
    (FPAK) itu, masih masuk tahap penyelidikan.
    “Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota haji di Kemenag),” kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
    Asep tak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
    Namun, sejumlah pihak disebut telah dimintai keterangan dalam mendalami dugaan korupsi tersebut.
    Mereka menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan.
    “Hari ini saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK Rahman Hakim saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada 1 Agustus 2024 lalu.
    Rahman mengaku menyebutkan sejumlah nama yang diduga terlibat dalam pengalihan kuota haji 2024.
    Namun, ia tak bisa mengungkap nama-nama itu kepada wartawan.
    Dia juga mengakui, pihak Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK menilai barang bukti dalam laporan yang disampaikan masih kurang.
    “Kita masih kurang data, dari pihak KPK meminta agar dilengkapi lagi berkas-berkasnya agar mempermudah KPK untuk ke penyidikan selanjutnya,” kata Rahman.
    Secara terpisah, Kompas.com sudah berupaya menghubungi Yaqut Cholil Qoumas terkait dugaan kasus
    korupsi kuota haji
    tersebut. Namun, dia belum memberikan respons.
    Masalah kuota haji sempat dipersoalkan oleh DPR periode sebelumnya. Saat itu, DPR bahkan sempat membentuk Pansus Haji untuk mengusut masalah ini, termasuk beberapa masalah lain di dalam penyelenggaraan Haji 2024.
    Hal ini bermula ketika Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi. 
    Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
    Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
    Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031. 
    DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
    Mendapati persoalan itu, DPR akhirnya membentuk Pansus Haji. Namun, hingga beberapa kali pansus menggelar rapat untuk mendapatkan keterangan dari Gus Yaqut, ia selalu mangkir dari panggilan dengan berbagai alasan.
    Pansus akhirnya membuat rekomendasi terkait evaluasi penyelenggaraan haji 2024. Marwan mengklaim, ada banyak intervensi yang diterima Pansus pada saat menyusun laporan dan rekomendasi. 
    Intervensi itu disebut membuat laporan Pansus Haji tidak menuangkan secara lengkap dugaan-dugaan pelanggaran yang selama ini ditemukan dan ditelusuri dalam setiap rapat.
    “Jadi, semalam sudah agak bagus, tiba-tiba tadi pagi berubah semua ternyata. Setelah saya masuk itu kalimatnya banyak berubah dan poin-poin penting yang menjadi concern Pansus selama ini itu kehilangan substansi,” kata Marwan di Gedung DPR RI, pada 24 September 2024.
    “Jadi, sangat dibuat sehalus mungkin. Meskipun masih menyebut (perlu pelibatan) APH, tapi dibuat sehalus mungkin. Sehingga, katakanlah tidak bisa ditangkap secara terang benderang oleh aparat penegak hukum,” ujarnya lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Eks Menag Yaqut dan Saiful Dasuki Pernah Dilaporkan

    KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Eks Menag Yaqut dan Saiful Dasuki Pernah Dilaporkan

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mengusut dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus tersebut kini berada di tahap penyelidikan (lidik) setelah sebelumnya muncul laporan dari masyarakat.

    Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjawab singkat namun tegas ketika dikonfirmasi soal kebenaran kabar bahwa KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi haji.

    “Ya benar (KPK mengusut dugaan korupsi kuota haji),” kata Asep kepada wartawan, Kamis, 19 Juni 2025.

    Saat ditanya status penanganan kasus tersebut, Asep mengonfirmasi bahwa perkara tengah ditangani di tahap penyelidikan.

    “Kayaknya masih lidik,” tutur Asep.

    Yaqut dan Saiful Sempat Dilaporkan ke KPK

    Sebelumnya, Yaqut Cholil Qoumas dan Saiful Rahmat Dasuki saat masih menjabat menteri agama serta wakil menteri agama pernah dilaporkan ke KPK oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024 lalu. Keduanya dituding terlibat dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

    KPK menjelaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Laporan harus melalui telaah administratif sebelum masuk ke tahap penyelidikan lebih lanjut.

    Jika laporan dinilai telah memenuhi kelengkapan, KPK akan menindaklanjuti dengan ekspos atau gelar perkara untuk menentukan langkah berikutnya. Namun bila masih ada kekurangan, pelapor akan diminta melengkapinya.***

  • Fase Pemulangan, Jemaah Haji Pengguna SPLP Berkurang

    Fase Pemulangan, Jemaah Haji Pengguna SPLP Berkurang

    Bisnis.com, JEDDAH — Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mencatat jemaah haji pengguna Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) sudah berkurang, memasuki hari ke-9 masa pemulangan.  

    SPLP diketahui merupakan dokumen resmi untuk mempermudah kepulangan jemaah yang paspornya belum ditemukan atau masih berada di pihak syarikah penyedia layanan haji. 

    Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi, Abdul Basir mengatakan pihaknya telah memitigasi persoalan ini dengan membentuk tim untuk menyisir paspor jemaah di hotel-hotel di Makkah. 

    “Bekerjanya full untuk menemukan paspor-paspor. Targetnya kan 12 jam sebelum jemaah take off atau diberangkatkan ke Madinah, paspor itu sudah siap semuanya,” kata Basir ditemui di Bandara Jeddah, Kamis (19/6/2025). 

    Basir melanjutkan, jemaah yang kepulangannya menggunakan SPLP, akan menerima paspornya setelah ditemukan nanti melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama di kabupaten/kota. 

    Sampai saat ini masalah ketiadaan paspor sebelum kepulangan jemaah dengan cepat ditangani agar pergerakan ke Tanah Air berjalan sesuai dengan jadwal penerbangan yang telah ditetapkan maskapai dan bandara. 

    Hanya ada dua orang jemaah dari kelompok terbang 1 Embarkasi Surabaya (SUB-1) yang tertunda kepulangannya karena terlambat melaporkan kehilangan paspor. 

    “Karena belum ada SPLP-nya, ya sudah nginep dulu di hotel, setelah itu baru dipulangkan ke kloter berikutnya,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, paspor yang belum ditemukan tetap menjadi tanggung jawab pihak syarikah untuk mengembalikannya kepada otoritas Indonesia. Kehilangan paspor oleh pihak syarikah akan dicatat oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk dikenai sanksi. 

    Hingga Kamis (19/6/2025) pukul 15:45 WIB, sudah sebanyak 141 kelompok terbang (kloter) tiba di Tanah Air, terdiri atas 55.071 jemaah. Jumlah itu mencakup 26,86% dari total 525 kloter. 

    Pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Bandara King Abdulaziz, Jeddah akan berlangsung hingga 26 Juni 2025. Sesudah itu hingga 12 Juli 2025, PPIH Arab Saudi akan memulangkah jemaah dari Bandara Pangeran Muhammad bin Abdulaziz, Madinah. 

    Sementara pemulangan jemaah haji gelombang pertama berlangsung, jemaah gelombang kedua telah digerakkan dari Makkah menuju Madinah. Mereka akan tinggal di Kota Nabi itu selama 8 hingga 9 hari sebelum dipulangkan ke Tanah Air.