Xcloud.id

Event: Ibadah Haji

  • Kades Jaten Ditahan Usai Pulang Haji, Diduga Selewengkan Tanah Bengkok Rp 3,9 Miliar Regional 10 Juli 2025

    Kades Jaten Ditahan Usai Pulang Haji, Diduga Selewengkan Tanah Bengkok Rp 3,9 Miliar Regional 10 Juli 2025

    Kades Jaten Ditahan Usai Pulang Haji, Diduga Selewengkan Tanah Bengkok Rp 3,9 Miliar
    Tim Redaksi
    KARANGANYAR, KOMPAS.com –
    Kejaksaan Negeri
    Karanganyar
    menetapkan dan menahan Kepala Desa Jaten, Harga Satata, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan
    tanah bengkok
    .
    Ia ditahan Selasa (8/7/2025) sore setelah baru seminggu pulang dari ibadah haji.
    Penetapan ini dilakukan setelah Harga Satata menjalani tiga kali pemeriksaan.
    Meski sempat mengembalikan uang sebesar Rp 260 juta ke kas desa, tindakan tersebut tidak mampu menghindarkannya dari jeratan hukum.
    Uang tersebut dikembalikan oleh Harga Satata saat hendak diperiksa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Karanganyar, jauh sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka.
    Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Karanganyar, Hartanto saat dihubungi, Kamsi (10/7/2025) menjelaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pembangunan 52 ruko di atas tanah bengkok pada tahun 2021 yang tidak sesuai prosedur.
    “Yang seharusnya desa mendapatkan hak dari penyewaan ruko tersebut namun dengan adanya perbuatan melawan hukum desa mengalami kerugian,” ujar dia.
    Hartanto memaparkan setiap ruko disewakan dengan nilai Rp 100 juta untuk jangka waktu 20 tahun. Artinya, potensi kerugian yang dialami desa jauh melampaui jumlah uang yang dikembalikan.
    Modus operandi yang terungkap adalah adanya perjanjian antara pihak investor dan desa, yang diwakili oleh Kades Harga Satata, yang dinilai memiliki indikasi kuat melawan hukum.
    Selain itu, belum ada izin alih fungsi tanah bengkok sejak awal pembangunan ruko. Seharusnya, pengelolaan investor terkait pendapatan desa ditentukan oleh pemerintah daerah.
    Pembangunan ruko ini sendiri dilakukan oleh investor asal Kabupaten Boyolali dengan nilai anggaran sesuai dokumen pengerjaan mencapai Rp 3,9 miliar. Namun, Kejari Karanganyar masih akan melakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian nilai tersebut.
    Atas perbuatannya, Harga Satata dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 terkait kerugian negara, serta Pasal 12 huruf H terkait penyalahgunaan tanah negara.
    Ancaman hukuman yang menantinya adalah pidana penjara 1 hingga 20 tahun. Sebelum penetapan tersangka ini, Kejari Karanganyar telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk penyewa, pihak kecamatan, perangkat desa, dinas terkait, dan investor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Minta Keterangan Kepala BPKH Soal Penyelidikan Kasus Kuota Haji

    KPK Minta Keterangan Kepala BPKH Soal Penyelidikan Kasus Kuota Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah untuk penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait dengan kuota dan penyelenggaraan Ibadah haji. 

    Fadlul terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, sekitar pukul 19:25 WIB, Selasa (8/7/2025). Dia memberikan sedikit keterangan mengenai permintaan informasi oleh KPK hari ini. 

    “Hari ini, kami memberikan keterangan, informasi sebagai warga negara, tentu saja perwakilan dari badan pemerintah terkait dengan beberapa hal yang dimintakan oleh KPK. Jadi, kami sudah memberikan informasi dengan jelas, secara gamblang, mudah-mudahan ini bagian dari komitmen kami BPKH untuk bisa tetap ikut menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya kepada wartawan. 

    Meski demikian, Fadlul tidak menjawab lebih rinci mengenai permintaan keterangan oleh KPK yang dia penuhi hari ini. Kejelasan ihwal permintaan keterangan tersebut, dia serahkan kepada KPK. 

    Fadlul juga tidak membenarkan maupun membantah bahwa permintaan keterangan yang dijalani olehnya terkait dengan penyelidikan kasus kuota dan penyelenggaraan haji.  “KPK yang punya wewenang untuk memberikan informasi,” ucapnya singkat. 

    Kepala BPKH sejak 2022 itu lalu mengindikasikan bahwa kasus tersebut belum naik ke tahap penyidikan lantaran belum ada pihak-pihak yang dimintai keterangan sebagai saksi atau tersangka. 

    “Belum ada [saksi atau tersangka]. Baru meminta keterangan, informasi,” ujarnya. 

    Meski demikian, lembaga antirasuah membenarkan bahwa Fadlul dimintai keterangan sebagai terperiksa dalam penyelidikan kasus kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. 

    “Benar, dimintai keterangan terkait perkara kuota haji,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan saat dimintai konfirmasi, Selasa (8/7/2025). 

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut penyelidikan terkait dengan dugaan korupsi pada penyelenggaraan ibadah haji itu dilakukan untuk periode 2024 serta sebelumnya.

    “Ya [penyelidikan untuk periode] sebelum-sebelumnya,” kata Setyo beberapa waktu lalu. 

  • Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut

    Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut

    Menag Buka Peluang Umrah dan Haji Lewat Jalur Laut
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    membuka peluang kemungkinan dibukanya
    jalur laut
    sebagai alternatif transportasi dalam pelaksanaan ibadah umrah dan haji.
    Dalam peluncuran SGIE Report 2024/2025 dan peringatan satu dekade Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas, Nasaruddin menyebut, inisiatif ini sedang didiskusikan oleh Pemerintah RI dengan otoritas Arab Saudi.
    “Digagas ke depan, kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat di Saudi Arabia,” kata Nasaruddin, di Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
    Nasaruddin mengatakan, jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana
    transportasi laut
    telah tersedia, maka peluang ini dapat terlaksana.
    “Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,” ucap dia.
    Transportasi jalur laut, kata Menag, memungkinkan jemaah dari negara-negara di kawasan Asia untuk berangkat ke Tanah Suci melalui pelabuhan seperti Jeddah tanpa bergantung sepenuhnya pada penerbangan.
    “Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses,” ujar dia.
    Nasaruddin menilai, inisiatif ini tidak hanya membuka jalur baru bagi masyarakat, tetapi juga akan memberikan nilai tambah bagi Arab Saudi.
    Terlebih lagi, pendekatan baru yang diambil Saudi kini lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis.
    “Arab Saudi ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia,” ucap dia.
    Menag berharap, dengan sistem baru ini, akses terhadap
    ibadah haji
    dan umrah bisa semakin merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
    “Peluangnya terbuka luas,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Biaya Haji 2026 Dijanjikan Bakal Turun, Ini Kata Kepala BP Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menyebut biaya haji tahun depan akan berkurang seiring dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, besaran pengurangannya belum dapat dipastikan. 

    Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf mengatakan, pihaknya tengah memperhitungkan kembali efisiensi ongkos haji agar dapat lebih ditekan dengan memangkas sejumlah aspek. 

    “Insyaallah kita diminta untuk lebih efisiensikan biaya haji, biaya BPIH [biaya penyelenggaraan ibadah haji] mudah-mudahan dengan berbagai upaya kita kita akan bisa mengurangi walaupun mungkin tidak terlalu banyak, tapi kita berusaha untuk mengurangi,” kata Irfan kepada wartawan di DPR RI, Senin (7/7/2025). 

    Irfan menegaskan hingga saat ini, BP Haji belum dapat memberikan perhitungan pasti terkait biaya haji 2026. Namun, sejumlah upaya tengah dipertimbangkan untuk membuat BPIH lebih rendah dari tahun sebelumnya. 

    “Kita belum bisa memastikan karena kita cuma menghitung salah satu upayanya adalah kita akan mengurangi masa tinggal kita tentu, juga itu akan tergantung dengan penerbangan kita ingin tahu berapa lama kita bisa mendapatkan itu,” terangnya. 

    Untuk diketahui, BPIH 2025 yang disahkan oleh Kemenag dan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI pada 7 Januari 2025 adalah sebesar Rp89,41 juta, turun Rp4 juta dibandingkan tahun lalu sebesar Rp93,41 juta. 

    Biaya yang dibayar langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp55,43 juta atau 62% dari BPIH 2025. Sisanya diambil dari rata-rata nilai manfaat dana haji sebesar Rp33,97 juta per jemaah atau 38% dari BPIH 2025.  

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji pada tahun depan bisa ditekan di antaranya dari sisi komponen pesawat hingga katering.

    Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dahnil menyebut rata-rata biaya haji atau biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 1446 H/2025 atau tahun ini sebesar Rp89,4 juta per jemaah. 

    Angka itu turun Rp4 juta dibandingkan dari BPIH tahun lalu sebesar Rp93,4 juta per jemaah. Pada tahun depan, pemerintah menargetkan biaya itu bisa turun lagi dari beberapa komponen. 

    “Tahun ini kan sudah ditekan menjadi berkurang dari Rp4 juta. Tahun depan juga bisa ditekan misalnya dari komponen pesawat, kemudian komponen katering dan sebagainya,” katanya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025)

  • Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Prabowo dinilai catat sejarah emas diplomasi RI dengan Pangeran MBS

    Jakarta (ANTARA) – Staf Khusus Menteri Agama bidang kerja sama dan hubungan luar negeri sekaligus cendekiawan muda Indonesia Gugun Gumilar mengapresiasi catatan emas diplomasi RI Presiden Prabowo Subianto dengan Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).

    Hal tersebut terkait dengan adanya peluncuran pertemuan perdana Dewan Koordinasi Tertinggi Saudi-Indonesia, sebuah platform kelembagaan baru yang bertujuan mengakselerasi kerja sama lintas sektor dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi.

    “Saya mengapresiasi kunjungan ini menghasilkan penandatanganan berbagai kesepakatan bisnis senilai sekitar 27 miliar dolar AS (sekitar Rp440 triliun) antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi, mencakup sektor energi bersih, petrokimia, dan layanan bahan bakar penerbangan,” kata Gugun dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo bertemu dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi Pangeran MBS di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi, Rabu (2/7).

    Indonesia dan Arab Saudi menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan sehingga dalam lima tahun terakhir, total perdagangan bilateral mencapai sekitar 31,5 miliar dolar AS, menjadikan Arab Saudi sebagai mitra dagang utama Indonesia di kawasan Teluk.

    Selain itu, kunjungan Prabowo tersebut juga membahas rencana kampung haji.

    Gugun mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo juga telah memberikan dukungan penuh terhadap rencana realisasi kampung haji.

    “Saya juga ikut dalam merencanakan proses pertemuan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Pak Menko (Koordinator Bidang Pangan) Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roeslani, di mana mereka mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” ujar Gugun.

    Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun tahun yang akan datang.

    Hal tersebut bukti komitmen pemerintah sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jamaah Indonesia.

    “Insyaallah Presiden Prabowo mencatat diplomasi emas RI dengan Arab Saudi dengan keseriusan dalam mewujudkan kampung haji Indonesia dan Insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” ucap Gugun.

    Pewarta: Benardy Ferdiansyah
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Usai dari Arab Saudi, Prabowo Tiba di Brazil untuk Hadiri KTT BRICS

    Usai dari Arab Saudi, Prabowo Tiba di Brazil untuk Hadiri KTT BRICS

    Usai dari Arab Saudi, Prabowo Tiba di Brazil untuk Hadiri KTT BRICS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden
    Prabowo Subianto
    tiba di Air Base Galeao,
    Rio de Janeiro
    , Brasil, pada Sabtu (5/7/2025), sekitar pukul 06.30 pagi waktu setempat.
    Adapun kunjungan Presiden Prabowo ke kota Rio de Janeiro ini untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.
    Setibanya Prabowo di landasan Air Base Galeao, langsung disambut dengan upacara kehormatan militer.
    Saat melintasi karpet merah setelah menuruni tangga pesawat, terdengar tiupan trompet disertai penghormatan dari pasukan jajar kehormatan militer yang mengiringi langkah Prabowo.
    Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam ketibaan di Rio de Janeiro adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
    Sementara di ujung karpet merah, Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pejabat tinggi Brasil, yakni Duta Besar Laudemar Goncalves de Aguiar Neto.
    Kemudian Sekretaris Promosi Perdagangan, Sains, Teknologi, Inovasi, dan Budaya Kementerian Luar Negeri Brasil, serta Komandan Airforce Base Galeão Kolonel Marcell Barros de Paula.
    Dari pihak Indonesia, turut hadir menyambut yaitu Duta Besar RI di Brasilia Edi Yusup, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia Kol Rizal Ashwam.
    Setelah prosesi penyambutan selesai, Presiden Prabowo menaiki kendaraan resmi yang telah disiapkan dan melanjutkan perjalanan menuju hotel tempatnya bermalam selama agenda di Rio de Janeiro.
    Kehadiran Presiden Prabowo di
    KTT BRICS 2025
    menandai partisipasi perdana Indonesia sejak resmi bergabung dengan forum tersebut pada awal tahun ini.
    Diketahui, Presiden Prabowo tengah melakukan
    safari kenegaraan
    ke beberapa negara termasuk Brasil.
    Sebelum tiba di Brasil, ia mengunjungi Arab Saudi. Di sana, Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (MBS).
    Kedua pemimpin negara itu turut membahas banyak hal termasuk soal pelaksanaan ibadah haji dan umrah di Indonesia. Prabowo juga sempat umrah di Arab Saudi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sukses Penyelenggaraan Haji, Nasaruddin Umar Masuk DKT RI-Saudi

    Sukses Penyelenggaraan Haji, Nasaruddin Umar Masuk DKT RI-Saudi

    Jakarta, Beritasatu.com – Momentum kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi landasan strategis bagi Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas kemitraan bilateral Indonesia-Arab Saudi. 

    Dalam kunjungan kenegaraannya ke Jeddah, Prabowo bersama Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), secara resmi membentuk Dewan Koordinasi Tertinggi (DKT) RI-Saudi.

    Dalam struktur awal DKT tersebut, Prabowo secara langsung menunjuk Menteri Agama,  tokoh ulama dan intelektual terkemuka Indonesia,  Nasaruddin Umar, sebagai salah satu anggota tim kerja DKT. 

    Masuknya Nasaruddin Umar, yang saat ini menjabat sebagai menteri agama dan imam besar Masjid Istiqlal, menandai perluasan misi kemitraan tidak hanya pada aspek ekonomi, industri, dan ketenagakerjaan, tetapi juga pada aspek keagamaan, kebudayaan, dan spiritualitas antarbangsa.

    “Selama ini kerja sama Indonesia-Saudi terbatas pada urusan haji, umrah, dan tenaga kerja. Dengan DKT, kita ingin membangun hubungan yang lebih luas, termasuk dalam diplomasi keagamaan dan pendidikan spiritual,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, di Jeddah, Kamis (3/7/2025).

    Nasaruddin Umar, yang selama dua dekade aktif menjalin dialog antaragama dan diplomasi budaya di berbagai forum internasional, dinilai sebagai figur tepat untuk mewakili wajah Islam moderat Indonesia dalam DKT. 

    Prabowo menilai, masuknya Nasaruddin akan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis Arab Saudi, khususnya dalam bidang pembinaan jemaah haji, pembangunan kawasan spiritual seperti Kampung Haji di Makkah, serta penguatan peran masjid sebagai pusat peradaban.

    Ini bukan hanya soal politik dan ekonomi. Ini juga tentang membangun jembatan spiritual antara dua bangsa muslim besar. Nasaruddin Umar menjadi sosok punya kapasitas soal hal tersebut.

    Sebagai bagian dari kesepakatan, Prabowo dan MBS telah menandatangani minutes of meeting (MoM) pembentukan DKT yang mencakup tata kelola, kerangka kerja, serta pembentukan tim kajian untuk program prioritas. Salah satu program unggulan yang disiapkan adalah kajian pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, sebagai bentuk pelayanan permanen jemaah haji dan pusat budaya Indonesia di tanah suci.

    Langkah strategis ini menandai babak baru dalam relasi Indonesia dan Arab Saudi. Tidak hanya memperluas kerja sama sektor industri dan investasi, tetapi juga memperdalam dimensi nilai dan spiritualitas yang menjadi fondasi kuat kedua negara.

    DKT Indonesia-Saudi ini mengadopsi format yang sama seperti hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Dengan format ini, Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara Asia Tenggara yang memiliki kemitraan institusional tingkat tinggi dengan Riyadh.

    Masuknya Nasaruddin Umar dalam jajaran DKT sekaligus menjadi pengakuan atas kontribusinya dalam diplomasi kebudayaan dan kemanusiaan lintas negara. Tak hanya menjadi simbol keberhasilan pengelolaan haji 2025, keterlibatannya juga mempertegas bahwa suara moderasi Islam Indonesia memiliki peran penting dalam percaturan dunia muslim global.

    Dengan DKT ini, harapan baru tumbuh untuk membangun koneksi lebih erat, tidak hanya antarnegara, tetapi juga antarkalbu umat. Ini tentang masa depan bersama. Ekonomi, spiritual, dan kemanusiaan. Indonesia dan Saudi berjalan beriringan.

  • Angka Kematian Jemaah Haji 2025 Meningkat, Kemenkes: Alarm Bahaya

    Angka Kematian Jemaah Haji 2025 Meningkat, Kemenkes: Alarm Bahaya

    Makkah, Beritasatu.com – Pelaksaan ibadah haji telah memasuki hari ke-60, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat hingga 1 Juli 2025, angka kematian jemaah terus bertambah hingga mencapai 418 orang. Jumlah ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

    Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan (Siskohatkes) per 30 Juni 2025 pukul 16.00 waktu setempat, banyaknya jemaah haji yang wafat didominasi karena penyakit jantung (syok kardiogenik dan gangguan jantung iskemik akut), dan sindrom gangguan pernapasan akut pada orang dewasa.

    Tingginya angka kematian dan kesakitan yang dialami jemaah haji Indonesia menjadi perhatian khusus Kementerian Haji Arab Saudi, terutama menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji.

    Wakil Menteri Haji Arab Saudi Abdul Fatah Mashat menyoroti dua hal utama, yakni tingkat istitha’ah (kemampuan jemaah untuk melaksanakan haji) aspek kesehatan dan jumlah jemaah yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji.

    “Ini harus menjadi perhatian kita semua dalam menyusun langkah-langkah persiapan yang lebih baik di masa mendatang, termasuk dalam penyaringan, pemantauan, dan pendampingan kesehatan jemaah sejak sebelum keberangkatan,” jelas Abdul, dikutip dari laman resmi Kemenkes, Jumat (4/7/2025).

    Senada dengan Abdul, Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi dr Mohammad Imran menyampaikan, catatan tinggi angka kematian jemaah haji Indonesia tahun ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

    “Meningkatnya jemaah haji yang meninggal dunia merupakan alarm tanda bahaya bagi kita semua. Kami perlu memastikan setiap jemaah yang berangkat benar-benar telah memenuhi kriteria istitha’ah kesehatan,” tegasnya.

    Ia menekankan, Pemerintah Indonesia juga perlu mendapatkan kemudahan dalam aspek legalitas operasional layanan kesehatan selama di Arab Saudi.

    “Persoalan penyelenggaraan kesehatan haji adalah tanggung jawab bersama,” tutupnya.

  • Mimpi Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekkah, Dapat Lampu Hijau dari Arab Saudi

    Mimpi Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekkah, Dapat Lampu Hijau dari Arab Saudi

    Mimpi Prabowo Bangun Kampung Haji di Mekkah, Dapat Lampu Hijau dari Arab Saudi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Presiden
    Prabowo Subianto
    membawa sejumlah misi dalam lawatannya ke
    Arab Saudi
    , salah satunya adalah rencanya untuk membangun
    kampung haji
    di Mekkah.
    Rencana pembangunan kampung haji ini pun menjadi salah satu topik pembicaraan antara Prabowo dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi
    Mohammed bin Salman
    bin Abdul Aziz Al Saud (MBS)
    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan tersebut, rencana pembangunan kampung haji telah mendapatkan lampu hijau dari
    Pangeran MBS
    .
    “Kita dengarkan bersama bahwa semua permintaan Bapak Presiden kita itu dipenuhi oleh Arab Saudi, antara lain adalah perumahan haji,“ kata Nasaruddin, Kamis (3/7/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Nasaruddin menyebutkan, Prabowo bakal memberikan penjelasan lebih lengkap terkait hasil pertemuannya dengan Pangeran MBS.
    Dalam dialognya dengan Pangeran MBS, Presiden Prabowo turut membahas permasalahan serius yang dihadapi
    jemaah haji Indonesia
    , yaitu tingginya risiko kematian akibat jumlah jemaah yang sangat besar, yang mencapai angka kematian hingga 14 persen.
    “Tetapi, langsung disampaikan oleh Bapak Presiden, dan Pangeran ketawa juga kan, bahwa memang banyak orang Indonesia itu ingin memilih meninggal di Arab Saudi,” kata Nasaruddin.
    Untuk mewujudkan keinginannya, Prabowo akan membentuk tim khusus yang mendalami kajian pembangunan
    Kampung Haji
    di Arab Saudi.
    Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan tim khusus tersebut diwacanakan dibentuk setelah Prabowo kembali dari lawatan ke Arab Saudi.
    “Terkait rencana pembangunan Kampung Haji, beliau menyampaikan bahwa akan dibentuk tim untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan kerja sama antara pemerintah Saudi dan pemerintah Indonesia,” ujar Gus Irfan.
    Konsep pembangunan
    Kampung Haji Indonesia
    pernah diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama RI, Romo Muhammad Syafi’i pada Desember 2024.
    Dia mengatakan, rencana pembangunan Kampung Haji ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi jemaah haji asal Indonesia.
    “Kawasan ini direncanakan akan dibangun di atas lahan seluas 50 hektar di Jabal Umar. Kawasan seluas 50 hektar di Jabal Umar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia,” ujar Syafii, 3 Desember 2024.
    Pada lain kesempatan, pada 4 November 2024, Syafii juga menyebutkan bahwa rencana Prabowo membangun kampung haji telah mendapat respons positif dari Kerajaan Arab Saudi, terutama dari Pangeran MBS
    Pemerintah berupaya agar wacana tersebut dapat terealisasi sesegera mungkin.
    Selain itu, pemerintah juga berupaya merasionalisasikan biaya haji 2025.
    Dia mengatakan, akan ada rasionalisasi untuk menekan efisiensi anggaran dengan kualitas layanan yang sama.
    “Presiden RI sangat memperhatikan kebutuhan jemaah haji, termasuk memastikan kebijakan biaya haji dirancang secara rasional tanpa mengurangi kualitas layanan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan pelayanan haji yang lebih baik,” ujar Syafii.
    Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar mengatakan, rencana pembangunan Kampung Haji di Mekkah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis.
    Menurut dia, Kampung Haji bagi jemaah haji Indonesia itu diperlukan karena begitu banyaknya jumlah jemaah Indonesia yang beribadah ke Tanah Suci setiap tahunnya.
    Bukan hanya untuk berhaji, tetapi juga untuk ibadah umrah dan ziarah.
    “Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220 ribu orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang,” kata Nasaruddin, Rabu (2/7/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Menag Sebut Pangeran MBS Dukung Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah

    Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan kampung haji Indonesia di Makkah menjadi salah satu bahasan penting dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi pekan ini. 

    Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang mendampingi kunjungan kenegaraan Prabowo mengatakan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) mendukung inisiasi dan rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci. 

    “Alhamdulillah Pangeran MBS mendukung penuh Kampung Haji Indonesia terealisasi sesegera mungkin,” tutur Nasaruddin di Makkah, Kamis (3/7/2025). 

    Menurut Menag, selain kampung haji, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai upaya untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Nasaruddin juga mengaku mendampingi Prabowo untuk menjajaki pembicaraan teknis dengan beberapa pihak di Arab Saudi. 

    “Kemarin juga saya, bersama dengan Pak Menko Zulkifli Hasan serta Pak Menteri Investasi Rosan Roslani juga mendampingi Presiden Prabowo untuk bertemu dengan mitra di Arab Saudi guna membicarakan terkait teknis realisasi Kampung Haji Indonesia,” kata Menag. 

    Pertemuan tersebut, lanjut Menag, berlangsung selama kurang lebih satu jam dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ini sekaligus sebagai bentuk pelayanan optimal bagi jemaah Indonesia.

    “Pemerintah serius dalam mewujudkan Kampung Haji Indonesia, dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mulai merealisasikannya,” katanya. 

    Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy sudah ada beberapa investor yang berminat membangun kampung haji Indonesia di Makkah.

    Namun, selain opsi melibatkan investor, pemerintah juga tidak menutup kemungkinan turun tangan. Misalnya saja melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). 

    “Pemerintah kita juga mungkin bisa membiayai, tidak ada masalah, apalagi nanti kalau BSI [berekspansi ke Arab Saudi] kemudian Danantara bisa ikut terlibat dalam investasi. Saya kira bagus karena kita juga ingin seperti arahan presiden agar haji tidak murni khusus untuk ibadah tapi juga ada unsur nilai tambah, terutama dalam sisi ekonomi,” jelasnya.