Xcloud.id

Event: Ibadah Haji

  • Jemaah Gelombang Satu Mulai Diberangkatkan 2 Mei

    Jemaah Gelombang Satu Mulai Diberangkatkan 2 Mei

    loading…

    Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag Hilman Latief bersama jajarannya dalam rapat bersama Panja Haji DPR di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025). FOTO/FELLDY UTAMA

    JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memaparkan rencana perjalanan ibadah haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Pemberangkatan jemaah haji gelombang satu akan dimulai pada 2 Mei 2025 mendatang.

    Hal ini disampaikan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kemenag, Hilman Latief dalam rapat bersama Panja Haji DPR di Ruang Banggar, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/1/2025).

    “Kita insyaAllah tanggal 2-16 Mei pemberangkatan jemaah Haji gelombang satu pak. Jadi tanggal 1 jemaah sudah masuk ke Asrama,” kata Hilman dalam paparannya.

    Sementara, gelombang dua keberangkatan jemaah haji akan dilakukan pada periode 17-31 Mei 2025. Dia menegaskan, sudah tidak ada keberangkatan setelah 31 Mei 2025.

    “Closing date 31 Mei 2025. Closing date sudah tidak ada penerbangan lagi tanggal 31 Mei 2025,” ujarnya.

    Puncak ibadah haji mulai digelar 5 Juni 2025 dengan pertimbangan Iduladha jatuh pada 6 Juni 2025. “Puncak haji wukuf di Arafah tanggal 5 Juni jadi jemaah akan berangkat ke Arafah pada tanggal 4 Juni 2025. Iduladhanya di tanggal 6 Juni (10 dzulhijjah) mudah-mudahan tidak ada pergeseran tanggal,” katanya.

    Berikut adalah rencana perjalanan ibadah haji jemaah Indonesia 1446 H/2025 H:1. Jemaah haji masuk Asrama Haji: 1 Mei 2025

    2. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 1 dari Indonesia ke Madinah: 2-16 Mei 2025

    3. Pemberangkatan jemaah gelombang 1 dari Madinah ke Jeddah: 11-25 Mei 2025

    4. Pemberangkatan jemaah haji gelombang 2 dari Indonesia ke Jeddah: 17-31 Mei 2025

  • Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus

    Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus

    Rincian Kuota Haji 2025 untuk Indonesia: 203.320 Jemaah Reguler, 17.680 Jemaah Khusus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag)
    Hilman Latief
    memaparkan rincian dari 221.000
    kuota haji 2025
    untuk Indonesia.
    Hilman mengatakan,
    jemaah haji
    reguler untuk tahun ini mendapat kuota sebanyak 203.320 orang.
    Hal tersebut Hilman sampaikan dalam rapat antara Panja Haji DPR 2025 dan Kemenag di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/12/2025).
    “Yang untuk haji regulernya itu 203.320. Yang dimaksud haji reguler itu ada jemaah haji reguler, disebut dengan reguler murni, itu jemaah,” ujar Hilman.
    Lalu, kuota untuk jemaah haji khusus pada 2025 ini sebanyak 17.680 orang.
    Untuk pengawas dan petugas haji, kata Hilman, tidak termasuk ke dalam kuota jemaah sebesar 221.000 orang itu.
    “Untuk haji khususnya 17.680. Sementara untuk tim PHU, termasuk juga pengawas, DPR RI, DPD RI, BPK RI, dan lain-lain, itu masuknya ke dalam kuota petugas, bukan kuota jemaah,” imbuhnya.
    Menteri Agama Nasaruddin Umar
    menegaskan, kuota haji 2025 masih sama seperti 2024, dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
    Pernyataan ini disampaikan saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan tambahan kuota haji pada tahun mendatang.
    “Kepastian kuota itu seperti tahun lalu. Jadi intinya seperti itu, kita kan ditentukan oleh OKI,” kata Nasaruddin di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024), seperti dikutip dari
    Antara.
    Nasaruddin menekankan, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji.
    Penambahan kuota hanya akan menjadi opsi jika kesiapan layanan telah matang dan tidak menimbulkan beban operasional.
    “Karena siapa tahu tambahan kuota itu malah justru memberikan beban pelaksanaan ibadah haji ini,” ujar Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri BUMN Erick Thohir Tak Masalah Kemenag Tidak Hanya Gandeng Garuda Indonesia di Haji 2025 – Halaman all

    Menteri BUMN Erick Thohir Tak Masalah Kemenag Tidak Hanya Gandeng Garuda Indonesia di Haji 2025 – Halaman all

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak masalah jika Kementerian Agama menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

    Menurut dia, keputusan tersebut bukan ada di pihaknya, melainkan Kementerian Agama.

    “Nah kalau kebijakan mengenai Kementerian Agama ingin membuka penerbangan dengan airline lain, ya itu tentu bebas saja karena kebijakannya bukan di kami,” kata Erick kepada wartawan di Tangerang, dikutip Kamis (2/1/2025).

    Ia mengatakan, Kementerian BUMN bukan kementerian teknis yang tugasnya membuat kebijakan.

    Kementerian BUMN adalah kementerian yang menjadi bagian dari unsur pendukung atau supporting system berbagai program pemerintah.

    Contohnya seperti saat Presiden Prabowo Subianto menginginkan harga tiket pesawat turun saat periode Natal Tahun Baru 2024/2025, berbagai perusahaan plat merah berhasil melaksanakannya.

    “Kita bisa lihat kita berhasil dari BUMN. Citilink, Garuda, Pertamina, Pelita, Airport menekan cost-nya seperti yang diharapkan Bapak Presiden,” ujar Erick.

    Maka dari itu, sebagai kementerian yang tugasnya mendukung program pemerintah, ia tak masalah jika penyelenggaraan ibadah haji 2025 menggandeng lebih banyak maskapai lagi selain Garuda Indonesia.

    Sebelumnya, dikutip dari Kompas.com, Wakil Menteri Agama RI Romo HR Muhammad Syafi’i membuka peluang untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia untuk penyelenggaraan ibadah haji 2025.

    Menurut dia, Kemenag akan mempertimbangkan untuk menggandeng maskapai lain, untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah dalam hal pemberangkatan dan pemulangan menjadi lebih baik.

    “Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik,” ujar Syafi’i, Senin (30/12/2024).

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wahid pun mendukung rencana pemerintah untuk tidak hanya menggandeng maskapai Garuda Indonesia dalam pelaksanaan ibadah haji 2025.

    Ketua Panja Pelaksanaan Haji 2025 ini menyatakan bahwa langkah tersebut diperlukan dalam rangka memperbaiki pelayanan, sekaligus mengupayakan efisiensi biaya transportasi bagi jemaah.

    “Jadi gini, selama ini kan kita hanya pakai Garuda dan Saudi. Untuk transparansi, kita akan buka untuk airlines yang lain. Jadi masing-masing bisa berlomba-lomba mengajukan anggaran, otomatis yang lebih murah yang akan kita pakai,” ujar Wahid kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/12/2024). 

  • Terminal 2F Soetta Akan Melayani Penerbangan Haji-Umrah

    Terminal 2F Soetta Akan Melayani Penerbangan Haji-Umrah

    Jakarta, FORTUNE – Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta segera menjadi terminal khusus bagi jamaah Haji Dan Umrah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang menjalankan ibadah haji dan umrah, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Sehingga nantinya seluruh jemaah umrah yang berangkat dari Bandara Soetta tak lagi menunggu pesawat di Terminal 3, tapi secara bertahap akan dipindah ke Terminal 2F.

    “Bandara adalah jendela sebuah bangsa. Orang yang datang dari luar negeri pasti melihat fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan bandara kita. Namun, kita harus memastikan penghormatan yang sama untuk bangsa kita sendiri,” kata Erick dalam keterangannya, Rabu (1/1).

    Menurutnya, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya perbaikan ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh agar lebih transparan, akuntabel, dan nyaman.

    Erick pun meninjau progres pengembangan Terminal 2F untuk memastikan rencana besar ini terlaksana dengan baik.

    “Saya sengaja mengecek rencana besar Bapak Presiden terkait pelayanan haji dan umrah, yang selama ini menjadi ritual penting, tetapi ekosistemnya belum kita rapikan sepenuhnya,” ujarnya.

    Terminal 2 Soekarno-Hatta dapat melayani hingga 10 ribu jamaah umrah setiap harinya, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Sementara itu, jumlah jamaah pada musim haji diproyeksikan mencapai 241 ribu orang, dengan total jamaah umrah per tahun berkisar antara 1,3 juta hingga 1,5 juta orang.

    Fasilitas khusus untuk jamaah umrah dan haji

    Untuk mendukung kenyamanan jamaah, Terminal 2F akan dilengkapi fasilitas khusus seperti masjid dan lounge bagi jamaah umrah. Erick memastikan bahwa pelayanan tidak hanya berfokus pada jamaah dari kelas menengah ke atas, tetapi juga jamaah reguler.

    “Saya meminta pelayanan untuk umrah reguler juga diperbaiki. Jangan hanya kelas menengah dan VIP, tetapi semua jamaah harus mendapat prioritas yang sama,” kata Erick.

    Dalam merealisasikan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi, Erick menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

    “Kami berkomitmen mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi, sekaligus mendukung pariwisata secara menyeluruh,” ujarnya.

    Dengan dukungan lintas kementerian dan penyedia layanan terkait, pemerintah bertekad menghadirkan standar layanan yang tinggi untuk kelancaran perjalanan ibadah.

    Erick berharap, langkah ini dapat menjadikan Indonesia sebagai contoh negara yang mampu menyelenggarakan ekosistem haji dan umrah secara profesional dan inklusif.

  • Erick Thohir Cek Proyek Terminal Haji & Umrah Bandara Soetta

    Erick Thohir Cek Proyek Terminal Haji & Umrah Bandara Soetta

    Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Prabowo Subianto menginginkan layanan ibadah haji dan umrah agar lebih transparan, akuntabel, dan nyaman bagi masyarakat. Salah satunya dengan menyiapkan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai terminal khusus untuk jamaah umrah dan haji.

    Proses pengembangan terminal langsung dicek oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada sore ini, Rabu (1/1/2025)

    “Bandara adalah jendela sebuah bangsa. Orang yang datang dari luar negeri pasti melihat fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan bandara kita. Namun, kita harus memastikan penghormatan yang sama untuk bangsa kita sendiri,” ujar Erick.

    Terminal khusus merupakan bagian dari ekosistem haji dan umrah. Menurut Erick, perlu dirapikan secara menyeluruh.

    “Saya hari ini sengaja mengecek rencana besar Bapak Presiden terkait pelayanan haji dan umrah, yang selama ini menjadi ritual penting, tetapi ekosistemnya belum kita rapikan sepenuhnya,” tambahnya.

    Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 10 ribu jamaah umrah setiap hari, baik keberangkatan maupun kedatangan. Pada musim haji, jumlah jamaah diproyeksikan mencapai 241 ribu orang, sementara jamaah umrah diperkirakan mencapai 1,3 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.

    Foto: (CNBC Indonesia/Crysania)
    Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan keterangan saat melakukan kunjungan kesiapan Terminal Khusus Penerbangan Umroh Bandara Soekarno-Hatta. (CNBC Indonesia/Crysania)

    Dalam upaya peningkatan layanan, Erick menyatakan Terminal 2F akan dilengkapi masjid dan lounge khusus jamaah umrah.

    “Saya meminta pelayanan untuk umrah reguler juga diperbaiki. Jangan hanya kelas menengah dan VIP, tetapi semua jamaah harus mendapat prioritas yang sama,” tegas Erick.

    Erick juga menekankan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

    “Kami berkomitmen mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi, sekaligus mendukung pariwisata secara menyeluruh,” kata Erick.

    Melalui kerja sama lintas kementerian dan penyedia layanan terkait, Erick mengatakan, pemerintah bertekad menghadirkan standar layanan tinggi demi kelancaran perjalanan ibadah bagi seluruh jamaah. Dengan langkah ini, Erick berharap Indonesia menjadi contoh negara yang mampu menyelenggarakan ekosistem haji dan umrah yang profesional dan inklusif.

    (mij/mij)

  • Erick Respons Rencana Jemaah Haji 2025 Pakai Pesawat Selain Garuda

    Erick Respons Rencana Jemaah Haji 2025 Pakai Pesawat Selain Garuda

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri BUMN RI Erick Thohir buka suara soal pertimbangan Kementerian Agama (Kemenag) untuk menggandeng maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia di penyelenggaraan Ibadah Haji 2025.

    “Nah kalau kebijakan mengenai Kementerian Agama ingin membuka tentu penerbangan dengan airline lain ya itu tentu bebas saja. Karena kebijakannya bukan di kami,” kata Erick di Terminal 2F Bandara Soetta, Tangerang, Rabu (1/1).

    Ia menyebut perihal itu, Kementerian BUMN tidak menjadi pemegang kebijakannya.

    Erick pun meminta awak media untuk mempertanyakan hal itu ke maskapai penerbangan Garuda Indonesia ataupun Citilink dan Pelita Air.

    “Nanti tanyakan saja sama dirut Garuda atau tentu dirut Citilink sama Pelita yang bisa membangun ekosistem,” ucapnya.

    Wamenag Romo Muhammad Syafi’i sebelumnya mengaku mempertimbangkan untuk menggandeng maskapai lain selain Garuda Indonesia di musim Haji 2025.

    Ia menyebut pertimbangan itu diambil untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah agar menjadi lebih baik ke depan.

    “Ya jadi memang semakin banyak yang siapkan jasa, semakin kompetitif, service juga semakin baik. Jadi mungkin peluang itu kita pakai juga untuk haji tahun ini. Mungkin akan buka peluang pada maskapai-maskapai yang lain, terutama yang domestik,” ujar Romo di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (30/12).

    Jelang musim Haji 2025, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga telah mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk ibadah Haji 2025 sebesar Rp93.389.684,99 atau Rp93,4 juta.

    Ia menjelaskan dari total BPIH itu jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp65.372.779,49 atau sebesar 70 persen dari keseluruhan BPIH.

    Sementara untuk nilai manfaat yang diusulkan untuk biaya haji 2025 sebesar Rp28.016.905,5 atau 30 persen dari total BPIH.

    Selain itu, jumlah kuota jemaah yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Pemerintah Indonesia sebanyak 221 ribu orang sebelum mendapat kuota tambahan.

    Lalu untuk kuota petugas haji Indonesia berjumlah 2.210 orang. Angka itu mengalami penurunan dibanding Haji 2024.

    (mnf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Terminal 2F Soetta Khusus Haji-Umroh Mulai Beroperasi Akhir Januari

    Terminal 2F Soetta Khusus Haji-Umroh Mulai Beroperasi Akhir Januari

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktur Utama Angkasa Pura Faik Fahmi menyebut Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang akan menjadi terminal khusus penerbangan Ibadah Haji dan Umrah siap beroperasi pada akhir Januari 2025.

    Ia menyampaikan itu kala mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung meninjau kesiapan ke lokasi pada Rabu (1/1).

    “Ini rencananya pak menteri nanti kita akan operasikan di akhir Januari, ini sudah kita selesai semua,” kata Faik di lokasi.

    Faik berharap Terminal 2F ini dapat mengurangi kepadatan penumpang di Terminal 3 Soetta.

    Setelah ini, ia menyebut akan berkoordinasi dengan pihak maskapai penerbangan untuk mengatur perihal itu.

    “Nanti yang direct flight ke Jeddah akan ke sini. Nah untuk airlines yang mixed passengers, misalnya tidak direct ke Jeddah, misalkan ada penumpang reguler dan umrah, yang umrahnya lewat sini, nanti dari sini ada bus yang kami siapkan untuk membawa ke terminal 3,” ujarnya.

    Sementara itu, Erick Thohir menyebut langkah ini merupakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh.

    “Yang ini notabene acara spiritual tapi secara ekosistemnya belum dirapihkan, kita mulai dari airportnya dulu,” ujar Erick.

    (mnf/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Perintah Prabowo Bertentangan dengan Usulan Menteri Agama soal Biaya Haji 2025, Omon-omon?

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.

    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 

    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.

    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.

    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo
    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.

    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.

    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.
    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.

    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.

    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.
    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk menurunkan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) 2025 tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Namun, usulan terbaru Kemenag justru menunjukkan kenaikan biaya yang dibebankan kepada jemaah haji, bertolak belakang dengan instruksi Presiden.
     
    Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jakarta, Senin 30 Desember 2024, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 sebesar Rp93.389.684,99. 
     
    Dari jumlah tersebut, Bipih yang ditanggung jemaah naik menjadi 70% atau Rp65.372.779,49, sedangkan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya 30% atau Rp28.016.905.
    Kenaikan Bipih tersebut menjadi sorotan, terutama karena jumlahnya naik sekitar Rp9 juta dibandingkan biaya 2024 sebesar Rp56 juta. Hal ini bertentangan dengan arahan Prabowo yang menginginkan efisiensi tanpa membebani masyarakat.
     
    Baca juga: Begini Upaya BPKH Buat Pengelolaan Dana Haji Makin Akuntabel

    Arahan Tegas Prabowo

    Sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan Kemenag untuk menyusun skema penurunan biaya haji. Wakil Menteri Agama HR Muhammad Syafii menegaskan bahwa arahan Presiden tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan dengan biaya yang lebih efisien.
     
    “Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” ujar Wamenag Muhammad Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
     
    Penurunan biaya tersebut seharusnya diupayakan melalui efisiensi di berbagai komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Bahkan, Prabowo secara khusus meminta rasionalisasi biaya penerbangan yang menjadi komponen tertinggi, mencapai 35-40% dari total biaya haji.
     
    “Output-nya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jamaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” lanjut Wamenag.

    Fakta Kenaikan Biaya Haji

    Namun, dalam rapat dengan DPR, Menteri Agama Nasaruddin Umar justru menjelaskan rincian biaya yang menunjukkan kenaikan signifikan. Usulan BPIH 2025 mencakup lima komponen utama:

    Biaya penerbangan PP: Rp34.386.390,68
    Akomodasi Makkah: Rp15.232.011,90
    Akomodasi Madinah: Rp4.454.403,48
    Living cost: Rp3.200.002,50
    Layanan masyarakat: Rp8.099.970,09

    Dengan total BPIH Rp93.389.684,99, usulan tersebut membebankan Rp65 juta kepada jemaah, lebih tinggi dibandingkan 2024. Anggota Komisi VIII DPR Nanang Samodra mempertanyakan keputusan Kemenag yang menaikkan persentase Bipih jemaah dari 60% menjadi 70%.
     
    “Dari segi biaya memang ada penurunan BPIH dari Rp93,4 juta tahun lalu menjadi Rp93,3 juta. Namun, yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan Bipih-nya ini berbalik, yang tadinya 60% Bipih nilai manfaat 40%, sekarang Bipih-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%,” ujar Nanang.
     
    Nanang juga mengkritik bahwa usulan ini membebani masyarakat meskipun total biaya tidak berubah signifikan. “Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi (perintah Prabowo) bertentangan dengan statement Pak Menteri,” tambahnya.

    Respons dan Tindak Lanjut

    Hingga kini, belum ada penjelasan dari Kemenag terkait langkah yang diambil untuk menyesuaikan usulan biaya haji dengan arahan Presiden Prabowo. Sementara itu, sorotan dari DPR dan publik terus menguat, mendesak Kemenag untuk merevisi usulan sesuai dengan mandat efisiensi dan keringanan biaya bagi masyarakat.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Impian Naik Haji Satu Keluarga di Magetan Kandas, Ditipu Travel Haji Furoda Palsu, Kerugian Miliaran

    Impian Naik Haji Satu Keluarga di Magetan Kandas, Ditipu Travel Haji Furoda Palsu, Kerugian Miliaran

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MADIUN – Impian satu keluarga yang terdiri dari orang tua, adik dan kakak, asal Kabupaten Magetan, untuk bisa menunaikan ibadah haji secara Furoda, berakhir dengan kandas.

    Mereka menjadi korban penggelapan, lantaran uang yang disetorkan ke Ladima Tours dan Travel, Jalan Raya Nglames, Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, ditilep oleh Pemilik Usaha bernama Juwariah (42), warga Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

    Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada 2019.

    “Salah satu korban mendaftar Haji Furoda dengan biaya Rp 199 juta. Korban mendaftar 3 kali untuk keberangkatan tahun 2020,” ujar AKP Agus, dalam Press Release di Mapolres Madiun, Selasa (31/12/2024).

    Dikarenakan ada Pandemi Covid 19, lanjut dia, keberangkatan korban terpaksa diundur pada tahun 2022. 

    “Tahun 2022 korban dikenakan biaya lagi karena pelaku berdalih ada perubahan harga, atau tambahan sebesar Rp 100 juta,” tuturnya.

    Belum sampai disitu, pada tahun 2023 korban dimintai biaya tambahan sebesar Rp 50 juta untuk proses keberangkatan Haji dan dibayar Rp 30 juta.

    “Pelaku beralasan jika ingin tetap berangkat Haji Furoda akan ada kenaikan hingga total sekitar kurang lebih Rp. 400 juta per orang. Korban mengurungkan niat dan ingin meminta uangnya kembali,” bebernya.

    AKP Agus mengungkapkan, hingga saat ini uang yang telah dibayarkan tersebut baru dikembalikan Rp. 77 juta.

    “Uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 154 juta. Karena merasa dirugikan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun,” ungkapnya.

    “Kurang lebih 7 orang yang melapor ke kami. Dari kerugian terendah Rp 350 juta sampai dengan Rp 900 juta per orang,” imbuhnya.

    Berdasarkan keterangan dari tersangka, sejatinya usaha travel tersebut berjalan lancar pada tahun pertama sebelum Covid 19. Bahkan diklaim sudah sering memberangkatkan jamaah haji.

    “Namun setelah Covid ada beberapa masalah administrasi, hingga akhirnya korban tak kunjung berangkat,” terangnya.

    Dari tangan tersangka polisi menyita beberapa bukti transfer pembayaran Haji Furoda yang ditujukan ke rekening tersangka, dengan nominal puluhan sampai ratusan juta rupiah.

    AKP Agus berharap, jika ingin mendaftar haji lewat sebuah travel, pastikan statusnya terlebih dahulu dengan mengecek izin usaha di Kementerian Agama.

    “Pasal yang disangkakan adalah 378 atau 372 KUHP, tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” pungkasnya.

  • 5 Pernyataan Menag Nasaruddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Bahas Kuota-Biaya Haji 2025 – Page 3

    5 Pernyataan Menag Nasaruddin saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR, Bahas Kuota-Biaya Haji 2025 – Page 3

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin menceritakan respons pemerintah Arab Saudi terhadap permintaan terkait haji dari Pemerintah Indonesia. Menurut Nasaruddin, pihak Arab Saudi hanya memberikan tanggapan singkat.

    “Dia sendiri ngangguk-ngangguk aja menterinya pada waktu itu. Tetapi negosiasi baru bisa kita lakukan kalau sudah dilunasi semua biaya yang diperlukan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Nasaruddin menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengajukan tambahan kuota petugas haji.

    “Sampai hari ini kami belum mengusulkan usulan tambahan berapa kuota petugas haji yang akan kita mohon. Akan tetapi, insya Allah setelah selesai pembicaraan keuangan akan kita lakukan negosiasi,” tutupnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengusulkan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk Haji 2025 sebesar Rp 93, 38 juta. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Senin 30 Desember 2024.

    Menurut Nasaruddin, besaran usulan itu berdasarkan perubahan valuasi dolar Amerika Serikat dan Riyal Arab Saudi yang menguat terhadap rupiah.

    “Untuk tahun 1446 Hijriah dan 2025 masehi, Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah haji Rp 93.389.684,99,” kata Nasaruddin dalam di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 30 Desember 2024.

    “Pada usulan BPIH tahun 1446 Hijriah atau 2025 ini, kami masih mengusulkan menggunakan asumsi nilai dolar atau nilai tukar kursi dolar AS terhadap rupiah adalah sebesar Rp16.000, jadi ini mengambil standarnya,” sambungnya.