Xcloud.id

Event: Ibadah Haji

  • BAZNAS RI latih santri jadi pelaku digital marketing sektor travel haji dan umrah

    BAZNAS RI latih santri jadi pelaku digital marketing sektor travel haji dan umrah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    BAZNAS RI latih santri jadi pelaku digital marketing sektor travel haji dan umrah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menggelar pelatihan Bootchamp Santripreneur di bidang digital marketing travel haji dan umrah, yang diselenggarakan di Jakarta,  pada Senin (6/1/2025). 

    Pelatihan ini merupakan upaya BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi mustahik pada lingkup santri dan alumni pondok pesantren di sektor wisata halal, khususnya haji dan umrah. Pelatihan sekaligus kompetisi ini melibatkan 50 peserta terpilih yang terdiri atas santri tingkat akhir dan alumni pondok pesantren dari seluruh Indonesia yang telah lolos seleksi ketat. 

    Turut hadir dalam pembukaan pelatihan, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A., Deputi 2 BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si., serta Ketua Pembina Yayasan Pesantren Bina Cendekia Drs. KH Nur Syamsudin MA. 

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, M.A., dalam sambutannya menyampaikan, pentingnya peran santri dalam mendukung pertumbuhan sektor wisata halal.

    “Santri memiliki keunggulan spiritual dan dedikasi tinggi yang menjadi nilai tambah dalam pengelolaan travel haji dan umrah,” ujar Saidah. 

    Lanjut Saidah, dalam pelatihan yang berlangsung selama lima hari pada 6-10 Januari 2025, para peserta akan dibekali keterampilan digital marketing seperti Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Marketing (SEM), Content Marketing, Social Media Marketing, Influencer Marketing, Email Marketing, hingga E-commerce Integration. 

    “Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan santri dalam pemasaran digital, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang besar di sektor perjalanan haji dan umrah,” ucap Saidah.

    Menurutnya, program ini menjadi bukti nyata komitmen BAZNAS dalam memajukan kesejahteraan umat melalui pemberdayaan ekonomi pesantren.

    Saidah mengungkapkan, dengan populasi Muslim Indonesia yang mencapai 87 persen, animo masyarakat terhadap ibadah haji dan umrah akan terus meningkat setiap tahun. 

    “Kami ingin memastikan santri dapat mengambil peran strategis di sektor ini, dengan memanfaatkan keterampilan digital marketing untuk memperkuat layanan mereka,” kata Saidah.

    Saidah turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah terpilih dalam program ini.  “Selamat kepada 50 peserta terbaik. Ini adalah langkah awal untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan mengikuti pelatihan ini, kalian tidak hanya akan mendapatkan ilmu, tetapi juga kesempatan untuk membawa keberkahan bagi umat,” ucap Saidah.

    Sementara itu, Deputi 2 BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si. menyampaikan, program ini merupakan bagian dari upaya strategis BAZNAS untuk mencetak generasi santri yang tangguh dan mandiri. 

    “Entrepreneurship sangat penting bagi santri. Dengan akses, bimbingan, serta keterampilan yang memadai, mereka mampu menjadi penggerak perekonomian umat,” ujar Imdadun. 

    Ia juga menambahkan, potensi besar sektor travel haji dan umrah, seiring meningkatnya minat masyarakat Muslim Indonesia, menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh para santri.

    Sejak diluncurkan tahun 2022, lanjut Imdadun, hingga kini program BAZNAS Santripreneur  telah memberikan manfaat kepada lebih dari 1.000 santri di 26 provinsi.

    Menurutnya, pelatihan program BAZNAS Santripreneur ini berpotensi besar meningkatkan pendapatan bagi peserta yang merupakan para pelaku usaha dari kalangan santri dan lulusan pondok pesantren, khususnya di bidang travel wisata halal yang mengikutinya.

    Imdadun menyampaikan, program ini tidak hanya berfokus pada keterampilan ekonomi, tetapi juga membawa misi besar dalam memperkuat syiar zakat di masyarakat. Dengan mencetak santri yang mandiri secara ekonomi, BAZNAS berharap dapat mengubah para santri dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki). 

    “Inilah esensi dari pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, yaitu menciptakan individu yang mandiri, berdaya, dan membawa manfaat bagi umat,” jelas Imdadun.

    “Kami yakin pelatihan ini akan memberikan hasil yang lebih baik lagi, sekaligus menciptakan peluang usaha baru di sektor wisata halal,” tambahnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pemerintah Wacanakan Pangkas Pelaksanaan Ibadah Haji selama 10 Hari

    Pemerintah Wacanakan Pangkas Pelaksanaan Ibadah Haji selama 10 Hari

    loading…

    Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy menggulirlan wacana memangkas durasi pelaksanaan ibadah haji selama 10 hari. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy menggulirlan wacana memangkas durasi pelaksanaan ibadah haji . Wacana itu, dilontarkan Muhadjir dalam diskusi penyelenggaraan haji bersama DPR dan Pemerintah.

    Hal itu diungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panja Haji Abdul Wachid. Menurut Wachid, memangkas durasi haji itu bisa menekan biaya yang signifikan. Apalagi, durasi haji bisa dipangkas selama 10 hari.

    “Tadi banyak Penasihat Presiden sampaikan, kalau 30 hari, itu setelah dihitung oleh Pak Muhadjir tadi itu yang bisa dipangkas dikurangi, itu sampai angkanya sampai apa ya, fantastis, sekitar Rp30 juta, Ini 10 hari. itu disampaikan dalam rapat tadi,” tutur Wachid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Kendati menggulirkan pangkas durasi haji, Wachid menilai, perlu adanya komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain, perlu adanya persiapan pelayanan dalam mempersingkat ibadah haji.

    “Terkait dengan Ketersediaan pesawat, itu harus diperbanyak. Terus yang kedua Kaitannya bandara, karena ini jumlah penerbangan akan tambah. Jadi nanti ke depan, terus selanjutnya persiapan embarkasi di Indonesia ditambah. Nah itu yang Jadi pembicaraan,” tandasnya.

    (cip)

  • PAN Apresiasi Penurunan Biaya Haji, Langkah Awal Meringankan Jamaah

    PAN Apresiasi Penurunan Biaya Haji, Langkah Awal Meringankan Jamaah

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Keputusan penurunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) setelah Panja BPIH diterima oleh Presiden Prabowo Subianto, menuai apresiasi dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Sigit Purnomo atau yang akrab dikenal sebagai Pasha Ungu.

    Ia menyampaikan, PAN sebelumnya memperjuangkan penurunan biaya hingga Rp10 juta untuk meringankan beban jamaah haji. Namun, keputusan akhir menetapkan penurunan sebesar Rp4 juta.

    “Alhamdulillah, biaya haji akhirnya turun. Memang kami berharap bisa turun hingga Rp10 juta, tetapi keputusan penurunan Rp4 juta ini tetap patut kita syukuri,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1).

    Pasha menekankan, melalui keputusan ini yang terpenting adalah beban jamaah haji bisa lebih ringan.

    Ia menambahkan, perjuangan PAN dalam Panja BPIH adalah wujud keberpihakan kepada masyarakat. Pihaknya terus mendorong efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan haji.

    “Harapannya, keputusan ini bisa menjadi awal untuk perbaikan di tahun-tahun mendatang,” imbuh dia.

    Ia juga mengajak masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah dalam memastikan pelaksanaan ibadah haji yang lebih baik, transparan, dan terjangkau.

    “Semoga keberkahan menyertai seluruh jamaah haji yang akan berangkat,” pungkas Pasha.

    (rir/rir)

  • Cholil Nafis: Haji Itu bagi yang Mampu dan Ongkos Berdasarkan Standar

    Cholil Nafis: Haji Itu bagi yang Mampu dan Ongkos Berdasarkan Standar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ukhuwah dan Dakwah, Muhammad Cholil Nafis, menegaskan bahwa biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tidak perlu disamaratakan dengan pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BIPIH).

    Dikatakan Cholil, ongkos haji sebaiknya mengikuti standar harga penyelenggaraan yang sudah ditetapkan.

    “Haji itu bagi yang mampu, dan ongkos itu berdasarkan standar,” ujar Cholil dalam keterangannya di aplikasi X @cholilnafis (8/1/2025).

    Ia juga menambahkan bahwa nilai pengembangan atau bagi hasil dari dana haji telah diterima setiap tahunnya, sehingga tidak perlu ada penyesuaian yang merata untuk seluruh calon jamaah.

    “Jadi Ongkos haji itu ikuti saja harga penyelenggaraan, BPIH tidak perlu diratakan semua dengan bayar BIPIH. Karena nilai pengembangan atau bagi hasilnya sudah diterima setian tahunnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 1446 H/2025 M dibandingkan dengan biaya haji tahun sebelumnya.

    Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat kerja yang digelar di Senayan, Jakarta.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa rata-rata BPIH 2025 ditetapkan sebesar Rp89.410.258,79, dengan asumsi kurs 1 USD setara dengan Rp16.000 dan 1 SAR setara dengan Rp4.266,67.

    “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,” ujar Menag Nasaruddin Umar, seperti dikutip dari laman resmi Kemenag.

  • DPR: Biaya haji 2025 turun, tapi kualitas pelayanan tak boleh turun

    DPR: Biaya haji 2025 turun, tapi kualitas pelayanan tak boleh turun

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi XI DPR RI M. Hasanuddin Wahid menegaskan penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 tidak membuat layanan haji justru menurun.

    “Biaya haji turun it’s okay, tapi kualitas pelayanan tidak boleh ikutan turun. Saya dan fraksi di DPR pasti akan mengawal pelaksanaan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Cak Udin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, penurunan biaya haji 2025 membuat masyarakat Indonesia senang dan berbahagia.

    “Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam hal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.

    “Di masa haji sebelumnya kita melihat banyak problem, mulai dari pemondokan yang terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Belum lagi masalah transportasi yang sering telat. Nah saya berharap betul problem itu menjadi bahan evaluasi serius pemerintah agar tidak lagi terulang,” jelas Cak Udin.

    Sebelumnya, Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024.

    Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (6/1).

    Rapat kerja ini menyepakati besaran BPIH untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67.

    “Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp 93.410.286,00,” ujar Menteri Agama RI Nasaruddin Umar di Jakarta, Senin.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komitmen Bangun Institusi Lebih Baik, Badan Penyelenggara Haji Lantik 7 Eks Penyidik KPK – Page 3

    Komitmen Bangun Institusi Lebih Baik, Badan Penyelenggara Haji Lantik 7 Eks Penyidik KPK – Page 3

    Dengan keputusan ini, Nasaruddin mengapresiasi Komisi VIII DPR karena dalam masa reses, para wakil rakyat terus bekerja untuk memberikan yang terbaik kepada jemaah.

    “Kami dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Komisi VIII DPR,” terang dia.

    Nasaruddin memastikan, BPIH yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal yang juga merupakan harapan Presiden Prabowo agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang lebih murah.

    “Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud,” syukur Nasaruddin.

    Nasaruddin menambahkan, dengan keputusan ini BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jemaah haji tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan.

    “Atas nama pemerintah, kami bersama Ketua BP HAJI menyampaikan terima kasih setinggi tingginya. Harapan kita menjadi harapan masyarakat juga. Kami memohon kepada Allah, perjuangan ini bisa diterima baik oleh semua pihak, termasuk masyarakat kita yang akan berhaji,” Nasaruddin menandasi.

    Sebagai informasi, Indonesia pada 2025 mendapatkan 221.000 kuota. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler murni, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 adalah pembimbing KBIHU. 17.680 jemaah haji khusus.

  • 7 Fakta Terkait Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Tanggung Rp55,4 Juta – Page 3

    7 Fakta Terkait Biaya Haji 2025 Turun, Jemaah Tanggung Rp55,4 Juta – Page 3

    Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 atau turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

    “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.

    Hilman menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan. Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

    “Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman.

    “Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

    Alasan kedua, dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.

    “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

    “Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

    “Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag yang cukup ulet dalam bernegosiasi sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan,” kata Hilman.

    Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini karena ada pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

    “Kita optimalkan alat yang ada saat ini, seperti mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji,” papar Hilman.

     

  • Diminta Prabowo, KPK Kawal Penyelenggaran Haji 2025

    Diminta Prabowo, KPK Kawal Penyelenggaran Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal mengawal penyelenggaraan Haji 2025 bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Hal itu sejalan dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan pihaknya tengah menyiapkan koordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag), Badan Penyelenggara Haji (BPH) serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). 

    “KPK akan mengawal prosesnya [penyelenggaraan Haji 2025],” ujar Tessa kepada wartawan, Selasa (7/1/2025). 

    Juru bicara berlatar belakang penyidik itu juga menuturkan, beberapa mantan pegawai lembaga antirasuah saat ini juga sudah ditempatkan di BPH. Mereka ditugaskan untuk mengawasi dan membantu proses pelaksanaan ibadah Haji. 

    “Tentunya KPK akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi prosesnya kita tunggu sama-sama dan kita harapkan pelaksanaan haji mulai tahun ini dan ke depan dapat berjalan dengan lancar dan dapat lebih murah,” ucapnya.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkap Presiden Prabowo dalam suatu rapat meminta agar penegak hukum ikut mengawal penyelenggaran Haji 2025. 

    Dasco mengakui bahwa ada keprihatinan yang mendorong agar penyelenggaraan Haji setiap tahunnya diperbaiki. 

    “Dalam suatu rapat saya dengar bahwa memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum. Ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaraannya bisa berjalan dengan baik,” jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. 

  • Alhamdulillah! Biaya Haji 2025 Turun, Ini Penjelasan Kemenag

    Alhamdulillah! Biaya Haji 2025 Turun, Ini Penjelasan Kemenag

    loading…

    Pemerintah dan DPR menyepakati biaya haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Rerata BPIH tahun ini turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00.

    Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata membayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah 2025 akan membayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

    Penggunaan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah juga turun. Rata-rata milai manfaat per jemaah pada 2024 sebesar Rp37.364.114,40. Tahun ini, penggunaan nilai manfaat turun rata-rata per jemaah sebesar Rp33.978.508,01. “Alhamdulillah pemerintah dan DPR sejak awal memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Jakarta, Selasa (7/1/2024)

    “Di saat yang sama, pemerintah dan DPR juga sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” sambungnya.

    Sebagai wakil Kementeriam Agama dalam Panitia Kerja BPIH, Hilman Latief menjelaskan sejumlah alasan hingga biaya haji bisa diturunkan.

    Pertama, pada 2024, Kemenag berhasil melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Efisiensi ini berhasil dilakukan terhadap berbagai komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

    “Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri,” sebut Hilman. ”Total efisiensi ini mencapai Rp600 Miliar,” sambungnya.

    Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024. “Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan karena keberhasilan dalam proses negosiasi,” ujarnya.

    “Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini nanti akan kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan layanan tahun ini,” sambungnya.

  • Jemaah Terbang ke Tanah Suci 2 Mei, Inilah Rencana Perjalanan Haji 2025

    Jemaah Terbang ke Tanah Suci 2 Mei, Inilah Rencana Perjalanan Haji 2025

    loading…

    Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah menerbitkan jadwal rencana perjalanan haji (RPH) 1446 H/2025 M. Tahapan perjalanan ini terbit dan ditandatangani Dirjen PHU Hilman Latief pada 3 Januari 2025. ”1 Mei 2025 jemaah haji mulai masuk asrama haji. 2 Mei 2025, awal pemberangkatan jemaah haji gelombang I dari Tanah Air ke Madinah,” demikian dikutip dari RPH yang diterbitkan Ditjen PHU, Selasa (7/1/2024).

    Masa operasional pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji akan berlangsung selama 30 hari. Sementara rata-rata masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi adalah 41 hari. Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79.

    Dari jumlah itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang dibayar jemaah rerata sebesar Rp55.431.750,78. Hasil kesepakatan pemerintah dan DPR ini akan diajukan ke Presiden RI untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang BPIH 2025, dan selanjutnya dilakukan proses pelunasan Bipih oleh jemaah.

    Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

    Berikut Rencana Perjalanan Haji 1446 H/2025 M:

    a. 1 Mel 2025 (3 Zulkaidah 1446), Jemaah Haji masuk asrama haji

    b. 2 Mel 2025 (4 Zulkaidah 1446), Awal pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Tanah Air ke Madinah

    c. 11 Mei 2025 (13 Zulkaidah 1446), Awal pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Madinah ke Makkah

    d. 16 Mei 2025 (18 Zulkaidah 1446, Akhir pemberangkatan Jemaah Haji Gelombang I dari Tanah Air ke Madinah