Xcloud.id

Event: Ibadah Haji

  • Dari Lapak Mainan, Saliri Wujudkan Mimpi Naik Haji dan Sekolahkan 4 Anaknya Megapolitan 21 Januari 2025

    Dari Lapak Mainan, Saliri Wujudkan Mimpi Naik Haji dan Sekolahkan 4 Anaknya Megapolitan 21 Januari 2025

    Dari Lapak Mainan, Saliri Wujudkan Mimpi Naik Haji dan Sekolahkan 4 Anaknya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Di tengah keramaian kawasan Kemanggisan, seorang pria bernama Saliri (71) menjajakan mainan di lapak kecilnya yang beratapkan terpal biru.
    Sejak tahun 1979, ia telah berjualan di depan SDN Kemanggisan 17, Jakarta Barat, dengan tekad kuat untuk menghidupi keluarganya.
    Saliri, yang memiliki empat anak dan seorang istri, mengungkapkan bahwa seluruh anaknya telah lulus sekolah berkat hasil jerih payahnya.
    Dulu, ia harus membayar biaya sekolah yang tidak seperti sekarang ini yang banyak mendapatkan bantuan.
    “Anak saya empat sudah pada kawin semua. Ada yang kuliah sampai D3. Jaman dulu mah anak sekolah bayar semua, enggak ada yang gratis zaman dulu,” tuturnya saat ditemui di Kemanggisan pada Selasa (21/1/2025).
    Masa lalu, bagi Saliri, adalah saat-saat di mana penjualannya cukup ramai. Saat itu, keberadaan pedagang minuman di sekitar sekolah masih terbatas.
    Dia memanfaatkan situasi ini dengan menjual minuman manis dan berbagai mainan anak.
    Namun, kini, pendapatan kotor yang diperoleh Saliri maksimal hanya berkisar di angka Rp 400.000 per hari.
    “Angka itu belum saya gunakan untuk membeli bahan-bahan penjualan esok hari. Tetapi, saya selalu menyempatkan diri untuk menabung dari penghasilan saya,” jelasnya.
    Saliri menjelaskan bahwa meski tidak merinci setiap pengeluaran, dia tetap memprioritaskan menabung.
    “Kalau nabung kami enggak pernah
    merhatiin
    , yang penting kami belanja. Misal belanja Rp 900.000, nah besoknya kami dapat berapa, kami
    belanjain
    lagi. Sisa belanjaan aja pokoknya ditabung,” tambahnya.
    Dengan kerja keras dan konsistensi selama puluhan tahun, Saliri berhasil mewujudkan impian untuk menunaikan ibadah haji.
    “Ya, nabung seadanya aja. Pakai celengan.
    Alhamdulillah
    kami bisa naik haji,” katanya penuh rasa syukur.
    Bagi Saliri, berjualan bukan sekadar pekerjaan, melainkan juga sebuah perjalanan hidup yang bermakna.
    Di usianya yang telah menginjak 71 tahun, ia mengungkapkan kepuasan atas mata pencahariannya sebagai pedagang.
    “Saya tidak ingin pekerjaan lain selain berdagang,” ungkapnya tegas.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Daftar Lengkap Kuota Jemaah Haji 2025

    Daftar Lengkap Kuota Jemaah Haji 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan kuota jemaah haji Indonesia untuk tahun 2025 sebanyak 221.000 jemaah. Keseluruhan kuota itu kemudian akan dibagi ke 34 provinsi yang ada di Indonesia.

    Dari jumlah tersebut, kuota haji reguler dialokasikan untuk 203.320 jemaah, sementara haji khusus mendapatkan alokasi sebesar 17.680 jemaah. Biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) untuk tahun 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 89,41 juta per jemaah.

    Sementara, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi tanggungan langsung jemaah adalah sebesar Rp 55.431.750. Pelaksanaan keberangkatan jemaah haji reguler akan dimulai dengan gelombang pertama pada 2 hingga 16 Mei 2025, sedangkan gelombang kedua dijadwalkan pada 17 hingga 31 Mei 2025.

    Keputusan Kemenag RI Nomor 1196 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tahun 1446 H/ 2025 Masehi, berikut adalah daftar lengkap kuota jemaah haji reguler per provinsi:

    Jawa Barat (Jabar): 38.723 jemaahJawa Timur (Jatim): 35.152 jemaahJawa Tengah (Jateng): 30.377 jemaahBanten: 9.461 jemaahSumatera Utara (Sumut): 8.328 jemaahDKI Jakarta: 7.926 jemaahLampung: 7.050 jemaahSumatera Selatan (Sumsel): 7.012 jemaahSulawesi Selatan (Sulsel): 7.272 jemaahRiau: 5.047 jemaahNusa Tenggara Barat (NTB): 4.499 jemaahSumatera Barat (Sumbar): 4.613 jemaahAceh: 4.378 jemaahKalimantan Selatan (Kalsel): 3.818 jemaahDaerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 3.147 jemaahJambi: 2.909 jemaahKalimantan Timur (Kaltim): 2.586 jemaahKalimantan Barat (Kalbar): 2.519 jemaahSulawesi Tenggara (Sultra): 2.019 jemaahSulawesi Tengah (Sulteng): 1.993 jemaahBengkulu: 1.636 jemaahKalimantan Tengah (Kalteng): 1.612 jemaahSulawesi Barat (Sulbar): 1.453 jemaahKepulauan Riau (Kepri): 1.291 jemaahMaluku: 1.086 jemaahPapua: 1.076 jemaahMaluku Utara (Malut): 1.076 jemaahBangka Belitung (Babel): 1.065 jemaahGorontalo: 978 jemaahSulawesi Utara (Sulut): 713 jemaahPapua Barat: 723 jemaahBali: 698 jemaahNusa Tenggara Timur (NTT): 668 jemaahKalimantan Utara (Kaltara): 416 jemaah.

    Dengan alokasi kuota ini, pemerintah berharap pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi para jemaah. Persiapan matang diperlukan, mengingat tingginya jumlah peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.

  • Kemenag: Waspada Hoaks Lowongan Kerja Petugas Haji di Media Sosial

    Kemenag: Waspada Hoaks Lowongan Kerja Petugas Haji di Media Sosial

    Jakarta (beritajatim.com)- Dalam dua tahun terakhir, informasi palsu atau hoaks mengenai lowongan kerja (loker) dan seleksi petugas haji marak beredar di media sosial. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik (HKP) Kementerian Agama (Kemenag), Ahmad Fauzin, mengimbau masyarakat untuk berhati-hati, tidak mudah percaya, dan selalu memverifikasi informasi melalui situs web resmi atau media sosial Kemenag.

    Berbagai bentuk hoaks terkait lowongan kerja dan seleksi petugas haji telah ditemukan. Salah satu contohnya adalah unggahan di akun Facebook “Info Terkini 2025”. Akun tersebut memposting meme yang mencantumkan logo Kemenag, BUMN, dan Garuda Indonesia, dengan pesan sebagai berikut:

    “Pemerintah buka pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi, pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga.” tulis akun tersebut.

    Ahmad Fauzin dengan tegas menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. “Waspada, cek infonya di web dan medsos Kemenag,” ujar Fauzin melansir situs resmi Kementerian Agama.

    Fauzin menjelaskan bahwa proses seleksi petugas haji untuk tahun 1446 H/2025 M, baik di tingkat daerah maupun pusat, telah berlangsung dari November hingga Desember 2024. Saat ini, para peserta sedang menunggu pengumuman hasil seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.

    “Seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal menunggu pengumuman hasilnya,” jelas Fauzin. Menurutnya, pengumuman hasil seleksi ini direncanakan akan diumumkan pada Januari 2025.

    Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap hoaks yang berkaitan dengan lowongan kerja atau seleksi petugas haji, terutama yang mencantumkan tautan mencurigakan. Hal tersebut berpotensi menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data pribadi.

    “Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data,” tandas Fauzin. [aje]

  • Kebijakan Pengurangan Petugas Haji 2025 Jadi Sorotan, Mengapa?

    Kebijakan Pengurangan Petugas Haji 2025 Jadi Sorotan, Mengapa?

    Jakarta (beritajatim.com)- Komisi Nasional Haji memperingatkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 M/1446 H akan menghadapi tantangan signifikan.

    Tantangan utama yang dihadapi adalah kebijakan drastis dari pemerintah Arab Saudi yang mengurangi jumlah petugas haji dari sekitar 4.200 orang menjadi hanya 2.100 petugas. Kebijakan ini akan berdampak pada rasio pendampingan, yakni 1 petugas untuk setiap 100 jamaah dari total 221.000 jamaah.

    Ketua Komnas Haji, Mustolih Sirajd, menilai jumlah petugas yang tersedia sangat tidak memadai untuk mendampingi seluruh jamaah. “Ketika jumlah petugas belum dikurangi saja sudah dirasa kurang, apalagi setelah dikurangi separuhnya. Ini akan menjadi tantangan besar,” ujar Mustolih melansir situs resmi Kementerian Agama.

    [irp posts=”1305528″ ]

    Pengurangan petugas ini dilakukan dengan alasan penguatan rasio petugas melalui optimalisasi layanan digital. Namun, dengan perhitungan tersebut, setiap kelompok terbang (kloter) yang berisi 300 hingga 400 jamaah hanya akan didampingi oleh tiga petugas, jauh dari rasio sebelumnya, yakni 1 petugas untuk 50 jamaah.

    Mustolih mengungkapkan, kondisi ini dapat mempengaruhi layanan dan kelancaran ibadah haji. Potensi permasalahan akan meningkat terutama di kawasan Armuzna saat puncak haji, di mana kekurangan petugas bisa menyebabkan jamaah tersesat atau terpisah dari rombongan.

    Selain itu, layanan tidak akan terdistribusi dengan baik, terutama bagi jamaah lanjut usia yang kurang memahami medan dan teknologi digital.

    Mustolih menambahkan, penurunan jumlah petugas bisa menimbulkan dampak negatif pada kelancaran layanan haji. “Tidak semua jamaah memiliki kemampuan menggunakan layanan digital atau memahami kondisi di tanah suci. Ini akan menjadi tantangan besar, terutama pasca-Armuzna ketika stamina petugas mulai menurun,” jelasnya.

    Untuk itu, Mustolih menyerukan agar pemerintah Indonesia terus berupaya agar kebijakan ini dapat ditinjau ulang oleh Arab Saudi. Jika kebijakan tetap berlaku, petugas yang direkrut harus memiliki kondisi fisik yang prima, memahami medan, dan memiliki pengetahuan mendalam tentang manasik haji.

    “Seluruh elemen petugas, mulai dari pusat hingga sektor khusus, harus bekerja keras dan bersinergi untuk memastikan kelancaran ibadah haji tahun ini,” pungkas Mustolih. [aje]

  • Kemenag: Waspada Hoaks Loker Petugas Haji 2025

    Kemenag: Waspada Hoaks Loker Petugas Haji 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama mengimbau masyarakat untuk waspada ihwal informasi lowongan kerja petugas haji yang  di media sosial.

    Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Ahmad Fauzin mengatakan ada banyak bentuk informasi palsu atau hoaks terkait lowongan petugas haji, salah satu hoaks tersebut ada di Laman Facebook bernama nama akun Info Terkini 2025 yang membuat postingan berlogo Kemenag, BUMN dan Garuda.

    Adapun, unggahan berita palsu tersebut berisi pembukaan pendaftaran rekruitmen haji 2025. Di dalam satu provinsi pemerintah akan memilih 100 orang untuk diberangkatkan ibadah haji. Biaya ditanggung oleh pemerintah. Daftar sekarang juga.

    “Itu jelas hoaks. Waspada, cek infonya di website dan media sosial Kemenag,” tutur Akhmad Fauzin di Jakarta, Minggu (19/1/2025).

    Dia menjelaskan proses seleksi petugas haji 1446 H/2025 M, baik daerah maupun pusat, sudah dilakukan pada November-Desember 2024.

    Menurutnya, saat ini seluruh peserta petugas haji menunggu pengumuman seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tingkat pusat.

    “Jadi seluruh rangkaian proses seleksi sudah berjalan. Di tingkat pusat, tinggal pengumuman hasil seleksinya,” katanya.

    Dia mengimbau masyarakat untuk waspada informasi hoaks seputar loker atau seleksi petugas haji. Terlebih jika ditawarkan untuk mengakses salah satu tautan (link) di dalamnya karena bisa juga menjadi modus pencurian atau penyalahgunaan data.

    “Seleksi petugas haji 2025 sudah selesai. Tinggal pengumuman hasilnya. Waspada dengan hoaks dan modus pencurian data,” ujarnya.

  • Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Kemenag Nasional 19 Januari 2025

    Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Kemenag Nasional 19 Januari 2025

    Penyelenggaraan Haji 2025 Masih di Kemenag
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 ini masih diselenggarakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama (
    Kemenag
    ).
    Badan Penyelenggara Haji (
    BP Haji
    ) baru akan mengambil alih tugas ini pada tahun 2026.
    “Otoritas pelaksanaan (ibadah haji tahun 2025), kebijakan, dan lain-lain masih berada di tangan Kemenag RI,” ujar Wakil Ketua BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, saat dihubungi, pada Minggu (19/1/2025).
    Dahnil mengatakan, tahun ini, BP Haji akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji yang akan berlangsung.
    “Kami melakukan proses monitoring proses perhajian. Fokus di situ. Semua kebijakan masih otoritas Kemenag,” lanjut Dahnil.
    Dia mengatakan, pada tahun 2026 nanti,
    penyelenggaraan haji
    akan sepenuhnya dijalankan oleh BP Haji sesuai dengan revisi UU nomor 8 tahun 2019 tentang Haji.
    Diberitakan sebelumnya, Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengatakan, penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun ini akan menjadi penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang dilaksanakan Kemenag.
    “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kami ingin husnul khotimah. Kami ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” kata Nasaruddin, dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).
    Ia menambahkan, sudah berpesan agar penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini dilaksanakan penuh kedamaian dan kenyamanan.
    Nasaruddin mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
    “Pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo,” ujar Nasaruddin.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Kunci Pangkas Durasi Jemaah di Tanah Suci

    Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi Kunci Pangkas Durasi Jemaah di Tanah Suci

    loading…

    BPKH menilai, pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi bisa menjadi kunci pengurangan durasi haji. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) menilai, pengembangan Kampung Haji di Arab Saudi bisa menjadi kunci pengurangan durasi haji. Hal itu sesuai dengan rekomendasi Panja Haji DPR 2025 mengenai pengurangan durasi tinggal jemaah Indonesia agar lebih singkat dari 40 hari yang dirasa terlalu lama dan mahal.

    Dalam rapat konsultasi yang berlangsung di Muamalat Tower, Jakarta, Pimpinan Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas mendengarkan masukan dan diskusi bersama Kemenko Ekonomi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Kemenag, Kemenkeu, Kemenhub. Beberapa BUMN dan Otorita Provinsi di Arab Saudi mengenai berbagai tantangan dan solusi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

    Termasuk solusi menurunkan masa durasi tinggal agar lebih efisien, rasional dengan layanan yang meningkat sesuai amanah UU No. 34/2014.

    Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas, serta Analisis Portofolio BPKH Indra Gunawan, mengatakan, faktor utama yang membuat durasi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci begitu lama hingga 40 hari, adalah panjangnya waktu tunggu keberangkatan dan kepulangan karena terbatasnya infrastruktur di Bandara Jeddah dan Madinah, dari kewenangan pihak General Authority of Civil Aviation (GACA) KSA.

    “Selain itu, tantangan lain juga muncul akibat aksesibilitas lebih dari 17.000 pulau dan 75.000 desa di Indonesia, serta 719 bahasa yang berbeda serta tingginya jumlah jemaah yang tidak memiliki akses keuangan memadai,” kata Indra di Jakarta, Minggu (19/1/2025)

    Belum lagi jika dilihat dari usianya, mayoritas jemaah haji Indonesia saat ini Lansia di atas 60 tahun, dengan sebagian besar memiliki risiko tinggi (risti) kesehatan.

    “Untuk mengatasi masalah ini, tercetus ide mengembangkan lahan dan bandara alternatif, apalagi jika ternyata ada miqat (lokasi berganti kain dan niat berihram yang dekat). Mobilisasi kedatangan dan kepulangan menjadi lebih mudah-murah, aman-nyaman, saatnya bahu membahu bersama bagi terobosan ini,” ujar anggota Dewan Pengawas BPK Heru Muara Sidik.

    Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub M. Mauludin mengatakan, saat ini bandara dimaksud hanya memiliki dua runway dengan kapasitas terbatas, yang hanya mampu menampung ratusan penumpang per jam untuk kelaikudaraan bandara dan terminal haji ini perlu investasi lanjutan.

  • Emil Dardak: IPHI Wadah Strategis untuk Perkuat Persaudaraan Haji dan Ekonomi Umat

    Emil Dardak: IPHI Wadah Strategis untuk Perkuat Persaudaraan Haji dan Ekonomi Umat

    Bangkalan (beritajatim.com) – Ketua PW Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menegaskan pentingnya IPHI sebagai organisasi yang membawa manfaat bagi anggotanya dan masyarakat luas.

    Hal ini disampaikan Emil saat menghadiri Pelantikan dan Rakerda Pengurus Daerah (PD) IPHI Kabupaten Bangkalan di Pendopo Agung Bangkalan, Sabtu (18/1/2024).

    “IPHI bukan sekadar wadah berkumpul, tetapi harus menjadi tempat untuk memperkuat persaudaraan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Jangan sampai keberadaannya justru merugikan masyarakat,” ujar Emil di hadapan para peserta.

    Lebih lanjut, Emil menyebut sejarah panjang IPHI yang sudah berdiri selama 35 tahun dan menjadi mitra strategis Kementerian Agama. Menurutnya, organisasi ini memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

    Emil menekankan, keterlibatan IPHI sebaiknya berbasis kesadaran dan panggilan hati, bukan sekadar keanggotaan otomatis.

    “Kami berharap keanggotaan IPHI bukan hanya otomatis, melainkan berdasarkan panggilan hati. Dengan demikian, anggota dapat semakin mendalami manfaat persaudaraan haji yang mabrur sepanjang hayat,” ujar Wagub Jatim terpilih ini.

    Emil juga mengapresiasi kontribusi IPHI dalam mendukung kegiatan keagamaan dan ekonomi umat. Beberapa inisiatif seperti koperasi IPHI, manasik haji, dan ruang pertemuan publik dinilai sebagai langkah konkret untuk membawa keberkahan bagi anggotanya.

    “Saya yakin di bawah kepemimpinan baru, IPHI Bangkalan akan semakin maju. Ini juga menjadi peluang besar untuk menjadikan Bangkalan sebagai gerbang kemajuan Madura,” tutur mantan Bupati Trenggalek ini.

    Sebagai penutup, Emil menyebutkan peran penting IPHI sebagai representasi masyarakat sipil yang memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, hal ini memberikan legitimasi bagi IPHI untuk berkontribusi dalam pembahasan penyelenggaraan haji ke depannya.

    “Dengan restu dari NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya, IPHI menjadi wadah strategis untuk memperkuat kebersamaan sekaligus mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan haji di masa depan,” pungkas Emil.[asg/kun]

  • Komisi VIII DPR RI Komitmen Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah Bagi Jemaah

    Komisi VIII DPR RI Komitmen Tingkatkan Layanan Haji dan Umrah Bagi Jemaah

    Liputan6.com, Semarang – Komisi VIII DPR RI berkomitmen terus meningkatkan layanan ibadah haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Salah satunya dengan mengevaluasi provider tunggal yang selama ini dijalankan. Anggota Komisi VIII DPR RI Dr Abdul Fikri Faqih mengatakan sejumlah poin tersebut diantaranya adalah antusiasme provider layanan haji dan umrah.

    “Para penyedia layanan haji dan umrah di Arab Saudi menyambut baik langkah Pemerintah Indonesia yang membuka kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi langsung dalam melayani jemaah Indonesia,” kata Fikri.

    Ditambahkan, selama ini partisipasi provider layanan haji dan umrah di Saudi dilakukan secara tidak langsung melalui model “satu pintu” untuk memudahkan koordinasi. Ia berharap dengan dibukanya penawaran langsung, akan terjadi persaingan sehat antar provider dalam hal harga dan kualitas pelayanan.

    Selain itu Fikri mengatakan bahwa provider layanan haji dan umrah di Arab Saudi banyak melibatkan SDM asli Indonesia yang memahami karakteristik dan selera jemaah haji Indonesia. “Poin lain adalah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) telah mendirikan BPKH Limited di Arab Saudi yang diharapkan menjadi contoh bagi usaha pelayanan haji dan umrah, serta memastikan ketersediaan layanan yang berkualitas,” katanya.

    Disebutkan pula arti penting persaingan sehat dalam penyediaan layanan haji dan umrah. BPKH Limited dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan haji dan umrah. BPKH Limited juga diproyeksikan untuk melayani jemaah dari negara lain di masa mendatang. “Dengan adanya persaingan, jemaah akan diuntungkan dengan harga yang lebih kompetitif dan pelayanan yang lebih baik,” katanya.

  • 3 2025, Bakal Jadi Ibadah Haji Terakhir yang Ditangani Kemenag Nasional

    3 2025, Bakal Jadi Ibadah Haji Terakhir yang Ditangani Kemenag Nasional

    2025, Bakal Jadi Ibadah Haji Terakhir yang Ditangani Kemenag
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Agama (Menag)
    Nasaruddin Umar
    mengatakan, penyelenggaraan
    ibadah haji
    1446 Hijriah atau tahun ini akan menjadi penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang dilaksanakan Kemenag.
    “Ini adalah penyelenggaraan ibadah haji terakhir yang akan dikelola Kemenag, jadi kami ingin
    husnul khotimah
    . Kami ingin menciptakan senyuman bagi para jemaah haji Indonesia,” kata Nasaruddin dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).
    Ia menambahkan, sudah berpesan agar penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini dilaksanakan penuh kedamaian dan kenyamanan.
    Nasaruddin mengatakan, pemerintah akan berupaya untuk memberikan pelayanan maksimal kepada jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
    “Pelayanan haji yang penuh dengan kedamaian, keamanan, serta kenyamanan menjadi komitmen pemerintah Indonesia saat ini. Hal ini tentunya sudah dipesankan oleh Presiden Prabowo,” ujar Nasaruddin
    Nasaruddin menyampaikan, saat ini calon jemaah haji Indonesia sudah merasa senang karena ada penurunan biaya haji menjadi Rp 55,4 juta.
    “Mereka juga akan tersenyum jika setibanya di Tanah Suci yang betul-betul mereka rindukan, mendapatkan pelayanan terbaik dari kita semua,” tutur dia.
    Dengan pelayanan terbaik yang diberikan pemerintah nanti, para jemaah haji akan pulang dengan perasaan bahagia dan menjadi haji mabrur.
    “Artinya, manasik haji juga perlu kami perhatikan betul. Kami ciptakan senyuman-senyuman ini,” paparnya.
    Untuk diketahui, Pemerintah Indonesia menetapkan kuota jemaah haji sebanyak 221.000 pada pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah atau tahun 2025.
    Sementara, jatah petugas hanya 2.210 orang yang bakal membantu jemaah haji selama melaksanakan ibadah di Tanah Suci.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.