Xcloud.id

Event: Ibadah Haji

  • Prabowo Teken Keppres Biaya Haji 2025, Ini Rinciannya

    Prabowo Teken Keppres Biaya Haji 2025, Ini Rinciannya

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) dan Nilai Manfaat.

    Beleid yang ditandatangani pada Rabu (12/2/2025) itu mengatur mekanisme pengenaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

    “Menetapkan Biaya Penyelenggaraan ibadah Haji atau BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan ibadah Haji atau Bipih dan Nilai Manfaat,” demikian bunyi beleid tersebut, dikutip Kamis (13/2/2025).

    Dalam aturannya, terdapat sejumlah ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:

    Embarkasi Aceh sebesar Rp 46.922.333,00
    Embarkasi Medan sebesar Rp 47.976.531,00
    Embarkasi Batam sebesar Rp 54.331. 751,00
    Embarkasi Padang sebesar Rp 51.781. 751,00
    Embarkasi Palembang sebesar Rp 54.41 l.751,00
    Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp 58.875. 751,00
    Embarkasi Solo sebesar Rp 55.478.501,00
    Embarkasi Surabaya sebesar Rp 60.955.751,00
    Embarkasi Balikpapan sebesar Rp 57 .235.421,00
    Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp 59.331.751,00
    Embarkasi Makassar sebesar Rp 57.670.921,00
    Embarkasi Lombok sebesar Rp 56.764.801,00
    Embarkasi Kertajati sebesar Rp 58.875. 751,00

    Besaran BPIH

    Sementara itu, pemerintah memutuskan bahwa Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH.

    Adapun, terkait dengan selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp 6.831.820.756.658,34.

    Besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah hingga biaya hidup atau living cost, pelayanan imigrasi, hingga pengelolaan BPIH.

    Berikut besaran biaya penyelenggaraan haji atau BIPIH tahun 2025.

    Embarkasi Aceh sebesar Rp80.900.841
    Embarkasi Medan sebesar Rp81.955.039
    Embarkasi Batam sebesar Rp88.310.259
    Embarkasi Padang sebesar Rp85.760.259
    Embarkasi Palembang sebesar Rp88.390.259
    Embarkasi Jakarta sebesar Rp92.854.259
    (Pondok Gede dan Bekasi)
    Embarkasi .Solo sebesar Rp89.457.009
    Embarkasi Surabaya sebesar Rp94.934.259
    Embarkasi Balikpapan sebesar Rp91.213.929
    Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.310.259
    Embarkasi Makassar sebesar Rp91.649.429
    Embarkasi Lombok sebesar Rp90.743.309
    Embarkasi Kertajati sebesar Rp92.854.259

  • Wakil Ketua MPR ajak masyarakat sampaikan aspirasi RUU Haji dan Umrah

    Wakil Ketua MPR ajak masyarakat sampaikan aspirasi RUU Haji dan Umrah

    “Supaya perspektif penyusunan revisi bisa semakin luas sehingga dapat menghasilkan muatan-muatan UU yang komprehensif,”

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid alias HNW mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

    Dia berharap dibukanya partisipasi masyarakat bisa meningkatkan kualitas regulasi yang akan dihasilkan oleh DPR RI, sebagai pelaksanaan dari prinsip “meaningfull participation”. Menurutnya berbagai elemen masyarakat, mulai dari pemerhati haji dan umrah, para penyelenggara dan asosiasi, ormas-ormas Islam, serta masyarakat pada umumnya bisa turut serta memberikan aspirasi.

    “Supaya perspektif penyusunan revisi bisa semakin luas sehingga dapat menghasilkan muatan-muatan UU yang komprehensif,” kata HNW di Jakarta, Kamis.

    Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024 tentang pembentukan Badan Penyelenggara Haji, menurut dia, ada banyak isu yang perlu diselesaikan dalam pembahasan revisi RUU Perubahan terkait penyelenggaraan Haji dan Umroh.

    Salah satunya, kata dia, soal peran kelembagaan antara Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Haji yang baru dibentuk di era Presiden Prabowo dengan segala konsekuensinya.

    Selain itu, dia mengatakan ada isu soal kuota haji, peningkatan ekosistem ekonomi haji, digitalisasi layanan, haji khusus, hingga umrah mandiri, yang perlu dibahas. Menurut dia, RUU tersebut juga semakin dibutuhkan dalam rangka menyesuaikan perubahan kebijakan di Arab Saudi yang mengarah pada pengembangan pariwisata dan turisme.

    “Apalagi pada penyelenggaraan haji tahun 2024 terdapat beberapa pelanggaran yang kemudian dibentuk pansus haji di DPR. Harapannya RUU Perubahan atas UU haji dan umrah bisa secara fundamental menindaklanjuti rekomendasi Pansus,” kata dia.

    Dia menyampaikan bahwa aspirasi mengenai RUU tersebut dapat disampaikan melalui berbagai kanal, baik langsung kepada kesekretariatan Komisi VIII DPR RI, maupun Fraksi PKS yang juga membuka hari aspirasi setiap hari Selasa.

    Secara pribadi, dia pun membuka saluran aspirasi RUU ini melalui seluruh media sosial miliknya dan juga bisa melalui WhatsApp dengan nomor 0878-9328-0050.

    “Semoga dengan keterbukaan ini bisa diperoleh banyak masukan konstruktif, agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan semakin berpihak pada kepentingan umat, menghadirkan manfaat dan maslahat sebesar-besarnya khususnya bagi calon jamaah haji dan umrah Indonesia, dan haji dan umroh mereka mabrur dengan segala dampak ikutannya,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, Segini Besaran Setiap Embarkasi

    Keppres Biaya Haji 2025 Terbit, Segini Besaran Setiap Embarkasi

    loading…

    Keppres tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M telah terbit. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat telah terbit.

    Keppres Nomor 6 Tahun 2025 ditandatangani Presiden Prabowo pada Rabu, 12 Februari 2025. Keppres ini mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) per embarkasi.

    Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan lbadah Haji dan Umrah (KBIHU).

    Besaran Bipih Jemaah Haji Reguler Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi berdasarkan Embarkasi sebagai berikut:

    a. Embarkasi Aceh sebesar Rp46.922.333,00
    b. Embarkasi Medan sebesar Rp47.976.531,00
    c. Embarkasi Batam sebesar Rp54.331. 751,00
    d. Embarkasi Padang sebesar Rp51.781. 751,00
    e. Embarkasi Palembang sebesar Rp54.41 l.751,00
    f. Embarkasi Jakarta sebesar
    (Pondok Gede dan bekasi) Rp58.875. 751,00
    g. Embarkasi Solo sebesar Rp55.478.501,00
    h. Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.955.751,00
    i. Embarkasi Balikpapan sebesar Rp57 .235.421,00
    j. Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp59.331.751,00
    k. Embarkasi Makassar sebesar Rp57.670.921,00
    1. Embarkasi Lombok sebesar Rp56.764.801,00
    m. Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.875. 751,00

    Besaran BPIH Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi yang bersumber dari Nilai Manfaat terdiri atas Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Reguler yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp6.831.820.756.658,34;

    Besaran Bipih dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya akomodasi di Makkah, sebagian biaya akomodasi di Madinah dan biaya hidup (living cost).

    Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menyambut baik terbitnya Keppres Nomor 6 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat.

    “Alhamdulillah Keppres biaya haji 2025 sudah terbit. BP Haji mendukung penyelenggaraan haji tahun 2025 dan terwujudnya kenyamanan bagi jemaah haji.” kata Irfan Yusuf di Jakarta, Kamis (13/2/2025).

    Arab Saudi telah menetapkan kuota haji Indonesia 1446H/2025M sebanyak 221.000 jemaah.

    (cip)

  • Badan Penyelenggara Efisiensi 66%, Kualitas Penyelenggaraan Haji Bakal Terdampak

    Badan Penyelenggara Efisiensi 66%, Kualitas Penyelenggaraan Haji Bakal Terdampak

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut instansinya mengalami efisiensi anggaran hingga mencapai 66%, yang berpotensi berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. 

    “[Kami] kena [efisiensi anggaran] hingga 66 persen,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Selasa (11/2/2025).

    Lebih lanjut, anggota Dewan Pembina Gerindra itu mengatakan bahwa penghematan itu akan berefek bagi penyelenggaraan haji tahun depan.

    Meski begitu, dia mengatakan bahwa meskipun terkena efisiensi, pihaknya akan tetap untuk memaksimalkan anggaran yang ada.

    “Apa pun itu, kami ikut Perintah sepenuhnya Presiden. Dan berkeyakinan bisa memaksimalkan dengan anggaran yang ada. Agar pelaksanaan Haji 2026 seperti yang diamanatkan Presiden bisa terselenggara dengan baik,” pungkas Dahnil.

    Sekadar informasi, BP Haji mendapat alokasi anggaran Rp43 miliar setelah mengalami pemotongan anggaran. Sejauh ini, BP Haji dibentuk untuk mengelola penyelenggaraan haji lebih optimal.

    Nantinya, untuk penyelenggaraan haji pada 2025, penyelenggaraan haji masih berada di bawah Kemenag bersama dengan BP Haji. Namun pada 2026, penyelenggaraan haji sepenuhnya di bawah BP Haji.

    Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI meminta agar Badan Penyelenggara Haji yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dapat mengurangi beban kerja yang dipikul oleh Kementerian Agama (Kemenag). 

    Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan adanya Badan yang khusus menangani penyelenggara haji seharusnya dapat meringankan tugas Kementerian Agama (Kemenag). Mengingat, Kemenag tidak hanya mengurus soal haji saja.

    “Badan yang akan menangani khusus urusan haji tentu dia lebih fokus, lebih konsen, lebih mengurus,” kata Marwan.

    Seiring dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji, Komisi VIII yang juga membidangi agama itu berkomitmen untuk mendukung Badan Penyelenggara Haji, melalui pemberian perangkat legalitas yang dibutuhkan.

    “Kalau butuh perubahan undang-undang, segera kita buat, butuh keputusan bersama, kita putuskan disini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengharapkan, penyelenggaraan ibadah haji semakin baik ke depannya, utamanya, dengan hadirnya Badan Penyelenggara Haji. 

    Dia juga meyakini, Badan tersebut dapat melakukan kajian yang lebih mendalam dan melakukan perbaikan terkait penyelenggara haji, dengan menjalankan program yang telah disepakati.

     

  • Kementerian PANRB dukung penguatan kelembagaan dan SDM BP Haji

    Kementerian PANRB dukung penguatan kelembagaan dan SDM BP Haji

    Presiden telah mewanti-wanti agar BP Haji memberikan kenyamanan bagi jamah, sehingga kami ingin melakukan penguatan kelembagaan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendukung penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) untuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).

    Menteri PANRB Rini Widyantini berkomitmen membantu membangun tahapan bisnis proses layanan pada masyarakat dalam penyelenggaraan haji.

    “Kami siap membantu BP Haji sepanjang memudahkan masyarakat dan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan bahwa peran Kementerian PANRB adalah memetakan lembaga sesuai kewenangannya agar tidak ada tumpang tindih tugas. Dengan demikian, masing-masing lembaga dapat melakukan perannya dalam pelayanan publik secara optimal dan efisien.

    Berdasarkan Peraturan Presiden No. 154/2024, BP Haji merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

    BP Haji mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan penyelenggaraan haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kepala Badan BP Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebutkan bahwa pihaknya berupaya mengawal penyelenggaraan haji di Indonesia dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo.

    “Presiden telah mewanti-wanti agar BP Haji memberikan kenyamanan bagi jamah, sehingga kami ingin melakukan penguatan kelembagaan,” ujar Yusuf.

    Adapun saat ini BP Haji telah didukung oleh SDM secara struktural maupun fungsional, serta sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BP Haji. Penguatan SDM khususnya dalam ranah kualifikasi jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja masih perlu dirumuskan lebih lanjut.

    Dalam pertemuan tersebut, dirinya menjelaskan strategi BP Haji jelang penyelenggaraan haji tahun 2025.

    Pertama, menyusun proses bisnis penyelenggaraan ibadah haji dengan melibatkan koordinasi antara Kementerian Agama, BP Haji, dan instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri untuk memastikan kelancaran seluruh tahapan.

    Kedua, kerja sama dan berbagi sumber daya, baik SDM maupun sarana prasarana. “Kami ingin melakukan harmonisasi hingga institusionalisasi selesai,” pungkas dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Didampingi Puan dan Pratama Tiba di Arab Saudi, Bakal Tunaikan Ibadah Umrah

    Megawati Didampingi Puan dan Pratama Tiba di Arab Saudi, Bakal Tunaikan Ibadah Umrah

    loading…

    Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tiba di Jeddah, Arab Saudi usai melakukan kunjungan ke Roma dan Vatikan. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tiba di Jeddah, Arab Saudi usai melakukan kunjungan ke Roma dan Vatikan. Ia tiba didampingi putra-putrinya yakni Mohamad Rizki Pratama, dan Ketua DPR Puan Maharani .

    Megawati tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Saudi Arabia pada Minggu (9/2/2025) waktu setempat. Dari foto yang diterima, terlihat Megawati mengenakan pakaian abaya bernuansa biru. Sedangkan Puan, terlihat mengenakan pakaian muslim berwarna serba hitam.

    Megawati beserta rombongan disambut oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari hingga Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

    Puan mengatakan, Megawati akan melaksanakan umrah di Masjidil Haram Mekkah pada 11 Februari dan ziarah ke makam Rasulullah serta salat sunah di Roudhah Masjid Nabawi Madinah pada 13 Februari.

    “Karena terakhir ke Tanah Suci pada tahun 2012 melaksanakan ibadah haji bersama Almarhum Pak HM Taufiq Kiemas,” kata Puan dalam keterangannya yang diterima Senin (10/2/2025).

    Sementara itu, Ahmad Basarah menyebutkan, Megawati akan didampingi putra tertuanya Mohammad Rizki Pratama, Ketua DPR Puan Maharani beserta suaminya Hapsoro Sukmonohadi atau akrab disapa Happy dan putrinya Diah Pikatan Orrisa.

    “Selepas kegiatan umroh ini, Ibu Megawati dan rombongan rencananya akan melanjutkan kunjungan luar negerinya ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 14-16 Februari untuk memenuhi undangan silaturahmi Seikha Fatima bint Mubaraq Al Ketbi, Ibu Suri Syeikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan,” jelas dia.

    (rca)

  • Megawati Tiba di Saudi Didampingi Puan dan Pratama, Bakal Tunaikan Umroh

    Megawati Tiba di Saudi Didampingi Puan dan Pratama, Bakal Tunaikan Umroh

    Jeddah –

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tiba di Jeddah, Arab Saudi. Megawati didampingi anak-anaknya yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama.

    Megawati tiba di bandara di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/2/2025) sore waktu setempat. Megawati mengenakan abaya bernuansa biru. Megawati penuh senyum saat menjejakkan kaki di Arab Saudi.

    Megawati dan rombongan disambut Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Dubes Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, Konsulat Jenderal (Konjen) Republik Indonesia di Jeddah, Yusron Ambari, hingga Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah yang sudah tiba terlebih dahulu di Jeddah. Para pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) Arab Saudi juga menyambut Megawati.

    Megawati Soekarnoputri tiba di Jeddah, Arab Saudi, Minggu (9/2/2025) sore waktu setempat.

    Megawati, Puan dan Pratama kemudian menumpangi mobil yang telah disiapkan. Mereka bakal bertolak ke Mekkah dan rencananya melaksanakan ibadah umroh.

    Megawati akan melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram Mekkah pada 11 Februari dan ziarah ke makam Rasulullah serta salat sunnah di Roudhah Masjid Nabawi Madinah pada 13 Februari.

    “Karena terakhir ke Tanah Suci pada tahun 2012 melaksanakan ibadah haji bersama Almarhum Pak HM Taufiq Kiemas,” kata Puan yang menggunakan abaya bernuansa hitam.

    Selama melaksanakan ibadah umroh, Megawati akan didampingi Mohammad Rizki Pratama, Puan Maharani beserta suaminya Hapsoro Sukmonohadi atau akrab disapa Happy, dan putrinya Diah Pikatan Orrisa.

    “Selepas kegiatan umroh ini, Ibu Megawati rencananya akan melanjutkan kunjungan luar negerinya ke Abu Dhabi Uni, Emirat Arab, pada 14-16 Februari untuk memenuhi undangan silaturahmi Seikha Fatima binti Mubaraq Al Ketbi, Ibu Suri Syeikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan,” ujar Basarah kepada wartawan.

    (gbr/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kemenag Perketat Asuransi Travel Umrah untuk Jamin Layanan Kesehatan Jemaah – Page 3

    Kemenag Perketat Asuransi Travel Umrah untuk Jamin Layanan Kesehatan Jemaah – Page 3

    Sementara itu, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) tengah menyiapkan Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani jemaah haji dan umrah. Sejalan dengan rencana besar dalam peningkatan ekosistem pelayanan kepada jamaah haji dan umrah.

    Adapun dalam agenda 100 hari kerja Kementerian BUMN pada Kabinet Merah Putih 2024-2029, progres revitalisasi Terminal 2F untuk melayani jemaah haji dan umrah ini sudah hampir 100 persen rampung, dan akan segera dioperasikan dalam waktu dekat.

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan, Terminal 2F disiapkan untuk memenuhi fasilitas atau kebutuhan yang sesuai dengan karakteristik penumpang umrah atau haji.

    Selain itu, juga mengurangi kepadatan di sisi darat Terminal 3. Mengingat penumpang umrah saat ini mencapai 10.000 penumpang per hari.

    “Perlu adanya traffic management yang lebih baik dalam melayani jemaah umrah yang jumlahnya sekitar 10.000 orang per hari di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini jamaah umrah berangkat melalui Terminal 3 yang belum mampu memberikan fasilitas lengkap bagi para jamaah. Di Terminal 2F, kami menyiapkan fasilitas lengkap bagi jemaah haji dan umrah,” ungkapnya, Kamis (23/1/2025).

    Terminal 2F didesain khusus dan dilengkapi fasilitas basic untuk mendukung perjalanan ibadah haji dan umrah. Fasilitas yang ada di Terminal 2F, antara lain, masjid dengan luas sekitar 3.000 meter persegi, lounge, area manasik, hingga food court.

    Selain itu, terdapat area pertemuan bagi para jemaah dengan keluarga, baik di area keberangkatan maupun kedatangan.

    “Terminal 2F kami desain khusus agar para jemaah haji dan umrah dapat merasakan nuansa yang lebih baik, lebih nyaman dan khusyuk dalam beribadah,” kata Faik Fahmi

    Sejalan dengan ini, maka operasional penerbangan langsung (direct flight) menuju Arab Saudi nantinya akan dilayani melalui Terminal 2F. Bagi jemaah umrah yang berangkat dengan penerbangan tidak langsung menuju Arab Saudi, proses keberangkatan pun akan dilakukan melalui Terminal 2F.

     

  • Pendaftaran Jemaah Haji Khusus Dibuka Lagi 17 Februari, Masih Ada Kuota!

    Pendaftaran Jemaah Haji Khusus Dibuka Lagi 17 Februari, Masih Ada Kuota!

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Agama menyatakan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah haji khusus telah ditutup pada Jumat 7 Februari 2025. Total, ada 11.232 jemaah haji khusus yang melunasi biaya haji.

    Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya,177 jemaah haji khusus prioritas lansia (1%), serta 1.375 petugas haji (penanggung jawab PIHK, pembimbing, petugas kesehatan).

    “Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau Bipih bagi jemaah haji khusus ditutup sore tadi, pukul 15.00 WIB. Total ada 11.232 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus,” ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Nugraha Stiawan dilansir dari laman kemenag.

    “Karena masih ada sisa kuota, maka akan dibuka pelunasan Bipih haji khusus tahap berikutnya,” lanjut Nugraha.

    Mereka yang melunasi terdiri atas 3.219 konfirmasi keberangkatan jemaah lunas tunda, 8.012 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 91 jemaah prioritas lansia.

    “Ada juga 3.245 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 14.467 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus,” sambung Nugraha, panggilan akrabnya.

    Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji telah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025. Daftar nama tersebut bisa diakses melalui laman dan media sosial Kementerian Agama.

    Untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, kata Nugraha, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari – 7 Februari 2025. Karena masih ada sisa, maka dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17 – 21 Februari 2025.

    “Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27 – 28 Februari 2025,” jelasnya.

    “Saya minta kepada para Kepala Bidang Haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandasnya.

  • Pelunasan Bipih Haji Khusus Ditutup, 10.292 Jemaah Terisi

    Pelunasan Bipih Haji Khusus Ditutup, 10.292 Jemaah Terisi

    Jakarta, FORTUNE – Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi jemaah Haji Khusus bakal ditutup pada hari ini, Jumat (7/2). Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia (RI) melaporkan lebih dari 10 ribu kuota jemaah haji khusus sudah terisi.

    “Sampai penutupan sore ini (6/2), ada 10.292 jemaah melakukan pengisian kuota haji khusus atau sudah 63,12 persen dari kuota yang tersedia,” ungkap Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag RI Nugraha Stiawan dalam keterangannya, dikutip Jumat (7/2).

    Kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah

    Untuk diketahui, kuota haji khusus 2025 sebanyak 17.680 jemaah. Jumlah ini terdiri atas 3.404 jemaah haji khusus lunas tunda, 12.724 jemaah haji khusus berdasarkan nomor urut porsi berikutnya, 177 jemaah haji khusus prioritas lansia atau sekitar 1 persen, serta 1.375 petugas haji termasuk penanggung jawab penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), pembimbing, dan petugas kesehatan.

    Mereka yang melunasi terdiri atas 3.012 konfirmasi keberangkatan jemaah lunas tunda, 7.203 jemaah yang masuk kuota berdasarkan nomor urut porsi, serta 77 jemaah prioritas lansia.

    “Ada juga 2.842 jemaah haji khusus yang melakukan pengisian kuota, namun dengan status cadangan. Sehingga jika dijumlahkan dengan cadangan, total 13.134 jemaah sudah melakukan pelunasan Bipih haji khusus,” kata Nugraha.

    Daftar nama jemaah haji khusus telah diumumkan Kemenag RI

    Daftar nama jemaah haji khusus yang berhak melunasi biaya haji sudah diumumkan oleh Kementerian Agama pada 23 Januari 2025 lalu. Daftar nama tersebut dapat diakses lewat laman dan media sosial Kemenag RI.

    Nugraha menjelaskan, untuk pengisian kuota jemaah haji khusus, dilakukan setiap hari kerja mulai 24 Januari–7 Februari 2025. Jika masih terdapat sisa, maka akan dibuka kembali pengisian sisa kuota mulai 17–21 Februari 2025 mendatang.

    “Untuk pengisian sisa kuota akhir, jika masih ada, maka itu akan dilakukan 27–28 Februari 2025,” imbuh Nugraha.

    “Saya minta kepada para kepala bidang haji, agar proses pengisian kuota haji khusus ini harus benar-benar dilakukan sesuai ketentuan,” tandas dia.