Xcloud.id

Event: Hari Pancasila

  • Presiden KSPN Tegaskan Tolak Impor Ilegal dalam Aksi 10.000 Buruh

    Presiden KSPN Tegaskan Tolak Impor Ilegal dalam Aksi 10.000 Buruh

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekitar 10.000 buruh dari berbagai wilayah di Pulau Jawa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Minggu (1/6/2025). Aksi ini bertujuan menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan pengusaha, salah satunya adalah penolakan terhadap impor ilegal.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menjelaskan alasan pemilihan waktu unjuk rasa pada hari Minggu. Menurutnya, hari libur dipilih agar tidak mengganggu aktivitas produksi maupun kehidupan masyarakat umum.

    “Pertama, kawan-kawan buruh tidak sedang bekerja, sehingga tidak mengganggu produktivitas perusahaan. Kedua, masyarakat pun sedang libur. Jadi tidak menimbulkan gangguan besar,” ujar Ristadi di lokasi aksi.

    Aksi ini juga bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, yang menurut Ristadi menjadi momentum tepat untuk menunjukkan semangat kebangsaan.

    Salah satu isu utama yang diangkat adalah maraknya impor ilegal yang dinilai merugikan industri dalam negeri. Ristadi menyebutkan bahwa banyak pabrik tutup dan buruh terkena PHK karena produk lokal kalah bersaing di pasar domestik.

    “Industri kita banyak tutup karena produk mereka tidak laku. Pasar dalam negeri dibanjiri barang impor murah yang diduga kuat masuk secara ilegal,” tegasnya.

    Menurutnya, jika barang impor tersebut masuk secara legal, industri lokal masih bisa bersaing. Namun dengan keberadaan barang ilegal, industri dalam negeri akan terus terpuruk.

    “Seefisien apa pun industri kita, kalau harus bersaing dengan barang ilegal, tidak akan mampu bertahan, bahkan sampai kiamat,” katanya.

    Ristadi pun mendesak pemerintah agar serius memberantas impor ilegal dan menindak tegas para pelaku yang terlibat.

    “Kami minta pemerintah untuk memberantas impor ilegal dan menghukum para pelakunya. Jika tidak ditindak serius, persoalan ini akan terus berulang,” ucapnya.

    Ia juga menekankan pentingnya pengetatan kebijakan importasi, meskipun memahami bahwa ekspor-impor juga menyangkut hubungan antarnegara.

    “Kami paham soal hubungan internasional. Namun, jika kita mengedepankan nasionalisme, impor seharusnya hanya untuk barang yang belum bisa diproduksi di Indonesia,” jelasnya.

    Ristadi menolak keras praktik impor barang-barang sejenis yang sudah dapat diproduksi di dalam negeri, apalagi jika harganya lebih murah, karena hal tersebut akan menghancurkan industri lokal.

    “Kalau impor barang sejenis yang lebih murah, kami yang jadi korban. Pabrik tutup, kami di-PHK. Korbannya ya buruh seperti kami,” tegasnya.

  • PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    PDIP: Tolong benar-benar sesuai fakta terkait penulisan ulang sejarah

    Jakarta (ANTARA) – PDI Perjuangan meminta agar penulisan ulang sejarah Indonesia yang dicanangkan Pemerintah dilakukan dengan benar-benar berdasar pada fakta sejarah, bukan berdasarkan cerita dari satu pihak tertentu.

    “Untuk penulisan sejarah itu, tolong benar-benar sesuai dengan fakta sejarah. Bukan ‘his story’, bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul story, cerita, sejarah perjuangan bangsa kita ini,” kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setelah upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Minggu.

    Djarot pun mengingatkan agar tidak ada sejarah bangsa yang ditutup-tutupi dalam penulisan ulang sejarah yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan itu.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan, maka kita harus benar-benar ketika ada penulisan sejarah, itu harus dilakukan dengan terbuka,” ucapnya.

    Dalam hal ini, Djarot menyinggung soal perjalanan peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni sempat dilarang oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa pemerintahan Orde Baru.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila disebut sempat dihentikan setelah presiden pertama Republik Indonesia Soekarno wafat pada tahun 1970. Larangan itu berdasarkan pandangan sejarawan Nugroho Notosusanto yang mengatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni.

    “Dan itu dilawan, itu diluruskan oleh para sejarawan,” kata Djarot.

    Kementerian Kebudayaan menargetkan penulisan buku sejarah Indonesia yang diperbarui selesai pada Agustus 2025. Proyek ini melibatkan 113 penulis, 20 editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi bidang ilmu arkeologi, geografi, sejarah, dan ilmu humaniora lainnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengemukakan rencana pemerintah membuka ruang diskusi mengenai penulisan ulang buku sejarah Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa forum diskusi mengenai draf buku sejarah yang baru dapat dilaksanakan kalau penyusunan rancangan buku sejarah itu sudah selesai atau setidaknya mendekati selesai.

    “Ya tunggu dulu bukunya, atau sampai progres, saya sampaikan tadi mungkin 70 persen, 80 persen. Sekarang sudah di atas 50 persen,” katanya di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (26/5).

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hari Lahir Pancasila, Ramzi Soroti Isu Intoleransi

    Hari Lahir Pancasila, Ramzi Soroti Isu Intoleransi

    Cianjur, Beritasatu.com – Wakil Bupati Cianjur Ramzi Geys Thebe atau Ramzi menegaskan, pentingnya menanamkan dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    “Pancasila mempersatukan lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang beragam. Nilai-nilainya harus dihidupi dan diamalkan dalam kehidupan nyata,” ujar Ramzi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung khidmat di Lapangan Parkir Pemda Cianjur, Minggu (1/6/2025).

    Dalam pidatonya, Ramzi menekankan Pancasila bukan hanya teks normatif, melainkan jiwa bangsa yang menjadi bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Ia menyebut, pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam mendukung agenda besar Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

    Pembangunan, menurutnya, harus bertumpu pada ideologi Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM. Nilai-nilai tersebut harus menyatu dalam sistem pendidikan, birokrasi, ekonomi, dan ruang digital.

    Ramzi juga mengutip seruan resmi dari badan pembinaan ideologi Pancasila (BPIP) yang mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momen memperkuat persatuan dan perlawanan terhadap intoleransi.

    “Semangat gotong royong harus kembali dihidupkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bermartabat,” tegasnya.

    Upacara peringatan ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda, ASN, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya. Suasana berlangsung khidmat namun penuh antusiasme sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai dasar negara.

  • PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    PDIP Wanti-wanti Rencana Prabowo Mau Tulis Ulang Sejarah Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat meminta agar pemerintahan Prabowo Subianto betul-betul menulis ulang sejarah sesuai dengan fakta yang ada. 

    Mulanya, dia menceritakan bahwa hari lahir Pancasila pernah dilarang pada era pemerintahan orde baru atau tepatnya 1970 oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).

    Dia melanjutkan bahwa pelarangan yang dilakukan Kopkamtib kala itu karena berdasarkan tulisan dari Prof. Nugroho Notosusanto yang menyatakan hari lahir Pancasila bukan 1 Juni. Namun, pernyataan Nugroho dilawan dan diluruskan oleh para sejarawan.

    “Maka dari pada itu penulisan sejarah itu tolong bener-bener sesuai dengan fakta sejarah, bukan his story bukan story mereka yang menang, tapi betul betul story atau cerita perjuangan bangsa kita ini,” tuturnya seusai acara peringatan Hari Lahir Pancasila, di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).

    Mantan Wakil Gubernur Jakarta ini juga berpesan kepada pemerintah supaya jangan sampai ada sejarah yang ditutup-tutupi bahkan ditulis tidak sesuai dengan fakta.

    “Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka,” pungkasnya.

    Tujuan Prabowo Tulis Ulang Sejarah RI 

    Sebagaimana diketahui, saat ini pemerintah sedang menggodok penulisan ulang sejarah Indonesia. Proyek sejarah ‘resmi’ era Presiden Prabowo Subianto menelan anggaran senilai Rp9 miliar. 

    Proyek ini melibatkan sejumlah guru besar dan tim ahli dari kalangan sejarah maupun disiplin ilmu lainnya. Sejumlah akademisi maupun sejarawan yang terlibat antara lain, Susanto Zuhdi dari Universitas Indonesia (UI), Singgih Tri Sulistoyono dari Universitas Diponegoro, hingga Jajat Burhanuddin dari UIN Syarif Hidayatullah.

    Kalau merujuk kepada penjelasan pemerintah di DPR, revisi sejarah atau penulisan ulang sejarah resmi versi pemerintahan Prabowo membuat sejumlah substansi. Pertama, menghapus bias kolinial dan menegaskan perspektif Indonesia sentris. Kedua, menjawab tantangan kekinian dan globalisasi. 

    Ketiga, membentuk identitas nasional yang kuat. Keempat, menegaskan otonomi sejarah. Kelima, relevansi untuk generasi muda. Keenam, reinventing Indonesian Identity.

    Sementara itu, belakangan muncul kekhawatiran publik mengenai berbagai macam substansi di dalam proses penyusunan narasi sejarah resmi tersebut. 

    Namun, Menteri Kebudayaan (Menbud) RI Fadli Zon menyinggung perdebatan yang ada di media sosial tentang penulisan ulang sejarah Indonesia merupakan ‘pepesan kosong’ alias sesuatu yang diperdebatkan sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. 

    Dia menyebut, seharusnya ditunggu dulu saja progress penulisan ulang sejarah itu. Jangan hanya memperdebatkan draf atau kerangka yang beredar. 

    “Banyak yang diperdebatkan itu ‘pepesan kosong’ gitu loh, yang diperdebatkan ‘pepesan kosong’ yang tidak ada ya. Tunggu dulu bukunya atau sampai progress saya sampaikan tadi mungkin 70%, 80%,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

  • Kirab Tumpeng Raksasa Warnai Hari Lahir Pancasila di Ponorogo

    Kirab Tumpeng Raksasa Warnai Hari Lahir Pancasila di Ponorogo

    Ponorogo (beritajatim.com) – Suasana dan perayaan berbeda terasa di pusat kota Ponorogo, dalam perayaan Hari Lahir Pancasila.

    Kegiatan perayaan itu dimulai pada Sabtu (30/5/2025) kemarin di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo Kelurahan Mangkujayan Ponorogo.

    Ribuan warga pun tumpah ruah di jalan tersebut. Mereka bukan sekadar menonton kirab peringatan hari lahir Pancasila, tapi juga ikut berebut hasil bumi dari tumpeng raksasa yang diarak keliling tersebut.

    Ya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo mengemas peringatan Hari Lahir Pancasila dengan cara unik. Tak lagi sekadar upacara seremonial. Kali ini, tumpeng besar berisi aneka hasil tani diarak dan diperebutkan warga dalam suasana penuh kegembiraan.

    Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak sekadar meriahkan Hari Lahir Pancasila. Kirab tumpeng juga menjadi wadah menumbuhkan kebanggaan terhadap hasil tani lokal dan bentuk kearifan budaya masyarakat.

    “Ini bentuk gotong royong yang nyata. Kita rayakan Pancasila dengan cara rakyat, sederhana tapi bermakna. Dan ini akan jadi agenda tahunan,” kata Bupati Sugiri, ditulis Minggu (1/6/2025).

    Kirab tumpeng diikuti oleh perwakilan dari 21 kecamatan se-Kabupaten Ponorogo. Setiap rombongan membawa hasil bumi dari wilayah masing-masing. Tak sedikit peserta yang berdandan ala petani atau mengenakan busana adat, memperkuat nuansa kultural dalam peringatan tersebut.

    Tumpeng hasil bumi berukuran besar kemudian diletakkan di tengah jalan. Ribuan pasang mata sudah menunggu saat aba-aba dimulai. Dalam hitungan detik, sayuran seperti jagung, terong, cabai, dan singkong langsung ludes diserbu warga. Tak sedikit yang rela berdesakan demi seikat sawi atau labu.

    “Rebutan sayur ini tradisi yang dipercaya membawa berkah. Saya sampai ikut lari-larian dan rebutan beserta warga lainnya,” kata Sony Dwi, salah satu warga yang ikut rebutan tumpeng raksasa.

    Usai kirab tumpeng, semarak Hari Lahir Pancasila berlanjut pada malam harinya. Jalan Urip Sumoharjo kembali disulap menjadi arena budaya. Pemerintah memberlakukan car free night (CFN) untuk menyambut gelaran yang dinamai Pancasila Night.

    Acara malam itu diisi pertunjukan seni, pameran budaya, dan stan UMKM dari berbagai desa. Warga dan wisatawan lokal memadati lokasi, menikmati hiburan sambil mencicipi produk kuliner khas Ponorogo.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila di Ponorogo tahun ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi ruang pertemuan budaya, ekonomi, dan kebersamaan warga. Sebuah pesta rakyat yang tidak melupakan nilai-nilai dasar, yakni gotong royong, persatuan, dan cinta tanah air. (end/ted)

  • Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan

    Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan

    Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo. ANTARA/HO-MPR/aa.

    Bamsoet: Hari Lahir Pancasila momentum refleksi peran jaga persatuan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 01 Juni 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan agar perayaan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni tidak hanya menjadi seremoni belaka, tetapi menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa.

    “Perayaan hari lahir Pancasila tidak boleh hanya menjadi seremoni belaka. Tetapi harus menjadi momentum untuk merefleksikan kembali peran setiap individu dalam menjaga persatuan bangsa, terutama di ruang digital yang kini menjadi medan baru perjuangan nilai,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

    Dia menyebut merayakan Pancasila berarti menanamkan semangat persatuan dalam algoritma kehidupan sehari-hari, meskipun berbeda suku, agama, pilihan politik, atau preferensi budaya.

    “Kita tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa: Indonesia,” ujarnya.

    Mantan Ketua DPR dan MPR itu juga mengatakan perayaan hari lahir Pancasila merupakan momen penting bagi masyarakat Indonesia untuk merenungkan kembali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bangsa tersebut. Terlebih, lanjut dia, tantangan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa menjadi semakin kompleks di tengah era informasi yang bergerak cepat melalui media digital.

    Untuk itu, dia menyebut nilai-nilai dalam lima sila Pancasila yang menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia harus diinternalisasikan dalam setiap interaksi di ruang digital.

    “Fenomena ‘echo chamber’ dan algoritma yang hanya menyajikan informasi sesuai preferensi pengguna telah mempersempit ruang dialog dan memperlebar jurang perbedaan. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga yaitu ‘Persatuan Indonesia’, menjadi sangat relevan untuk kembali ditegakkan, terutama di dunia digital,” katanya.

    Dia menjelaskan tantangan lain yang perlu dicermati ialah ancaman disinformasi yang datang dari luar negeri dan dimanfaatkan untuk mengganggu stabilitas nasional. Menurut dia, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia memiliki posisi strategis dalam konteks geopolitik global, dan ruang digital Indonesia bukanlah ruang yang steril.

    Oleh sebab itu, dia menekankan meneguhkan nilai-nilai Pancasila, khususnya semangat persatuan, juga menjadi bagian dari ketahanan nasional di era digital.

    “Ketahanan ini hanya akan kuat jika masyarakat memiliki kesadaran kolektif bahwa identitas digital kita adalah bagian dari identitas kebangsaan,” tuturnya.

    Dia pun menambahkan bahwa seluruh elemen bangsa memiliki peran vital sebagai penjaga nilai Pancasila sehingga harus berperan aktif dalam merajut persatuan di era digital, khususnya generasi muda yang mendominasi demografi pengguna internet.

    “Dalam setiap unggahan, komentar, dan interaksi daring, ada ruang untuk merefleksikan apakah tindakan tersebut memperkuat atau justru merusak nilai-nilai persatuan,” ucapnya.

    Sebab, sambung dia, nasionalisme era digital bukan lagi soal berdiri di medan perang, melainkan menjaga ruang digital dari perpecahan, menjaga wacana dari kebencian, serta merawat kebhinekaan melalui literasi dan etika bermedia.

    Selain itu, dia mengingatkan agar pengajaran Pancasila tidak cukup hanya lewat buku teks dan hafalan sila, melainkan melalui pendekatan yang kontekstual dan kreatif. Misalnya, melalui film pendek, vlog edukatif, atau kampanye media sosial yang memuat narasi kebangsaan.

    “Sejumlah komunitas daerah telah memulai ini dengan memproduksi konten edukatif berbahasa daerah untuk memperkuat jati diri lokal sambil menjembatani rasa kebangsaan. Inilah bentuk nyata dari semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’ yang hidup di dunia maya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    PDIP: Pancasila jangan hanya dipidatokan, tetapi diaktualisasikan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan Pancasila jangan hanya sekadar dipidatokan, tetapi juga diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari karena dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merupakan bagian dari jiwa bangsa.

    “Pancasila adalah nilai-nilai yang hidup dalam jiwa bangsa Indonesia sejak ribuan tahun lalu. Oleh sebab itu, Pancasila jangan hanya dipidatokan, jangan hanya sekadar diucapkan, mari kita aktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam diri kita,” kata Djarot dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Minggu.

    Menurut Djarot, orang yang berjiwa Pancasila selalu bersemayam nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa di dalam jiwanya serta senantiasa dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ketika bertindak.

    “Mereka-mereka yang dijiwai oleh Pancasila adalah mereka-mereka yang gandrung akan persatuan, mereka-mereka yang benar-benar menghindari fitnah dan adu domba sesama warga bangsa,” ujarnya.

    Selain itu, Djarot menyebut orang yang berjiwa Pancasila akan menjunjung demokrasi yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah untuk mufakat. Pada akhirnya, para Pancasilais mendambakan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

    Dia pun mengakui masih banyak yang perlu dikerjakan oleh bangsa Indonesia. Kendati begitu, Djarot meyakini bahwa Pancasila akan selalu abadi, jaya, dan bersemayam dalam jiwa bangsanya agar NKRI tetap tegak berdiri.

    Menurut dia, kader PDIP di seluruh Indonesia untuk menjadi pelopor pengejawantahan nilai-nilai Pancasila di lingkungannya masing-masing. “Bukan hanya dari sisi ucapan, tetapi lebih dari itu dari sisi tindakan dan perilaku kita,” tuturnya.

    Adapun PDIP menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari Minggu ini dengan dihadiri oleh jajaran DPP partai, yakni Ganjar Pranowo, Rano Karno, Tri Rismaharini, Kris Dayanti, Adian Napitupulu, dan sebagainya.

    Selain jajaran DPP, upacara tersebut juga diikuti oleh pengurus dewan pimpinan cabang dan pengurus anak cabang PDIP se-Jakarta, serta Satgas PDIP dari wilayah Jakarta dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Bandung Farhan: Tanpa Spirit Pancasila, Bangsa Bisa Mati

    Wali Kota Bandung Farhan: Tanpa Spirit Pancasila, Bangsa Bisa Mati

    Bandung, Beritasatu.com – Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak seluruh masyarakat untuk kembali memahami dan menghayati esensi spiritual dan moral dari Pancasila.

    Bagi Farhan, Pancasila bukan sekadar norma hukum atau pasal-pasal dalam undang-undang. Lebih dari itu, ia adalah ruh bangsa yang harus hadir dalam setiap tindakan pemimpin dan warga negara.

    “Kalau hanya mengandalkan hukum positif tanpa memperhatikan nilai spiritual, saya bisa saja menjadi seperti penguasa otoriter seperti Kim Il-Sung,” ujar Farhan kepada wartawan di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (31/5/2025).

    Farhan menyinggung proses spiritual yang dijalani Bung Karno saat menggali lima sila Pancasila, yang diyakini bermula dari kontemplasi di Hutan Arjasari, Banjaran. 

    Ia juga menyatakan keinginannya untuk melestarikan tempat-tempat bersejarah yang menyimpan nilai perjuangan dan spiritualitas bangsa.

    “Saya ingin mendorong pelestarian tempat-tempat bersejarah ini, termasuk makam tokoh inspiratif,” ungkapnya.

    Farhan menekankan, keadilan sosial adalah puncak nilai Pancasila. Keadilan bukan hanya soal keadilan hukum yang tertulis, tetapi rasa keadilan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.

    “Keadilan itu adalah rasa. Kita sering lihat pelaku kejahatan kecil dihukum berat, sementara koruptor bisa lolos dengan hukuman ringan. Ini melukai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.

    Ia memperkenalkan konsep keadilan sebagai equilibrium (keseimbangan), bukan sekadar kesamaan (equal). Menurutnya, keadilan sejati harus memperhitungkan kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.

    Farhan juga mengapresiasi toleransi dan kerukunan umat beragama di Kota Bandung. Ia mencontohkan bagaimana pemerintah kota menjaga keseimbangan antara kebebasan beribadah dan hak menyampaikan pendapat, termasuk dalam demonstrasi.

    “Sejak 2018, kami bisa menjaga kondusivitas antara Bobotoh dan Jakmania, dua kelompok suporter yang dulu sering konflik,” katanya.

    Sebagai penutup, Farhan menekankan pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata, bukan hanya menghafalnya.

    “Kalau Pancasila hanya dihafalkan, nilainya akan kering. Namun jika diamalkan lewat gotong royong, toleransi, keadilan maka kita bisa menjadikan Bandung kota yang damai dan maju,” tuturnya.

  • PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila! Nasional 1 Juni 2025

    PDI-P: Mereka yang Korupsi dan Menguasai Tambang, Pengkhianat Pancasila!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP)
    PDI-P

    Djarot Saiful Hidayat
    menegaskan bahwa
    korupsi
    merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap Pancasila.
    Menurutnya, nilai-nilai Pancasila menuntut kejujuran, keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Oleh karena itu, praktik korupsi bertentangan secara langsung dengan semangat Pancasila.
    “Mereka-mereka yang korupsi sampai miliaran, puluhan miliar, bahkan ratusan miliar, itu adalah mereka-mereka yang bukan seorang Pancasilais. Mereka adalah pengkhianat dari Pancasila,” ujar Djarot dalam amanatnya ketika menjadi inspektur upacara peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (1/6/2025).
    Tak hanya itu, Djarot turut mengecam pihak-pihak yang menguasai tambang yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan nasib rakyat dan kelestarian bumi.
    “Mereka-mereka yang menguasai tambang beribu-ribu hektare dan menyengsarakan rakyat serta merusak lingkungan, itu juga adalah pengkhianat Pancasila. Maka itu juga harus kita lawan,” tegasnya.
    Djarot mengingatkan bahwa memperingati Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak hanya bersifat seremonial.
    Dia pun mengingatkan seluruh kader PDI-P agar menghayati Pancasila sebagai nilai yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
    Oleh karena itu, lanjut Djarot, kader PDI-P harus menjadi pelopor dalam memerangi korupsi dan menegakkan nilai-nilai keadilan sosial.
    Dia pun mendorong agar seluruh kader PDI-P menjadi pribadi yang berjiwa Pancasilais.
    “Kita tunjukkan bahwa inilah kader PDI Perjuangan yang siap untuk turun ke bawah, mendengarkan aspirasi rakyat, bersedia menderita bersama rakyat, dan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penderitaannya,” pungkasnya.
    Adapun upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar PDI-P dihadiri oleh sejumlah elite partai seperti Ganjar Pranowo, Tri Rismaharini, Adian Napitupulu, dan Ronny Talapessy.
    Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno serta Wasekjen PDI-P Yoseph Aryo Adhi Dharmo turut hadir.
    Sementara itu, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden ke-5 RI mengikuti upacara secara daring.
    Upacara dimulai dengan mengheningkan cipta, dilanjutkan pengibaran bendera Merah Putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
    Upacara ini juga diikuti oleh pengurus dan Satgas PDI-P dari wilayah DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Seskab Teddy: Pancasila kompas moral bangsa hadapi tantangan zaman

    Seskab Teddy: Pancasila kompas moral bangsa hadapi tantangan zaman

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyatakan pentingnya peran Pancasila sebagai dasar negara dan kompas moral bangsa.

    Pernyataan tersebut disampaikan melalui postingan akun Instagram @sekretaris.kabinet di Jakarta, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila 2025 yang jatuh pada hari ini.

    “Pancasila adalah dasar negara sekaligus kompas moral bangsa. Nilai-nilai Pancasila menjadi tuntunan untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, yang akan membawa kita kembali ke jati diri kita sebagai manusia Indonesia,” demikian petikan pernyataan Teddy.

    Menurutnya, nilai-nilai luhur Pancasila harus terus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang.

    Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan Hari Lahir Pancasila dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

    “Selamat Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2025. Mari terus jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan sehari-hari kita,” katanya.

    Postingan itu mengunggah gambar berjenis vektor yang memperlihatkan suasana keramaian pasar tradisional dengan berbagai aktivitas pedagang dan konsumen yang sedang bertransaksi.

    Menariknya, gambar itu menyisipkan lambang-lambang Pancasila pada sejumlah objek. Teddy mengajak warganet untuk lebih mengenal dan memahami sila-sila dalam Pancasila melalui poster interaktif itu.

    “Ayo cari lambang-lambang sila Pancasila di dalam poster ini!” ajaknya.

    Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengumumkan penyesuaian pelaksanaan Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 melalui Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 5 Tahun 2025 sebagai perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2025.

    Langkah ini dilakukan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan nasional tersebut, yang dikoordinasikan bersama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg).

    Sesuai edaran tersebut, Upacara Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila di tingkat pusat akan dilaksanakan pada Senin (2/6) pukul 10.00 WIB di halaman Gedung Pancasila, Jakarta, yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan pimpinan lembaga negara, TNI-Polri, beserta sejumlah tokoh nasional.

    Penurunan bendera akan dilakukan di hari yang sama pada pukul 16.00 WIB, namun tanpa kehadiran peserta dan tamu undangan. Pemerintah daerah, kantor perwakilan RI di luar negeri, instansi pemerintah, serta satuan pendidikan diminta menggelar upacara bendera secara luring pada 2 Juni 2025 pukul 07.00 waktu setempat.

    BPIP juga mengimbau BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta untuk ikut menyelenggarakan upacara bendera di tanggal yang sama. Selain itu, pengibaran bendera Merah Putih diwajibkan selama dua hari penuh, yakni 1 dan 2 Juni 2025.

    Adapun tema peringatan tahun ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”, dengan visual utama berupa Burung Garuda Pancasila sebagai karakter bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025