Xcloud.id

Event: Hari Pancasila

  • Wali Kota Kediri Ajak Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

    Wali Kota Kediri Ajak Revitalisasi Nilai Pancasila di Era Digital

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bertindak sebagai inspektur upacara pada Peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Halaman Balaikota Kediri, Senin (2/6/2025). Tema peringatan tahun ini adalah Memperkokoh Ideologi Pancasila, Menuju Indonesia Raya.

    Upacara diawali dengan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Kota Kediri, dilanjutkan pembacaan teks Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Vinanda membacakan pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI, Yudian Wahyudi.

    Dalam pidato tersebut, ditegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945, melainkan jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, dan bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    Wali Kota Kediri menyampaikan ajakan untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia, mempersatukan lebih dari 270 juta penduduk dengan latar belakang yang berbeda-beda. “Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebhinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia,” terangnya.

    Dalam konteks pembangunan nasional, Mbak Wali menyebutkan bahwa pemerintah telah menetapkan Asta Cita, delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu prioritas tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini berarti pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

    Ia juga menyoroti tantangan ideologi Pancasila di tengah era globalisasi dan digitalisasi, termasuk penyebaran ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, Mbak Wali mengajak untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai dimensi kehidupan.

    Pertama, di dunia pendidikan, Pancasila perlu ditanamkan sejak dini tidak hanya melalui pelajaran formal tetapi juga praktik keseharian. “Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral,” tegasnya.

    Kedua, di pemerintahan dan birokrasi, Pancasila harus tercermin dalam pelayanan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Ketiga, di bidang ekonomi, pembangunan harus adil dan merata dengan memberdayakan UMKM, ekonomi kerakyatan, dan koperasi agar tak ada warga yang tertinggal. Keempat, dalam ruang digital, etika dan toleransi harus ditegakkan. “Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong,” jelas Mbak Wali.

    Dalam momen upacara ini, juga dilakukan foto bersama Forkopimda dan FKUB Kota Kediri untuk merayakan keberhasilan Kota Kediri masuk 10 besar kota toleran di Indonesia. Tahun ini, Kota Kediri menempati peringkat ke-8 dalam Indeks Kota Toleran 2024 yang dirilis oleh Setara Institute.

    Turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin Thoha, Dandim 0809 Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Kepala Kemenag Kota Kediri Zamroni, Kepala BNN Kota Kediri Yudha Wirawan, Sekretaris Daerah Bagus Alit, jajaran kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Kediri, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), serta peserta upacara dari unsur ASN, TNI, Polri, dan mahasiswa. [nm/beq]

  • Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres Nasional 2 Juni 2025

    Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres Nasional 2 Juni 2025

    Momen Gibran Salami Try Sutrisno Usai Ramai Wacana Pemakzulan Wapres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    mengunggah foto dirinya sedang menyalami Wapres ke-6,
    Try Sutrisno
    , sambil membungkuk.
    Momen Gibran menyalami Try Sutrisno itu terjadi ketika mereka hendak menghadiri upacara Peringatan
    Hari Lahir Pancasila
    di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025) pagi tadi.
    “Sebelum upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ibu Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, Bapak Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, serta Bapak Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla,” tulis Gibran dalam akun Instagram-nya.
    Dalam foto tersebut, tampak Gibran yang mengenakan setelan jas menyalami Try Sutrisno yang memakai kemeja putih seragam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
    Gibran terlihat membungkuk saat menyalami Try Sutrisno.
    Sementara itu, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri yang berdiri di samping Try Soestrisno memperhatikan sikap Gibran kepada pendahulunya itu.
    Sebelumnya, hubungan antara Try Sutrisno dan Gibran menjadi perbincangan publik setelah muncul
    Forum Purnawirawan TNI
    -Polri yang mengusulkan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencopot Gibran dari posisi wakil presiden.
    Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pencopotan Gibran terdiri dari sejumlah tokoh senior, termasuk 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.
    Forum tersebut mengeluarkan deklarasi berisi delapan poin,  yang antara lain mencakup penolakan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), tenaga kerja asing, dan usulan reshuffle terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam korupsi.
    Salah satu poin paling kontroversial adalah usulan pergantian Wakil Presiden yang disampaikan kepada MPR, berdasarkan dugaan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Gibran maju pada Pemilu 2024 lalu melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
    Ada sejumlah nama tenar yang ikut menandatangani deklarasi tersebut, salah satunnya adalah Try Sutrisno yang menjabat sebagai panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tahun 1988-1993.
    Selain Try, ada pula nama Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, hingga Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto yang ikut menandatangani deklarasi itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wakil Ketua MPR: Pertemuan Prabowo-Megawati gambarkan sila ke-3

    Wakil Ketua MPR: Pertemuan Prabowo-Megawati gambarkan sila ke-3

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menggambarkan persatuan sesuai sila ketiga dalam Pancasila.

    Pria yang akrab disapa HNW itu mengatakan bahwa pertemuan tersebut sudah lama dinantikan oleh publik. Terlebih lagi, kata dia, kedua tokoh itu bertemu dalam momen perayaan Hari Lahir Pancasila.

    “Saya kira mudah-mudahan ini adalah sebuah isyarat yang baik untuk persatuan bangsa, untuk komitmen melaksanakan seluruh butir-butir Pancasila,” kata HNW saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, momen Prabowo yang berjalan beriringan dengan Megawati dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta, merupakan bukti bahwa Presiden mengedepankan persatuan sebagai kekuatan bangsa.

    Semangat yang dibawa Prabowo itu, kata dia, merupakan hal yang baik di tengah kekhawatiran publik terhadap situasi global yang penuh konflik. Selain itu, dia menilai bahwa situasi Indonesia saat ini memerlukan semangat kebersamaan.

    Selain itu, kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam acara yang juga dihadiri Megawati Soekarnoputri, menurut dia, akan menyelesaikan beragam spekulasi dinamika hubungan politik yang terjadi akhir-akhir ini.

    Menurut dia, pertemuan kedua sosok itu juga betul-betul merupakan sikap kenegarawanan untuk bisa menghadirkan Indonesia yang lebih solid ke depannya.

    “Harapannya tentu demikian, tentu bersatu dalam jiwa ke-Pancasila-an yang mengedepankan tentang kemaslahatan yang lebih besar,” katanya.

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Saat acara hendak dimulai, Presiden Prabowo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mendapat laporan dari Komandan Upacara Kolonel Marinir Achmad Hadi Al-Hasny.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendikdasmen tunggu arahan Presiden terkait putusan MK

    Mendikdasmen tunggu arahan Presiden terkait putusan MK

    Terkait dengan pelaksanaannya (putusan MK) tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut dirinya menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto, untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pendidikan dasar gratis baik yang diselenggarakan oleh sekolah negeri maupun swasta.

    Tidak hanya arahan Presiden, Mendikdasmen menyebut eksekusi putusan MK itu juga menunggu hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan persetujuan DPR soal anggaran.

    “Terkait dengan pelaksanaannya (putusan MK) tentu kami harus koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan juga harus menunggu arahan dari Bapak Presiden,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui setelah Upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.

    Jika nantinya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar sekolah-sekolah swasta, Abdul Mu’ti menyebut maka ada perubahan dalam alokasi APBN pada pertengahan 2025.

    Terlepas dari itu, Abdul Mu’ti menjelaskan kementeriannya sementara ini fokus pada tiga hal.

    “Pertama, bagaimana sesungguhnya substansi dari keputusan MK itu. Kedua, apa yang kami lakukan sekarang ini untuk membantu pendidikan. Ketiga, baru nanti kami menyusun skema kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan putusan MK ini,” kata Abdul Mu’ti.

    Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen menegaskan pemerintah tunduk kepada putusan MK itu mengingat putusan tersebut final dan mengikat.

    “Keputusan MK itu final and binding (final dan mengikat), keputusannya paripurna, dan mengikat. Karena itu ya, tentu saja dalam pelaksanaannya semua kami terikat putusan MK itu, tetapi bagaimana melaksanakannya harus koordinasi dengan kementerian terkait terutama Kementerian Keuangan dan yang penting lagi adalah Bapak Presiden, dan persetujuan DPR terkait dengan anggaran,” sambung Abdul Mu’ti.

    Mahkamah Konstitusi pada bulan lalu (27/5) memutuskan negara, dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah, harus menggratiskan pendidikan dasar yang diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, dan madrasah atau sederajat, baik di sekolah negeri maupun swasta.

    Putusan bernomor 3/PUU-XXII/2024 itu menjawab permohonan uji materi yang diajukan oleh lembaga masyarakat sipil bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia beserta tiga orang ibu rumah tangga, yakni Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menkop: Koperasi Merah Putih Sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila – Page 3

    Menkop: Koperasi Merah Putih Sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pemerintah dipastikan sangat serius untuk memastikan kehidupan rakyat Indonesia dapat lebih sejahtera dan kebutuhan dasar setiap warga negara Indonesia dapat terpenuhi dengan baik.  Salah satu gagasan yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto yaitu Pembentukan 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.

    Ini diungkapkan Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi yang menilai bahwa Koperasi menjadi satu-satunya perwujudan dari ekonomi konstitusi karena semangat pembangunan ekonomi yang dilakukan koperasi sesuai dengan asas Pancasila yaitu kegotong-royongan dan kebersamaan.

    Sehingga menjadi sebuah keniscayaan bagi pemerintah untuk kembali menegakkan ekonomi konstitusi ini melalui program Kopdes atau Kel Merah Putih agar keadilan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

    “Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama sehingga UMKM, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa,” kata Menkop Budi Arie dalam Pidato Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin (2/6/2025).

    Menkop Budi Arie kembali menegaskan bahwa Kopdes/Kel Merah Putih menjadi alat perjuangan bagi pemerintah untuk melawan pihak-pihak yang merenggut kesejahteraan masyarakat terutama di desa seperti tengkulak, rentenir dan pinjaman online.

    Melalui koperasi ini hasil-hasil pembangunan dan kemajuan ekonomi di desa akan didistribusikan secara adil dan merata sehingga tidak lagi tersentralisasi pada segelintir elite sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

    “Kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Menkop Budi Arie.

  • Prabowo Minta Pejabat yang Tidak Becus Mengundurkan Diri: Sebelum Saya Berhentikan!

    Prabowo Minta Pejabat yang Tidak Becus Mengundurkan Diri: Sebelum Saya Berhentikan!

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat yang tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan benar untuk mundur dari jabatan sebelum dirinya memberikan tindakan tegas berupa pemecatan.

    Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di acara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    “Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas, lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pembenahan serta pembersihan diri. Ia menegaskan akan menyingkirkan para pejabat yang melanggar dan menyelewengkan uang rakyat.

    “Semua lembaga segera berbenah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan tanpa ragu-ragu, tanpa memandang bulu—tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku apa. Siapa pun yang melanggar undang-undang dan Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” tegasnya.

    Presiden Prabowo meminta para pejabat negara tidak hanya menjadikan Pancasila sebagai slogan belaka. Ia menyebut bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila harus menjadi bagian dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bertanah air.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kekayaan bangsa Indonesia harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa segala bentuk penyelewengan uang rakyat harus segera dihentikan.

    “Saudara sekalian, jangan jadikan Pancasila sebagai mantra, jangan jadikan Pancasila sebagai slogan. Kekayaan bangsa Indonesia sangat besar, dan kekayaan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Segala bentuk penyelewengan dan kebocoran anggaran harus dihentikan,” ujarnya.

  • Pemkot Jaktim ingatkan generasi muda terapkan nilai-nilai Pancasila

    Pemkot Jaktim ingatkan generasi muda terapkan nilai-nilai Pancasila

    Wali Kota Jakarta Timur Munjirin usai memimpin upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Jakarta Timur di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (2/6/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza

    Pemkot Jaktim ingatkan generasi muda terapkan nilai-nilai Pancasila
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 02 Juni 2025 – 11:00 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mengingatkan generasi muda di wilayahnya untuk tetap menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

    “Untuk generasi muda khususnya di Jakarta Timur, kami dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selalu berharap agar terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hati dan tidak merusak nilai Pancasila itu sendiri,” kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin dalam upacara memperingati Hari Lahir Pancasila tingkat Kota Jakarta Timur di halaman Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Senin.

    Generasi muda sebagai penerus bangsa, lanjut dia, sudah seharusnya memperkuat pemahaman dan perwujudan ideologi Pancasila untuk melawan masuknya hal-hal yang dapat merusakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Munjirin, generasi muda perlu berperan aktif dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadilan sosial. Mereka dapat terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

    “Generasi muda sudah seharusnya menghindari betul-betul kegiatan yang negatif dan merusak nilai Pancasila. Jadi, semakin ke sini seharusnya semakin paham generasi muda tentang nilai-nilai Pancasila,” ujar Munjirin.

    Mantan Wali Kota Jakarta Selatan itu berharap, Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momen yang tepat untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila yang belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

    “Tentunya ini momen yang sangat bagus untuk mengingat kembali nilai-nilai Pancasila. Mari kita bumikan lagi Pancasila agar bisa diresapi dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ucap Munjirin.

    Dalam upacara tersebut, hadir seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko), termasuk Polres Metro Jakarta Timur, hingga Komando Distrik Militer (Kodim) Jakarta Timur. Adapun peringatan Hari Lahir Pancasila ini bukan hanya seremoni belaka, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen dalam menjaga Indonesia tetap utuh dan semakin maju.

    Peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”. Tema ini menegaskan pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas di tahun 2045, kata Munjirin.

    Sumber : Antara

  • Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila

    Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan tanggapan terkait Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Lapangan Upacara Gedung Pancasila, Jakarta, Senin (2/6/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Bahlil: Kehadiran Megawati hingga Try Sutrisno perkuat nilai Pancasila
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 02 Juni 2025 – 14:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri sederet tokoh nasional, seperti Megawati Soekarnoputri hingga Try Sutrisno, menjadi momentum memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang berpihak pada Pancasila.

    Bahlil, seusai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2025 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin, mengatakan kehadiran tokoh nasional itu menunjukkan semangat kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

    “Saya pikir, ini sebuah hal yang positif ya. Jadi tidak hanya kita merayakan secara seremoni, tapi kita harus memaknai hari lahirnya Pancasila sebagai pedoman untuk mengurus rakyat dengan baik,” katanya.

    Turut hadir memenuhi undangan Upacara Hari Lahir Pancasila 2025, di antaranya Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden Ke-6 RI Try Sutrisno.

    Menanggapi perubahan jadwal upacara yang dimajukan ke hari kerja, Bahlil menilai hal tersebut bukan hal yang perlu diperdebatkan.

    “Yang penting adalah esensinya, nilai-nilainya yang kita harus jaga,” ujarnya.

    Bahlil yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyoroti arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pemerintahan bersih dari korupsi, pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, serta posisi negara yang tidak tunduk pada intervensi asing atau kepentingan pengusaha.

    “Pengusaha tidak boleh mengatur negara. Tetapi negara juga tidak boleh memusuhi pengusaha. Kita butuh kerja sama yang baik,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogatif Presiden

    Muzani sebut reshuffle menteri kabinet hak prerogatif Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa reshuffle atau perombakan susunan menteri dalam Kabinet Merah Putih merupakan hak istimewa atau hak prerogatif yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan perombakan itu dilakukan dalam waktu dekat, Muzani mengaku belum mendengar soal rencana itu.

    “Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu (reshuffle), kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali. Belum dengar, belum tahu,” kata Muzani saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Jakarta, Senin.

    Isu reshuffle menteri berembus setelah Presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kali kesempatan, mewanti-wanti para pejabat Negara untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, atau meminta mundur jika mereka tidak mampu.

    Selain itu, Presiden juga mengingatkan pejabat pemerintah untuk tidak mempermainkan atau mengkhianati bangsa Indonesia, termasuk rakyat, dengan melakukan tindak korupsi.

    Dalam amanat saat memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin pagi, Presiden mengatakan tidak segan untuk memberhentikan pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugasnya.

    “Jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila menjadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” tegas Presiden.

    Presiden menegaskan tidak boleh lagi ada kemiskinan dan kelaparan di Indonesia. Kepala Negara pun meminta rakyat ikut memantau berbagai pelanggaran yang terjadi dan tidak ragu untuk melaporkannya.

    “Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar laporkan! Sekarang kita punya teknologi setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan, jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya,” katanya.

    Atas pidato tersebut, Muzani menilai bahwa peringatan itu bukan hanya ditujukan kepada menteri, namun juga terhadap lembaga perwakilan rakyat.

    “Saya kira (pidato) tadi kan bukan hanya menteri ya, lembaga perwakilan rakyat juga diingatkan semuanya. Pemimpin partai politik juga diingatkan. Semuanya. Beliau mengingatkan kepada seluruh pihak yang menjabat pada jabatan-jabatan publik,” kata Muzani.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Presiden ajak anak muda ikut rawat bangsa di momen Harlah Pancasila

    Presiden ajak anak muda ikut rawat bangsa di momen Harlah Pancasila

    ANTARA – Presiden Prabowo Subianto mengajak generasi muda untuk turut mengambil peran dalam merawat bangsa dan mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dalam amanatnya sebagai inspektur upacara peringatan hari lahir Pancasila di Jakarta, Senin (2/6), Presiden menegaskan bahwa nantinya generasi muda akan mengambil alih tongkat estafet kepemimpinan. (Aria Cindyara/Pradanna Putra Tampi/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)