Event: Hari Buruh

Dukung Forkopi Soal Hak Milik atas Tanah, Tenaga Ahli Utama PCO Sebut Koperasi Bagian Asta Cita – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Ujang Komaruddin menyatakan, pemerintah menyambut baik aspirasi Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) terkait usulan agar hak milik atas tanah bagi koperasi sebagai bagian dari reforma agraria yang adil dan berkelanjutan dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Hal ini disampaikan oleh Ujang Komarudin pada Focus Group Discussion (FGD) Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) bertajuk “Urgensi Hak Milik atas Tanah untuk Koperasi sebagai Perwujudan Reforma Agraria Berkeadilan dan Berkelanjutan” di Jakarta, Sabtu (3/5/2025).

Ujang mengutip pidato Presiden Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional, yang menyoroti ketimpangan penguasaan ekonomi dan agraria di Indonesia.

“Hari ini, 80 persen tanah dikuasai oleh satu persen orang Indonesia. Oleh karena itu, Pak Prabowo ingin bangsa ini ditata kembali termasuk terkait UU Perkoperasian itu,” ujar Ujang.

Ia menjelaskan bahwa Presiden telah membentuk BUMN khusus bernama Agrinas untuk merebut kembali lahan-lahan ilegal yang digunakan untuk tanaman sawit.

“Ada banyak sawit gelap yang izinnya satu hektar tapi menguasai sepuluh hektar. Kita ambil kembali, saat ini sudah sekitar 20 ribu hektar. Ini milik negara, milik rakyat, dan harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bersama,” jelasnya.

Ujang menyebut bahwa koperasi adalah bagian integral dari Asta Cita ketiga Presiden Prabowo, yakni membangun ekonomi rakyat. Oleh karena itu, penguatan hak milik atas tanah untuk koperasi selaras dengan visi besar pembangunan nasional.

Ia juga menegaskan bahwa koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga instrumen keadilan sosial.

“Presiden Prabowo memahami benar kesenjangan dan kemiskinan di republik ini. Karena itu, koperasi desa, koperasi merah putih, semua harus diperkuat untuk mengangkat derajat masyarakat kecil, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi,” katanya.

Ujang mencontohkan kunjungannya ke pabrik tahu-tempe di Bogor, di mana pelaku usaha kecil berharap bisa berkontribusi dalam program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas pemerintah.

“Ini bentuk peran nyata koperasi dalam ekosistem pembangunan nasional,” tambahnya.

04/05/2025 09:54
Hari Buruh di Demak Berlangsung Damai dan Meriah, Bupati Eisti’anah Siapkan Setumpuk Hadiah – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, menjadi contoh bagaimana penyampaian aspirasi bisa dilakukan secara damai dan penuh semangat kebersamaan.

Ribuan buruh dari berbagai wilayah berkumpul di kawasan Sport Center Demak pada Kamis (1/5/2025) pagi, mengikuti jalan sehat bersama Bupati Eisti’anah dan jajaran Forkopimda.

Mengangkat tema “Sinergi bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk Demak semakin bermartabat, maju dan sejahtera”, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kebugaran, tetapi juga wadah menyuarakan aspirasi secara terbuka.

Rute jalan sehat melintasi sejumlah ruas jalan utama Kota Wali, dengan suasana yang meriah dan tertib.

Dalam sambutannya, Bupati Eisti’anah mengucapkan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja, seraya menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak untuk terus menjalin hubungan harmonis dengan para buruh dan pengusaha.

“Kegiatan ini bukan untuk membungkam suara pekerja, justru kami memberi ruang agar aspirasi bisa disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Eisti’anah juga menyinggung peristiwa kerusuhan yang terjadi di Semarang.

Dirinya menyayangkan terjadinya tindakan anarki yang menyasar aparat keamanan yang tengah bertugas.

Menurutnya, aksi kekerasan justru mencoreng semangat perjuangan buruh.

“Kerusuhan seperti itu sangat disayangkan. Aksi May Day seharusnya bisa menjadi ajang yang riang dan damai, seperti yang kita laksanakan di Demak,” tegasnya.

Dia berharap insiden serupa tidak terulang di masa depan, mengingat penyampaian pendapat sudah dijamin oleh undang-undang.

Kemeriahan peringatan May Day di Demak tak hanya dirasakan oleh para buruh, tetapi juga oleh pelaku UMKM yang menjajakan dagangan di sekitar lokasi.

Kehadiran ribuan peserta turut menggeliatkan ekonomi lokal. Acara semakin semarak dengan hiburan musik serta undian door prize berhadiah menarik, termasuk sepeda, mesin cuci, televisi, hingga sepeda motor sebagai hadiah utama.

Tak hanya meriah, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi buruh menyuarakan hak mereka.

Sementara itu Ketua DPD KSPN Demak, Jayus, menyampaikan beberapa persoalan krusial seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, praktik outsourcing, dan belum diterapkannya upah minimum kabupaten (UMK) oleh sejumlah perusahaan.

“Kami ingin Forkopimda mendengar langsung keluhan ini, agar kesejahteraan buruh bisa benar-benar diperhatikan,” ujar Jayus dalam orasinya.

Spanduk-spanduk berisi tuntutan pun turut mewarnai aksi, namun semuanya berlangsung dalam suasana tertib dan damai.

Peringatan May Day di Demak menjadi bukti bahwa perjuangan buruh dapat dilakukan secara bermartabat, tanpa harus melibatkan kekerasan.

Dengan sinergi antara buruh, pengusaha, dan pemerintah, harapan menuju kesejahteraan bersama bisa lebih mudah diwujudkan.

03/05/2025 23:15
Wali Kota Pekalongan Sebut Rusuh May Day Berdampak pada Minat Investor – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, PEKALONGAN – Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid mengecam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada peringatan Hari Buruh atau May Day di area Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kamis (1/5/2025).

“Kami mengecam kerusuhan yang terjadi pada peringatan Hari Buruh atau May Day, 1 Mei 2025, di Kantor Gubernur Jawa Tengah,” kata Achmad Afzan Arslan Djunaid, Sabtu (3/5/2025).

Dia menilai kerusuhan yang terjadi pada aksi unjuk rasa yang diikuti berbagai aliansi buruh itu berdampak buruk pada minat investor untuk menanamkan investasinya di Jawa Tengah.

“Itu pasti sangat berpengaruh terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah,” katanya.

Wali kota yang akrab disapa Aaf ini mengatakan Provinsi Jawa Tengah sebetulnya siap dan terbuka menerima investor. Namun, peristiwa kerusuhan pada demo buruh itu akan mempengaruhi ketertarikan investor untuk berinvestasi di Jawa Tengah.

“Kami selaku mewakili kepala daerah, mewakili gubernur, mewakili masyarakat Jawa Tengah, siap menerima investor,” katanya.

Aaf berharap kerusuhan tersebut tidak terulang lagi pada masa mendatang agar kondisi ekonomi Jawa Tengah lebih baik lagi dan lapangan kerja terbuka makin luas.

“Mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir dan tidak terulang lagi ke depan, sehingga Jawa Tengah bisa lebih baik lagi secara ekonomi dan lapangan kerjanya bisa lebih luas lagi,” ungkapnya.

Sebetulnya, menurut Aaf, pemerintah mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah menerima aspirasi buruh terkait penentuan besaran upah minimum regional (UMR). “Pemerintah selalu terbuka dan berdialog dengan kawan-kawan buruh secara aman dan nyaman,” tuturnya.

Sebelumnya, kericuhan mewarnai aksi demo buruh di Kota Semarang pada Kamis (1/5/2025). Sejumlah pendemo terpaksa diamankan aparat. Belasan orang juga mengalami luka-luka.

Demo buruh awalnya berlangsung lancar. Namun, pukul 16.25 WIB, muncul kelompok berbaju hitam dan mengenakan masker mencoba memasuki gedung Kantor Gubernur Jawa Tengah. Sehingga terjadi bentrok antara kelompok berbaju hitam dengan polisi. Massa kemudian merusak pagar tanaman yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan.

Buntut kerusuhan itu, Polrestabes Semarang menetapkan enam orang tersangka yang semuanya laki-laki. Mereka dihadirkan di aula lantai tiga Mapolrestabes Semarang. Sejumlah barang bukti juga diperlihatkan petugas, mulai dari sepatu, paving, pagar, bekas petasan, hingga kayu.

“Kami amankan beberapa orang yang diidentifikasi terlibat dalam massa anarkis. Kami amankan waktu itu sebanyak 14 orang. Berdasarkan dua alat bukti cukup memenuhi status ditetapkan sebagai tersangka enam orang,” kata Kapolrestabes Semarang, Kombes Syahduddi di Mapolrestabes Semarang, Sabtu (3/5/2025).

03/05/2025 22:08
Legislator PDIP: Pendidikan berbasis keterampilan kunci SDM kompetitif dan buruh sejahtera

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP Edi Purwanto menegaskan pentingnya pendidikan yang menekankan pada penguasaan keterampilan (skill-based education) sebagai kunci menciptakan tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing dan sejahtera.

Pada momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, ia menyoroti perlunya kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam membangun sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri masa kini.

“Kondisi yang saat ini perlu dicermati adalah pendidikan yang tidak lagi hanya soal duduk di bangku sekolah dan belajar teori semata,” kata Edi dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, pendidikan yang bermutu harus mampu menjawab tantangan pada era ke depan. Tak hanya soal nilai akademik, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, serta adaptasi terhadap perubahan.

“Keterampilan seperti ini menjadi bekal penting agar para pekerja tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang baru bagi dirinya dan lingkungannya, tidak lagi menjadi buruh yang dipekerjakan secara semena-mena,” ujarnya.

Edi menekankan bahwa sistem pendidikan Indonesia perlu lebih mengedepankan vokasi, pelatihan teknis, dan sertifikasi keterampilan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Ia menyebut skill atau keterampilan yang dimiliki generasi muda akan menjadi modal bermanfaat saat bekerja kelak.

“Buruh yang terdidik dan memiliki keterampilan hidup akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks,” ucap Edi.

Di sisi lain, ia juga menyoroti maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak ekonomi global dan meminta pemerintah serta dunia usaha memberikan perhatian serius mengenai isu ini.

“Meski kita sedang berusaha mengembalikan perekonomian negara ke jalur yang lebih baik, pemerintah dan perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan PHK,” tambahnya.

Edi juga mengimbau agar perusahaan-perusahaan lebih memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja dan memprioritaskan cara-cara alternatif ketimbang melakukan PHK.

Menurut ia, keputusan PHK yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kondisi pekerja dan solusi jangka panjang hanya akan memperburuk keadaan.

Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih fleksibel dalam mendukung para pekerja yang terdampak, termasuk melalui bantuan pelatihan keterampilan dan program-program pendidikan yang dapat membuka peluang pekerjaan baru.

“Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri sangat penting di sini. Program-program pelatihan yang menyasar skill-set baru akan membantu pekerja yang terancam PHK untuk bertransformasi ke sektor-sektor lain yang lebih berkembang,” jelas Edi.

Edi mendorong agar momentum Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional menjadi titik refleksi bersama untuk menyatukan arah pembangunan SDM Indonesia yang unggul.

“Kita berharap, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang tidak lagi berfokus pada akademik, namun pendidikan yang lebih mengedepankan skill ini bisa membawa perubahan pada dunia kerja ke depannya, sehingga tidak ada lagi buruh yang tidak sejahtera, kita harus berdikari,” jelasnya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

03/05/2025 19:24
Legislator PDIP Soroti Pentingnya Pendidikan Skill Agar SDM RI Bisa Jadi Pekerja Berdaya Saing – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Momentum peringatan Hari Buruh Internasional (1 Mei) dan Hari Pendidikan Nasional (2 Mei) yang hanya berjarak satu hari menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Edi Purwanto.

Ia menilai pendidikan dan buruh memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berdaya saing.

Menurut Edi, pendidikan bermutu dan berkualitas akan berkesinambungan dalam mengubah sistem tenaga kerja. Ia menilai, kondisi yang saat ini perlu dicermati adalah pendidikan yang tidak lagi hanya soal duduk di bangku sekolah dan belajar teori semata.

“Pendidikan sudah berkembang menjadi sarana untuk membekali generasi muda dengan life skill atau keterampilan hidup yang relevan dengan dunia kerja dengan melihat dinamika sosial saat ini,” kata Edi Purwanto, Sabtu (3/5/2025).

“Pendidikan hari ini harus menjawab tantangan di era ke depan. Kita tidak bisa lagi berorientasi hanya pada akademik,” sambungnya.

Edi menilai, saat ini diperlukan sistem pendidikan yang melatih keterampilan sehingga sumber daya manusia (SDM) bisa berkembang menjadi pekerja yang berdaya saing.

“Seperti berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, dan adaptasi terhadap perubahan sehingga muncul skill pada diri mereka. Semua itu nantinya menjadi bekal penting bagi para pekerja masa depan,” tuturnya.

Edi juga menekankan pentingnya pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan sertifikasi keterampilan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Ia menyebut, skill yang dimiliki generasi muda akan menjadi modal bermanfaat saat ia bekerja kelak.

“Buruh yang terdidik dan memiliki keterampilan hidup akan lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks,” ucap Edi.

“Mereka bukan hanya menjadi pekerja yang andal, tapi juga mampu menciptakan peluang baru bagi dirinya dan lingkungannya, tidak lagi menjadi buruh yang dipekerjakan secara semena-mena ,” tambahnya.

Di sisi lain, Edi menyoroti maraknya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak ekonomi global. Ia meminta Pemerintah dan dunia usaha memberikan perhatian serius mengenai isu ini.

“Meski kita sedang berusaha mengembalikan perekonomian negara ke jalur yang lebih baik, Pemerintah dan perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan PHK,” ujar Edi.

Edi pun mengimbau agar perusahaan-perusahaan lebih memperhatikan aspek kesejahteraan pekerja dan memprioritaskan cara-cara alternatif ketimbang melakukan PHK.

“Seperti penataan ulang, pengurangan jam kerja, atau program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak,” jelasya.

Edi menilai, keputusan PHK yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kondisi pekerja dan solusi jangka panjang hanya akan memperburuk keadaan.

Dia mendorong Pemerintah untuk memberikan kebijakan yang lebih fleksibel dalam mendukung para pekerja yang terdampak, termasuk melalui bantuan pelatihan keterampilan dan program-program pendidikan yang dapat membuka peluang pekerjaan baru.

“Pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri sangat penting di sini. Program-program pelatihan yang menyasar skill-set baru akan membantu pekerja yang terancam PHK untuk bertransformasi ke sektor-sektor lain yang lebih berkembang,” lanjut Edi.

Di momen Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional, Edi mendorong Pemerintah dan dunia usaha untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri serta tantangan sosial-ekonomi yang berubah cepat.

Dengan tantangan kondisi sekarang, Edi menilai penting agar semua pihak merefleksikan peringatan Hari Buruh dan Hardiknas sebagai kesempatan untuk menyatukan arah pembangunan manusia Indonesia yang cerdas, terampil, dan sejahtera.

“Kita berharap, pendidikan yang bermutu, pendidikan yang tidak lagi berfokus pada akademik, namun pendidikan yang lebih mengedepankan skill ini bisa membawa perubahan pada dunia kerja ke depannya, sehingga tidak ada lagi buruh yang tidak sejahtera, kita harus berdikari,” pungkasnya.

03/05/2025 18:51
Dampak Efisiensi Anggaran: 260.000 PNS AS Terancam – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal di Amerika Serikat (AS) terpaksa menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pensiun dini sebagai dampak dari kebijakan Presiden Donald Trump.

Dalam laporan terbaru yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS), terungkap bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

Jika termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal yang terdampak mencapai 9.000 orang pada bulan yang sama.

Mengapa PHK Terjadi?

Sejak awal tahun 2025, total pengurangan pegawai federal telah mencapai lebih dari 26.000 orang.

Kebijakan ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan, yang melakukan pemangkasan sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981.

Pengurangan ini dilakukan melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency – DOGE), yang saat ini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

Apa Tujuan Dari Kebijakan Pemangkasan Ini?

Trump mengeklaim bahwa DOGE dibentuk untuk memangkas lembaga-lembaga yang dianggap membuang-buang uang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs DOGE, mereka telah memotong dana federal sebesar 160 miliar dollar AS (sekitar Rp 26 kuadriliun) yang dialokasikan kepada berbagai lembaga.

Namun, dampak dari penghematan anggaran ini adalah pengurangan jumlah pegawai yang signifikan.

Banyak lembaga pemerintah terpaksa mengurangi tenaga kerja mereka melalui PHK atau pensiun dini massal.

Bagaimana Dampak Pengangguran di AS?

Meskipun DOGE belum merilis data resmi mengenai jumlah pegawai yang terdampak.

Namun lebih dari 75.000 pegawai federal telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement, meskipun secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun 2025.

Prediksi dari situs Kalshi memperkirakan bahwa jumlah pegawai federal yang akan dipangkas dapat mencapai 300.000 orang pada akhir 2025, dari total lebih dari 24 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024.

Jika prediksi tersebut menjadi kenyataan, ini akan menjadi pemangkasan terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data pada tahun 1950.

Pemangkasan ini bahkan akan melampaui rekor 195.000 pegawai yang dipangkas pada tahun pertama Dwight D.

Eisenhower menjabat di 1953.

Apa Reaksi Masyarakat Terhadap Kebijakan ini?

Respon terhadap kebijakan agresif yang dikeluarkan oleh Trump datang dalam bentuk protes besar-besaran.

Ribuan demonstran di seluruh AS menggelar aksi unjuk rasa untuk menentang kebijakan tersebut pada Hari Buruh Internasional, yang jatuh pada 1 Mei 2025.

Aksi tersebut berlangsung tidak hanya di depan Gedung Putih, tetapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

Protes tidak hanya melibatkan masyarakat sipil, tetapi juga mendapat dukungan dari sejumlah politisi progresif seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar.

Dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, situasi ini menciptakan tantangan besar bagi pemerintahan AS dan masa depan ketenagakerjaan di negara tersebut.

Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

03/05/2025 17:18
260.000 PNS AS Terdampak PHK, Dipensiunkan Dini Buntut Efisiensi Anggaran Gagasan Trump – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM – Lebih dari 260.000 pegawai federal atau PNS di Amerika Serikat (AS) terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dipensiunkan dini buntut kebijakan Presiden Donald Trump.

Hal ini terungkap Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) merilis laporan ketenagakerjaan terbaru.

Dalam laporan itu tercatat bahwa jumlah pegawai federal non-pos di luar layanan pos AS berkurang sebanyak 8.500 orang pada April 2025.

Sementara itu, jika dihitung termasuk pegawai Pos AS, total jumlah pegawai sipil federal menurun sebanyak 9.000 pada April.

Bahkan sejak awal tahun, total pengurangan telah mencapai lebih dari 26.000 orang

Jumlah PHK ini menjadikan Trump sebagai presiden paling agresif dalam memangkas tenaga kerja federal sejak era Ronald Reagan yang memangkas sekitar 46.000 pegawai pada awal 1981, sebagaimana dikutip dari Nypost.

PHK dilakukan Trump lewat melalui Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE) yang kini dipimpin oleh CEO Tesla, Elon Musk.

Trump berdalih diivisi ini dibangun untuk membidik lembaga-lembaga yang dinilai buang-buang uang.

Berdasarkan situs DOGE, mereka setidaknya telah memotong 160 miliar dolar AS atau sekitar Rp2,6 kuadriliun dana federal yang dikucurkan kepada berbagai lembaga.

Namun imbas pemangkasan anggaran ini secara langsung membuat operasional lembaga-lembaga pemerintahan tidak lagi mampu mempertahankan jumlah pegawai yang ada.

Akibatnya, banyak lembaga dipaksa mengurangi tenaga kerja melalui PHK atau pensiun dini massal.

Pengangguran di AS Membludak

Hingga kini, DOGE belum merilis data resmi soal jumlah pegawai yang terdampak.

Akan tetapi lebih dari 75.000 pegawai federal disebut telah menerima tawaran pensiun dini melalui skema deferred retirement (pensiun tangguhan), meski secara administratif mereka masih tercatat aktif hingga akhir tahun.

Situs prediksi online Kalshi memperkirakan bahwa hingga akhir 2025, jumlah pegawai federal yang akan dipangkas bisa mencapai 300.000 orang, dari total lebih dari 2,4 juta pegawai yang tercatat pada akhir 2024 menurut data BLS.

Jika prediksi tersebut terealisasi, pemangkasan ini akan menjadi yang terbesar dalam sejarah awal pemerintahan baru AS sejak BLS mulai mencatat data tersebut pada 1950.

Bahkan melampaui rekor pemangkasan 195.000 pegawai pada tahun pertama Dwight D. Eisenhower menjabat di 1953.

Trump Diserang Demonstran

Merespon kebijakan agresif yang terus disahkan Trump, ribuan demonstran di Amerika Serikat menggelar aksi protes besar-besaran untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump.

Demo ini digelar bertepatan dengan diperingatinya Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2025.

Aksi demo tak hanya digelar di depan Gedung Putih, tapi juga di Downing Park serta kantor Departemen Tenaga Kerja New York City.

Selain menentang kebijakan pemangkasan anggaran, protes juga diarahkan pada tindakan keras terhadap imigran, termasuk deportasi massal dan pembatasan visa yang dianggap tidak manusiawi.

Tak hanya masyarakat sipil kecaman juga turut dilontarkan beberapa politisi progresif.

Diantaranya seperti Senator Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, dan Ilhan Omar yang mendukung gerakan ini secara langsung maupun lewat pernyataan publik.

“PHK massal, pelemahan hak buruh, dan serangan terhadap imigran adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri,” ujar AOC dalam unggahan media sosialnya.

(Tribunnews.com / Namira)

03/05/2025 17:10
Tak Perlu Berharap pada DPR, MAKI Dorong Presiden Prabowo Terbitkan Perppu Perampasan Aset – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong Presiden Prabowo untuk terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perampasan Aset.

Diketahui Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menyatakan mendukung Revisi Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Urusan perampasan aset itu satu kata saja, Pak Prabowo membuat Perppu mengesahkan perampasan aset, kemudian diurus jadi Undang-Undang,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Sabtu (3/5/2025).

Menurutnya Presiden Prabowo tak perlu berharap pada DPR untuk memproses UU Perampasan Aset.

“Kalau memang Pak Prabowo sekarang tegas ingin mengesahkan menjadi Undang-Undang, tidak bisa berharap lewat DPR,” imbuhnya.

Meskipun, sebenarnya kalau Presiden Prabowo mau kata Boyamin, hal itu bisa saja.

“Karena KIM Plus menguasai 80 persen kursi DPR. Makanya mestinya gampang saja. Tapi nampaknya masih tarik ulur,” kata Boyamin.

Atas hal itu, menurutnya Presiden Prabowo harus segera membuat, mengesahkan, menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Tentang Perampasan Aset.

“Nanti tiga bulan kemudian, ini mau nggak mau maksimal tiga bulan dibawa ke DPR. DPR membahas untuk menolak atau menyetujui. Kalau KIM Plus efektif pasti setujui,” terangnya.

Dituturkannya kalau mengharapkan DPR membahas RUU Perampasan Aset. Rasanya 10 tahun lagi juga belum dibahas.

“Maka satu-satunya jalan, Pak Prabowo harus membuat Perpu, dan segera membawa ke DPR. DPR dikuasai KIM Plus pasti akan menyetujui. Dan saya rasa PDIP pun menyetujui, karena nanti kalau tidak menyetujui akan dihukum rakyat untuk pemilih berikutnya untuk tidak dipilih,” terangnya.

Sebelumnya, dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025, Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap komitmennya dalam memberantas korupsi.

Yakni dengan mendukung penuh pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Kamis (1/5/2025).

“Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung!” ujar Prabowo di atas panggung.

Kemudian, Prabowo mengajak para buruh untuk meneruskan perlawanan terhadap kasus korupsi di Indonesia.

“Bagaimana? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tanya Prabowo yang selanjutnya dijawab setuju oleh para buruh yang memadati Lapangan Monas.

Prabowo juga tegas akan menyikat maling negara dan tidak boleh ada kompromi terhadap para koruptor yang tidak mau mengembalikan uang hasil kejahatannya.

“Enak aja, udah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo, yang langsung disambut teriakan antusias dari massa buruh.

03/05/2025 15:50
Kejagung Dukung Prabowo Soal Pembahasan RUU Perampasan Aset

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung sepenuhnya pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar menilai pernyataan itu menandakan bahwa kepala negara telah memahami kebutuhan regulasi dalam memberantas korupsi.

“Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu dan kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH dalam menjalankan tugasnya utamanya dalam pemberantasan TPK,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Sabtu (3/5/2025).

Dia menambahkan bahwa regulasi perampasan aset ini dianggap penting bagi korps Adhyaksa dalam rangka pemulihan keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

“UU perampasan aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB,” pungkasnya..

Diberitakan sebelumnya, Prabowo sempat meminta agar pembahasan RUU Perampasan Aset bisa dipercepat. Sebab, aturan itu diharapkan dapat menekan angka korupsi di Tanah Air.

“Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak saja, sudah nyolong, enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja lah itu [rampas aset],” ungkap Prabowo dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

03/05/2025 13:08
Dukung Presiden Prabowo, Kejagung Pro Beleid Perampasan Aset – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyerukan dukungan terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi produk Undang-Undang. Dukungan ini sekaligus menguatkan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Dalam rangka pemberantasan korupsi, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu,” seru Prabowo dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Harli Siregar mengaku sepenuhnya mendukung komitmen Presiden mengenai RUU Perampasan Aset. Menurut dia, hal itu menunjukkan bahwa beliau mengerti urgensi regulasi bagi aparat penegak hukum (APH) dalam menjalankan tugasnya.

“Kita sependapat dan mendukung sikap Bapak Presiden terkait itu (RUU Perampasan Aset) dan kami menilai Bapak Presiden sangat memahami kebutuhan regulasi bagi APH dalam menjalankan tugasnya utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Harli kepada awak media, seperti dikutip Sabtu (3/5/2025).

Harli menjelaskan, UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara yang terjadi akibat tindak korupsi.

Dengan beleid tersebut, Harli meyakini dengan beleid tersebut, APH memungkinkan merampas aset koruptor tanpa menunggu putusan pidana.

“UU Perampasan Aset penting dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, utamanya pengaturan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana atau NCB (Non-Conviction Based Asset Forfeiture),” Harli menandasi.

03/05/2025 12:47