Xcloud.id

Event: Hari Buruh

  • Polda Metro Jaya periksa tujuh tersangka kericuhan di depan Gedung DPR

    Polda Metro Jaya periksa tujuh tersangka kericuhan di depan Gedung DPR

    tujuh tersangka lainnya bakal diperiksa pada hari esok atau Rabu (4/6)

    Jakarta (ANTARA) – Polda Metro Jaya masih memeriksa tujuh tersangka kasus kericuhan yang terjadi di depan gedung DPR/MPR RI pada peringatan hari Buruh Internasional (May Day).

    “Hari ini tujuh orang tersangka yang dipanggil itu sudah hadir. Proses pemeriksaan tersangka saat ini masih berlangsung,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Ade Ary menjelaskan tujuh tersangka tersebut yaitu CY alias K, GSI, NMAK, AHSWS, JA, TA, dan DSP.

    “Penyidik Subdit Kamneg Dirreskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami. Agar prosesnya segera tuntas,” katanya

    Sementara itu tujuh tersangka lainnya bakal diperiksa pada hari esok atau Rabu (4/6).

    “Untuk tujuh tersangka lainnya, penyidik telah menjadwalkan untuk dilakukan pemeriksaan hari Rabu (4/7),” kata Ade Ary.

    Sementara itu Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan kasus kericuhan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada peringatan Hari Buruh Internasional beberapa waktu lalu.

    “Kami sebelumnya telah mengajukan permohonan penundaan pada panggilan pertama dan juga kami juga telah mengajukan permohonan untuk menghentikan kasus ini lewat permohonan SP3,” kata Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang tergabung dalam TAUD, Astatantica Belly Stanio saat ditemui di Jakarta, Selasa.

    Belly menjelaskan kedatangannya ke Polda Metro Jaya juga untuk memenuhi panggilan kedua karena rekan-rekannya ditetapkan sebagai tersangka dan akan menempuh proses pemeriksaan di Bareskrim.

    “Tapi, kami menyayangkan bahwa Polda Metro Jaya lebih cenderung untuk meneruskan kasus ini dan hari ini dilanjutkan dengan panggilan kedua,” ucapnya.

    Menurut Belly, hal ini adalah bentuk kriminalisasi.

    “Sebuah bentuk penyempitan terhadap ruang sipil bagi masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa,” jelasnya.

    Polda Metro Jaya menetapkan 13 orang sebagai tersangka kasus kericuhan yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei.

    “Demo anarkis di depan gedung DPR/MPR RI, dari 14 tersebut, sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka 13 orang dan sudah dilayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan,” kata Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Reonald Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Senin (12/5).

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Outsourcing Bermanfaat Bagi Pengusaha dan Pekerja

    Outsourcing Bermanfaat Bagi Pengusaha dan Pekerja

    Bisnis.com,JAKARTA- Program alih daya atau outsourcing sejatinya bermanfaat bagi pengusaha maupun pekerja, sepanjang dijalankan secara sehat.

    Wakil Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alidaya Indonesia, Yoris Rusamsi mengatakan bahwa sebetulnya kalau outsourcing dijalankan secara sehat yakni mengikuti aturan, maka bisa menguntungkan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pekerja.

    “Tetapi memang mungkin menjadi kondisi dari buruh yang terus menyampaikan aspirasi bahwa praktik di lapangan itu memang mungkin banyak terjadi hal-hal yang merugikan pekerja alih daya,” ujarnya dalam program bincang Broadcash di kanal Youtube Bisniscom, dikutip Senin (6/2/2025).

    Menurutnya, untuk menghadirkan kebijakan alih daya yang berkualitas dan menguntungkan semua pihak, maka dibutuhkan pengukuran efektivitas atas kebijakan alidaya atas tiga komponen penting. Pertama, mengenai perangkat aturan yang mesti berkualitas dan mampu mengatur sesuai harapan dari tujuan kebijakan itu.

    Kedua, pejabat atau petugas yang terkait dari penegakan hukum, kemudian ketiga adalahinfrastruktur, misalnya teknologinya serta terakhir adalah kultur. Aspek terakhir, lanjutnya, berkaitan dengan konsistensi pengawasan dari aparatur negara.

    Jadi menurutnya, sebagus apapun aturannya, kalau tidak ada yang mengimplementasikannya, maka kebijakan itu akan sulit dilaksanakan secara konsiten. Menurutnya, berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, angkatan kerja di Indonesia mencapai 140 juta orang tetapi tenaga pengawas ketenagakerjaan hanya berjumlah 1500 orang.

    “Rasionya satu berbanding 97.000-an. Sementara kalau menurut ILO, Organisasi Buruh Internasional, itu harusnya satu berbanding 20.000,” tuturnya.

    Dia tidak melihat penghapusan sistem alih daya sebagai suatu solusi yang tepat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, pada peringatan Hari Buruh, 10 Mei 2025. Pasalnya, penghapusan sistem itu malah akan merugikan baik pengusaha maupun pekerja.

    Menurutnya, outsourcing merupakan sebuah model bisnis dalam rangka mengembangkan usaha dan praktik semacam ini sudah dilakukan oleh dunia usaha di berbagai negara. Di sisi lain, Indonesia butuh investor dan seringkali, para investor akan mengontak perusahaan alih daya guna mendapatkan tenaga kerja yang sudah terampil.

    “Dia [investor] harus bekerja sama dengan pihak yang paham. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara outsourcing yang sehat, maka bekerja sama dengan perusahaan alih daya yang memang punya kompetensi dalam menangani suatu pekerjaan dan hal ini sangat dibutuhkan oleh investor,” bebernya.

    Dia melanjutkan, kalau ternyata kebijakan alih daya ini dihapuskan, maka akan membuat para investor ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tentu saja, hal ini makin mempersepit penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

    Karena itu, dia menafsirkan bahwa perkataan Prabowo soal penghapusan sistem outsourcing adalah yang berkaitan dengan praktik alih daya yang tidak sehat sehingga menimbulkan berbagai kesulitan yang dialami oleh pekerja.  

  • Cegah PHK Makin Parah, Buruh Tagih Janji Prabowo Bentuk Satgas PHK

    Cegah PHK Makin Parah, Buruh Tagih Janji Prabowo Bentuk Satgas PHK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menagih janji pemerintahan Presiden Prabowo terkait pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) PHK yanhg dijanjikan Presiden Prabowo, dan revisi Permendag 8/2024 terkait kebijakan impor. Permendag 8 ini dianggap menjadi pemicu maraknya banjir produk impor, dan berimplikasi pada PHK di sektor padat karya.

    Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi, mengungkapkan janji itu masih belum dipenuhi, seperti yang diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Ekonomi 2025, pada (9/4/2025) dan hari buruh 1 Mei 2025.

    “Yang pertama dalam rangka untuk mengetatkan importasi barang dari luar negeri, Presiden (berjanji) akan merevisi Permendag Nomor 8/2024, sampai hari ini belum juga, padahal dalam proses pekerjaan beberapa waktu lalu saya mendapatkan informasi revisinya sudah jadi,” kata Ristadi.

    “Dan menurut informasi (revisi) itu bagus untuk dunia untuk melindungi dunia industri dalam negeri kita, tapi kemudian sampai hari ini belum diteken,” sambungnya.

    Menurut Ristadi, terkait Satgas PHK juga sampai saat ini masih belum dibentuk. Padahal satgas itu, menurutnya perlu dilakukan untuk mencegah PHK yang lebih luas, juga menjaga hak pekerja yang ter-PHK.

    “Satgas PHK itu kan harapan kami adalah bagaimana untuk mencegah PHK yang lebih luas,” kata Ristadi.

    Sehingga, nantinya KSPN akan mengutarakan pesan ini langsung dengan melakukan aksi di depan Istana Merdeka. Rencananya aksi itu akan dilakukan pada Minggu, 1 Juni 2025 mendatang, dengan melakukan long march dari Gambir hingga Istana Merdeka.

    Selain itu Ristadi mengungkapkan pesan yang ingin disampaikan antara lain, berantas praktek impor ilegal dan hukum pelakunya, meminta regulasi untuk melindungi industri dalam negeri beserta pekerjanya.

    Janji Presiden Prabowo

    Presiden Prabowo Subianto ikut menghadiri gelaran peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

    Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo pun mengungkapkan bahwa pemerintah berjanji akan membentuk Satgas PHK. Menurutnya, Satgas PHK dan kesejahteraan buruh mempunyai peran penting.

    “Satgas PHK dan kesejahteraan buruh mempunyai peran penting. Saya juga akan meminta dewan kesejahteraan nasional mempelajari secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” ungkap Prabowo.

    (hoi/hoi)

  • Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos Nasional 30 Mei 2025

    Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos Nasional 30 Mei 2025

    Ribuan Buruh Bakal Demo Istana dan DPR 3 Juni, Tuntut Tunjangan Pensiun-Status Pegawi Pos
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para buruh yang tergabung dalam Partai Buruh dan Koalisi Serikat Pekerja – Partai Buruh (KSP-PB), bersama para pensiunan
    PT Pos Indonesia
    , akan kembali melakukan aksi/demo di depan Istana Negara dan Gedung DPR pada Selasa (3/6/2025) pekan depan.
    Presiden Partai Buruh dan KSPI Sa’id Iqbal mengatakan, ada tiga tuntutan yang akan disuarakan pada demo yang diperkirakan bakal diikuti 3.000 massa dari berbagai wilayah Jabodetabek ini.
    Pertama, batalkan penghapusan tunjangan pensiunan, meliputi Tunjangan Pangan (TP) dan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP). Begitu pun sumbangan Iuran BPJS Kesehatan dan uang duka.
    “Tunjangan ini bukan hadiah, tapi hak yang telah diperoleh dengan kerja keras dan pengabdian puluhan tahun. Menghapusnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap jasa para pensiunan,” ujar Said Iqbal dikutip dari siaran pers, Jumat (30/5/2025).
    Kedua, menuntut penghapusan sistem kemitraan di PT Pos.
    Dia beranggapan, sistem kemitraan hanya menjadi kedok untuk menghindari kewajiban perusahaan terhadap pekerja. Para buruh menuntut agar seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap PT Pos.
    “Kemitraan ini hanyalah bentuk baru perbudakan modern. Kami menuntut pekerja mitra harus diangkat menjadi karyawan tetap dengan hak normatif penuh di PT Pos,” bebernya.
    Ketiga, para peserta aksi mendesak pemerintah untuk menghentikan
    sistem outsourcing
    yang merugikan pekerja, serta menolak sistem Kamar Rawat Inap Standard (KRIS) BPJS Kesehatan.
    Tuntutan penghapusan
    outsourcing
    ini selaras dengan janji Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato Hari Buruh pada 1 Mei lalu.
    “Rawat inap yang makin lama antreannya, kamar yang berkurang, dan iuran yang berpotensi naik adalah bentuk krisis layanan publik,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Masih Punya Ambisi Gibran Jadi Pemimpin di 2029

    Jokowi Masih Punya Ambisi Gibran Jadi Pemimpin di 2029

    GELORA.CO – Keributan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan berlanjut. Hal ini disebabkan karena Jokowi masih berambisi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi pemimpin di 2029.

    Hal ini disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam akun Youtube yang dikutip Kamis, 29 Mei 2025.

    “Sekali lagi kita bayangkan keributan ini akan berlanjut terus. Justru karena Presiden Jokowi masih punya ambisi untuk menempatkan putranya menjadi pemimpin di 2029,” kata Rocky Gerung. 

    “Selama ambisi itu ada. Selama itu pula orang mencurigai motif-motif pembuktian ijazah itu,” sambungnya.

    Sementara itu, kata Rocky, Presiden Prabowo Subianto berupaya untuk mengambil interest lain, yaitu dengan memaksimalkan koperasi, pengejaran tindak pidana korupsi, memaksimalkan ide sosialisme yang sudah dimulainya dalam pidatonya di Hari Buruh.

    Kemudian, maksimalkan sumber daya untuk dijadikan jaminan investasi, keamanan regional untuk menjamin stabilitas politik di dalam negeri.

    Namun, sementara Prabowo sedang berupaya menghidupkan kembali harapan Indonesia agar bisa jadi negara yang bertumbuh atas dasar kekuatan sendiri, justru pada saat yang sama Jokowi malah terus berupaya menciptakan intrik politik. 

    “Kemandirian dan berdikari, itu tema Presiden Prabowo,” ujar Rocky.

    Prabowo sedang melakukan upayanya semata-mata untuk menarik simpati publik.

    “Pada saat sang Presiden berupaya untuk meminta bantuan keyakinan publik agar dia bisa jadi pemimpin Indomesia bahkan Asia, pada saat yang sama Jokowi masih berupaya bukan sekadar cawe-cawe tapi intrik untuk meloloskan putranya itu masuk dalam.persaimgan politik 2029,” tutup Rocky. 

  • Ribuan Pekerja Ikuti Jalan Sehat May Day 2025 di Kota Mojokerto

    Ribuan Pekerja Ikuti Jalan Sehat May Day 2025 di Kota Mojokerto

    Mojokerto (beritajatim.com) – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Kota Mojokerto berlangsung semarak dan penuh kebersamaan. Ribuan pekerja, pengusaha, hingga jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kompak mengikuti kegiatan jalan sehat bersama, Minggu (25/5/2025).

    Acara yang mengambil start dan finish di GOR Seni Majapahit ini menjadi simbol eratnya sinergi antara unsur tripartit—pemerintah, pengusaha, dan pekerja—dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif. Rute jalan sehat melintasi sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Benteng Pancasila, Jalan Empunala, hingga Jalan Gajah Mada.

    Tercatat sekitar 8.000 pekerja dari berbagai perusahaan di Kota Mojokerto turut ambil bagian. Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, menyampaikan apresiasi terhadap kolaborasi yang solid antara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kota Mojokerto tersebut.

    “Saya berterima kasih kepada SPSI dan Apindo yang selama ini telah menjaga hubungan baik yang luar biasa. Di Kota Mojokerto, dalam beberapa tahun terakhir, hubungan industrial terjaga sangat kondusif,” ungkapnya.

    Pada kesempatan tersebut, Ning Ita (sapaan akrab, red) juga menyerahkan santunan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada ahli waris pekerja, meliputi jaminan kematian, jaminan hari tua, pensiun, dan jaminan kecelakaan kerja. Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto juga memberikan perlindungan jaminan sosial.

    Yakni kepada 7.131 pekerja rentan, seperti tukang becak, ojek, juru parkir, dan ketua RT se-Kota Mojokerto. Dalam menghadapi tantangan ekonomi global, Ning Ita menegaskan komitmen Pemkot untuk memperluas akses lapangan kerja melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Jawa Timur.

    “Pemerintah memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak, perbaikan elektronik, hingga keahlian digital. Kami juga memberikan program bimbingan jabatan bagi siswa-siswi SMK se-Kota Mojokerto untuk membekali mereka dengan soft skill agar siap kerja setelah lulus,” tambahnya.

    Sebagai bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Mojokerto, Pemkot Mojokerto juga akan menggelar Job Fair pada Juni 2025 mendatang dengan melibatkan sejumlah perusahaan besar. Warga yang memiliki kompetensi diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengembangkan karier.

    Kemeriahan jalan sehat semakin terasa dengan kehadiran peserta yang mengenakan kostum unik seperti ayam, domba, hingga maskot perusahaan. Penampilan barongsai, live music, bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan doorprize menarik turut menyemarakkan suasana. [tin/aje]

  • Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Waketum Gerindra nilai Prabowo punya kelebihan memanajemen SDM

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memiliki kelebihan dalam hal memanajemen sumber daya manusia (SDM) yang ada di sekitarnya, termasuk yang duduk dalam pemerintahannya.

    “Yang saya lihat di Pak Prabowo, ya, kelebihannya adalah dia bisa me-manage berbagai macam sumber daya manusia yang ada di sekitarnya,” kata Habiburokhman dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu.

    Hal itu disampaikannya merespons dorongan perombakan kabinet (reshuffle) Kabinet Merah Putih pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengaku tak sejalan dengan pandangan yang mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk kembali merombak kabinetnya sebab pemerintahan baru saja berjalan.

    “Saya sedikit beda pendapat soal reshuffle enggak reshuffle, jangan sesederhana itu memandang persoalan. Sebuah pemerintahan itu cuma lima tahun pak, secara formal ya. Ini baru berapa bulan di-reshuffle, yang ada malah nggak produktif,” ucapnya.

    Dia pun meminta publik tak memandang sebelah mata akan kemampuan Presiden Prabowo mengawaki kabinet pemerintahannya.

    “(Pandangan) Pak Prabowo gampang saja dikibulin para menteri ya, akan gampang saja dikerjain para menteri, ya? Enggak, bos. Susah banget, pak! Itu menteri-menteri mau rapat dengan Pak Prabowo saja gemetaran kalau ada kesalahan,” ujarnya.

    Bahkan, Ketua Komisi III DPR RI itu menilai Presiden Prabowo memiliki kemampuan lebih bak indera keenam dalam hal memanajemen SDM di sekitarnya sehingga bisa mengetahui mana orang yang mempunyai maksud tak jujur dan pikiran ikhlas untuk bekerja bagi pemerintahannya.

    “Kalau kita sudah bawaannya ‘mengolah’ datang ke dia nggak dapat, karena dia nggak tahu ya, dia ada kayak indera keenam Pak Prabowo ini. Ada yang ‘tukang olah’, dia tahu, gitu loh. Memang, tentu Pak Prabowo ini punya strategi dalam me-manage sumber daya manusia di sekitar beliau,” ucapnya.

    Selain itu, dia menilai Presiden Prabowo juga memiliki kemampuan untuk merangkul elemen-elemen politik di Tanah Air sebab dia menyadari kekuasaan dan kepemimpinan secara realitas politik tak dapat berjalan sendirian.

    “Kalau ada yang terlalu ke ‘kanan’, kami tarik ke ‘tengah’. Begitu juga, kalau ada yang terlalu ke ‘kiri’, kami tarik ke ‘tengah’. Kami rangkul supaya kami tarik ke ‘tengah’,” katanya.

    Lebih lanjut, dia menilai Presiden Prabowo telah melakukan sejumlah hal besar dalam mendorong ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, misalnya dengan menarik aset negara yang selama ini dikuasai oleh swasta atau pihak-pihak tertentu.

    “Hal-hal besar yang sudah dilakukan, coba penertiban kebun. Itu enggak gampang, pak. Emang gampang? Ada orang menguasai aset demikian besar, tapi dia melanggar peruntukan lain,” paparnya.

    Hal itu dilontarkannya merespons pandangan skeptis akan keberpihakan Presiden Prabowo yang prorakyat ketika berdiri bersama kelompok buruh dan ikut menyanyikan lagu ‘Internasionale’ saat Hari Buruh Internasional (May Day).

    “Ini menurut saya bukan sekedar simbolik. Bukan simbolik. Kalau teman-teman bilang simbolik, kita lihat begitu banyak perubahan-perubahan besar yang sudah boleh dilakukan oleh Pak Prabowo,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Momentum Hari Buruh, BPJS Ketenagakerjaan Bandung Tingkatkan Perlindungan Jaminan Sosial

    Momentum Hari Buruh, BPJS Ketenagakerjaan Bandung Tingkatkan Perlindungan Jaminan Sosial

    BANDUNG – Dalam rangka memperingati Hari Buruh Tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojongsoang turut merayakan momen ini dengan memberikan pelayanan spesial kepada para peserta.

    Pada Jumat (2/5/2025), peserta yang datang langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang disambut dengan pembagian snack dan souvenir serta memberikan hiburan seperti kuis dan tarian jaipong  sebagai bentuk apresiasi terhadap peran penting para pekerja.

    Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang, Rizal Dariakusumah, menyampaikan ucapan selamat Hari Buruh kepada seluruh pekerja di Indonesia.

    “Peringatan Hari Buruh ini menjadi momentum bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja di Kabupaten Bandung,” kata Rizal.

    Ia menambahkan, bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman positif bagi peserta, sekaligus menunjukkan kepedulian BPJS Ketenagakerjaan terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

    Selain itu, dalam kegiatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan Bandung Bojongsoang juga memberikan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi JMO (Jamsostek Mobile). Aplikasi ini memudahkan peserta dalam proses klaim dan pengecekan informasi kepesertaan secara digital. (bbs)

  • Top 3: Bertemu Prabowo, Kekayaan Bill Gates Bikin Penasaran – Page 3

    Top 3: Bertemu Prabowo, Kekayaan Bill Gates Bikin Penasaran – Page 3

    Harga emas naik ke level tertinggi dalam dua minggu pada hari Selasa (Rabu waktu Jakarta). Lonjakan harga emas didukung oleh pembelian pasca-liburan dari China dan kekhawatiran atas potensi tarif AS atas impor farmasi, sementara investor menunggu hasil pertemuan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed).

    Dikutip dari CNBC, Rabu (7/5/2025), harga emas dunia di pasar spot naik 2,7% menjadi USD 3.422,40 per ons, tertinggi sejak 22 April. Sedangkan harga emas berjangka AS juga mencapai titik tertinggi dalam dua minggu dan terakhir naik 2,7% pada level USD 3.422,65.

    Pasar di konsumen utama Tiongkok dibuka kembali setelah libur Hari Buruh, yang berlangsung dari 1 hingga 5 Mei.

    “Pasar bullish didorong oleh lonjakan investasi emas terbaru di Tiongkok, ditambah dengan upaya berkelanjutan dari bank sentral yang ingin mengurangi eksposur mereka terhadap aset AS, terutama dolar,” kata Direktur Penelitian BullionVault Adrian Ash.

    Kurs dolar melemah karena investor mulai tidak sabar atas harapan akan adanya kesepakatan perdagangan AS, yang membuat emas yang dihargai dalam dolar AS lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

    Harga emas batangan, yang secara luas dipandang sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian, telah mencapai beberapa rekor tertinggi tahun ini di tengah kegelisahan pasar yang dipicu oleh perkembangan tarif.

    Berita selengkapnya baca di sini

     

  • 3 Orang Jadi Tersangka Perusakan Mobil Polisi saat Aksi Hari Buruh di Bandung

    3 Orang Jadi Tersangka Perusakan Mobil Polisi saat Aksi Hari Buruh di Bandung

    Liputan6.com, Bandung – Polisi telah menangkap dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka perusakan mobil polisi saat aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Taman Cikapayang, Kota Bandung, pekan lalu, 1 Mei 2025. 

    Diketahui, mobil polisi yang dirusak adalah mobil patroli Polsek Kiaracondong yang tengah terparkir di Jalan Dipati Ukur, tak jauh dari lokasi aksi. Saat itu mobil patroli Nissan Almera warna stone grey dengan nomor polisi 4405-40-VIII itu rusak. 

    Mobil dilempari batu, paving block, dan bambu. Selain itu, menurut keterangan polisi, sejumlah orang diketahui menaiki dan menginjak-injak mobil tersebut. Akibatnya, mobil mengalami kerusakan berat pada kaca depan, kaca belakang, kaca samping, bodi mobil, spion, dan lampu depan.

    Dalam keterangan pers Polda Jabar, disiarkan ulang pada laman resmi milik Polri, Tribata Polda Jabar, disampaikan bahwa tiga tersangka kasus perusakan yakni T Z H (23 tahun), A R (21 tahun), dan F E (20 tahun).

    T Z H berperan utama dalam aksi anarkis tersebut, termasuk menyiapkan bom molotov dan melemparkannya ke mobil patroli. A R menendang lampu sein mobil, sementara F E mempersiapkan bom molotov dan menyiram bensin ke mobil yang sudah terbakar.

    “Ketiga tersangka saat ini ditahan di Polda Jabar dan dijerat dengan Pasal 170 KUHP, Pasal 406 KUHP, dan Pasal 160 KUHP,” kata Kapolda Jabar, Irjen Pol. Rudi Setiawan, dalam keterangan pers, Selasa, 6 Mei 2025.

    Polisi menghimbau masyarakat yang mengalami kerugian akibat aksi anarkis ini untuk segera melapor ke kantor polisi terdekat. Langkah ini diklaim penting untuk memperkuat konstruksi hukum, menimbulkan efek jera. Polisi menyebut bahwa pelaku aksi anarkis merupakan musuh bersama rakyat Indonesia.

    1 Tersangka Lain

    Sebelumnya, polisi juga menangkap seorang pendemo yang dituduh melakukan aksi anarkis berinsial MAA (26) saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Taman Cikapayang, Kota Bandung, Jawa Barat pada 1 Mei 2025. 

    Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rochman mengatakan bahwa setelah ditangkap, MAA langsung menjalani tes urine. Hasilnya, MAA terbukti positif mengonsumsi benzodiazepine.

    “Dari tangan pelaku, petugas juga menyita senjata tajam berupa pisau lipat dan batom stick. Atas kepemilikan senjata tajam tersebut, Ditreskrimum Polda Jabar telah menetapkan MAA sebagai tersangka serta telah dilakukan penahanan di Polda Jabar guna menjalani proses hukum lebih lanjut,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu, 4 Mei 2025.

    Atas kepemilikan senjata tersebut, MAA dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

    Saat ini, tersangka telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk menjalani tes urine tambahan sebagai alat bukti pendukung dalam proses penyidikan.

    Kemudian, polisi memeriksa kamar kos milik MAA dan menemukan adanya alat hisap sabu. Di kamar itu, polisi mendapati seorang perempuan yang merupakan teman dekat tersangka dan dua laki-laki lainnya berinisial MFA dan RFA.

    Polisi juga melakukan tes urine terhadap dua orang laki-laki yang merupakan teman tersangka. Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, keduanya dinyatakan negatif.