Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak 20 ribu buruh bakal menggeruduk kantor Gubernur Jawa Timur, Rabu (01/05/2024) besok dalam rangka Hari Buruh Internasional atau May Day. Dalam aksinya, buruh berencana memperjuangkan pemberian jaminan kesehatan dan kenaikan upah.
Buruh yang hadir menggeruduk kantor Gubernur Jawa Timur besok berasal dari berbagai kota dan kabupaten di Jawa Timur. Seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Lamongan hingga daerah tapal kuda.
“Besok massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur akan datang. Total 20 ribu buruh,” kata Jazuli Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur, Selasa (30/04/2024).
Massa aksi akan berkumpul di Jalan Ahmad Yani terlebih dahulu. Setelah masa aksi terkumpul, buruh akan bergerak menuju Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Kebon Rojo, dan Jalan Pahlawan.
“Diperkirakan mulai bergerak menuju Kantor Gubernur Jatim pukul 13.00 WIB. Kami menghimbau kepada masyarakat agar menghindari jalan-jalan itu (yang dilalui buruh),” imbuhnya.
Jazuli menjelaskan, dalam demo hari buruh besok, pihaknya akan meminta pembentukan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) sebagai bentuk komitmen penyedia jaminan kesehatan dari pemerintah daerah. Selain itu, buruh juga meminta agar pemerintah menyisihkan sebagian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk membayar iuran BPJS milik buruh yang tidak mampu atau miskin.
“Adanya BPRS diharapkan dapat menyelesaikan persoalan buruknya pelayanan rumah sakit khususnya terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Jazuli mengungkapkan, pembayaran iuran BPJS Kesehatan para buruh merupakan tanggung jawab tempat kerja. Namun, beberapa perusahaan masih ada yang tak memenuhinya.
“Jadi (pemerintah harusnya) tetap memberikan penjaminan layanan kesehatan bagi buruh, yang pengusahanya lalai tidak membayar iuran BPJS Kesehatan,” ujarnya.
Selain isu jaminan kesehatan, massa buruh masih berharap adanya kenaikan upah lagi untuk pekerja di wilayah Jatim. Sebab, menurutnya, kebutuhan sekarang tidak sebanding dengan pendapatan karyawan.
“Sudah tiga tahun kenaikan upah minimum buruh di Jatin nilainya lebih rendah dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Meski ada kenaikan upah namun tidak berdampak terhadap kesejahteraan buruh,” tutupnya. [ang/but]
