Evaluasi Parpol, Bukan Pilih Gubernur di DPRD

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan wacana yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah lewat DRPD tidak bisa dimaknai secara harfiah.

Adi berpendapat pemilihan gubernur, bupati, atau wali kota hanya membuat demokrasi Indonesia mundur jika kembali dilakukan DPRD.

“Karena bagi saya, kalau Pilkada kita dikembalikan kepada DPRD ini tentu akan mundur dalam demokrasi kita. Kalau evaluasi, maka iya,” kata Adi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/12).

“Bahwa hari ini ada fenomena politik uang yang cukup masif dan cukup brutal, iya tapi bukan berarti kepala daerah itu harus dikembalikan kepada DPRD,” ujarnya menambahkan.

Adi menyebut pernyataan Prabowo yang juga menyinggung biaya pilkada mahal justru harus menjadi evaluasi partai politik. 

“Pilkada di Indonesia itu berbiaya mahal tentu ini harus dimaknai sebagai refleksi bahwa jangan lagi politik di Indonesia itu menggunakan cara-cara yang tidak elegan,” ujarnya.

Adi mengatakan selama ini kontestan politik tidak pernah melakukan adu gagasan atau visi misi untuk meyakinkan para pemilih. Mereka, kata dia, cenderung mengambil jalan singkat dengan menawarkan uang ataupun logistik kepada masyarakat.

“Sehingga inilah yang kemudian membuat kenapa pilkada di Indonesia itu memang cukup mahal dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain,” katanya.

Oleh karenanya, Adi menilai pernyataan Prabowo tersebut seharusnya dimaknai sebagai kritik agar semua partai dan kontestan Pemilu agar tidak lagi menggunakan instrumen uang dan dan logistik.

“Jadi dalam konteks itulah sepertinya Prabowo ingin menegaskan hal yang semacam ini jangan lagi terulang di Indonesia karena demokrasi kita tidak akan baik,” katanya.

Lebih lanjut, Adi mengatakan tingginya biaya Pilkada juga disebabkan karena adanya mahar politik yang dibebankan kepada kontestan hanya untuk mendapatkan dukungan dari partai.

Kondisi itu kemudian diperparah dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kontestan untuk membuat atribut kampanye. Belum lagi iklim politik uang yang membuat para kontestan juga harus menyiapkan logistik untuk dibagikan kepada masyarakat.

“Kalau mau jujur partai itu harus membuat pakta integritas dan berkomitmen bahwa haram hukumnya dan kalau bisa harus ada sanksi pidana atau diskualifikasi kalau harus ada mahar atau ketika turun ke masyarakat menggunakan logistik, menggunakan uang untuk dipilih,” ujarnya.

“Yang membuat politik kita berbiaya mahal karena selama ini partai dan para kontestan dibiarkan menggunakan segala cara untuk memenangkan pertarungan. Khususnya menggunakan logistik dan uang,” kata Adi.

Sebelumnya Prabowo mewacanakan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD dalam pidatonya di puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar, Sentul, Kamis (12/12) malam.

Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Prabowo menyebut usul ini akan menekan anggaran yang harus dikeluarkan negara dalam menggelar Pilkada.

“Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” kata Prabowo.

(tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]