Ekonomi Indonesia Selama 2024 dan Dampaknya bagi Masyarakat pada 2025

Jakarta, Beritasatu.com – Tahun 2024 menjadi salah satu tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi Indonesia. Berbagai kebijakan yang diterapkan pada tahun ini tak hanya membawa dampak signifikan pada perekonomian nasional dan kondisi masyarakat saat ini, tetapi juga secara jangka panjang termasuk untuk 2025 mendatang.

Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik  Achmad Nur Hidayat merangkum sejumlah sejumlah kebijakan ekonomi yang menjadi sorotan masyarakat, pelaku usaha, dan dunia internasional sepanjang tahun 2024 ini.

Januari: Undang-undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP)
Pemerintah membuka 2024 dengan pengesahan UU HPP. Langkah ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem perpajakan, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing investasi.

“Namun, dampaknya pada kelas menengah mulai terasa pada 2025, dengan beban pajak yang lebih terstruktur tetapi tidak secara langsung meningkatkan daya beli,” ungkap Achmad, dalam keterangannya, Selasa (31/12/2024).

Februari: Pengetatan Subsidi BBM
Pemerintah mulai mengusulkan perubahan mekanisme subsidi bahan bakar minyak (BBM). Subsidi yang sebelumnya berlaku luas akan diubah berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

“Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran, tetapi pada 2025, beban biaya transportasi bagi kelas menengah yang tidak memenuhi kriteria subsidi diprediksi meningkat,” ujar Achmad.

Maret: Perpanjangan Kontrak Freeport
Pada Maret, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia. Kontrak baru ini mencakup kewajiban membangun smelter dan peningkatan royalti yang harus dibayarkan kepada negara.

“Perpanjangan kontrak ini dipandang strategis untuk menjaga stabilitas investasi asing di sektor pertambangan, meskipun mendapat kritik dari pihak-pihak yang menganggap pengelolaan sumber daya alam masih kurang optimal,” kata Achmad dalam pemaparan ekonomi Indonesia 2024.

April: Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Pemerintah mencabut larangan ekspor pasir laut yang telah berlaku selama lebih dari dua dekade. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan devisa negara, tetapi juga memicu kekhawatiran terkait dampak lingkungan.

“Kebijakan ini mendapat sorotan luas dari kalangan pemerhati lingkungan dan masyarakat pesisir yang merasa kebijakan tersebut dapat merusak ekosistem laut,” tutur Achmad.

Mei: Pajak Barang Mewah dan Tarif PPN
Pemerintah meningkatkan tarif pajak barang mewah sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan fiskal dan meningkatkan penerimaan negara.

Selain itu, isu kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai mencuat.

“Dampak langsung dari kenaikan PPN di akhir 2024 akan dirasakan masyarakat kelas menengah di 2025, dengan harga kebutuhan pokok dan barang konsumsi yang semakin mahal,” jelas Achmad.

Juni: Fokus pada Investasi
Achmad menilai, Juni menjadi momentum penting dengan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan untuk menarik lebih banyak investasi asing.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.

Juli: Starlink dan Program Food Estate
Starlink, perusahaan satelit milik Elon Musk, resmi berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai Rp 30 miliar. Investasi ini bertujuan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi di wilayah terpencil Indonesia, sebuah langkah strategis dalam mendorong digitalisasi nasional.

“Pada bulan yang sama, pemerintah meluncurkan program Food Estate di Papua dengan target membuka 2 juta hektare sawah dalam lima tahun. Program ini diproyeksikan mendukung swasembada pangan nasional,” paparnya.

Agustus: Program Tapera
Pemerintah mulai mengimplementasikan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Program ini mewajibkan kelas menengah menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk dana perumahan.

Menurut Achmad, kebijakan ini akan berpengaruh pada ekonomi masyarakat pada 2025, karena menjadi tambahan beban finansial di tengah tekanan ekonomi lainnya.

September: Subsidi KRL dan Pengetatan BBM
September menandai perubahan skema subsidi KRL yang berbasis nomor KTP. Kebijakan ini diambil untuk memastikan subsidi lebih tepat sasaran.

Selain itu, pembatasan penyaluran Pertalite mulai diberlakukan, di mana pembelian BBM subsidi hanya diperbolehkan bagi pengguna tertentu yang terdaftar.

Oktober: Mobil Maung dan Pailit Sritex
Pada Oktober, pemerintah mulai menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai kendaraan dinas pejabat. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri.

Namun, di sisi lain, kabar buruk datang dari sektor tekstil. Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar Indonesia, dinyatakan pailit, yang berpotensi menyebabkan PHK massal bagi ribuan pekerja.

November: Penetapan Upah, PPN 12%, dan Makan Bergizi Gratis 
Achmad menilai, November menjadi bulan penuh kebijakan penting. Pemerintah menetapkan sistem pengupahan baru yang berbasis kebutuhan hidup layak untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada buruh.

Selain itu, isu ekonomi Indonesia pada 2024 yang paling menonjol, yakni penetapan tarif PPN yang dinaikkan menjadi 12%. Hal ini langsung memengaruhi daya beli masyarakat kelas menengah pada 2025 dengan lonjakan harga kebutuhan pokok.

Pemerintah juga meluncurkan program makan bersama gratis (MBG) untuk siswa sekolah dasar dengan alokasi Rp 10.000 per anak, yang dampaknya lebih terasa di kalangan bawah dibanding kelas menengah.

Desember: Anggaran 2025 dan Transisi Pemerintahan
Pada Desember, anggaran 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun disahkan dengan defisit 2,53% dari PDB. Anggaran ini memprioritaskan belanja infrastruktur, pendidikan, dan transisi pemerintahan. Langkah ini menjadi penutup tahun yang penuh dinamika di sektor ekonomi.

“Tahun 2025 akan menjadi ujian sejauh mana pemerintah mampu mengatasi dampak kebijakan ini dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” tutup Achmad yang memaparkan ekonomi Indonesia selama 2024.