Dedi memastikan telah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menggenjot pengurangan di pos belanja barang dan jasa ini dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 5 triliun. Pengurangan tajam ini akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar.
“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat,” kata dia.
Dedi juga telah menginstruksikan biaya internet dan telepon serta pemakaian air turut dikurangi agar anggaran yang didapatkan dari efisiensi diarahkan untuk pelayanan masyarakat. Bahkan, untuk menyediakan jamuan makanan, pihaknya lebih memilih untuk memasak langsung dengan menggunakan jasa tukang masak agar tidak mengeluarkan anggaran besar.
“Enggak ada katering. Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam,” kata dia.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5257855/original/085302700_1750324153-1746491778.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)