Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu program swasembada pangan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IV DPR, Rabu (12/2/2025), yang membahas rekonstruksi anggaran kementerian/lembaga APBN 2025.
“Swasembada pangan tidak bisa ditawar-tawar. Ini sudah menjadi keharusan dan akan tetap kita laksanakan,” ujar Sudaryono di kompleks parlemen, Senayan.
Sudaryono mengungkapkan raker terkait efisiensi anggaran ditunda hingga Kamis (13/2/2025). Ia meminta semua pihak bersabar hingga keputusan final diumumkan.
“Tenang, sabar dahulu. Tunggu finalnya. Besok kita bahas lebih lanjut,” katanya.
Penundaan ini disebabkan oleh kelengkapan administrasi yang masih dalam proses. Namun, Sudaryono memastikan hal tersebut bukan masalah krusial.
“Rapat ini urusan negara, jadi ada beberapa administrasi yang masih perlu diselesaikan,” jelasnya.
Sudaryono menekankan baik pemerintah maupun DPR sepakat untuk tetap menjalankan program swasembada pangan sebagai bagian dari agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“DPR, legislatif, dan eksekutif semua sepakat program presiden harus diamankan dan dilaksanakan,” tegasnya.
Dalam agenda raker yang dijadwalkan ulang, Komisi IV DPR akan memanggil Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan. Selain itu, akan dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Karantina Indonesia (Barantin) guna membahas penetapan hasil efisiensi anggaran 2025 berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.