Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Menteri Hanif Pastikan Keberlanjutan Lingkungan Hidup Terjaga

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq memastikan pihaknya siap mendukung misi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. Sejalan dengan misi tersebut, dia juga menegaskan keberlanjutan lingkungan hidup akan tetap terjaga.

Menteri Hanif menyampaikan hal itu setelah menemui jajaran pimpinan B-Universe di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Timur, pada Kamis (20/11/2024) malam WIB.

Hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Executive Chairman Enggartiasto Lukita, Direktur Utama B-Universe Rio Abdurachman, Wakil Direktur Utama B-Universe Apreyvita Wulansari, Corporate Secretary B-Universe Ida Dewiyanti, Pemimpin Redaksi BTV Zaki Amrullah, dan Pemimpin Redaksi Investor Daily Djaka Susila.

“Pak Presiden Prabowo mengamanatkan kepada saya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di tengah upaya pemerintah kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Hanif.

Menurut dia, mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen memiliki konsekuensi cukup besar terhadap lingkungan, mulai dari energi, sampah, pangan, hingga ketahanan air.

Hanif mencontohkan, salah satu tantangan terbesar yang saat ini masih menjadi PR pemerintah adalah pengelolaan sampah. Disampaikannya, rata-rata setiap orang di Indonesia dalam data terkini menghasilkan 0,7-1 kilogram (kg) sampah per hari.

Oleh karena itu, tantangan manajemen sampah akan semakin besar pula ke depan. Namun, dia menekankan pemerintahan Presiden Prabowo akan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup terjaga, disamping mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen ke depan.

Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita dan jajaran pimpinan B-Universe menemui Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq di kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta Timur pada Kamis, 20 November 2024 malam. – (Beritasatu.com/Joanito De Saojoao)

Pemerintah, kata Hanif, juga menyiapkan strategi untuk mengatasi permasalahan lingkungan, khususnya sampah dengan waste management yang baik.

“Di dalam pertumbuhan ekonomi cukup tinggi nanti, masalah yang selalu bersama kita yang hari ini belum terselesaikan secara sempurna adalah pengelolaan sampah. Jadi ini memang tugas kita bersama. Tidak hanya oleh satu stakeholder, tetapi semua stakeholder wajib untuk bersama-sama melakukan penanganan ini,” paparnya.

Hanif juga menegaskan, triple planetary crisis berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah, menjadi isu yang terus diperhatikan pemerintah. Dia pun mengajak semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pegusaha, dan masyarakat untuk bersama-sama aktif mengatasi isu tersebut demi lingkungan hidup yang lebih baik.

Selain itu, Hanif mengatakan pemerintah tetap berkomitmen kuat dalam misi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) demi mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya melalui perdagangan karbon yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Mencapai Target Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

“Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, melalui perdagangan karbon, maka pencapaian NDC bisa kita wujudkan. Jadi kita tentu akan membatasi dari sektor yang menyebabkan emisi gas rumah kaca terkait dengan mandat-mandat yang harus kita ambil untuk negara. Kewajiban-kewajiban karbon yang kemudian kita gunakan untuk memenuhi NDC kita. Kemudian, ada karbon-karbon yang bisa kita perjualbelikan berdasarkan mandat dari Paris Agreement,” ungkapnya.

Sementara itu, Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita mengatakan B-Universe sebagai perusahaan media nasional berkomitmen kuat untuk menyosialisasikan program-program pemerintah. Menurutnya, hal ini penting untuk diketahui masyarakat, termasuk mengenai masalah lingkungan hidup.

“Apa pun yang diperlukan untuk kami sosialisasikan, sampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, maka kami siap untuk melakukannya karena memang ini sudah menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Green economy dan berbagai hal lainnya, itu hal-hal yang nampaknya makro, seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, harus kita turunkan ke bawah kepada masyarakat,” ucap Enggartiasto.