Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara dengan target penghematan Rp 306 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi langkah ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan penghematan anggaran harus diikuti pada kerelaan para pejabat publik untuk berhemat.
“Saya setuju bahwa penghematan dan tidak ada pemborosan itu langkah yang sangat positif dan konstruktif dari presiden. Tinggal bagaimana itu bisa dilaksanakan di dalam sistem pemerintahan secara sistematik, dengan regulasi yang juga disusun dengan matang, sekaligus diikuti oleh kerelaan para pejabat publik untuk bisa lebih hemat,” ujar Haedar pada Kamis (13/2/2025).
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, ia menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan negara agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan anggaran yang cukup.
“Bersamaan dengan itu, Indonesia memang harus semakin bisa memiliki sumber pendapatan yang lebih baik lagi, agar bisa membangun bangsa dan negara ini dengan anggaran yang cukup,” tambahnya.
Muhammadiyah berharap kebijakan penghematan anggaran ini tidak hanya sebatas pemangkasan belanja, tetapi juga diiringi dengan kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.
