TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menaikkan harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP) dari sebelumnya Rp 6.000/Kg menjadi Rp 6.500/kg.
Apresiasi juga mereka sampaikan atas keputusan pemerintah menaikkan anggaran revitalisasi irigasi tahun 2025 menjadi Rp 12 triliun.
“PATAKA sangat mengapresiasi kebijakan dan langkah Presiden RI dan jajaran Kabinet Merah Putih dalam menindaklanjuti saran dan rekomendasi kami selama ini,” kata Ketua Umum Ferry Sitompul dalam keterangan tertulis dikutip Rabu, 1 Januari 2025.
Menurut Ferry, kebijakan tersebut menunjukkan kemauan seriu pemerintah dan keberpihakan yang serius dalam mewujudkan swasembada pangan dan perlindungan terhadap pertanian dalam negeri.
Menurut Ferry, rekomendasi PATAKA tentang kenaikan HPP Gabah Kering Panen mengacu pada hasil Survei Keragaan Produksi dan Harga Beras Nasional.
Sehingga, rekomendasi kebijakan tersebut merupakan hasil olah data secara ilmiah berdasarkan kondisi riil di lapangan atau science based policy.
Dia menambahkan, pihaknya mengusulkan kenaikan HPP GKP menjadi Rp 6.500/kg agar penyerapan GKP untuk dijadikan cadangan pangan pemerintah/cadangan beras pemerintah (CPP/CBP) dapat dilakukan sepanjang tahun.
Data menunjukkan, harga GKP di tingkat petani Agustus-Oktober 2024 selalu melebihi HPP, sehingga Penyerapan GKP oleh Pemerintah kurang optimal.
Namun, yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana mengantisipasi dampak dari kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ini.
“Pemerintah perlu memastikan harga beras di konsumen tetap bisa terkendali dan tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk melakukan transformasi dan optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan gabah dan beras dalam negeri.
Jika diperlukan Perum Bulog bisa terjun ke kecamatan atau desa untuk membeli langsung gabah di petani, atau bisa bermitra dengan kelompok tani dan koperasi petani.
Upaya menuju swasembada beras terutama dalam ketersediaan dan stabilisisasi harga beras perlu didukung lembaga di bawah koordinasi Presiden langsung, sehingga meminimalisir intervensi dan mempercepat koordinasi.
Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan transformasi Perum Bulog untuk kembali pada fungsi semula sebagai Penyangga Pasokan dan Stabilisasi Harga Pangan Nasional.
“Dasar hukum yang kuat, perluasan kewenangan, penguatan kelembagaan, dan penguatan anggaran menjadi hal yang penting dalam mewujudkan transformasi Perum Bulog tersebut.” ujar Ferry,
Pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada Pemerintah menangani dampak iklim/cuaca dengan melakukan program revitalisasi saluran irigasi dan memastikan saluran irigasi teknis berfungsi dengan baik, pompanisasi, teknologi konservasi air yang sangat diperlukan, guna memastikan ketersediaan air di lahan pertanian, terutama saat musim kemarau panjang.
Hal ini terkait hasil survei PATAKA yang menunjukkan pada periode Desember 2024 terjadi penurunan produksi di wilayah amatan sekitar 14-15 persen dan penurunan produktivitas sekitar 9 persen yang diakibatkan masih terdapat areal sawah di wilayah amatan yang tidak terairi dan mengalami kekeringan karena rusaknya saluran irigasi atau tidak terdapat saluran irigasi yang memadai.
Ferry menegaskan, lembaganya akan senantiasa memantau dan mengawal pembangunan pertanian menuju Swasembada Pangan 2027 karena masih banyak tugas-tugas Pemerintah dalam rangka mencapai Swasembada Pangan 2027 tersebut.
“Pemerintah perlu turut melibatkan kelompok masyarakat dan memperbanyak program swadaya oleh kelompok masyarakat untuk mengurangi beban Pemerintah tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut,” tegasnya.
