TRIBUNNEWS.COM – Memberi izin aparatur sipil negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk mudik lebaran 2025 berimbas Wali Kota Depok, Supian Suri, terkena teguran oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Bima Arya Sugiarto.
Tidak hanya ditegur, Supian Suri juga akan dipanggil oleh orang nomor satu di Jawa Barat tersebut.
Lantas, apa alasan Wali Kota Depok Supian Suri mengizinkan bawahannya untuk memakai mobil dinas saat mudik?
Pada saat Dedi Mulyadi dan Kemendagri gencar-gencarnya melarang penggunaan mobil dinas untuk mudik, Supian Suri justru membuat kebijakan yang berbeda.
Ia membuat heboh publik karena memperbolehkan pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk menggunakan mobil dinas sebagai sarana mudik Lebaran Idul Fitri 2025.
“Kami mengizinkan kepada teman-teman yang memang dipercaya memegang kendaraan dinas (untuk dipakai bermudik),” kata Supian Suri, Jumat (28/3/2025), dikutip dari TribunJabar.id.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai faktor.
Salah satu faktornya yakni memberi apresiasi untuk pegawai yang telah mengabdi di Pemerintah Kota Depok.
Supian Suri berujar bahwa tidak semua ASN memiliki kendaraan pribadi.
Oleh karena itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu mereka.
“Pertama, ya enggak semua dari mereka (ASN) punya kendaraan, jadi diharapkan itu bisa membantu sebagai apresiasi pengabdian mereka selama ini, sehingga kami izinkan,” tuturnya.
Sementara itu, Dedi Mulyadi dan Kemendagri selaku atasan Supian Suri melarang keras penggunaan mobil dinas untuk mudik.
KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menegaskan kebijakan yang disampaikan Wali Kota Depok tersebut keliru dan berpotensi merugikan negara.
“Enggak boleh mobil dinas itu untuk kepentingan dinas titik, tidak untuk kepentingan yang lain,” ujar KDM, Senin (31/3/2025).
Pada waktu yang berbeda, baru-baru ini Dedi Mulyadi akan memanggil Supian Suri atas perilaku yang dibuatnya.
“Tanggal 8 April, akan kita undang bupati, wali kota, termasuk Wali Kota Depok,” ujar Dedi di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (2/4/2025).
Dedi mengatakan, dirinya ingin hal serupa tidak terjadi kembali, sehingga dirinya akan menekankan beberapa hal kepada bupati dan wali kota yang ada di wilayah Jawa Barat.
“Termasuk nanti ada hal-hal yang akan menjadi titik tekan kita agar peristiwa serupa tidak terulang lagi,” ucapnya.
Dedi Mulyadi menyebut dirinya hanya akan memberi teguran kepada Wali Kota Depok.
Dia menyadari bahwa Wali Kota Depok adalah sosok yang baru menjabat, bukan petahana.
“Iya teguran dulu, kan wali kota baru jadi masih latihan,” ujarnya.
Ditegur Wamendagri
Wamendagri Bima Arya Sugiarto, memberikan respons terkait dengan kabar Wali Kota Depok mengizinkan ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik.
Bima Arya menegaskan bahwa para pejabat daerah, termasuk kepala daerah, dilarang memanfaatkan fasilitas dinas, seperti mobil dinas, untuk kepentingan pribadi.
Walaupun Wali Kota Depok mengklaim bahwa keputusan itu sebagai bentuk penghargaan untuk para staf, Bima Arya menilai langkah tersebut tidak tepat dan berisiko merugikan negara.
“Ini jelas salah. Pemberian fasilitas dinas untuk keperluan pribadi tidak dibenarkan. Ada banyak cara untuk memberikan penghargaan yang lebih tepat tanpa menggunakan fasilitas negara,” kata Bima Arya saat menghadiri open house di kediaman Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).
Bima Arya menegaskan bahwa penggunaan mobil dinas untuk mudik berpotensi membuka celah kerugian negara yang signifikan.
“Kalau dibiarkan, maka mobil dinas—yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik—justru disalahgunakan, dan ini berisiko menimbulkan kerugian negara,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas dinas bukanlah barang pribadi yang bisa dipakai sesuka hati.
“Fasilitas negara seharusnya tetap tersedia untuk kepentingan lembaga dan pegawai yang tetap bekerja, meski banyak yang libur. Ini penting agar pelayanan publik tidak terganggu,” tambahnya.
Bima Arya juga menyoroti fakta bahwa meskipun libur Lebaran, tidak semua pegawai bisa cuti, karena ada yang tetap piket dan bekerja.
Oleh karena itu, ia menekankan agar mobil dinas tetap tersedia dan siap digunakan oleh mereka yang bertugas.
“Libur bukan berarti semuanya libur. Pemerintah bekerja dengan sistem shift, sehingga beberapa staf tetap bertugas dan membutuhkan mobil dinas untuk menjalankan tugas mereka,” jelasnya.
Dengan tegas, Bima Arya menekankan bahwa fasilitas negara harus dikelola dengan bijaksana untuk menghindari penyalahgunaan yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Panggil Supian Suri Buntut Mobil Dinas untuk Mudik ASN: Wali Kota Baru, Masih Latihan dan di TribunJakarta.com dengan judul Dedi Mulyadi Mendadak Kumpulkan Pasukan, Sosok yang Izinkan Mudik Pakai Mobil Dinas Ikut Dipanggil
(Tribunnews.com/Rakli/Rizki Sandi Putra) (TribunJabar.id/Salma Dinda Regina) (TribunJakarta.com/Wahyu Septiana)