DPRD Jabar WFH 50 Persen demi Efisiensi, Berlaku Mulai November 2025 Bandung 23 Oktober 2025

DPRD Jabar WFH 50 Persen demi Efisiensi, Berlaku Mulai November 2025
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        23 Oktober 2025

DPRD Jabar WFH 50 Persen demi Efisiensi, Berlaku Mulai November 2025
Editor
BANDUNG, KOMPAS.com
– Sekretariat DPRD Jawa Barat akan menerapkan uji coba sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi setengah dari total pegawainya mulai November 2025.
Kebijakan ini menjadi langkah awal efisiensi anggaran yang akan dioptimalkan pada tahun 2026.
Sekretaris DPRD Jawa Barat, Dodi Sukmayana, mengatakan skema WFH akan diterapkan secara bergilir dan menyasar 133 pegawai.
“November akan dicoba mengurang jumlah pegawai yang masuk dengan harapan terjadi efisiensi penggunaan listrik, air, dan internet,” kata Dodi dikutip dari Antara, Kamis (23/10/2025). 
Selain pengaturan kehadiran pegawai, DPRD Jabar juga akan membatasi jumlah personel pendukung dalam kegiatan fasilitasi anggota dewan. Mekanismenya menggunakan perbandingan 5:1.
“Dengan menggunakan rasio 5 anggota difasilitasi 1 orang saja, sehingga tujuannya biaya perjalanan dinas terjadi efisiensi,” ujar Dodi.
Dodi menegaskan, meski ada penyesuaian pola kerja, hak pegawai tetap dijamin. Tidak ada pemotongan gaji bagi mereka yang bekerja dari rumah.
“Pegawai maksimal 50 persen sisanya WFH. Mereka tetap, gajinya tetap dibayarkan,” ucap Dodi.
Langkah efisiensi tidak hanya dilakukan melalui WFH. Sejumlah penghematan operasional juga akan diterapkan, termasuk pemanfaatan energi alternatif dan fasilitas layanan pemerintah.
Beberapa langkah tersebut antara lain:
• memaksimalkan panel surya untuk kebutuhan listrik,
• menghentikan internet berbayar dan mengoptimalkan jaringan dari Kominfo,
• menggunakan air tanah untuk mengurangi biaya pemakaian air.
Program efisiensi ini akan diuji coba pada November 2025 sebelum diberlakukan penuh pada 2026.
Dodi memastikan kebijakan efisiensi tidak akan mengganggu pelayanan administrasi maupun dukungan terhadap kinerja lembaga. Ia menekankan bahwa kualitas pelayanan tetap menjadi prioritas.
“Efisiensi itu bukan alasan untuk menurunkan kualitas kerja. Justru jadi tantangan agar lebih kreatif dan hemat,” katanya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.