DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak Regional 25 Juli 2025

DPR Dukung Ahmad Luthfi Ajukan Rp 1,7 Triliun untuk Tangani Rob di Demak
Tim Redaksi
SEMARANG, KOMPAS.com
— Komisi V DPR memberikan dukungan penuh terhadap usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun yang diajukan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk
penanganan rob
di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak.
Dukungan ini dinilai sebagai hasil dari program Forum Senayan yang digagas oleh Gubernur Luthfi untuk memperkuat sinergi antara eksekutif daerah dan legislatif pusat.
Dalam kunjungan kerja Komisi V di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, pada Jumat (25/7/2025), Anggota Komisi V
DPR RI
, Sriyanto Saputro, menegaskan bahwa meskipun ia bukan berasal dari daerah pemilihan Demak, ia tetap merasa bertanggung jawab untuk memperjuangkan anggaran tersebut demi kepentingan masyarakat Jawa Tengah.
“Dulu saya ikut rapat di sini (Forum Legislatif). Setelah ada banjir rob, Pak Gubernur ajukan anggaran Rp 1,7 triliun. Kami perjuangkan di Komisi V dan juga ke Menteri Pekerjaan Umum,” ujar Sriyanto.
Sriyanto menjelaskan bahwa rob di Sayung telah menjadi perhatian nasional karena sering terjadi meskipun tanpa hujan, yang mengganggu aktivitas warga dan mengancam kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jateng yang menerjunkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara gotong-royong untuk menangani dampak rob, mulai dari penanganan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga penyedotan air rob dilakukan secara terpadu.
Anggota Komisi V lainnya, Syaiful Huda, juga mendukung pendekatan kolaboratif antar-OPD yang diinisiasi oleh Gubernur Luthfi.
Menurutnya, penanganan rob di Sayung perlu menjadi prioritas nasional.
“Luar biasa. Disukai rakyat. Insya Allah usulan strategis ini akan kami pertimbangkan untuk masuk prioritas pembangunan 2026,” kata Huda.
Ia menambahkan bahwa solusi jangka panjang seperti pembangunan Giant Sea Wall memang memerlukan waktu dan anggaran besar, namun langkah-langkah strategis dari Kementerian PUPR tetap dibutuhkan sebagai solusi sementara.

Sebelumnya,
Gubernur Ahmad Luthfi
telah menginstruksikan seluruh OPD untuk turun langsung ke Sayung.
Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bersama Dinas PUSDATARU bertugas menyedot air rob dan menyalurkannya ke sungai, sementara OPD lain menangani aspek sosial seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan layanan kesehatan warga.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan dukungan DPR, diharapkan permasalahan rob yang telah lama mengganggu masyarakat pesisir Demak dapat segera teratasi secara menyeluruh.
Namun, penghapusan usulan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk pembangunan tanggul laut di pesisir Demak oleh pemerintah pusat sebelumnya menuai kekecewaan warga.
Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Ida Nur Saadah, menyoroti dampak penghapusan anggaran tersebut, yang dianggap sangat mengecewakan bagi warga pesisir Demak yang telah lama terdampak banjir rob, khususnya di kawasan Sayung, Bedono, hingga Bonang.
“Bupati sudah mengajukan tanggul laut, nilainya sekitar Rp1,7 triliun. Oleh Banggar itu dibintang, kemudian hilang. Kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga menghapus dari anggaran tersebut,” ungkap Nur Saadah di kantornya, Senin (16/6/2025).
Ia menilai penolakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak menganggap serius persoalan rob yang sudah menahun di pesisir Demak.
Kekecewaan warga pun diluapkan dalam aksi spiritual pada Minggu (15/6/2025) di jalan Pantura, Sayung.
“Kemarin ketika masyarakat sudah jenuh menunggu, kemudian masyarakat berinisiatif untuk melakukan doa bersama. Tujuannya mengetuk hati para pemimpin yang ada di Jakarta,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.