Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin mengungkap inti permasalahan yang menyebabkan Rapat Paripurna ke-12 DPD RI Masa Sidang V 2023-2024 sempat diwarnai perselisihan hingga hampir ricuh.
Sultan menjelaskan perselisihan hingga hampir ricuh itu terjadi karena kinerja Tim Kerja (Timja) dalam menyusun penyempurnaan tata tertib DPD RI tidak transparan.
“Ini masalah transparansi, itu yang temen-temen tuntut karena di Timja ini dianggap tidak transparan. Itulah yang membuat akhirnya ribut,” kata Sultan usai sidang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (12/7).
Sultan menilai Timja DPD RI seharusnya mengikuti cara Panitia Khusus (Pansus) dalam menyusun draf penyempurnaan tata tertib DPD RI.
Terlebih, kata dia, penyusunan penyempurnaan tata tertib DPD RI harus mendapat kepercayaan para senator untuk disepakati dalam sidang.
“Masalah politik ini kan masalah trust tranparansi sementara pansus itu membuka seluas-luasnya sementara Timja oleh pimpinan men-take over tapi itu tidak begitu terbuka. transparan,” jelas dia.
Lebih lanjut, Sultan menyebut terdapat pasal kontroversial terkait mekanisme pemilihan pimpinan DPD RI yang secara mendadak termaktub dalam draf tata tertib hasil Timja.
“Contohnya, calon pimpinan itu tidak boleh melanggar etika. Nah sementara kan melanggar etika itu kan tafsirnya kan banyak. Apakah orang 20 tahun yang lalu bermasalah di kampungnya enggak boleh mencalon?” tutur dia.
Adapun sidang paripurna ini berakhir dengan para senator tidak menyepakati draf tata tertib DPD RI yang telah dibacakan Ketua DPD RI La Nyalla Mattaliti.
Pimpinan sidang Nono Sampono berharap penyempurnaan tata tertib itu dapat disepakati dalam sidang paripurna DPD RI selanjutnya.
Ia mendorong Panitia Perancang Undang-undang (PPU) DPD RI segera mengharmonisasi draf tata tertib hasil Panitia Khusus (Pansus) dan Tim Kerja (Timja) agar dapat disahkan.
“Agar di sidang paripurna yang ke depan hasil kerja dari harmonisasi dalam hal ini PPU, memanfaatkan waktu yang ada karena semakin mepet sehingga diharapkan periode kedepan sidang paripurna sudah bisa kami setujui,” kata Nono sebelum menutup sidang di Kompleks Parlemen, Jumat.
Sebelumnya, sidang ini sempat hampir ricuh lantaran sejumlah senator tak setuju draf tata tertib yang hendak disahkan oleh La Nyalla.
Sejumlah senator yang tidak setuju itu pun sempat ‘menyeruduk’ meja pimpinan La Nyalla dan menunjuk-nunjuk muka La Nyalla.
Bahkan, La Nyalla sempat berebut palu sidang dengan seorang senator di meja pimpinan DPD RI.
Setelah kericuhan itu, rapat paripurna itu pun sempat diskors. Saat rapat diskors, Senator asal Sulawesi Utara (Sulut) Maya Rumantir melantunkan sebuah nyanyian ‘bertobatlah’.
Dia menyanyi setelah sejumlah senator menyarankan dirinya untuk bernyanyi.
“Ibu Maya, nyanyi Ibu Maya,” ujar salah satu senator.
Dalam nyanyian yang dilantunkan, Maya mengimbau agar seluruh DPD RI rukun serta bertobat.
“Mari kita dekatkan diri, hidup dalam cahaya ilahi, harumkan negeri kita, Indonesia damai dan sejahtera. Benahi hidup kita, rukunkan DPD RI agar selalu bersinar di mata Indonesia,” nyanyi Maya.
“Hai seluruh umat Tuhan bertobatlah. Selamatkan bangsamu Indonesia tercinta,” sambungnya yang disambut gelak tawa oleh senator di ruang rapat.
(mab/kid)
[Gambas:Video CNN]
.png?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Anggota DPD RI dari Papua Bantah Yorrys Didukung Seluruh Senator Papua Pimpin DPD")
