Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS

Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

Dorong penempatan PMI berkualitas, Kemen PPMI gandeng Pemkot Solo dan UNS
Dalam Negeri   
Editor: Sigit Kurniawan   
Selasa, 15 April 2025 – 17:21 WIB

Elshinta.com – Pemerintah terus memperkuat upaya penempatan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding, menegaskan hal ini usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan Focus Group Discussion (FGD) antara KP2MI, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Pemerintah Kota Solo di Kampus UNS, Senin (14/4/2025).

Karding menjelaskan, saat ini terdapat permintaan tinggi untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mencapai 1,7 juta orang. Namun, kementeriannya baru mampu mendorong penempatan sebanyak 297 ribu pekerja.

“Untuk itu, kita perlu membangun kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk universitas dan pemerintah daerah. Salah satu bentuknya adalah penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan internasional,” kata Karding.

Menurutnya, kerja sama ini mencakup pelatihan vokasi, penyusunan kurikulum yang selaras dengan kebutuhan pasar luar negeri, serta penyediaan instruktur berkualitas. Ia menekankan, keterampilan yang baik akan berdampak positif bagi pekerja migran, baik dari sisi perlindungan maupun peningkatan pendapatan.

“Kalau skill-nya bagus, gajinya juga bagus. Dia bahkan bisa menjadi expert setelah pulang ke Indonesia. MoU ini akan mencakup mulai dari pra-pemberangkatan, penempatan kerja, hingga kepulangan. Ini bagian dari sistem tata kelola yang kita bangun bersama,” jelas Karding.

Dia juga mengapresiasi komitmen Walikota Solo Respati Ardi, yang telah menyiapkan infrastruktur pendukung seperti Teknopark dan program Asta Cita “Rumah Siap Kerja”.

“Visi Solo sangat bagus, ingin memanfaatkan bonus demografi untuk mengisi peluang kerja luar negeri, terutama ke Jepang,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Selasa (15/4). 

Karding berharap MoU ini tak hanya menjadi wacana semata, tetapi benar-benar menjadi role model bagi sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi.

Dalam kesempatan tersebut, Karding juga memaparkan negara-negara yang memiliki permintaan tinggi terhadap tenaga kerja Indonesia, seperti Taiwan, Hong Kong, dan Arab Saudi.

“Arab Saudi bahkan meminta 650 ribu pekerja, namun kita harus buka dulu MoU-nya. Sementara itu, untuk negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, dan Thailand, kita tidak punya perjanjian penempatan, sehingga saya larang, apalagi dengan risiko TPPO,” tegasnya.

Target penempatan tenaga kerja migran tahun ini pun ditingkatkan menjadi 425 ribu orang.

“Kita tidak ingin hanya berdiskusi, tapi fokus pada eksekusi, khususnya di Kota Solo,” tambah Karding.

Sementara itu, Rektor UNS Prof. Hartono menyambut baik kolaborasi ini. UNS, kata dia, tengah menyiapkan fasilitas pendidikan untuk program diploma D3 dan D4 guna mencetak tenaga kerja berkualitas.

“Kami berharap kerja sama ini bukan hanya simbolis, tapi menjadi fondasi kuat untuk kolaborasi berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya para pekerja migran yang menjadi pilar pembangunan nasional,” ungkap Hartono.

Diskusi lanjutan akan digelar dalam sesi FGD untuk merumuskan langkah konkret penguatan SDM bagi pasar kerja global.

Senada, Walikota Solo Respati Ardi menyampaikan bahwa Pemkot Solo telah menetapkan program utama “Rumah Siap Kerja” dalam RPJMD yang telah diperbarui. Anggaran terbesar pun dialokasikan untuk sektor ketenagakerjaan.

“Kita akan menghadapi bonus demografi. Kalau kota tidak siap memberi opsi kerja, maka kita akan berat. Harapannya, dengan dukungan program dari kementerian dan UNS, angka kemiskinan yang saat ini 8,31 persen bisa kita tekan,” tutur Respati.  

Sumber : Radio Elshinta