Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewacanakan satu platform atau wadah digital yang terintegrasi dengan laman pemerintah kota/kabupaten serta organisasi perangkat daerah (OPD).
“Mungkin kita harus buat satu platform,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Kamis.
Yang dimaksud adalah platform DKI tapi ada tautan (link) Pemerintah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.
Untuk membuka tautan Pemerintah Jakarta Timur harus lewat dulu tautan DKI. “Di situ ada link OPD, BUMD,” ujarnya.
Di laman tersebut, kata Teguh, bukan hanya ada informasi terkait gubernur, OPD atau BUMD, tetapi juga terkait layanan publik.
Wacana tersebut dia kemukakan seiring dengan upaya pemerintah pusat untuk mempercepat transformasi digital dan integrasi layanan digital nasional. Integrasi layanan digital menjadi perhatian DKI mengingat wilayah ini menuju status sebagai kota global.
“Jangan semua (wilayah kota/kabupaten) mempunyai platform tetapi tidak terintegrasi. Saya berharap kita harus ada integrasi terkait digitalisasi itu, tidak semua web sendiri-sendiri,” ujar Teguh.
Selain membahas terkait integrasi layanan digital, dia juga menyoroti terkait peran hubungan masyarakat (humas) di jajaran pemerintahan. Humas sebagai penyampai informasi publik perlu memastikan hal disampaikan benar-benar dipahami warga.
“Publik memahami apa yang disampaikan karena kita pemerintah provinsi, kaitannya dengan kebijakan-kebijakan. Karena mereka paham, mereka akan tahu, akan mengikuti kebijakan, akan mendukung kebijakan kita, akan memberi masukan kebijakan kita,” ujar dia.
Di sisi lain, Teguh berharap humas juga dapat berperan sebagai pencari informasi dan menyajikan informasi kepada pimpinan.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024