Diminta Percepat Revitalisasi Pasar Gembrong, Pengembang Bakal Tambah Pekerja dan Jam Kerja Megapolitan 8 Maret 2025

Diminta Percepat Revitalisasi Pasar Gembrong, Pengembang Bakal Tambah Pekerja dan Jam Kerja
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com –
Pengembang
Pasar Gembrong
Sukasari Bogor,
CV Purnabri
, bakal menambah jumlah pekerja dan jam kerja untuk menyelesaikan proyek revitalisasi.
Site Manager CV Purnabri, Alby Satria Fajar, mengungkapkan hal itu dilakukan setelah
Wali Kota Bogor
meminta agar Pasar Gembrong Sukasari bisa segera beroperasi setelah Lebaran 2025.
“Progresnya sudah capai 91 persen. Kita akan lakukan akselerasi dengan menambah tenaga kerja dan jam kerja agar proyek dapat selesai tepat waktu,” ungkap Alby di Pasar Gembrong, Bogor, Sabtu (8/3/2025).
Alby menyampaikan ada beberapa alasan yang sempat membuat waktu penyelesaian
revitalisasi Pasar
Gembrong Sukasari menjadi terhambat.
Salah satunya yaitu tentang ketidakpastian Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam menentukan perpindahan atau relokasi pedagang dari Pasar Bogor.
“Kami diminta untuk membangun dua kali lipat jumlah pedagang eksisting untuk menampung perpindahan pedagang dari Pasar Bogor. Setelah ada kepastian bahwa Pasar Bogor jadi dibongkar, jadi kami mulai ngebut pembangunannya,” ungkap Alby.
Alby menyebut, kendala lainnya adalah adanya perubahan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) akibat penyesuaian fasilitas parkir.
“Lahan yang tersedia dari Perumda Pasar tidak cukup untuk parkiran. Sesuai aturannya, harus ada fasilitas parkir yang memadai sehingga kami harus menambah parkiran di basement dua yang otomatis menambah pekerjaan dan waktu pengerjaan,” katanya.
Meski begitu, Alby memastikan agar proyek revitalisasi Pasar Gembrong Bogor dapat rampung sesuai dengan target yang diminta oleh Pemkot Bogor.
“Kalau kios untuk pedagang eksisting sudah beroperasi dari awal tahun,” imbuhnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor Dedie Rachim meminta CV Purnabri, selaku pengembang Pasar Gembrong, segera menyelesaikan revitalisasi.
Sebab, apabila meleset, Pemkot Bogor akan memberikan sanksi denda terhadap pengembang sesuai kesepakatan perjanjian kerja sama.
“Akan ada konsekuensi yang diterima pengembang berupa denda jika proyek tidak selesai tepat waktu. Jadi pilihannya bayar denda atau akselerasi, sama-sama mengeluarkan biaya,” kata Dedie.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.