“Mereka bukan tamu utama, apalagi tuan rumah. Saat keputusan diambil, suara mereka tenggelam bersama ilusi ikut berkuasa,” lanjut Didi.
Soal alasan efisiensi yang kerap dijadikan pembenaran, Didi menilai argumen tersebut menyesatkan. Ia menegaskan, yang dikorbankan bukan anggaran, melainkan hak rakyat untuk memilih.
“Katanya pilkada oleh DPRD demi efisiensi. Padahal yang dipangkas bukan anggaran, tapi kedaulatan rakyat,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pergeseran demokrasi dari ruang publik ke ruang tertutup elite politik.
“Demokrasi dipindahkan dari bilik suara ke ruang rapat tertutup, dari kehendak publik ke aritmatika kursi,” terangnya.
Dalam kondisi itu, lanjut Didi, partai besar akan semakin nyaman mengendalikan hasil, sementara partai kecil perlahan tersingkir.
“Yang besar makin santai mengunci hasil, yang kecil sibuk menghibur diri sambil tersingkir pelan-pelan,” tandasnya.
Didi mengingatkan, sistem tersebut akan melahirkan kepala daerah yang minim legitimasi publik karena lahir dari kompromi elite, bukan kompetisi gagasan.
“Rakyat diminta percaya, elite minta dimaklumi. Kepala daerah lahir dari kompromi elite, bukan adu gagasan atau rekam jejak,” imbuhnya.
Didi kemudian memberikan peringatan terkait masa depan demokrasi jika suara rakyat terus dikesampingkan.
“Murah di prosedur, mahal di legitimasi. Jika kekuasaan terus dirawat tanpa suara rakyat, jangan heran bila apatisme membengkak, demokrasi yang dikebiri hanya melahirkan pemimpin yang takut kritik dan alergi suara berbeda,” kuncinya.