Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Diminta Dikelola Secara Profesional Megapolitan 1 Mei 2025

Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional Diminta Dikelola Secara Profesional
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Buruh meminta 
Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional
yang rencananya akan dibentuk pemerintah dikelola secara profesional.
“Tapi kalau cara mengoperasionalkan, enggak profesional, enggak maksimal, enggak optimal, tentu hanya akan menambah anggaran buat negara gitu dan tidak bermanfaat bagi masyarakat dan juga kaum-kaum buruh,” kata Sunarno, salah satu koordinator aksi Hari Buruh di depan DPR RI, Kamis (1/5/2025).
Sunarno juga meminta tak ada unsur politis dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
“Jadi semua harus dikerjakan programatis yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, tidak ada diskriminasi, jangan ada unsur politisasi, gitu ya atau bahkan kami sebut hanya gimmick atau pencitraan belaka,” ucap Sunarno, 
Sunarno juga menyoroti rencana pemerintah untuk menghapus kebijakan outsourcing yang dinilai memberatkan kaum pekerja.
“Tapi sistem kerja yang tidak bisa menjamin hak kaum buruh atau kepastian kaum buruh ini memang harus dihapus, yang diperlakukan adalah sistem yang dapat menjamin keberlangsungan atau menjamin kepastian kerja,” ujar Sunarno.
Sebelumnya, Presiden
Prabowo Subianto
mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sebagai hadiah untuk para buruh dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025.
Hal itu ia sampaikan di hadapan ratusan ribu buruh yang memadati kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis.
“Saya ingin beri hadiah kepada kaum buruh pada hari ini, saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, dewan tersebut akan terdiri dari perwakilan pimpinan serikat buruh dari seluruh Indonesia.
Tujuannya adalah untuk memberikan masukan langsung kepada presiden terkait persoalan regulasi dan perlindungan terhadap hak-hak buruh.
“Yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada presiden mana undang-undangnya yang enggak beres, yang enggak melindungi buruh,” jelasnya.
Prabowo menyatakan, setiap masukan dari dewan itu akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan perbaikan kebijakan ketenagakerjaan.
“Mana regulasi yang enggak bener, mereka memberi masukan kepada saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.