Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto Megapolitan 22 September 2025

Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Polisi Lakukan Rekayasa Lalin di Gatot Subroto
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com —
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi pada Senin (22/9/2025) siang.
Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan akibat demonstrasi buruh dari berbagai serikat pekerja yang memadati kawasan depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Arus kendaraan dari arah Semanggi mulai dialihkan sejak di bawah
flyover
Ladokgi.
Namun, pengalihan itu tidak berlaku penuh. Sebagian kendaraan masih diperbolehkan melintas di depan Gedung DPR RI meski lalu lintas padat merayap.
Sementara itu, sebagian pengendara dialihkan untuk berbelok kanan menuju Jalan Gerbang Pemuda.
Adapun kendaraan dari arah kawasan Gelora Bung Karno diarahkan untuk memutar balik dan dilarang masuk ke Jalan Gatot Subroto.
Meski sudah diberlakukan rekayasa lalu lintas, kawasan depan Gedung DPR tetap dipadati motor, mobil, truk, hingga bus yang mencoba melintas.
Kemacetan kian parah karena penyempitan dari tiga jalur menjadi hanya satu jalur tepat di depan gerbang utama DPR.
Klakson kendaraan terdengar bersahutan akibat antrean panjang, bahkan sebuah ambulans sempat terjebak macet meski sudah menyalakan sirene.
Kondisi bertambah semrawut karena jalur paling kiri dipenuhi kendaraan roda dua, mobil, hingga pedagang yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan.
Namun, arus lalu lintas kembali lancar setelah kendaraan melewati gerbang utama DPR RI menuju arah
flyover
Slipi. Arus di Jalan Tol Cawang–Grogol maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar.
Sebelumnya, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI.
Dalam aksinya, mereka mendesak DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, menolak sistem
outsourcing
yang dianggap memperburuk kesejahteraan buruh, serta menyuarakan isu Supremasi Sipil sebagai respons atas perkembangan politik satu bulan terakhir.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.