Dedi Mulyadi Geram ke Pihak Minta-minta THR, Tegas Pemerintah Tak Ada Anggaran, Sebut Tanggal Pusing

TRIBUNJATIM.COM – Kegiatan minta-minta THR ke kantor-kantor yang dilakukan pihak tertentu seperti ormas sedang menjadi sorotan.

Pemerintah ternyata tidak mendukung kegiatan tersebut dilakukan.

Komentar pedas dilayangkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tegas ketika mengomentari soal kelompok-kelompok yang kerap meminta Tunjangan Hari Raya atau THR ke kantor-kantor.

Dedi pun mengetahui betul karena fenomena ini memang biasanya terjadi di setiap kali momen menjelang Lebaran Idul Fitri.

Permintaan THR itu, Dedi tegaskan itu tidak diperbolehkan.

Termasuk meminta THR ke toko, ke lembaga-lembaga, dan ke kantor-kantor lainnya.

Ini diungkapkan Dedi dalam unggahan media sosialnya.

“Tegas deh, saya hari ini menyampaikan bahwa termasuk tidak boleh ada permintaan THR kepada toko, kepada lembaga usaha, ke kantor-kantor, ke manapun,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari unggahan media sosialnya, Selasa (18/3/2025), seperti dikutip TribunJatim.com via TribunJabar.ID.

Dedi pun menjelaskan panjang secara gamblang kondisi kantor-kantor pemerintahan ketika memasuki jelang Lebaran.

Karena begitu banyak orang yang datang dan meminta THR ke kantor-kantor pemerintahan.

“Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama, karena orang datang ke kantor semuanya minta THR,” kata Dedi.

Ini akan memusingkan kepala dinas karena mereka tak punya anggaran untuk THR.

Mereka pun hanya punya THR untuk keluarga yang diberikan pemerintah.

“Sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya, kalau itu dibagiin, keluarganya gak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana ?,” katanya.

Dedi Mulyadi ketika berbicara soal anggaran pemerintah (YouTube KDM1)

Dedi pun menyindir, jika memang mencintai antikorupsi, maka tidak boleh lagi minta-minta THR jelang lebaran.

Karena hal ini akan berpotensi akan mengambil dana yang bukan peruntukkannya.

“Ya kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya gak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang lebaran,” katanya.

“Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya,” katanya.

Hal ini pun, kata Dedi, termasuk bagian dari pungli atau pungutan liar.

Selain itu, kata Dedi, dalam pemerintahan tidak ada anggaran yang disediakan khusus untuk pembagian THR.

“Karena gak ada tuh, judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, gak ada,” ungkap Dedi Mulyadi.

Sementara itu, Dedi Mulyadi mengungkapkan kritikannya kepada ibu-ibu yang suka ngerumpi.

Permintaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk tak menjadikan sekolah sebagai tempat rumpi ibu-ibu menjadi sorotan.

Gubernur Dedi mengatakan, perkumpulan ibu-ibu tersebut bisa mengintervensi guru.

Selama ini, kata dia, ibu-ibu yang antar anaknya ke sekolah kerap berkumpul di depan kelas.

Sejak pagi hingga jam pulang siswa, sekolah ini seakan-akan dijadikan tempat rumpi para ibu-ibu.

“Saya gak mau ke depan anak dianter oleh orang tuanya ke sekolah, orang tuanya ngumpul di depan kelas,” kata Dedi Mulyadi dalam unggahan media sosialnya, Minggu (16/3/2025), dikutip dari Tribun Bogor.

Dia khawatir perkumpulan ibu-ibu ini bisa mengintervensi guru sehingga nantinya menimbulkan keributan.

“Saling ngomongin, nanti bikin klub kelas mengintervensi gurunya, nanti ngatur, ribut,” kata Dedi.

“Awewe-awewe euweuh gawe sia teh, lain cicing di imah pasakeun salaki maneh, karah ngedeluk we nguruskeun budak di sakola (ibu-ibu gak punya kerjaan, bukannya diam di rumah masak buat suami, malah ngumpul di sekolah),” sambung Dedi.

Dedi meminta kepada orang tua untuk mempercayakan urusan pendidikan di sekolah kepada para guru.

Bahkan Dedi meminta sekolah agar memasang pagar yang tinggi dan dikunci gembok demi menghalau para ibu-ibu ngumpul di sekolah.

Dedi juga beralasan, ibu-ibu yang berkumpul ngerumpi di sekolah akan mengganggu proses pembelajaran siswa.

“Udah, sekolah itu udah urusan guru, nanti sekolahnya kasih pager yang tinggi, kasih gembok, gak boleh keluar selama pembelajaran,” katanya.

LARANG IBU RUMPI – Gubernur Dedi Mulyadi meminta orangtua siswa khususnya ibu-ibu tak menjadikan sekolah tempat rumpi. Ia meminta sekolah pasang pagar dan kunci gembok, Minggu (16/3/2025). (Instagram/dedimulyadi71)

“Kolot nage teu meunang asup (orang tuanya juga gak boleh masuk), gak boleh lagi ada tumpukan motor di depan, suruh pulang. Karena apa? mengganggu,” sambung Dedi.

Dedi pun menyindir kebiasaan para emak-emak ketika berkumpul.

Dia khawatir terjadi pertengkaran antar ibu-ibu ketika mereka ngumpul di sekolah.

Karena menurutnya, pasti ada ibu-ibu yang merasa iri ketika melihat ibu-ibu lain mengenakan pakaian yang lebih bagus atau jadi ajang pamer.

Ketika hal itu terjadi, maka suaminya yang akan menjadi korban.

Ketika keuangan pas-pasan, akhirnya suami terpaksa meminjam uang lagi dan lagi.

“Unggal poe euweuh gawe tiisuk di sakola nungguan budakna (setiap hari gak ada kerjaan dari pagi nungguin anaknya),” kata Dedi.

“Nanti bertengkar, paalus-alus baju (saling pamer baju). Siapa yang korban? salakina (suaminya). Kunaon? Isukna nganjuk deui nganjuk deui, pamijakanna panas (Kenapa? besoknya minjem duit lagi dan lagi, karena istrinya panas),” ungkapnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com