Dedi Mulyadi Buka-bukaan Utang PEN, Beban Operasional Bandara Kertajati hingga Masjid Al-Jabbar

Liputan6.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, buka-bukaan sejumlah utang hingga beban operasional yang mesti ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini.

Dia mengklaim, beban yang harus dibayar itu pun berpengaruh pada penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tahun ini, total anggaran Pemprov Jabar mencapai senilai Rp 31 triliun.

“Kalau ditanya berapa sih anggaran Provinsi Jawa Barat Anggaran Provinsi Jawa Barat tahun 2024 itu Rp 37 triliun, dan tahun ini 2025 yang saya kerjakan itu Rp 31 triliun karena 6 triliun itu harus dibagi ke kabupaten kota yaitu dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor,” kata dia, Rabu, 9 Juli 2025.

Adapun, Dedi menyebut, sejumlah tanggungan yang harus dibayar antara lain pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp600 miliar. Selain itu, tunggakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) senilai Rp 334 miliar.

Terdapat juga biaya operasional Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai Rp 60 miliar. Beban lainnya yang harus dibiayai adalah operasional Masjid Al-Jabbar yang menelan hingga Rp 40 miliar.

“Terus kami juga harus membayar tunggakan ijazah warga yang belum ditebus Rp 1,2 triliun, dan kemarin kita bayar melalui dana BPMU sebagai bentuk kompensasi ijazah yang dikembalikan kepada siswa, totalnya nanti semuanya itu hampir Rp 600 miliar,” katanya.

Dedi Mulyadi mengklaim, pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan anggaran secara efisien, sehingga APBD tersebut bisa digunakan bagi kebutuhan krusial seperti perbaikan infrastruktur hingga penanggulangan bencana alam.

“Harus normalisasi sungai, harus reboisasi gunung, harus melayani pendidikan untuk anak-anak sekolah, harus menyiapkan beasiswa untuk para santri, harus memberikan stimulus juga bagi orang-orang yang memberikan layanan di bidang keagamaan,” katanya.

“Untuk itu, mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan uang yang terbatas ini kami masih bisa bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.