Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (24/2/2025). Menanggapi peluncuran ini, anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto, menyatakan Danantara menjadi tonggak baru dalam mengelola investasi strategis nasional.
Firnando optimistis kehadiran Danantara dapat mendorong lonjakan investasi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan syarat pengelolaan dana investasi dilakukan secara profesional dan transparan.
“Dengan pengelolaan yang baik, saya percaya investasi melalui Danantara bisa meningkat secara signifikan,” ujar Firnando kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Ia juga menyebutkan pembentukan Danantara merupakan bagian dari upaya transformasi investasi, khususnya dalam mendukung berbagai mega proyek nasional yang ditargetkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8%.
“Danantara merupakan elemen kunci dalam akselerasi ekonomi nasional, diharapkan mampu mendukung realisasi target pertumbuhan ekonomi hingga 8%,” tegasnya.
Menurut Firnando, keberadaan Danantara juga akan memperkuat stabilitas ekonomi Indonesia. Lembaga ini diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan strategis.
Danantara memiliki misi untuk mengelola sumber daya alam dan aset negara, menginvestasikannya ke sektor-sektor yang berkelanjutan dan berdampak tinggi, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.
Lembaga ini diperkirakan akan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.615 triliun. Oleh karena itu, pengelolaan aset negara harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Danantara diharapkan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja yang luas,” tambah Firnando.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai peran Danantara, mengingat lembaga ini akan mengelola kekayaan negara yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
“Penggunaan dana dari dividen BUMN harus diprioritaskan untuk kepentingan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Firnando juga menilai keputusan Presiden Prabowo menunjuk Rosan Roeslani, yang saat ini menjabat sebagai menteri investasi dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), untuk memimpin Danantara adalah langkah yang tepat.
“Penunjukan beliau untuk memimpin Danantara sangat sesuai, mengingat pengalaman dan kapasitasnya yang relevan dengan tugas di sektor investasi nasional,” pungkas Firnando.