Dana Transfer Dipangkas Pusat, Bupati Lucky Hakim Beri Kepastian Pembangunan di Indramayu Tetap Berjalan Regional 5 Oktober 2025

Dana Transfer Dipangkas Pusat, Bupati Lucky Hakim Beri Kepastian Pembangunan di Indramayu Tetap Berjalan
Tim Redaksi

INDRAMAYU, KOMPAS.com –
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, turut bersuara terkait kebijakan pemerintah pusat soal pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026.
Menurutnya, pemangkasan tersebut tentu akan mengubah banyak hal, seperti rencana pembangunan infrastruktur yang harusnya masif menjadi harus ditunda karena dipakai untuk pembiayaan yang lain.
“Ini dirasakan oleh kabupaten yang lain juga, tidak hanya Indramayu,” kata Lucky saat dihubungi
Kompas.com
, Minggu (5/10/2025).
Lucky mengatakan, beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat sudah menyatakan tidak akan melakukan pembangunan untuk ke depannya karena pemotongan tersebut.
Bahkan, dari cerita yang didapatnya dari rekan sesama kepala daerah, kata Lucky, ada juga yang sampai defisit alias tekor anggaran hingga harus berutang.
Lucky Hakim tidak menjelaskan secara perinci mengenai berapa jumlah dari pemangkasan tersebut yang dialami oleh Kabupaten Indramayu.
Tapi dari hitung-hitungan yang dilakukan pihaknya, Lucky memastikan, pembangunan di Indramayu tetap akan berjalan walau harus melakukan beberapa perubahan rencana.
Ia menegaskan, Pemkab Indramayu akan berupaya maksimal mencari skema terbaik agar pemotongan dana transfer ini jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Indramayu sendiri masih bisa insya Allah untuk melakukan pembangunan walau ada perubahan drastis yang awalnya masif,” ucap dia.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sudah mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, untuk menyamakan langkah menghadapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang pada Selasa (30/9/2025).
Dedi Mulyadi menyebut, Pemprov Jabar akan kehilangan dana transfer senilai Rp 2,458 triliun, sedangkan 27 kabupaten dan kota di Jabar berkurang sekitar Rp 2,7 triliun.
“Kami mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Dedi, kondisi ini harus diantisipasi bersama agar program pembangunan tetap berjalan.
Diketahui dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh kepala daerah menyepakati langkah efisiensi anggaran.
Anggaran pembangunan diputuskan tetap dipertahankan, sementara sejumlah pos seperti belanja barang dan jasa, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga kebutuhan transportasi akan dipangkas.
Efisiensi juga akan didorong melalui pengaturan sistem kerja pegawai, termasuk opsi bekerja dari rumah (work from home).
Penghematan juga akan dilakukan pada pos non-esensial seperti jamuan makan, perjalanan dinas, hingga penggunaan AC.
“Semuanya nanti akan diatur. Kami akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah agar lebih efisien,” ujar Dedi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.