Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Daftar Perkiraan UMK 2025 Se-Jabar jika Naik 6,5 Persen Bandung 13 Desember 2024

Daftar Perkiraan UMK 2025 Se-Jabar jika Naik 6,5 Persen
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        13 Desember 2024

Daftar Perkiraan UMK 2025 Se-Jabar jika Naik 6,5 Persen
Editor
KOMPAS.com
– Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Machmudin, resmi menetapkan kenaikan
Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat
sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025.
Selain itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) juga mengalami kenaikan sebesar 7 persen.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024, yang diumumkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Teppy Wawan Dharmawan, pada Rabu (11/12/2024) malam, di Gedung Sate, Bandung, Jabar.
Berdasarkan perhitungan yang menggunakan formula kenaikan 6,5 persen dari UMP tahun 2024, diperoleh penambahan sebesar Rp 133.737,18. Dengan demikian, UMP Jawa Barat untuk tahun 2025 ditetapkan menjadi Rp 2.191.238.
Angka ini mengacu pada ketentuan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024, yang mensyaratkan kenaikan UMP di tingkat nasional sebesar 6,5 persen.
Selain itu, UMSP untuk sektor perkebunan ditetapkan naik 7 persen, mencapai Rp2.201.519,60.
Penetapan ini didasarkan pada amanat Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 yang mengharuskan UMSP berada di atas UMP.
Sementara itu, upah minimum kabupaten atau kota (UMK) juga diharapkan naik mengikuti persentase kenaikan UMP.
UMK merupakan standar upah minimum di setiap daerah yang diajukan oleh bupati atau wali kota sebelum akhirnya ditetapkan oleh gubernur.
Berikut ini estimasi besaran
UMK di wilayah Bandung Raya
setelah kenaikan 6,5 persen:
Kenaikan serupa juga diperkirakan terjadi di daerah lain, dengan Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi mencatatkan UMK tertinggi di Jawa Barat.
Berikut beberapa rincian untuk daerah lainnya:
Perlu dicatat bahwa besaran UMK di atas masih merupakan estimasi berdasarkan kenaikan 6,5 persen.
Penetapan resmi UMK bergantung pada pengajuan bupati atau wali kota dan persetujuan gubernur. Perbedaan kebijakan di tingkat daerah dapat memengaruhi hasil akhir dari besaran UMK.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.