TRIBUNJATENG.COM – Berikut ini daftar daerah termiskin di Jawa Tengah berdasar data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Disebut daerah termiskin dalam artian kabupaten atau kota tersebut memiliki presentase kemiskinan yang tinggi.
Sebanyak 17 kabupaten di Jawa Tengah menjadi prioritas penanganan kemiskinan karena tercatat memiliki angga kemiskinan di atas rata-rata provinsi maupun nasional.
Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) rata-rata kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2024 sebesar 10,47 persen, sementara rata-rata nasional 9,03 persen.
Angka kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2024 turun menjadi 9,58 persen dengan total 3,4 juta warga miskin.
Angka itu mengalami penurunan 307.000 orang.
Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo menuturkan, daerah yang menjadi prioritas penanganan kemiskinannya didominasi wilayah pertanian dan pedesaan.
“Kalau yang paling bawah, saya ingat itu Kebumen, Brebes, Banyumas, mungkin Banjarnegara, Wonosobo, sampai Cilacap di daerah selatan semua, yang wilayahnya luas luas,” ujar Harso saat diwawancarai Rabu (22/1/2025).
Wilayah miskin di Jateng
Berdasarkan data BPS per Maret 2024, Kebumen menjadi daerah dengan kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, dan Kota Semarang menjadi daerah terendah, yakni 4,03 persen.
Daerah dengan persentase kemiskinannya tertinggi di Jawa Tengah di antaranya Kebumen (15,71 persen), Brebes (15,60 persen), Wonosobo (15,28 persen), Pemalang (14,92 persen), Banjarnegara (14,71 persen), Purbalingga (14,18 persen).
Lalu Rembang (14,02 persen), Sragen (12,41 persen), Klaten (12,04 persen), Banyumas (11,95 persen), Demak (11,89 persen), Grobogan (11,43 persen), Blora (11,42 persen), Purworejo (10,87 persen), Kabupaten Magelang (10,83 persen), Wonogori (10,71 persen), Cilacap (10,68 persen).
“Kalau masalah kemiskinan secara absolut kita sudah tahu, kita sudah turun jadi 9,58 persen dari BPS, tp by name by address tidak ada, jadi hanya persentase saja.”
“Masalah kemiskinan memang kompleks sekali dan kita coba. Dari saya, masuk Bappeda itu kan mulai pokja (kelompok kerja) prioritas kemiskinan,” ungkap dia.
Saat ini, Bappeda akan membuat kelompok kerja atau pokja untuk menangani kemiskinan khususnya di 17 kabupaten yang menjadi prioritas Pemprov Jateng.
Harso menilai, intervensi pengentasan kemiskinan yang menyasar kelompok miskin lebih cepat mengurangi angka kemiskinan ketimbang menyasar kelompok miskin esktrem.
Apalagi sebagian besar kelompok miskin ekstrem sangat bergantung dengan bantuan sosial dari pemerintah.
“Satu data sudah dilaksanakan semua sasarannya, tapi betul dipicunya memang tidak yang miskin banget, sedang lah, desil 2,3, 4, apalagi 3, itu dipicu sedikit itu sudah bergerak.”
“Tapi yang benar miskin itu memang diberi bantuan apapun tinggal melaksanakan, bertahan dari 10 menjadi satu, yang bertahan sudah bagus. Memang agak susah, mental, mindset, perilakunya, semuanya,” tandas dia. (*)