Cegah Penularan PMK, Pemko Palangka Raya Usulkan 4.000 Dosis Vaksin Regional 14 Januari 2025

Cegah Penularan PMK, Pemko Palangka Raya Usulkan 4.000 Dosis Vaksin
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
– Pemerintah Kota (Pemko)
Palangka Raya
mengusulkan 4.000 dosis vaksin untuk mencegah penularan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang berpotensi menyerang hewan ternak sapi di daerah tersebut.
“
Vaksin PMK
sedang diajukan ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi. Palangka Raya mengajukan 4.000 dosis,” ungkap Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangka Raya, Ganjar, kepada
Kompas.com
, Selasa (14/1/2025).
Kendati demikian, Ganjar mengakui bahwa pihaknya belum mengetahui kapan vaksin tersebut akan diterima.
Ia menekankan pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan PMK di suatu daerah.
Menurutnya, populasi sapi di Palangka Raya hanya berjumlah sekitar 2.000 ekor.
Namun, langkah antisipasi penyebaran PMK perlu diambil mengingat persiapan penyediaan sapi untuk hari raya kurban yang akan dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.
“Yang menjadi perhatian ke depan kan sapi untuk kurban yang sudah mulai disediakan sejak Maret, jangan sampai sapi kurban ini membawa dan menularkan PMK,” jelas dia.


Oleh karena itu, pihaknya memprioritaskan agar penggunaan vaksin nantinya dioptimalkan untuk sapi kurban.
“Makanya sapi kurban kami wajibkan untuk vaksinasi, vaksinasi mandiri yang dibiayai oleh peternak, dinas membantu untuk proses penyuntikannya,” tambahnya.
Saat ini, ketersediaan
vaksin PMK
di Palangka Raya masih kosong.
Vaksin PMK yang dimiliki Pemko beberapa di antaranya sudah kedaluwarsa dan ditarik oleh Kementerian Pertanian karena merupakan barang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kita belum ada vaksin, tetapi sudah membantu peternak untuk berhubungan dengan distributor vaksin,” ucap Ganjar.
Penyediaan vaksin PMK saat ini tidak bisa dibiayai oleh APBN seperti pada 2022-2024 lalu.
Oleh karena itu, vaksin harus dibeli oleh peternak secara mandiri.
“Untuk kemunculan PMK sekarang, APBN tidak bisa membiayai lagi, sehingga harus dari pembiayaan mandiri (oleh peternak). Vaksin disediakan dengan pengawasan dokter hewan, kami siap bantu untuk menyuntikkan vaksinnya,” jelasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.